test.petasulut.com/, SULUT – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Sulut pada senin (6/12) Pukul 15.00 WITA menggelar Pertemuan Telekonferensi Video Pembukaan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Dan Pemantauan Kerugian Negara Kerugian Daerah Semester II Tahun 2021 melalui Zoom Meeting.
Diketahui, kegiatan ini merupakan implementasi ketentuan Pasal 8 Ayat (5) dan Pasal 10 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Bapak Karyadi, S.E., M.M., Ak. CA., CFrA., CSFA. memimpin pertemuan tersebut.
Hadir dalam Pertemuan Telekonferensi Video
ini adalah Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven Kandouw, dan para Wakil Kepala Daerah lainnya, diantaranya Wakil Bupati Minahasa Selatan, Wakil Bupati Minahasa Tenggara, Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara.
Selain para wakil kepala daerah, kegiatan
diikuti pula oleh para Sekretaris Daerah dan Inspektur Kabupaten Kota dan juga jajaran
pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Sulawesi Utara.
Pada kesempatan itu, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara dalam sambutannya menyatakan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan sampai dengan Semester I Tahun 2021 baru mencapai 77,57%.
“Semester II Tahun 2021 ini, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara telah memberi kesempatan koordinasi yang lebih lama
untuk pelaksanaan tindak lanjut yang diharapkan akan dapat mencapai angka 80%,” Ucap Karyadi.
Wakil Gubernur dalam sambutannya memberikan apresiasi terhadap langkah-langkah BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara.
“Dan yakin bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan seluruh pemerintah kabupaten dan kota juga pasti telah melakukan upaya untuk mewujudkan penyelesaian tindak lanjut yang optimal sebagai langkah membentuk Clean Goverment,” Tutur Wagub.
test.petasulut.com/, SULUT – Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut kembali menyelenggarakan program Padat Karya dalam rangka membantu perekonomian warga di tengah masa Pandemi Covid-19. Padat Karya kali ini berlangsung di Likupang, Sulawesi Utara.
Padat karya ini diinisiasi oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Likupang, yang dikepalai oleh M. Qowi.
DJPL Kemenhub melalui Kantor UPP Kelas III Likupang melaksanakan program padat karya mandiri yang melibatkan masyarakat sekitar lingkungan Pelabuhan Likupang.
Kantor UPP Kelas III Likupang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis di bawah Ditjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan yang memiliki program padat karya. Jenis padat karya di sektor transportasi kali ini adalah pembersihan sarana dan prasarana transportasi.
Melalui akun Instagram @Djplupplikupang, Program Padat karya ini melibatkan 18 masyarakat sekitar Pelabuhan Likupang.
“Program Padat Karya kali ini bertujuan untuk meningkatkan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat di tengah pandemi Coronavirus Desease 2019 (Covid-19),” Isi Caption yang diposting pada sabtu (4/12) siang.
Di tengah kondisi pandemi Covid-19 ini, seluruh proses kegiatan program padat karya yang melibatkan masyarakat dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan.
test.petasulut.com/, MINUT – Bertujuan membangkitkan kembali semangat juang dan kejayaan olahraga sepak bola di Provinsi Sulawesi Utara, Bupati Kabupaten Minahasa Utara (Minut) Joune Ganda secara resmi mendaftarkan diri sebagai bakal calon Ketua Asosiasi Sepak Bola Provinsi (Asprov) Sulawesi Utara (Sulut) di Youth Center, Kawasan Mega Mas, Manado, Jumat (3/12).
JG pun diterima langsung Ketua dan Wakil Ketua Komite Pemilihan, Jeffry Talumepa-Rachman Bachmid.
Kepada wartawan, Bupati Joune Ganda mengatakan, keinginannya untuk maju bertarung pada Kongres Asprov Sulut yang renacananya akan di gelar di Minut pada 18 Desember mendatang, karna kecintaannya terhadap dunia olah raga, terlebih sepak bola.
“Mari bersama bangkitkan kejayaan sepak bola Sulut, tidak muluk-muluk, tapi kita semua sebagai pecinta olah raga sepak bola di Bumi Nyiur Melambai, memiliki mimpi yang sama agar sepak bola sebagai olahraga persatuan yang dicintai semua kalangan” ucap Bupati yang dikenal rutin berolah raga ini.
Sementara itu, mantan Ketua KONI Manado Hengky Kawalo yang turut hadir saat Bupati Joune Ganda mendaftarkan diri, memberikan dukungan penuh, menurutnya sosok JG sapaan akrab Ganda merupakan figur yang paling tepat.
