Test Peta Sulut

Category: Headline

  • Ini Penjelasan RS Walanda Dan Kandou Soal Pasien Ibu Hamil Yang Meninggal Terkonfirmasi Positif Covid

    test.petasulut.com/, SULUT – Dalam Rapat Dengar Pendapat antara Komisi IV DPRD Sulut, Pihak Rumah Sakit Walanda Maramis Dan RS Kandou serta Keluarga pasien ibu hamil yang meninggal yang digelar pada kamis (12/8), Pihak RS Walanda dan Kandou memberikan penjelasan resmi terkait kronologi pelayanan kesehatan terhadap pasien ibu hamil.

    Dihadapan Komisi IV, Pihak RS Walanda Maramis mengakui bahwa ada salah ucap dari petugas soal hasil swab antigen.

    “Yang sebetulnya dikatakan Positif, tapi petugas kami mengatakan reaktif. Kalau reaktif itu adalah pemeriksaan antibodi. Kami mohon maaf atas kesalahan itu,” mohonnya.

    Pihak RS Walanda juga menuturkan untuk rujukan pasien dari RS walanda ke Kandou tidak serta merta untuk segera dirujuk. Karena kementerian kesehatan telah mengeluarkan aktivasi yang namanya sisrute. Sisrute ini harus kita isi guna merujuk pasien, setelah itu kita melihat apa-apa yang harus disediakan untuk kita merujuk pasien.

    “Jadi kenapa pasien datang jam 11 lebih itu, dan dirujuk pada jam 16.30. jadi kita tidak bisa merujuk pasien tanpa ada pemeriksaan sebelumnya. Selanjutnya, kenapa swab antigen oleh pasien dilakukan setelah infus, karena sesuai penglihatan petugas jaga pada saat itu, harus di infus terlebih dahulu baru dilakukan swab antigen. Itu dilakukan secara pararel,” jelas pihak RS Walanda maramis.

    Terkait kenapa tidak dilakukannya operasi, dirinya menjelaskan pada waktu bersamaan sebagian dokter anastesi beserta perawat sedang isoman, hingga kita memang kekurangan petugas dan tidak bisa bekerja maksimal.

    “Jadi kita tidak bisa melakukan operasi karena kekurangan tenaga medis. Dan untuk diketahui bersama, tindakan rujukan pasien itu, kita sudah mengatakan ke rs kandou penerima rujukan untuk apa-apa yang harus dilakukan terhadap pasien,” katanya.

    Pihak RS Walanda juga menuturkan bahwa sebelum pasien datang ke RS, pasien ibu hamil itu sudah mengalami pecah ketuban 1 hari sebelumnya.

    “Sehingga dimungkinkan terjadi infeksi. Karena dibuktikan dengan warna ketuban yang sudah kehijauan,” tuturnya.

    “Terkait dengan kenapa keluarga pasien ikut naik ke ambulance, harusnya tidak. Tapi karena di rs rujukan harus ada keluarga pasien, terpaksa naik sama-sama di ambulance. Dan untuk keluhan keluarga pasien terkait tidak adanya surat-surat yang keluar dari RS Walanda untuk keluarga pasien, saya mengatakan bahwa memang tidak ada karena hanya dikeluarkan surat untuk rs rujukan yakni rs kandou yang didalamnya surat itu berisi pemeriksaan, obat-obatan dan semua kondisi pasien itu,” tambahnya lagi.

    Soal kondisi janin pada saat datang ke RS Walanda Maramis, pihaknya mengatakan telah melakukan pemeriksaan untuk melihat kesejahteraan bayi didalam kandungan, pada saat pasien datang kondisi janin masih dalam keadaan hidup.

    “Saya melihat ada indikasi yang kurang baik pada janin sehingga saya memutuskan untuk merujuk pasien itu karena harus melakukan tindakan segera” tutupnya.

    Pada kesempatan itu pula, pihak RS kandou melalui Hanri Takasenserang membenarkan bahwa memang telah masuk pasien ini melalui sistim rujukan terpadu (sisrute).

