Test Peta Sulut

Category: Headline

  • Bantu Korban Bencana Mitra, GMNI Manado Gelar Aksi Kemanusiaan

    test.petasulut.com/, SULUT – Baru-baru ini, banjir bandang telah meluluh lantakan
    Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) Sulawesi Utara (Sulut), berakibat beberapa rumah warga pun rusak parah dan bahkan sudah rata tanah.

    Sikap kepedulian pun ditunjukan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Manado, dimana DPC GMNI Manado tergerak untuk membantu warga Mitra yang terkena musibah dengan melakukan aksi penggalangan dana, menampung pakaian layak pakai, sembako dan kebutuhan bayi.

    Ketua DPC GMNI Manado, Mikael F. Tampi ketika dihubungi awak media, di Boulevard Manado, Selasa (21/09/2021). Ia mengatakan, Ini merupakan aksi dadakan atas dorongan rasa keterpanggilan Kader GMNI Manado untuk kemanusiaan.

    “Masyarakat Kabupaten Mitra, tepatnya desa Pangu saat ini sangat membutuhkan bantuan kita bersama akibat bencana yang terjadi baru-baru ini, untuk itu mari sama-sama bergotong-royong untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana,” tutur mantan ketua BEM Pertanian Unsrat ini.

    Hari ini, kader GMNI Manado telah menggalang dana di 3 lokasi yakni, Bahu, Bolevard Manado, depan Mantos 3 dan SPBU Sario.

    ” Hasil pengalangan dana pada hari ini berjumlah Rp. 4.045.000, dan uang ini akan dibelanjakan sembako sesuai kebutuhan masyarakat disana,” jelasnya.

    Ia pun berharap, bantuan yang akan disalurkan nantinya bisa bermanfaat bagi seluruh masyarakat yang terdampak akibat bencana banjir bandang yang baru-baru saja terjadi.

    “Kiranya korban bisa diberikan kekuatan dan tetap diberikan kesehatan ditengah kejadian yang tidak diduga-duga terjadi,” pungkasnya.

    (ABL)

  • Paripurna HUT Ke-57 Provinsi Sulut Akan Kental Dengan Nuansa Adat

    test.petasulut.com/, SULUT – Berbagai persiapan tengah dilakukan Sekretariat DPRD Sulut dalam rangka memperingati HUT ke-57 Provinsi Sulut yang jatuh pada tanggal 23 september 2021.

    Kepada Wartawan, Sekretaris DPRD Sulut Glady Kawatu mengatakan sesuai dengan kesepakatan bersama panitia bahwa pembatasan undangan untuk hadir dalam acara HUT Provinsi Sulut tetap dilakukan.

    “Tapi kita bersyukur bahwa saat ini semakin longgar untuk kota manado dan Sulut, jadi mengundang sebanyak 200 orang (semuanya VIP) karena kapasitas ruangan di DPRD Sulut berjumlah 635 orang jadi kita berharap 200 undangan ini memenuhi protokol kesehatan,” jelas Kawatu, selasa (21/9) di kantor DPRD Sulut.

    “200 undangan ini yakni Pimpinan dan Anggota DPRD Sulut, Anggota DPR-RI Dapil Sulut, Anggota DPD, Forkompinda, Pimpinan Instansi Vertikal, Pimpinan Perbankan, Bupati, Wabup, Walikota, Wawali, Ketua DPRD Kabupaten/Kota, Mantan Gubernur dan Wagub bersama istri, jajaran eselon II pemprov Sulut serta para teladan yang bekerja di berbagai sektor. Itu semua yang terundang,” tambahnya.

    Glady juga menuturkan bahwa di hari H nanti akan ada 2 agenda yakni pada jam 8 pagi upacara di Kantor Gubernur, itu merupakan acara puncak serta acara di kantor DPRD Sulut. Yang terundang pula dalam 2 kegiatan ini hampir sama.

    “Usai paripurna HUT Provinsi Sulut, kita juga akan melakukan peresmian kegiatan-kegiatan fisik yang dibangun di kantor DPRD Sulut,” katanya.

    Sekwan juga mengatakan bahwa kegiatan nanti akan kental dengan adat dan budaya.

    “Pak Ketua DPRD Sulut memesankan bahwa kegiatan nantinya kita tetap menampilkan unsur adat budaya dalam rangka melestarikan, karena ini HUT Provinsi Sulut ada 3 etnis besar di Sulut nanti kita akan tampilkan dalam bentuk tim kesenian atau berupa lagu-lagu, tarian dan sebagainya. Untuk undangan, kita undang dengan pakaian adat daerah Sulut,” tutupnya.