“Saya Hengky Kawalo memberikan dukungan 100% kepada Joune Ganda, kongres yang rencana nya akan digelar pada 18 Desember saya berharap para voters sudah menentukan pilihannya, dan bagi saya pilihan yang tepat yah tidak lain Joune Ganda” ungkap mantan pemain Persma ini.
Sedangkan Ketua ASKAB PSSI Minut Joutje Dengah kepada media ini menyampaikan hal serupa, yakni dukungan untuk Bupati Joune Ganda yang nantinya akan bertarung pada Kongres Asprov Sulut.
“Kami ASKAB PSSI Minut mendukung Bupati Minut Joune Ganda pada kongres Asprov Sulut dengan agenda pemilihan ketua, terinformasi sejumlah ASKAB maupun ASKOT juga jatuh hati pada sosok JG yang dianggap mampu dan layak” ucap Dengah yang diamini Wakil Ketua ASKAB Minut William Luntungan.
test.petasulut.com/, SULUT – Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Utara, Karyadi S.E., M.M., Ak., CA., CFrA., CSFA menepis anggapan masyarakat maupun lembaga pemerintahan terkait sulitnya proses Audit.
Hal itu dibuktikan karyadi dengan meluncurkan buku perdana dengan judul “Audit Itu Gampang”, kamis (2/12) di hotel peninsula manado.
Kegiatan Bedah Buku tersebut pun dihadiri Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw, Bupati/Walikota di 15 Kabupaten/Kota, Forkompimda, Dirut BSG Revino Pepah, unsur Pers dan undangan lainnya.
Pada kesempatan itu, Wakil Gubernur Steven Kandouw dalam sambutannya mengatakan bila acara Bedah Buku jarang dilakukan.
“Kalau yang lain itu biasa,” ujar Kandouw disambutan.
Wagub Kandouw pun memuji kemampuan Kepala BPK Perwakilan Sulut, Karyadi dalam menulis sebuah buku.
“Luar biasa! Tidak semua orang bisa,” puji Wagub.
Masih disambutan Wagub, bila audit bukanlah hal yang muda. Namun demikian audit saat ini menjadi hal yang primer.
Tak lupa Wagub mengucapkan terima kasih kepada Kepala BPK Sulut, Karyadi yang sudah membuat buku “Audit Itu Gampang”.
” Karena bisa menambah pengetahuan, audit itu konsolidasi. Atas nama wagub mengucap selamat kepada pak Karyadi yang mau menulis buku ini, mungkin kecil bagi pak Karyadi tapi sangat besar untuk kita,” tutup Wagub Kandouw.
Karyadi sendiri disambutan sekaligus ulasan buku “Audit Itu Gampang” mengucapkan terima kasih kepada para undangan.
Karyadi pun mengaku bila buku ini tepat di usia ke 50 tahun.
Karyadi juga membenarkan perkataan Wagub Kandouw yang mengatakan bahwa menulis itu bukanlah hal muda dilakukan.
“Benar kata pak wagub audit itu adalah hal yang menakutkan, menulis buku ternyata susah sekali karena menggunakan gaya bahasa yang mudah dimengerti,” ucap Karyadi.
Namun kembali ditegaskan Karyadi, auditor tidak sesulit yang bayangkan, ” tutup Karyadi yang sudah 25 tahun bekerja di lembaga audit.
Untuk diketahui selain launching buku “Audit Itu Gampang Kepala BPK Sulut ini juga sudah melauncing album lagu yang bisa diakses lewat chanel youtobe miliknya.
test.petasulut.com/, SULUT – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Media Workshop yang bertema ‘Mengembangkan Komunikasi Dalam Mendukung Sulut Maju Sejahtera’ pada rabu (1/12) di Kantor BPK RI Sulut.
Terpantau, pergelaran kegiatan workshop tersebut tetap mengedepankan protokol kesehatan secara ketat guna meminimalisir penyebaran covid-19.
Menarik, dalam kegiatan tersebut Kepala BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara Karyadi S.E., M.M., Ak., CA., CFrA., CSFA menyentil anggaran kerjasama media di pemerintahan baik di Provinsi maupun kabupaten/kota dianggap kurang.
“Pentingnya tugas media sebagai salah satu fungsi memberikan informasi terkait program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah harus dibarengi dengan penganggaran yang baik juga untuk kerjasama media, karena keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah tak lepas dari peran media melalui pemberitaan yang disampaikan kepada masyarakat,” Ucap Karyadi.
