Sampai saat ini, Sekertaris Dewan Glady Kawatu masih mempercayakan posisi tersebut dan tidak sembarang orang yang akan dapat dipercaya bertahun-tahun duduk diposisi tersebut.
Pengakuan Bagus Yunianto, ketakutan terbesarnya adalah terjadi kelalaian dalam administrasi keuangan.
"Karena diawal saya dipercaya, sistim pembayaran non tunai masih dominan. Jadi antara pembukuan dan fisik keuangan yang selalu saya fokus," ungkap Bagus, Rabu (1201/2022) diruang kerjanya.
Namun, di beberapa tahun terakhir ini, Bagus merasa lega karena sistim transaksi pembayaran hak para anggota DPRD Sulut berlaku non tunai.
"Saya sangat berterimakasih, karena Pimpinan saya masih mempercayakan tanggungjawab ini sampai 6 tahun berturut. Kepercayaan ini menjadi motifasi bagi saya untuk tingkatkan kerja dan tanggungjawab," tandasnya.
test.petasulut.com/, SULUT – Penyegaran jajaran kembali dilakukan di lingkup sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).
Dimana, pada senin (10/01) Sekretariat Deprov menggelar serah terima jabatan (sertijab) Kepala Bagian (Kabag) Persidangan.
Diketahui, jabatan Kabag Persidangan sebelumnya diduduki Ronny Geruh, kini telah dijabat pejabat baru Jerry Kristofel Hamonsina.
Sertijab ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari pelantikan sejumlah pejabat adminsitrator dan pengawas di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut),
Pelaksanaan Sertijab yang berlangsung di ruang paripurna DPRD Sulut tersebut sekaligus dirangkaikan dengan penandatanganan pakta integritas bagi pejabat fungsional tertentu dipimpin Sekretaris DPRD Glady Kawatu serta disaksikan Kepala BKD Sulut Clay June Dondokambey.
Pada kesempatan itu, dihadapan para pejabat baru Sekretaris DPRD Glady Kawatu menyampaikan pergeseran jabatan telah melalui kajian dan proses melalui penilaian pimpinan dalam hal ini Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Provinsi serta Baperjakat termasuk didalamnya Kepala BKD.
“Pergantian jabatan adalah bagian dari mekanisme birokrasi pemerintahan bahwa penyegaran dan eksistensi kinerja pemerintah maka mutasi, rotasi dan promosi merupakan bagian penting yang harus dilakukan dan dijalani oleh seorang ASN, saya berkeyakinan seorang yang bekerja pasti ada upahnya apalagi memilih profesi sebagai ASN pasti akan dinilai oleh pimpinan termasuk rekan kerja maupun staf masing masing,” terangnya.
Tak hanya itu Ia juga menegaskan pentingnya bagi pejabat maupun pegawai ASN dan THL di lingkup Sekretariat DPRD Sulut untuk selalu meningkatkan etos kerja di masing masing unit kerja terutama menjaga etika karena tidak hanya dinilai oleh pimpinan tetapi juga oleh masyarakat.
“Jabatan itu adalah kepercayaan yang harus diimbangi dengan tanggung jawab.Jabatan juga bukan merupakan hak, jadi tidak ada dari kita yang harus menuntut jabatan, apapun kepercayaan yang diberikan pimpinan kita harus menjaga kepercayaan tersebut dan menjalankan sebaik-baiknya, saya harap kita tidak mempermalukan pimpinan yang telah memberikan kepercayaan, bekerjalah dengan baik,” tandas Kawatu.
Sementara itu, kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulut, Clay Dondokambey, dalam arahannya mengatakan, pergantian jabatan baik itu rotasi, mutasi maupun promosi bahkan demosi sekalipun merupakan hal positif dengan indikator-indikator yang dijadikan acuan dan landasan.
“Meminjam kata-kata pak Gubernur saat rapat perdana kami jajaran pejabat tinggi Pratama tanggal 3 Januari kemarin, pak Gubernur mengatakan buang jauh-jauh anggapan bahwa ada jabatan tempat kering dan tempat basah. Yang ada adalah bagaimana seorang pejabat atau ASN menempatkan dirinya membangun iklim kerja yang baik dan positif agar tercipta suasana kerja yang nyaman dan kondusif, sehingga dapat menciptakan perangkat kerja yang produktif untuk menunjang kerja – kerja melalui penjabaran visi misi dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara,” tandas Clay.
test.petasulut.com/, SULUT – Terjadinya penurunan daya beli petani di provinsi Sulawesi Utara di benarkan Kepala Badan Pusat Stattistik (BPS) Sulawesi Utara (Sulut) Asim Saputra
Dimana menurutnya bahwa daya beli petani di Provinsi tersebut mengalami penurunan pada Desember 2021.