    (ABL)

  • DPRD Sulut Pertanyakan Dokumen Legalitas Kepemilikan Lahan 12 H di Sea Dari PT. Gunung Batu

    test.petasulut.com/, SULUT – Terjadinya polemik antara PT. Gunung Batu yang merupakan eks pemegang lahan Hak Guna Usaha (HGU) dengan petani penggarap Desa Sea Minahasa terkait penguasaan lahan dengan luas 12 hektar masih sementara bergulir di DPRD Sulut.

    Dimana melalui lintas komisi, DPRD Sulut kembali melaksanakan rapat dengar pendapat yang menghadirkan ahli waris PT. Gunung Batu bersama dengan Sekretaris Desa Sea, Pemerintah Kabupaten Minahasa dan Biro Hukum Pemprov Sulut, senun (20/9).

    Dalam pertemuan itu, pihak PT.Gunung Batu masih ngotot mengklaim memiliki hak atas penguasaan lahan dengan luas 12 hektar yang diketahui telah berakhir tahun 1986.

    Ketua komisi I Drs.Vonny Paat yang memimpin pertemuan tersebut sempat mencecar pertanyaan ke pihak PT Gunung Batu yang diwakili Reino Bangkang cs untuk membuktikan perpanjangan HGU yang telah habis masa pakainya.

    ”Laporan yang disampaikan kepada kami bahwa HGU yang diberikan kepada PT. Gunung Batu berakhir tahun 1986, karena tidak lagi diperpanjang HGU nya sehingga petani masuk di lokasi tanah negara itu, “ungkap Paat.

    Selain itu lanjut politisi PDIP ini dari informasi yang didapatkan, sejak pemerintah memberikan hak pengelolaan lahan tahun 1970 sampai berakhirnya masa HGU, PT. Gunung Batu tidak memanfaatkan secara maksimal pengelolaan lahan tersebut.

    ” Kami harus juga cek ke BPN karena BPN juga sudah mengeluarkan sertifikat kepada kurang lebih 3 petani penggarap disana, ” tandas Paat.

    Sementara itu personil komisi I lainnya Hendry Walukow menjelaskan berdasarkan dokumen yang diterima DPRD bahwa tahun 1970 dimulai HGU kemudian berakhir tahun 1986, kemudian pada tahun 1988 Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi mengadakan penataan kembali eks HGU. Setelah itu tanggal 25 Oktober 2019 oleh BPN Minahasa diadakan pengukuran kembali.

    ” Dari penjelasan pihak PT. Gunung Batu berdasarkan dokumen yang ada pada kami hanya ada pemberitahuan pengukuran, undangan pembahasan sampai berita acara. Sementara dokumen yang melegitimasi 12 hektar ini dari pemerintah bahwa ini diberikan kepada PT. Gunung Batu tidak ada,
    sehingga ini perlu ketegasan lagi dari BPN Minahasa yang menurut penyampaian memberikan balas jasa lahan 12 hektar kepada PT.Gunung Batu ini ada payung hukum, ada dasar sebab apa yang dikatakan PT Gunung Batu seluas 12 hektar tidak ada dokumen yang melegitimasi berdasarkan dokumen yang kami terima, ” tegas politisi Partai Demokrat ini

    Walukow juga mendukung usulan untuk mengkonfortir persoalan tersebut ke BPN Minahasa sekaligus mengklarifikasi berdasarkan apa yang di sampaikan pihak PT.Gunung Batu.

    ” Usul konkrit saya, sebaiknya kita menghadirkan atau mengadakan kunjungan kerja ke BPN Minahasa supaya dapat mengklarifikasi apa yang disampaikan oleh pihak PT. Gunung Batu, ” tegas Walukow.

    Disisi lain Anggota komisi IV Julius Jems Tuuk yang turut hadir dalam pertemuan tersebut menyampaikan secara tegas bahwa status tanah HGU memiliki batas atau jatuh tempo masa berakhir.

    ” Kalau kita berbicara HGU Undang -undang nomor 5 tahun 1960, HGU ada batasnya. Ketika dia berakhir negara membuka ruang lima tahun sebelum habis pakai ada perpanjangan. Kalau tidak ada pelaporan maka alasan pertama gugur demi hukum, ” tanda legislator Dapil Bolmong Raya ini.