Karyadi juga menuturkan Pemerintah dan insan pers seharusnya menjadi mitra yang baik saling bersinergi namun tidak menanggalkan independensi dari media itu sendiri.
“Bagaimana media menjabarkan program pembangunan pemerintah dengan efektif, anggarannya sangat kecil, “tandasnya.
Namun Karyadi juga mengingatkan agar media harus jadi penyeimbang.
“Harus menjadi media Partner tapi tidak mengurangi indenpedensi sebagaimana diatur dalam kode etik jurnalistik,” Katanya.
Karyadi juga menghimbau kepada pemerintah agar berikan tempat khusus kepada media.
“Jujur, melalui ungkapan hati saya, media harus mendapatkan tempat khusus sebagai mitra kerja pemerintah. Media aman, terjamin anggarannya,” Tuturnya.
Terakhir, Karyadi mendorong peran media ikut mengingatkan Pemerintah khususnya dalam program kegiatan terkait penyerapan anggaran.
” Saya mendorong teman – teman media untuk ikut mengingatkan pemerintah khususnya dalam hal penyerapan anggaran, apalagi memasuki akhir tahun, ” pungkasnya.
Turut hadir pada kegiatan tersebut, Kepala Dinas Kominfo Sulut Evans Steven Liow bersama sejumlah perwakilan media massa.
test.petasulut.com/, SULUT – Guna melaksanakan kewajiban sebagai wakil rakyat, Anggota DPRD Sulut I Nyoman Sarwa menyerap Aspirasi warga Desa Langagon Kecamatan Bolaang Kabupaten Bolaang Mongondow, senin (29/11).
Di Reses Ill Tahun 2021 tersebut didasari tata tertib DPRD sulut Nomor 2 Tahun 2019 periode 2019-2024, Sarwa pun mempergunakan kesempatan itu untuk turun kedapil atau daerah pemilihan untuk menyerap aspirasi yang nantinya akan di sampaikan kepada pemerintah daerah sebagai eksekutor atau pengguna Anggaran melalui dinas Terkait.
Pada kegiatan reses itu, Nyoman sarwa menyampaikan bahwa dirinya duduk di komisi IV DPRD Sulut yang membidangi kesejahteraan rakyat.
“Karena memang kita tahu daerah bolaang mongondow ini mayoritas petani sehingga jika ada aspirasi terkait pertanian sampaikan saja walaupun diluar mitra kerja komisi IV. Tetap kita akan sampaikan melalui lintas komisi apalagi dari fraksi Nasdem terdistribusi di semua komisi dari 4 komisi yang ada di DPRD Sulut,” Jelas Politisi Partai NasDem itu.
Adapun aspirasi yang masuk, diantaranya:
– Meminta adanya pembangunan drainase sepanjang jalan desa langagon yang merupakan jalan trans, jika musim penghujan sering terjadi banjir karena air meluap sampai jalan raya.
-Bantuan alat pertanian berupa hentrektor dan traktor.
– Bantuan pupuk, bibit dan racun Hama.
-Meminta bantuan bagi pemerintah agar supaya memberikan solusi dalam pengurusan kartu tani, karena salah satu syarat untuk memiliki kartu tersebut masyarakat harus memiliki lahan sendiri, sedangkan banyak masyarakat yang di desa langagon sebagian besar 99,9% berprofesi sebagai petani dan sebagian juga tidak memiliki lahan tersebut tetapi hanya sebagai penggarap.
– Adanya bantuan rumah ibadah/masjid di desa langagon.
– Bantuan alat olah raga
Menanggapi aspirasi yang masuk, Legislator Dapil BMR itu menuturkan akan sampaikan hal itu kepada pemerintah dalam hal ini Gubernur Sulut melalui dinas terkait.
“Sebagai pokok-pokok pikiran DPRD dan akan di serahkan langsung kepada pemerintah daerah agar nantinya bisa ditindaklanjuti sebagai bahan masukan penyusunan RKA (Rencana kerja pemerintah daerah) karena pemerintah daerah sebagai eksekutor atau pengguna Anggaran melalui dinas terkait,” Jawabnya.
test.petasulut.com/, SULUT – Politisi Partai NasDem Sulut, Braien Waworuntu terus eksis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pokok (Tupoksi) sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulut tapi juga berjuang sampai pada tahap realisasi.