    “Pasien tiba di kandou pada jam 17.10 WITA. Saat itu kami sudah tahu kondisi pasien seperti apa, terutama swab antigen terkonfirmasi positif. Jadi sesuai aturan yang ada, pasien itu tidak bisa diruangan yang sama dengan pasien yg tidak terkonfirmasi positif. Ruang isolasi di IGD diatur tersendiri dan ada alur alurnya. Dan untuk pasien ibu hamil yang melahirkan, kita ada ruangan khusus untuk itu. Dan untuk penempatan pasien ini, kami sudah menjelaskannya kepada keluarga pasien. Setelah masuk, langsung ditangani bidang dan dokter jaga. Untuk diketahui, bunyi jantung janin pada saat itu sudah tidak ada,” jelas Hanri.

    Keluhan mengenai AC, Hanri mengatakan bahwa memang AC-nya pada saat itu lagi rusak, petugas yang memakai APD lengkap pun bekerja basah kuyub, tapi mengenai itu dirinya sudah melapor ke pimpinan dan langsung ditangani.

    Secara teknis, Dokter Joice Sondakh, spesialis kebidanan kandungan mengatakan pada waktu itu bertugas sebagai dokter penanggung jawab.

    “Pada saat itu, waktu dicari bunyi jantung anak sudah tidak ada. Pada waktu itu juga ibu hamil itu menolak untuk dilakukan pemeriksaan, tapi pada akhirnya setelah bernegosiasi deng keluarga pasien sehingga pasien mau untuk diperiksa, itu berlansung kurang lebih dua jam. Dari pasien datang jam 5 sore dan mau diperiksa jam 7 malam. Setelah itu petugas melakukan USG dan lainnya dan bisa dibenarkan bahwa memang bunyi jantung anak itu sudah tidak ada, bayinya sudah tidak bergerak dan itu ada dokumentasinya,” jelasnya.

    Kemudian, lanjutnya merujuk dari hasil itu dirinya mengatakan bahwa akan menunggu lahir spontan, tapi karena ini ruang isolasi kita tidak harus menunggu-nunggu lagi. Jadi dirinya mengatakan kepada keluarga akan dilakukan rangsang dan keluarga pasien setuju untuk pasien dirangsang setelah menerima laporan kondisi pasien.

    “Nah, setelah itu baru pasien diberi makan. Sekitar jam 10 malam kami melakukan induksi perangsangan dan kemajuannya ada. Jam 5.40 subuh, posisinya sudah siap untuk lahir, jam 6.15 kemudian bayi lahir. Lahirnya perempuan, berat tiga kilo empat ratus dan memang sudah meninggal karena sudah lama pecah ketuban. Selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan kepada pasien ibu itu. Melalui pemeriksaan laboratorium dan juga melalui pemeriksaan para dokter yang terkait, pasien itu sudah masuk covid berat, karena banyak faktor dan kami juga ada rekam medisnya,” tuturnya.

    Lanjutnya lagi, jam 7.51 ibu itu mulai gelisah dan sesak.

    “Kami langsung segera melakukan tindakan selanjutnya kami memasang oksigen. Pada jam 8.15 ibu itu sudah semakin sesak dan terjadi penurunan kesadaran. Kami konsul ke ICU Palma pada saat itu, Jam 10 ibu semakin memburuk, sesaknya semakin berat dan kami lakukan tindakan yang semakin mendalam yakni perawatan jantung paru-paru. Tapi jam 10.30 dinyatakan meninggal dengan gagal nafas oleh karena covid-19,” tutupnya.

    Sebelumnya, Pihak keluarga (Ibu Hamil yang meninggal) menjelaskan beberapa keluhan terkait pelayanan buruk rumah sakit.

    Bahkan pihak keluarga mengatakan saat pasien berada di ruang isolasi, adanya pembiaran oleh pihak rumah sakit sehingga pasien meninggal.

    “Kasihan keluarga kami sudah kondisi kritis karena covid namun tidak ditangani layaknya pasien yang membutuhkan perawatan cepat,” ungkap keluarga pasien dihadapan pihak RS Walanda Maramis dan Kandou.

    (ABL)

  • Keluhan Keluarga Pasien Ibu Hamil Yang Meninggal, Komisi IV Deprov ‘Semprot’ RS Walanda Dan Kandou

    test.petasulut.com/, SULUT – Terkait Keluhan masyarakat dalam hal pelayanan kesehatan yang dinilai buruk, Komisi IV DPRD Sulut memanggil Management rumah sakit Prof Kandou Malalayang Manado, Management rumah sakit Walanda Maramis Minahasa Utara dan Keluarga pasien Ibu Hamil yang meninggal covid 19, kamis (12/8).

    Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua komisi IV DPRD Sulut Braien Waworuntu didampingi Wakil Ketua Careig Runtu dan Anggota Komisi Melky Pangemanan, Yusra Alhabsyi, Hilman Idrus serta koordinator komisi IV Billy Lombok. Yang hadir virtual yakni Sekretaris Komisi IV Jems Tuuk.

    Pada kesempatan itu, Pihak keluarga (Ibu Hamil yang meninggal) menjelaskan beberapa keluhan terkait pelayanan buruk rumah sakit.

    Bahkan pihak keluarga mengatakan saat pasien berada di ruang isolasi, adanya pembiaran oleh pihak rumah sakit sehingga pasien meninggal.

    “Kasihan keluarga kami sudah kondisi kritis karena covid namun tidak ditangani layaknya pasien yang membutuhkan perawatan cepat,” ungkap keluarga pasien dihadapan pihak RS Walanda Maramis dan Kandou.

    Tak hanya itu, pihak keluarga juga menjelaskan meski pasien sudah dalam kondisi kritis, disaat masuk dalam ruangan isolasi rumah sakit prof kandou malalayang, tetapi tidak dilakukan tindakan medis cepat sebagaimana pasien biasa.

    “Sejak masuk ruangan isolasi, Mama seperti dibiarkan, meski sudah mengeluhkan Lapar dan juga kondisi ruangan yang panas bahkan juga meminta ganti baju karena kondisi basah akibat keringat itu tidak ditanggapi oleh petugas jaga. Karena tidak ada penanganan, kami keluarga bahkan sudah menawarkan jadi relawan agar dapat masuk membantu merawat Mama kami untuk melakukan sebagaimana yang diminta, itupun tidak diperkenankan,” jelas Nana keluarga pasien covid 19 yang meninggal.

    Ketua Komisi IV DPRD Sulut, Braien Waworuntu

    Menanggapi hal itu, Ketua Komisi IV DPRD Sulut Braien Waworuntu menekankan bakal mempidanakan oknum yang melalaikan tugas dan tanggungjawabnya, padahal mereka sementara menjalankan tugas kemanusiaan karena membantu orang yang sakit dan yang terkonfirmasi positif covid 19.

    ” Kami tidak akan kompromi dengan oknum nakes yang melalaikan tanggungjawab kemanusiaan yang harusnya dilakukan, karena itu berdampak buruk dan merusak nama baik rumah sakit.” tegas Politisi NasDem itu.

    Dalam kasus ini, Braien mengatakan bahwa mendengar penjelasan dari pihak keluarga dan Pihak RS, bahwa pasien terjadi pembiaran sampai-sampai sudah 2×24 jam tapi belum ada penanganan.

    “Ini tak sesuai SOP dari rumah sakit. Segera benahi hal ini, karena setiap langkah rumah sakit menyangkut nyawa para pasien,” kata BW.

    Sementara itu Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sulut Careig Naichel Runtu (CNR) terkait adanya keluhan keluarga pasien meminta pihak rumah sakit dapat melakukan perbaikan pelayanan agar supaya pasien mendapatkan pelayanan yang optimal.

    ” Ini tidak hanya untuk rumah sakit prof Kandou dan Walanda Maramis tetapi untuk seluruh rumah sakit yang ada di wilayah Sulawesi Utara sehingga tidak ada lagi kasus sebagaimana yang dikeluhkan keluarga pasien.” tegas CNR.

    Disisi lain, Melky Pangemanan juga menegaskan dihadapan para pihak rumah sakit agar segera benahi cara penyampaian atau penjelasan terhadap keluarga pasien.

    “Karena kalau dokter menjelaskan memakai bahasa-bahasa medis kepada keluarga, kebanyakan masih awam pasti tidak mengerti, saya pun tidak akan mengerti. Untuk itu, rubah gaya penjelasan dokter kepada pasien atau keluarga. Intinya, bahasa-bahasa yang mudah di mengerti,” jelas MJP.