    Tidak hanya itu ia juga kaget lahan eks HGU tersebut diduga diwariskan ke orang lain atau keturunan dari pengelola eks HGU tersebut.

    ” Tanah HGU tidak bisa dimiliki secara pribadi apalagi diwariskan kepada orang lain. Saya coba membaca karena disini dikatakan bahwa tanah itu menjadi ahli waris dari pak Reino Bangkang, yang menjadi pertanyaan saya siapa yang mewariskan itu karena ini tanah negara, karena itu tidak ada yang bisa meng – claim bahwa katakanlah saya anak dari pemilik HGU PT. Gunung Batu, orang tua saya mewariskan tanah ini ke saya. “

    ” Yang terkait dengan masalah HGU tidak ada yang berbicara hak waris. Yang bicara siapa ya undang – undang,
    jadi kalau membaca dokumen yang diberikan bapak, ini hanya claim sepihak, ” tandas Tuuk yang juga dikenal vokal menyuarakan aspirasi masyarakat.

    Sebelumnya PT. Gunung Batu yang diwakili Reino Bangkang menjelaskan bahwa pihaknya telah mengajukan permohonan perpanjangan HGU namun masih terkendala dengan sejumlah persyaratan yang disodorkan pemerintah.

    ” Kami telah mengajukan permohonan – permohonan waktu itu, hanya saja syarat – syarat yang diminta pemerintah tidak sempat terpenuhi, tetapi itu tahun 1988, ” ungkap Bangkang.

    ” Tahun 1988 itu terjadi pembagian sampai masih ada rapat-rapat tahun 1993. Boleh dilihat undangan, pembahasan terhadap tanah eks HGU kami masih diundang jadi masih berlangsung itu. Tahun 1988 ditata kembali dan diberikan hak 12 hektar, “bebernya.

    Dalam pertemuan tersebut ikut dihadiri wakil ketua komisi I
    Herol Vresly Kaawoan, sekretaris komisi I Mohamad Wongso, John Panambunan, Novita Rewah personil komisi III Agustin Kambey, Kepala Biro Hukum Pemprov Sulut Flora Kristen dan jajaran, pemerintah desa Sea diwakili Sekdes M Sangian serta perwakilan warga.

    (ABL)

  • Selamat HUT Ke-64 Wakil Ketua DPRD Sulut, VICTOR MAILANGKAY

    test.petasulut.com/, SULUT – Ada yang spesial dalam ibadah rutin Anggota, Pimpinan dan Sekretariat DPRD Sulut. Dimana dalam ibadah tersebut dirangkaikan dengan Hari Ulang Tahun ke-64 Wakil Ketua DPRD Sulut, Victor Mailangkay, senin (20/9) pagi.

    Pada kesempatan itu, Victor Mailangkay yang berhari ulang tahun memberikan kesaksian dihadapan para Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD Sulut yang hadir.

    “Saya sudah 9 kali mengikuti perhelatan pilihan legislatif di Sulawesi Utara dapil kota manado dan 2 kali gagal. Kegagalan pertama karena hanya uji coba dan belum ada target apa-apa, itu ditahun 1982. Dan gagal lagi di tahun 2014, kala itu saya maju calon DPR-RI, padahal saya pada tahun 2004 dan 2009 adalah juara dapil manado atau peraih suara terbanyak di dapil manado. Kajian saya kala itu, saya pasti duduk sebagai anggota DPR-RI, merujuk pada kemampuan, kekuatan dan posisi saya berada di level tertinggi. Berbeda waktu maju di tahun 2019, dimana menurut saya kala itu saya berada di posisi terendah dan saya tidak yakin untuk jadi tapi Tuhan berkehendak lain, saya duduk sebagai anggota DPRD Sulut dari partai NasDem dan dipercayakan menjadi Wakil Ketua DPRD,” Jelasnya.

    “Modal saya waktu maju tahun 2019 adalah berdoa, berpuasa dan berusaha dekati rakyat dan Tuhan nyatakan dan saya terpilih anggota DPRD,” Tambahnya.

    Mailangkay menilai bahwa perbedaan waktu maju legislatif tahun 2014 dan tahun 2019 adalah ditahun 2014 saya maju mengandalkan kekuatan sendiri dengan menghitung dan kalkulasi sendiri dan realitanya tidak jadi. Maju tahun 2019 dimana tidak ada kemampuan yang saya andalkan selain berdoa, berpuasa dan berusaha dekati rakyat dengan kedekatan doa dan Tuhan nyatakan yakni terpilih sebagai anggota DPRD.