Terbukti, pada selasa (30/11) Ketua Komisi IV DPRD Sulut tersebut menggelar kegiatan reses III tahun 2021 dengan menyambangi warga Desa Rumengkor, Kembes dan Kali kabupaten Minahasa.
Hal itu dilakukan BW guna menjaring aspirasi masyarakat berupa keluhan, masukan serta usulan yang nantinya akan dibawah ke lembaga legislatif untuk bisa direalisasikan.
Adapun beberapa aspirasi masyarakat dari ketiga Desa yang disambangi BW yang dianggap penting untuk diperjuangkan, diantaranya:
Desa Rumengkor : Terkait dengan jalan penghubung dari Desa Rumengkor ke Minahasa Utara, Pelebaran jalan utama, Pembuatan talud-talud penahan tanah longsor.
Desa Kembes : Memperhatikan data penerima bantuan BPJS pemerintah, akses jalan utama untuk diperlebar serta bantuan pendidikan.
Desa Kali : Infrastruktur jalan desa Kali – Kinilow, bantuan pendidikan, bantuan alat perkebunan serta bantuan untuk pembangunan kantor desa.
Merujuk pada aspirasi tersebut, Legislator Dapil Minahasa-Tomohon saat dimintai keterangan, berjanji bahwa aspirasi masyarakat tersebut akan di bawah olehnya kepada pemangku kebijakan dalam hal ini pemerintah provinsi Sulawesi Utara.
“Ini merupakan tugas kami untuk kembali ke dapil dan meresap aspirasi dari masyarakat di dapil kami. Saya pribadi akan membawa aspirasi ini untuk disampaikan ke pemerintah provinsi. Ini tugas saya sebagai pelayan masyarakat,” Ucapnya.
BW juga menambahkan bahwa aspirasi masyarakat tersebut akan di pilah mana yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi dan mana yang merupakan kewenangan pemerintah kabupaten kota.
“Yang merupakan kewenangan provinsi itu akan kami usahakan terealisasi. Untuk yang merupakan kewenangan kabupaten kota, akan kami bawah ke Bupati/Walikota untuk ditindaklanjuti. Intinya kami akan perjuangkan aspirasi dari ketiga desa tersebut,” Tambahnya.
test.petasulut.com/, SULUT – Terus berupaya mengedepankan kesejahteraan rakyat, Anggota DPRD Sulut Stella Runtuwene menggelar reses III tahun 2021 dengan bertemu dengan warga desa Tumaluntung Kabupaten Minahasa Selatan, Kamis (25/11/21).
Pada kesempatan itu, sejumlah aspirasi pun disampaikan warga Tumaluntung, antara lain terkait perbaikan infrastruktur jalan.
Warga berharap pelebaran ruas jalan Tumaluntung ke Tareran, serta perbaikan jalan penghubung pertigaan Tumaluntung ke Ranolambot desa Wuwuk dikecamatan Tareran dapat direalisasikan.
Warga juga meminta agar hasil pekerjaan pembangunan akses jalan tembusan Kapoya ke Wuwuk sepanjang empat kilometer dilanjutkan.
Selain itu, warga berharap wakil rakyat Stella Runtuwene perjuangkan perintisan akses jalan perkebunan Terende Pakobitan sepanjang lima Kilometer.
Tak ketinggalan, warga memanfaatkan kesempatan tersebut menitip aspirasi perhatian lampu penerangan di ruas jalan utama desa Wuwuk.
“Kami juga minta agar ada perbaikan jalan Trotoar dari masuk Wuwuk sampai perbatasan karena disebabkan pembongkaran kabel optik tapi tidak di perbaiki,” pinta warga.
Menanggapi keluhan masyarakat, Runtuwene berjanji akan membawa aspirasi tersebut ke lembaga DPRD serta instansi terkait sesuai kewenangan.
” Aspirasi bapak/ibu tentu menjadi catatan penting saya namun tentunya berdasarkan kewenangan yang ada. Yang menjadi kewenangan Provinsi akan dikoordinasikan dengan mitra kerja melalui instansi terkait, sementara yang menjadi kewenangan Kabupaten/kota akan diteruskan kepada kepala daerah Kabupaten/Kota untuk diperhatikan,” katanya.
test.petasulut.com/, SULUT – Dalam rangka mendengarkan dan menyerap aspirasi konstituen atau disebut dengan reses, semua anggota DPRD Sulut turun kembali ke dapil masing-masing.