    (ABL)

  • DPRD Sulut Gelar Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan Terhadap Ranperda RPJMD 2021-2026

    test.petasulut.com/, SULUT – DPRD Provinsi Sulut menggelar Rapat Paripurna dalam rangka pengambilan keputusan terhadap Ranperda tentang rencana pembangunan jangkah menengah daerah (RPJMD) Provinsi Sulut tahun 2021-2026, selasa (10/8) diruang paripurna DPRD Sulut.

    Diketahui, pergelaran Rapat Paripurna ini tetap mematuhi protokol kesehatan yang ketat guna meminimalisir penyebaran covid-19.

    Kegiatan tersebut pun dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulut Andi Silangen didampingi Wakil Ketua DPRD Victor Mailangkay dan Billy Lombok serta dihadiri Wakil Gubernur Sulut, Steven Kandouw.

    Pada kesempatan itu, Ketua DPRD Sulut Andi Silangen mengawali pertemuan itu dengan mengatakan bahwa ditengah semaraknya suasana menyongsong hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan republik Indonesia ke-76 tahun, tanggal 17 Agustus tahun 2021, kiranya semangat kebangsaan dan jiwa nasionalisme serta patriotisme akan tetap menjadi bagian kita sekalian.

    “Walaupun ditengah pandemi Covid-19 yang belum mereda tetapi semangat juang dari pimpinan dan Anggota DPRD serta jajaran pemerintah sebagai penerus cita-cita bangsa patut menjadi langkah positif untuk kita bisa terus maju dalam upaya mensejahterakan rakyat Sulut,” kata Andi.

    Lanjut Silangen, Pembahas Ranperda tentang RPJMD tahun 2021-2026 dengan perangkat daerah terkait telah selesai.

    “Maka hari ini adalah rapat paripurna tingkat dua,” ungkapnya.

    Dalam rapat itu pula, Pansus Pembahas Ranperda RPJMD melalui Anggota DPRD Vonny Paat melaporkan hasil rumusan terkait ranperda ini.

    Adapun pendapat akhir Fraksi-fraksi yang telah dirangkum oleh pansus RPJMD yakni:

    – Adanya Korelasi yang sinergi antara penetapan prioritas program dengan kegiatan antar sektor.

    – Pemerintah percepat pemulihan ekonomi melalui reformasi sosial, ketahanan pangan dan pembangunan infrastruktur.

    – Fraksi-fraksi mendukung segala kebijakan pemerintah yang pro rakyat dengan senantiasa tetap melaksanakan fungsi pengawasan dengan segala kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

    – RPJMD yang ditetapkan agar difokuskan pada rencana strategi 5 tahun kedepan dari Gubernur dan Wagub khususnya yang terkait dengan pelayanan publik.

    – Sektor pelayanan kesehatan, kiranya pemerintah dapat meninjau pelayanan rumah sakit yang berada di Sulut dalam penetapan pasien dengan status meninggal akibat covid-19, karena ada sebagian masyarakat yang tidak menerima keputusan itu. Serta ketersediaan alat yang belum memadai seperti oksigen, ventilator dan tunjangan insentif nakes harus jadi perhatian pemerintah.

    – Pemerintah kiranya mencari terobosan untuk menggeliatkan kembali peran wirausaha dalam kegiatan pelaku usaha kecil menengah, UKM dan UMKM.

    – Melakukan riset untuk menentukan keunggulan kompetitif pariwisata sulut serta penelitian akan minat masyarakat terhadap pariwisata.

    – Apresiasi terhadap visi misi Gubernur dan Wagub Sulut untuk menjadikan sulut sebagai pintu gerbang indonesia ke asia pasifik, hal ini ditunjang dengan bandara internasional sam ratulangi serta pelabuhan internasional Bitung.

    -Terkait Pembangunan KEK Pariwisata Bitung dan Likupang, berharap pembangunan ini dapat selaras karena ini akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Sulut.

    – Perlu adanya pemerataan pembangunan yang berkeadilan di daerah daerah kepulauan, khususnya jaringan listrik, komunikasi dan internet.

    – mengusulkan dan mendorong adanya olahraga elektronik di Sulut.

    – Adanya pengembangan dibidang peternakan.

    – Untuk pengembangan wilayah di nusa utara, Fraksi-fraksi berpendapat perlu dipertimbangkan untuk daerah ekonomi perbatasan.