    ” Kadang skali kalo orang so pernah lengser kong maju ulang. Biasanya klo so pernah anyor, mo anyor trus itu. Jadi kesaksian yang ingin saya sampaikan ini bahwa ketika kita mengandalkan kemampuan kita, kehebatan kita, kekuatan kita sendiri maka disitulah letak kejatuhan kita. Tapi ketika kita merasa tidak berdaya dan mengandalkan Tuhan Yesus Kristus maka disitu kekuatan kita. Saya coba cermati ketua DPRD Sulut Andi Silangen, dimana beliau memiliki prinsip yang demikian,” katanya.

    Merujuk pada ibadah rutin DPRD Sulut, Mailangkay mengatakan bahwa tujuh kali saya dilantik memang ada ibadah seperti ini tapi hanya diwajibkan oleh ASN. Anggota Dewan memang boleh ikut ibadah tapi tidak diwajibkan.

    ” Tapi untuk periode ini, Ketua DPRD Sulut memberikan teladan kepada seluruh Anggota DPRD untuk hadir mengikuti ibadah rutin DPRD,” ungkapnya.

    Victor mengakui bahwa sejak lahir, hanya di HUT Ke-50 itu di buatkan acara yang mengundang banyak orang tapi lain dari pada itu tidak pernah dibuat.

    “Tujuan tidak dibuatnya acara besar karena saya bersama keluarga telah sepakat untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Ketika torang berlebihan kong torang kase, nda terasa itu berkat for torang tapi ketika torang pas-pasan kong torang bantu orang akan lebih terasa berkat dalam hidup kita. Saya beranggapan bahwa kristen itu bukan agama melainkan hubungan yang spesial dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari torang selalu mengandalkan Tuhan Yesus dalam segala tugas dan aktifitas kita sehari-hari,” tutupnya.

    Usai kesaksian, Pimpinan, anggota dan sekretariat DPRD Sulut mengucapkan dan menyanyikan lagu HUT kepada Wakil Ketua DPRD Sulut Victor Mailangkay yang pada hari ini tanggal 20 september 2021 merayakan HUT Ke-64.

    (ABL)

  • Petani Menjerit Soal Pupuk dan Bibit Jagung, KALANGI Warning Distanak Sulut

    test.petasulut.com/, SULUT – Ketua Fraksi Nyiur Melambai DPRD Sulut, Sjenny Kalangi kembali menyoroti kelangkaan pupuk bersubsidi serta bibit jagung.

    Hal itu terungkap saat Kalangi menyerap aspirasi masyarakat di Bolmong raya, dimana sebagian besar masyarakat petani BMR menjerit dikarenakan persoalan Pupuk dan bibit.

    Mengenai itu, Anggota Komisi II DPRD Sulut pun mempertanyakan kinerja Dinas Pertanian dan Peternakan selaku instansi terkait yang dinilai kurang tanggap mengantisipasi persoalan yang menjadi kebutuhan utama petani ini.

    Dikatakannya, semangat Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven OE Kandow yang selalu mengkampanyekan ” Marijo bakobong” terkesan tidak ditunjang instansi teknis dengan banyaknya keluhan petani di lapangan.

    “Kebanyakan yang sering dikeluhkan petani saat saya turun lapangan terlebih saat reses, soal pupuk bersubsidi dan bibit jagung yang sulit mereka peroleh, kalaupun ada, penyaluran tidak sesuai permintaan petani.” ungkap politisi Partai Gerindra itu, senin (13/9) diruang kerjanya.

    Menyikapi persoalan tersebut Kalangi menegaskan, akan mengusulkan untuk mengagendakan hearing bersama Dinas Pertanian guna mengetahui pengkal persoalan penyebab kelangkaan tersebut.

    ” Akan segera diusulkan melalui komisi II untuk mengagendakan pertemuan dengan Instansi terkait agar persoalan yang dihadapi para petani kita dapat dicarikan solusi terutama bagaimana memenuhi ketersediaan pupuk dan bibit yang mereka butuhkan saat ini.” pungkas Kalangi.