"Hal ini tercermin pada Nilai Tukar Petani (NTP) di Sulawesi Utara pada Desember 2021 mengalami penurunan," kata Asim, di Manado, Rabu (5/1), dikutip dari Republika.co.id
Asim mengatakan, NTP di Sulawesi Utara pada Desember 2021 turun 0,26 persen dan menjadi 110,51 dibandingkan dengan November yang masih 110,80. Penurunan NTP tersebut karena kecepatan kenaikan Indeks yang dibayar petani (Ib) lebih tinggi dibanding Indeks yang diterima petani (It).
"Ib naik hingga mencapai 1,39 persen, sementara It hanya 1,12 persen," kata Asim.
Baik secara tahun kalender 2021 maupun YoY (tahun ke tahun) 2021, NTP telah naik sebesar 8,22 persen. Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) sebaliknya menunjukkan pergerakan positif, naik 1,02 persen, dari nilai 110,55 pada November menjadi 111,68 pada Desember.
test.petasulut.com/, SULUT – Sekretaris DPRD Sulut Glady Kawatu menerima kunjungan kerja DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra), Kamis (6/1) di kantor DPRD Sulut.
Maksud kunker DPRD Mitra tersebut guna menjalin sinergitas serta berkonsultasi mengenai tupoksi Anggota DPRD.
Pada kesempatan itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra), Katrin Mokodaser mengatakan sinergitas antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten dan Provinsi menjadi program penting dilakukan DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara.
"Tujuannya untuk memaksimalkan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) terutama dalam hal penyerapan aspirasi masyarakat," Ucapnya kepada wartawan.
Lanjutnya, Sekretaris DPRD Sulut tadi juga sudah menyampaikan bahwa ada reses tandem antara DPRD Provinsi dan Kebupaten dan ini sangat membantu, karena kalau kita reses kan masyarakat banyak menyampaikan aspirasi tidak hanya menjadi kewenangan Kabupaten tetapi juga Kewenangan Provinsi.
“Masyarakat juga banyak yang belum tahu program-program yang menjadi kewenangan Provinsi, jadi sinergitas ini sangat penting bagi kami sebagai anggota DPRD di Kabupaten Mitra. Kalau ada anggota DPRD Sulut yang turun sama – sama pasti masyarakat juga akan lebih banyak tahu,” tandasnya.
Ditempat yang sama, Sekwan Provinsi Sulawesi Utara Glady Kawatu yang menerima rombongan para wakil rakyat Kabupaten Mitra ikut memberikan penjelasan terkait tugas dan fungsi sekretariat Dewan.
“Ada tiga fungsi utama anggota dewan yakni pengawasan, legislasi dan budgeting. Untuk menopang tugas anggota dewan tersebut, sekretariat membantu dalam hal pengelolaan administrasinya serta hak para anggota dewan,” pungkas Kawatu.
test.petasulut.com/, SULUT – Menatap tahun 2022, Anggota DPRD Sulut Braien Waworuntu bertekad untuk lebih fokus memperjuangkan aspirasi masyarakat.
Ketua Komisi IV DPRD Sulut mengatakan akan menjalankan dengan benar tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) serta memanfaatkan momen untuk mendengarkan harapan dan keluh kesah masyarakat yang berada di Daerah Pemilihan (Dapil).
“Ini merupakan kewajiban bagi saya anggota DPRD untuk terus berjuang untuk rakyat. Dan ini merupakan komitmen sejak awal, yang saya yakini akan terus diperjuangkan,” Ucap Braien, rabu (5/1).
Kendati demikian, BW mengakui bahwa ada banyak PR yang harus dikerjakan ditahun ini.
“Di sektor kesehatan, masyarakat masih saja mengeluhkan masalah pelayanan. Sosial, masyarakat masih membutuhkan uluran tangan pemerintah untuk meringankan beban di segi ekonomi kemasyarakatan. Pendidikan, ada sejumlah sekolah yang belum layak digunakan untuk proses belajar mengajar serta kurangnya tenaga pendidik serta masih banyak lagi PR yang harus kita telaah satu per satu,” Jelasnya.
Tak hanya itu, Braien juga menuturkan bahwa setiap tiga bulan, anggota Dewan turun ke Dapil untuk bertemu konstituen, menjaring informasi, menghimpun seluruhnya untuk kemudian disalurkan.