Kewajiban inipun langsung dilakukan Anggota DPRD Sulut, Melky Jakhin Pangemanan, dengan melaksanakan reses III tahun 2021 di Desa Kema I, Minahasa Utara, senin (29/11).
Namun ada yang menarik dalam kegiatan reses tersebut, dimana Wakil Ketua Bapemperda DPRD Sulut, Melky Pangemanan dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan reses, pada beberapa hari sebelumnya melalui staff pendamping sekretariat DPRD telah membagikan kuesioner ke warga Kema 1 dan 2 yang akan mengikuti reses.
Kuesioner itu diberikan ke warga guna menyampaikan keluhan, masukan serta usulan dalam bentuk tertulis. Hal itu dilakukan MJP agar semua aspirasi dari warga dapat diserap.
“Karena yang saya dapati di lapangan pada saat reses, banyak warga yang berkerinduan untuk menyampaikan keluhan ataupun usulan namun sangat sulit untuk dibahasakan, apalagi dalam kegiatan resmi seperti ini. Oleh karena itu saya berinisiatif membagikan kuesioner ke warga di 1 atau 2 hari sebelum pelaksanaan reses. Contohnya hari ini di Kema 1 dan 2. Tadi juga saya sudah terima aspirasi tertulis itu dari masyarakat Kema di tiap Jaga,” Jelas MJP usai melaksanakan reses.
“Hal ini juga ternyata sangat baik dari segi efisiensi waktu, karena memang kalau aspirasi masyarakat dalam bentuk penyampaian langsung di kegiatan reses, 1 hari 1 malam tak bakal habis. Memang reses tadi telah dibuka ruang bertanya namun hanya 2 sampai 3 pertanyaan langsung dari warga. Efisiensi waktu pelaksanaan reses Ini juga mendukung pemerintah di masa Pandemi covid-19. Saya kira ini sangat efektif,” Tambah MJP.
Disisi lain, Sekretaris DPRD Sulut Glady Kawatu saat melakukan monitoring mengaku salut atas terobosan yang di laksanakan MJP pada reses kali ini.
“Pada reses kali ini Pak Melky membuat terobosan yang luar biasa. Salah satunya dengan menjaring aspirasi masyarakat menggunakan kuesioner. Kuesioner yang dibagikan ke masyarakat menjadi metode yang efektif dan efisien, dalam mengakomodir begitu banyaknya masalah yang ada di masing-masing dapil. Dengan kuesioner ini, penyampaian aspirasi menjadi lebih rinci dan tertata rapi,” Jelas Kawatu.
“Ini juga dapat meminimalisir waktu reses dari anggota dewan di lapangan,” Tambahnya.
Terpantau, kegiatan Reses ini tetap pengedepankan protokol kesehatan guna meminimalisir penyebaran virus corona.
test.petasulut.com/, SULUT – Dalam rangka memaparkan peluang kerja ke luar negeri, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), bekerjasama dengan Komisi IX DPR RI menyelenggarakan sosialisasi perlindungan PMI yang bertema ‘Peluang Kerja ke Luar Negeri dan Perlindungan Menyeluruh Kepada PMI Sebagai VVIP’.
Kegiatan itu dilaksanakan di Sindulang, Kota Manado, Sulawesi Utara, sabtu (27/11) dan di hadiri langsung Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene, Deputi Penempatan dan Pelindungan Kawasan Eropa dan Timur Tengah BP2MI Irjen. Pol. Achmad Kartiko dan Kepala UPT BP2MI Manado Hendra Makalalag.
Warga Sindulang pun terlihat antusias mengikuti kegiatan sosialisasi tersebut.
Diketahui bahwa jalannya acara itu tetap mengedepankan protokol kesehatan guna meminimalisir penyebaran covid-19.
Pada kesempatan itu, Ketua Komisi IX DPR RI menjelaskan bahwa kegiatan sosialisasi ini merupakan peluang kerja ke luar negeri, karena ini sangat penting untuk masyarakat tahu.
“Karena kita tahu bersama bahwa pekerja Ilegal lebih besar daripada pekerja legal. Kadang-kadang pekerja ilegal ini tidak ada pengetahuan sama sekali karena tidak pemberitahuan jadi mereka (pekerja ilegal) bekerja di luar negeri melalui ‘Calo’ dengan bahasa nanti torang (calo) yang urus semuanya padahal sudah terjebak, jadi sosialisasi ini perlu diketahui masyarakat dan bersifat penting,” Jelas Politisi Partai NasDem itu.