    (ABL)

  • GM Pelindo IV: Saya Fokus Kerja Untuk Tingkatkan Pelayanan

    test.petasulut.com/, SULUT – Tuntutan masyarakat plus pertanyaan masyarakat kepada pihak Pelindo IV akhir-akhir ini dinilai cukup banyak. Terlebih soal kenaikan tarif masuk pelabuhan Manado.

    Mengenai hal itu, General Manager PT. Pelindo IV cabang Manado, Rudi Hartono mengatakan bahwa pertanyaan berulang-ulang itu soal tarif masuk, dirinya telah menjelaskan juga secara berulang-ulang kepada media maupun masyarakat.

    “Tujuan kami (Pelindo IV) itu tidak lain hanya untuk meningkatkan pelayanan. Dan itu akan saya buktikan dengan kerja-kerja yang sementara saya lakukan di Pelabuhan Manado. Lihatlah nanti kedepannya, pelabuhan Manado akan seperti apa, silahkan masyarakat datang kesini dan menilai,” ucap Hartono kepada awak media, rabu (8/9).

    Terkait dengan fasilitas di terminal penumpang, Rudi mengungkapkan bahwa pada saat ini telah dipasang AC Standing sebanyak 12 unit.

    “Dan juga kami akan segera memperbaiki toilet yang menjadi keluhan masyarakat, bahkan untuk sepanjang dermaga, itu akan dipasangi Kanopi agar bisa dihubungkan ke dermaga lapan agar masyarakat tidak lagi kehujanan ketika warga hendak ke dermaga lapan, karena memang jaraknya cukup jauh,” jelas GM Pelindo IV.

    Tak hanya itu, dirinya juga menuturkan akan menampilkan budaya-budaya atau kearifan lokal yang ada di Sulut ini. Gambaran-gambaran tentang tempat-tempat wisata Sulut yang harus di kunjungi masyarakat, itu akan ditampilkan di pelabuhan manado ini.

    ” Intinya, itu juga menjadi perhatian Pelindo IV,” Singkatnya.

    (ABL)

    Video selengkapnya:

  • FER Gelar Kegiatan Vaksinasi di Minsel, Warga Sambut Antusias

    test.petasulut.com/, SULUT – Guna mendukung program pemerintah dalam hal menekan angka penyebaran Covid-19, Ketua komisi IX DPR RI Felly Runtuwene menggelar kegiatan Vaksinasi untuk Masyarakat Kecamatan Amurang Barat Minahasa Selatan.

    Warga pun antusias mengikuti kegiatan vaksinasi itu. Terbukti, kurang lebih 500 anak usia 12 – 17 tahun keatas serta lansia menerima suntikan vaksin tahap pertama dan kedua.

    Salah satu siswa Aprilia Tumiwa mengaku sangat senang menerima suntikan vaksin yang dilakukan Politisi Partai Nasdem ini menyediakan lokasi vaksinasi yang berdekatan dekat tempat tinggalnya.

    Aprilia menuturkan ia sangat membutuhkan suntikan vaksin dalam menjaga kekebalan tubuhnya dari virus covid 19, terlebih ia juga mempersiapkan diri mengikuti kegiatan belajar sekolah tatap muka terbatas.

    “Terima kasih ibu Felly yang telah menyediakan fasilitas bagi kami untuk vaksin, apalagi di daerah kami Rumoong Bawah sebab kami diwajibkan sekolah untuk vaksin agar bisa belajar secara tatap muka, ” ujar siswa SMAN I Amurang ini.

    Besarnya animo masyarakat yang ikut terlibat dalam kegiatan vaksinasi tersebut diapresiasi ketua komisi IX Felly Runtuwene.

    Dikatakannya kegiatan serupa juga pernah dilaksanakan tahun 2020 lalu yang dihadiri langsung Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin.

    ” Ini bukan yang pertama kali ibu laksanakan, sebab sebelumnya kegiatan vaksinasi juga dilakukan tahun 2020 lalu di Manado yang dihadiri langsung Pak Menteri Kesehatan RI.” ungkapnya, senin (6/9) kepada wartawan.

    Ditambahkannya pelaksanaan vaksinasi di Kecamatan Amurang Barat Minahasa Selatan bahkan nantinya akan dilaksanakan di beberapa tempat lain khususnya yang memiliki tingkat keterpaparan covid 19 cukup tinggi itu.

    Hal ini dilakukan sekaligus membantu upaya pemerintah daerah secara bersama sama memutus rantai penyebaran virus covid 19.