“Dari suara-suara masyarakat yang berhasil dihimpun contohnya, berbagai isu seperti fasilitas umum (fasum), harapan dibina, bahkan dukungan moral disampaikan oleh masyarakat, itu juga yang wajib saya perjuangkan,” Katanya.
“Mendengarkan keluh-kesah, aspirasi warga, itu memang tugas anggota Dewan. Dalam kegiatan ini kita fokus mendengarkan untuk kemudian disalurkan. Bukan sekedar mengadakan pertemuan tanpa berbuat apa – apa. Seluruh keluhan masyarakat dan harapan akan ditindaklanjuti secara maksimal,” Ungkapnya.
Untuk itu, di tahun 2022 ini Braien Waworuntu berjanji dan berkomitmen akan lebih fokus memperjuangkan apa yang menjadi kebutuhan mendasar dari masyarakat.
Realisasi anggaran untuk program-program yang disetujui, disebutkan, bisa tahun ini, bisa juga kemungkinan saat anggaran perubahan.
“Kita tidak memberi janji semata. Semua yang vital, kita akan perjuangkan. Tapi apa yang memang tidak masuk skala prioritas, tidak bisa disalurkan, tetap kita sampaikan. Dan kita perjuangkan,” katanya.
Apalagi, lanjut BW, berjalan tiga tahun ini kita masih diperhadapkan dengan wabah covid-19 yang terus berkembang, dana-dana pun mau tidak mau terjadi refocusing, tentunya ini juga sedikit memperlambat pembangunan infrastruktur di daerah.
“Maka dari itu, saya himbau kepada masyarakat untuk turut mendukung kerja pemerintah dalam memberantas wabah covid-19 dengan menerapkan protokol kesehatan. Kiranya daerah kita ini bisa segera pulih sehingga apa yang direncanakan pemerintah maupun DPRD juga cepat terealisasi,” Tutupnya.
test.petasulut.com/, SULUT – Tugas dan fungsi pokok (Tupoksi) Anggota DPRD wajib dilaksanakan bagi setiap wakil rakyat.
Memperjuangkan aspirasi masyarakat tentu bukan hal yang mudah, karena harus melalui berbagai tugas seperti melaksanakan rapat, kunjungan lapangan dan sebagainya.
Tentunya para wakil rakyat harus matang dalam setiap langkah yang akan dilakukan.
Terkait itu, Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) berencana akan mengikuti bimbingan teknis (Bimtek) di DPP PDIP Jakarta guna pendalaman tugas anggota DPRD.
Adapun personil di Fraksi PDIP DPRD Sulut ini berjumlah 18 Anggota Dewan dan diketuai Rocky Wowor.
Dikatakan oleh Rocky, giat tersebut diikuti oleh seluruh anggota fraksi PDIP se Indonesia dan berlangsung selama empat hari dimulai tanggal 8 hingga 11 Januari 2022.
“DPP mempertimbangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 14 Tahun 2018,tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi,Kabupaten/ Kota serta Undang- undang nomor 9 Tahun 2015,tentang Pemerintahan Daerah,” jelas Wowor saat dihubungi via ponsel, Rabu (5/12/2022).
Meneruskan pesan DPP, menurur Wowor, giat ini dilangsungkan bertujuan peningkatan kwalitas anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
“Selain itu, berbarengan menyukseskan Peringatan Hari Ulang Tahun ke-49 PDI Perjuangan,” tegas Wowor.
test.petasulut.com/, SULUT – Ketua Komisi IV DPRD Sulut Braien Waworuntu mengapresiasi jajaran Polda Sulut di bawah kepemimpinan Kapolda Irjen Pol Mulyatno. Dimana pengamanan perayaan Natal 2021 dan tahun baru 2022 di Sulut berjalan aman dan lancar tanpa ada gangguan berarti.
Terbukti, situasi aman dan lancar ini juga terlihat di pusat-pusat perbelanjaan seperti toko, mal dan perbankan. Begitu juga arus lalu lintas mudik Natal dan Tahun Baru baik di sejumlah ruas jalan, pelabuhan, terminal dan bandara semua kondusif.
“Atas nama pribadi dan lembaga DPRD Sulut, saya mengucapkan terimakasih atas kinerja dari jajaran Polda Sulut, tapi juga TNI dan stakeholder lainnya yang telah bersama-sama melaksanakan tugas dengan penuh dedikasi dalam rangka pengamanan ibadah Natal dan tahun baru. Itu semua berjalan dengan aman, tertib dan lancar serta tetap mematuhi protokol kesehatan (prokes),” Ucap Politisi Partai NasDem Sulut, rabu (5/1) diruang kerjanya.