“Pekerja ilegal juga akan berurusan dengan hukum ketika mereka diketahui cuma mempunyai visa kunjungan dan bukan visa kerja. Nah, inikan musti disampaikan kepada masyarakat kalau perlu masyarakat juga menjadi corong untuk bisa disampaikan juga ke kerabat, saudara dan lainnya karena ini sangat terbatas sekali,” Tambahnya.
Kegiatan sosialisasi BP2MI dan Komisi IX DPR RI tetang peluang kerja ke luar negeri dan perlindungan PMI
Felly Runtuwene juga berharap pemerintah daerah mulai dari lurah atau kepala desa pro aktif. Karena bekerja di luar negeri gajinya besar, minimal 17 juta rupiah/bulan baik iti di jepang, korea dan jerman itu lebih tinggi lagi gajinya. Ada yang mencapai 30 juta, tergantung pekerjaannya.
“Jadi kegiatan sosialisasi ini sangat penting. Kita lihat ada pekerja ilegal pulang sudah menjadi mayat karena tidak ada pengetahuan tentang bekerja diluar negeri, disisi lain masyarakat diberikan peluang sebesar-besarnya untuk bekerja di luar negeri dengan adanya perlindungan dari negara,” Jelas FER (Sapaan akrabnya).
Felly Runtuwene juga meyakinkan masyarakat untuk jangan ragu menjadi pekerja migran Indonesia. Menurutnya bahwa pekerja migran Indonesia ini merupakan peluang kerja yang sangat bagus untuk di ikuti oleh para pencari kerja.
“Tentunya untuk mereka yang memenuhi syarat menjadi PMI dan sesuai dengan prosedur dari BP2MI. Selanjutnya kami juga selalu mendorong pemerintah untuk selalu mereview perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan BP2MI. Jangan sampai masih ada lagi perusahaan-perusahaan ilegal,” Ucap anggota DPR RI asal Sulawesi Utara ini.
Sementara itu, Deputi Penempatan dan Pelindungan Kawasan Eropa dan Timur Tengah BP2MI Irjen Pol Achmad Kartiko, mengatakan, sinergitas antara BP2MI dan pemerintah daerah khususnya Disnaker akan lebih memaksimalkan program pelindungan PMI yang dimaksud.
“Sinergi antara BP2MI dan Pemda pastinya akan memaksimalkan program pelindungan bagi PMI karena BP2MI tidak bisa kerja sendiri, haruslah didukung oleh Pemda agar sindikat-sindikat yang selama ini menempatkan para pemuda kita secara ilegal bisa kita berantas sama-sama” tutup Achmad.
Kartiko juga mengatakan bahwa peluang bekerja ke luar negeri sangat menjanjikan baik pendapatannya maupun kesejahteraannya. Antusias masyarakatpun sangat tinggi untuk menjadi PMI.
“Banyak peluang-peluang kerja di luar negeri yang menjanjikan. Namun kami juga menekankan bahwa masyarakat harus berhati-hati berangkat ke luar negeri untuk menjadi PMI. Cari informasi yang benar. Liat perusahaan yang terdata di kami jangan melalui calo-calo yang mengiming-imingi kerja diluar negeri tapi ternyata ilegal. Untuk lebih jelas boleh lihat di website kami bp2mi.go.id,” Paparnya.
Kartiko menyebut bahwa BP2MI tidak memungut biaya untuk mendaftarkan masyarakat yang ingin menjadi pekerja migran.
“Jangan percaya calo-calo yang meminta bayaran untuk menjadi PMI, BP2MI melakukan terobosan dengan bekerjasama dengan bank-bank untuk membiayai peserta yang akan menjadi pekerja migran. Syaratnya jika sudah sesuai kompetensi dan memenuhi syarat bisa mengajukan pinjaman tanpa anggunan dan nanti dikembalikan oleh pekerja migran yang sudah bekerja di luar negeri,” tutupnya.
Senada dengan itu, BP2MI Manado Hendra Makalalag mengatakan, akan sejalan dengan pernyataan Presiden Jokowi. Dia juga bilang, BP2MI akan terus bersinergi dengan pemerintah dalam penyusunan kebijakan terkait tata kelola pelindungan PMI yang dilakukan atas dasar kemanusiaan yang berpihak pada PMI.
“BP2MI Manado akan menyediakan instruktur untuk pelatihan kepada calon PMI baik dari sisi kemampuan bahasa maupun keterampilan yang dipersyaratkan oleh negara penempatan.” Pungkas Makalalag.