    Selain itu tambah mantan anggota DPRD Sulut ini yang harus menjadi perhatian pentingnya pendataan bagi penerima vaksin agar tidak terjadi tumpang tindih.

    “Ada yang sudah vaksin pertama namun belum menerima vaksin kedua, harusnya mereka tidak boleh lewat dari yang sudah dijadwalkan
    Karena ketika sudah lewat jadwal misalnya seminggu atau dua minggu apakah masih ada manfaatnya dalam diri mereka, nah inikan kita butuh penelitian, kita akan sampaikan lagi ke badan POM maupun Kementerian kesehatan itu sendiri. Sementara tujuan kita adalah membentuk herd immunity kepada kelompok – kelompok masyarakat, ” tandasnya.

    Ia juga berterima kasih kepada masyarakat yang memiliki kesadaran serta memberikan dirinya untuk divaksin khusunya dalam mencegah penyebaran virus covid 19 ini.

    “Terima kasih masyarakat Sulawesi Utara, khususnya di Kabupaten Minahasa Selatan yang telah datang dengan antusias menerima Vaksinasi,
    Terima kasih juga kepada Kementerian Kesehatan RI serta Poltekes Kemenkes Manado, atas kerjasamanya yang telah melaksanakan vaksinasi massal untuk 500 dosis tahap satu dan tahap dua serta vaksinasi untuk anak usia 12 sampai dengan 17 tahun di Kabupaten Minahasa Selatan.” tutupnya.

    (ABL)

  • FELLY RUNTUWENE Soroti Pencapaian Vaksinasi Tahap II Sulut Yang Baru 15%

    test.petasulut.com/, SULUT – Pencapaian target vaksinasi tahap dua di beberapa daerah diketahui masih mengalami kendala. Salah satunya di daerah provinsi Sulawesi Utara yang baru mencapai 15 persen dari keseluruhan masyarakat yang berhak menerima vaksin kedua.

    Terkait hal itu, Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene pun memberi perhatian serius akan hal itu.

    ” Saya juga terkejut mengetahui Sulawesi Utara ternyata baru mencapai angka 15 persen pelaksanaan vaksinasi tahap dua baik itu jenis Sinovac, AstraZeneca, Moderna bahkan vaksin Pfizer yang juga nantinya menyusul. ” ungkap Politisi Partai NasDem itu kepada wartawan Senin, (6/9).

    Legislator Dapil Sulut itupun meminta pemerintah daerah maupun lembaga yang dipercayakan melaksanakan vaksinasi seperti TNI/Polri maupun pihak swasta lebih masif melakukan kegiatan penyuntikan vaksin agar pencapaian kekebalan komunitas atau herd immunity di Indonesia yang ditargetkan pemerintah pusat pada bulan November dapat tercapai dimana 70% populasi sudah dilakukan dua kali suntikan vaksin.

    ” Di daerah ada Gubernur maupun Bupati/Walikota sekaligus ketua tim Satgas covid, saya berharap pemerintah daerah bersama Forkopimda tetap berkoordinasi memaksimalkan percepatan vaksinasi termasuk efektifitas penggunaan vaksin harus diperhatikan sesuai data yang ada agar tidak ada vaksin yang tidak terpakai.” ujar mantan anggota DPRD Sulut ini.

    “Contohnya Kalau kita siapkan 5000 vaksin berarti kita juga harus suntikan 5000, jangan sampai yang datang hanya setengahnya sehingga vaksin yang tidak terpakai jadi mubazir, paling tidak maksimal lima persenlah, sebab ini menyangkut anggaran yang tidak main-main lo, ” tambahhnya

    Disisi lain ia juga mengingatkan fasilitas kesehatan terkait SOP dalam proses distribusi vaksin untuk memperhatikan yang namanya rantai dingin atau cold chain system untuk menjaga kwalitas vaksin, sebab dikhawatirkan bila proses penyimpanan vaksin tidak tepat pada akhirnya menjadi tidak afektif sehingga tidak bisa digunakan.

    Ditambahkannya, penyimpanan vaksin harus menggunakan lemari es medis yang dirancang khusus untuk menyimpan vaksin.

    “Penyimpanan vaksin harus diperhatikan dengan baik menggunakan lemari es medis. Ada pengaturan khusus yang harus diikuti oleh fasilitas kesehatan yang menangani pendistribusian vaksin, makanya sangat penting bagi fasilitas kesehatan memiliki tempat penyimpanan vaksin sesuai sesuai pedoman SOP yang ada, ” tandasnya.