“Terima kasih atas dukungan dan kekompakan Pak Kapolda Sulut Irjen Pol Mulyatno serta seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang ada di daerah ini,” katanya lagi.
Tak hanya itu, Aleg Dapil Minahasa-Tomohon itu juga mengapresiasi seluruh masyarakat Sulut yang mampu menjaga komitmen untuk tetap mempertahankan daerahnya agar kondusif, serta menerapkan disiplin protokol kesehatan (prokes) untuk mencegah penularan COVID-19.
“Semua pihak memiliki tanggung jawab dalam menciptakan kondisi aman dan nyaman. Dan kita semua berhasil mewujudkannya,” Tekannya.
Braien berharap, tahun 2022 ini dapat dijalani dengan baik, aman dan pembangunan berjalan lancar.
“Saya berharap juga, kita semua bisa dapat saling menjaga toleransi dan kerukunan umat beragama dan antar umat beragama yang terjaga dengan baik. Pun saya mengajak seluruh umat beragama untuk terus merajut persaudaraan,” Pungkas Waworuntu.
test.petasulut.com/, SULUT – Aduan masyarakat perihal putusnya jalan trans Likupang-Bitung menggema di paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut).
Dugaan adanya kelalaian PT Meares Soputan Mining (MSM) ikut berhembus. Masalah itupun disorot wakil rakyat Gedung Cengkih.
Nada kritik tersebut disampaikan Anggota DPRD Sulut, Melky Jakhin Pangemanan (MJP) saat memberikan interupsi pada Rapat Paripurna DPRD Sulut, terkait dengan Penyampaian Laporan Hasil Reses 3 Tahun 2021 Anggota DPRD Sulut dan Buka Tutup Masa Sidang, di Ruang Paripurna DPRD Sulut, Selasa (4/1).
Dirinya menyampaikan, di daerah Likupang dan Bitung ada aduan masyarakat yang perlu dilakukan tindakan secara cepat. Memang diakuinya aspirasi tersebut tidak sempat terinventarisir ke dalam aspirasi reses sebelumnya. Namun aspirasi itu dinilai sangat genting untuk segera ditindaklanjuti.
“Dua hari lalu ada akses jalan yang putus dari Likupang ke Girian. Ini menghubungkan Desa Pinenek sampai Pinasungkulan. Ini jadi akses utama dari Likupang (Kabupaten Minahasa Utara, red) ke kota Bitung, ini diduga PT MSM sehingga terjadi longsor. Mereka melakukan aktivitas pertambangan yang merugikan masyarakat kita dan lingkungan kita sehingga jalan ini putus,” sorot MJP.
Dirinya menyampaikan, diharapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut memberikan dorongan dan desakan kepada pihak terkait yang bertanggung-jawab.
“Apakah akan ditindaklanjuti perusahaan tersebut atau kebijakan yang diambil pemerintah atau BPJN (Balai Pelaksana Jalan Nasional) yang menyelesaikan tanggung jawab ini, supaya akses jalan bisa dilalui masyarakat kita,” ungkapnya.
“Karena ini memang sangat merugikan ekonomi masyarakat kita. Karena ini juga diduga ada pengalihan alur sungai oleh PT MSM,” kuncinya.
Akses jalan Likupang-Bitung yang putus akibat longsor
Terkait aspirasi reses, Wakil Gubernur (Wagub) Sulut, Steven Kandouw mengatakan, ini nantinya akan dilakukan elaborasi lebih lanjut atau penggarapan secara cermat terkait berbagai aspirasi tersebut.
"Kembali kami menerima masukkan terkait reses. Hadir di sini pak pelaksana harian Sekprov (Sekretaris Provinsi) Gammy Kawatu. Ini menjadi tugas pak Sekprov untuk mengelaborasi lebih lanjut, semua hasil reses yang masuk di kita (Pemprov Sulut, red) kali ini. Prioritas-prioritas mana yang akan di-under-line (digarisbawahi, red) dan mana yang menjadi kewenangan kita," ungkap Wagub dalam kesempatan rapat paripurna itu.
Sementara ketika akan dikonfirmasi terkait masalah dugaan pengalihan sungai oleh PT MSM, via telpon dan pesan whatsapp, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulut, Marly Gumalag tidak bisa dihubungi. Begitu pula saat berkunjung ke kantor DLH Provinsi Sulut, Rabu (5/1), kadis tidak berada di tempat.
Namun hasil penelusuran media ini di lingkungan DLH Provinsi Sulut, terungkap beberapa hal terkait aktivitas PT MSM. Adapun informasi yang didapat wartawan media ini, ternyata sudah ada persetujuan untuk pembuatan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang baru untuk PT MSM. Namun masih sementara berproses dan masih ada di DLH. Di dalam AMDAL yang baru itu disetujui untuk pengalihan sungai, pengalihan jalan dan relokasi penduduk.
"Hanya saja belum keluar AMDAL ini, sudah terjadi perisitiwa (longsor, red). Untuk pengalihan sungai, proses AMDAL itu kan dari DLH diberikan ke DPM PTSP (Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu) dan terakhir ke balai sungai yang merupakan teknisnya. Sepengetahuan kami belum dialihkan untuk sungai itu. Karena harus keluar dulu persetujuan yang dari balai sungai. Kita belum turun lapangan. Pastinya kita akan cek on the spot," ungkap sumber yang didapat dari DLH Provinsi Sulut.
"Selama proses itu belum sampai ke Balai Sungai dan Balai Sungai mengeluarkan persetujuan maka pengalihan sungai itu belum bisa dilakukan. Jadi ini kejadian longsor masuk di areal Izin Usaha Pertambangan PT MSM. Bahkan di tempat eksplorasinya," tambah sumber.
test.petasulut.com/, SULUT – Mengawali tahun 2022, Komisi I DPRD Sulut bidang pemerintahan langsung action menggelar rapat, selasa (4/1) diruanh rapat Komisi I.
Terinformasi bahwa tapat Komisi I tersebut bersifat Internal.
Rapat tersebut di pimpin langsung ketua komisi I Vonny Paat didampingi Wakil ketua Herol Kaawoan, Sekretaris Mohammad Wongso, Anggota Arthur Kotambunan.
Usai rapat, Ketua Komisi I Vonny Paat mengatakan bahwa rapat internal ini dilakukan guna membahas agenda kegiatan di sepanjang bulan Januari tahun 2022.
“Beberapa rencana agenda pun berhasil didapat, diantaranya pelaksanaan rapat paripuna didalamnya ada badan musyawarah (Bamus), lintas komisi 1 dan 3, dan silahturahmi dengan Pangdam 13 Merdeka. Pun, pembahasan paripurna sebentar pukul 12 siang, dan rapat lintas komisi guna membahas lahan yang ada di Molas pukul 15.00 Wita,” jelas Paat ketika diwawancarai awak media.
“Kemudian, ada agenda lainnya yaitu bertemu dengan pangdam yang baru, karena mereka bagian dari mitra kerja komisi 1,” Tambah anggota legislatif dari dapil VI Minahasa-Kota Tomohon ini.
Intinya, Paat menekankan bahwa pembahasan Komisi 1 DPRD Sulut hanya fokus pada seputar agenda di bulan Januari ini.
test.petasulut.com/, SULUT – James Arthur Kojongian (JAK) sampai dengan akhir tahun 2021 ini masih tercatat resmi sebagai Wakil Ketua DPRD Sulut. Hal itu mengacu pada surat kementrian dalam negeri.
Hal itu pula kembali ditegaskan Fernando Lamaluta Ketua OKK Golkar Sulut dan Rubby Rumpesak Ketua AMPG Sulut yang juga ketua AMPG bahwa ini sesuai dengan surat Kemendagri.
Menurut Fernando dan Rubby, Seperti halnya yang tercantum Surat terakhir dari Kementrian dalam negeri bernomor 161.71/702/otda tertanggal 29 oktober 2021 dialamatkan kepada DPD Partai Golkar Sulut perihal penjelasan akhir terkait masalah usulan pemberhentian James Arthur Kojongian sebagai Wakil
Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara.
"Dimana dalam isi surat tersebut, dengan tegas Kementerian Dalam Negeri menyatakan belum dapat menindaklanjuti usulan
pemberhentian James Arthur Kojongian," lugas Fernando dan Rubby, Jumat (31/12/2021) saat dihubungi.
Langkah tegas DPRD Sulut tidak mentolerir atas kesalahan yang dilakukan JAK telah dilakukan, tapi pada akhirnya semua harus berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Demikian pula halnya deng pihak sekretariat dalam pembayaran hak JAK sebagai anggota DPRD Sulut.
Sekretariat siap membayarkan hak gaji JAK dengan perhitungan sebagai anggota DPRD Sulut.
Terhitung sejak putusan DPRD Sulut diparipurnakan tersebut sampai dengan desember ini, uang yang disiapkan untuk pembayaran gaji JAK tetap berada dalam kas Sekretariat Dewan.
Menurut Sekertaris DPRD Sulut, Glady Kawatu JAK telah menerima gaji selama 10 bulan yang telah ditransfer kerekening JAK.