    Disisi lain ia menghimbau seluruh masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan serta disiplin menerapkan 3 M (Memakai Masker, Menjaga Jarak, Menjuhi Kerumunan) guna melindungi diri sendiri, keluarga maupun masyarakat sekitar.

    (ABL)

  • Secara Virtual Walikota Manado Ikuti Rakor Nasional Pengendalian Inflasi Bersama Presiden Jokowi

    Manado, test.petasulut.com/ – Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2021, dilakukan secara virtual dengan Tema : Mendorong Peningkatan Peran UMKM Pangan Melalui Optimalisasi Digitalisasi Untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Dan Stabilitas Harga Pangan.

    Walikota Manado Andrei Angouw ikut menghadiri secara virtual rapat tersebut dari ruang kerjanya di kantor Walikota Manado. Rabu (25/8).

    Presiden Indonesia Joko Widodo dari Istana Negara membuka secara resmi kegiatan tersebut dan berdampingan secara fisik oleh Ketua BPK RI, Gubernur BI, Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto serta Ketua OJK.

    Kegiatan tersebut juga diikuti oleh Kementerian dan Lembaga Tinggi Negara, kepala daerah baik Gubernur, Walikota dan Bupati se-Indonesia serta jajaran TPID se-Indonesia.

    Presiden RI Joko Widodo saat dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi

    Mengawali sambutan Presiden Jokowi, Hadir untuk mendengarkan laporan dari Gubernur Bank Indonesia. Setelah itu Presiden menyampaikan Sambutan.

    Dalam sambutannya Presiden Jokowi menyampaikan terkait pertumbuhan ekonomi secara Nasional yang berada pada kisaran 7,2 % dengan tingkat inflasi yang terkendali.

    Tak hanya itu, Presiden juga memaparkan mengenai sektor pertanian nasional, pasar komoditas, ekspor dan lain sebagainnya menjadi perhatian dalam kondisi perekonomian semua disinggung Presiden.

    Adapun harapan dari Presiden agar Lembaga Teknis dapat melakukan pendampingan kepada para petani dilapangan. Tujuannya adalah supaya Petani dapat melaksanakan kegiatan pertanian dengan baik agar supaya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi ditengah masyarakat yang sedang berjuang melawan pandemi seperti saat ini.

    Rangkaian acara pun hingga berjalan dipenghujung, kemudian dilanjutkan dengan dialog Nasional bersama Presiden Jokowi yang dipandu oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto.

    Kegiatan pun berakhir setelah mendengar Arahan dan tanggapan terhadap beberapa pertanyaan yang dilontarkan saat dialog berjalan saat itu.

  • Dihadapan Sekprov, ROCKY WOWOR Adukan Soal Pemotongan Gaji ASN Pemprov

    test.petasulut.com/, SULUT – Ada yang menarik dalam rapat pembahasan KUA-PPAS APBD Perubahan tahun 2021 antara Banggar DPRD dan TAPD Sulut, Senin (23/8) diruang paripurna DPRD Sulut.

    Dimana, Ketua Fraksi PDIP Rocky Wowor membeberkan bahwa adanya pengeluhan dari oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Sulut bahwa gajinya dipotong pada masa pandemi Covid-19 ini.

    “Bahkan ada yang dipotong sampai Rp500 ribu,” kata Wowor dihadapan Sekprov bersama jajaran.

    Mendengar itu, Sekprov Sulut Edwin Silangen dengan cekatan langsung menanggapinya dengan menuturkan bahwa pada pembayaran gaji ASN dilakukan secara full tanpa potongan.

    “Kecuali yang bersangkutan ada cicilan. Itu pasti dipotong. Tapi kalau tidak, pasti dibayar full,” jawab Silangen.

    Tak hanya itu, Sekprov juga langsung meminta kepada Rocky Wowor untuk bisa membeberkan nama ASN dimaksud.

    “Kebetulan pak Inspektorat ada di sini. Saya mohon pak Wowor untuk memberikan nama ASN tersebut, dan akan segera kami tindaklanjuti,” ucap Silangen.

    Edwin pun menegaskan bahwa kalau untuk gaji ASN tidak ada pengurangan sama sekali. Pak Gubernur sangat konsen akan hal ini. Pasti akan segera ditindaklanjuti.

    “Kalau betul ada, sudah keterlaluan. Di masa sulit ini gaji masih dipotong,” ucapnya.

    (ABL)