    -meningkatkan dan mengoptimalkan sosialisasi serta himbauan disertai tindakan dalam upaya membatasi dan mengurangi pencemaran lingkungan terutama mengatasi sampah rumah tangga dan industri.

    “Kiranya Ranperda RPJMD Tahun 2021-2026 dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi perda,” ungkap Paat.

    Menanggapi laporan Pansus RPJMD, Wakil Gubenur Sulut Steven Kandouw dalam sambutannya mengatakan bahwa kritik dan saran ini sangat diperlukan.

    “Contohnya tadi, catatan-catatan yang disampaikan Anggota DPRD Vonny Paat. Ada 14 poin, disitu disebut ada pemulihan ekonomi, syukur di Sulut pertumbuhan ekonomi diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Wagub.

    Pansus juga mengingatkan tentang kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, Wabug menjawab bahwa tugas dan tanggung jawab pemerintah adalah menciptakan regulasi yang pro rakyat.

    ” Rakyat di anak emaskan dan tidak di anaktirikan. Untuk strategi 5 tahun kedepan ini harus dimulai dengan fokus pada pelayanan publik pasca covid walaupun adanya PPKM, tetap hal ini akan diperhatikan. Pelayanan kesehatan juga yakni ketersediaan oksigen, ventilator serta tunjangan nakes. 3 hal ini yang terus saya lihat bermunculan di medsos, pastinya hal ini menjadi perhatian bapak gubernur,” jelas Steven.

    Untuk Pariwisata, Kandouw menyampaikan bahwa hal ini yang menjadi unggulan di Sulut, pastinya kita harus persiapkan dengan baik.

    “Terima kasih kepada pansus DPRD Sulut yang selalu terus mengingatkan hal-hal yang penting untuk kita jalankan dan kembangkan, kiranya kedepan daerah sulut bisa maju dan sejahtera,” tutupnya.

    Rapat itupun dilanjutkan dengan penandatanganan persetujuan bersama terhadap Ranperda RPJMD provinsi Sulut tahun 2021-2026 oleh Pimpinan DPRD Sulut dan Wakil Gubernur Sulut yang disaksikan seluruh anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Para Assisten pemerintah Provinsi Sulut bersama jajarannya, Tokoh Masyarakat, Undangan dan Insan Pers yang hadir secara fisik maupun virtual.

    (ADVETORIAL)

  • Arus Dukungan Berbagai Elemen Masyarakat Disampaikan Untuk Nakes RS Kandou

    test.petasulut.com/, SULUT – Para pejuang kesehatan yakni Nakes sampai saat ini adalah garda terdepan dalam memerangi pandemi Covid-19.

    Kerja keras para tenaga kesehatan pun dianggap patut mendapat acungan jempol atas kinerja mereka selama ini.

    Hal itu dibuktikan dengan arus dukungan dari berbagai elemen masyarakat dan organisasi yang diungkapkan melalui karangan bunga untuk tenaga kesehatan yang saat ini sementara memerangi covid 19 di Rumah Sakit Prof RD Kandow Manado.

    Ratusan karangan bunga terpampang di sekitar Gedung Irina F dan Gedung Palma tempat perawatan pasien covid 19 yang berisi dukungan dan motivasi agar para nakes tetap semangat berjuang di tengah peningkatan kasus covid 19 bahkan sorotan yang disuarakan masyarakat.

    Dirut RS Kandou, Jimmy Panelewen

    Mengenai hal itu, Direktur Utama (Dirut) RS Prof RD Kandou Manado DR.dr Jimmy Panelewen SpB-KBD mengaku kaget bahkan tidak menyangka begitu banyak masyarakat, tokoh – tokoh politik bahkan pejabat daerah yang memberikan dukungan serta mengapresiasi kerja keras para tenaga medis rumah sakit.

    ”Itu sebenarnya spontanitas baik dari stakeholder eksternal maupun juga organisasi – organisasi profesi karena mereka melihat dengan pencitraan serta pemberitaan terhadap tenaga kesehatan yang demikian sehingga mereka takutkan terjadi demotivasi, setidaknya dengan adanya dukungan ini mereka semangat menjalani tugasnya, ” ujar Dirut Panelewen, selasa (10/8) kepada awak media.

    Tak hanya itu, Dirut RS Kandou pun berharap sorotan yang ada saat ini tidak menyebabkan demotivasi dari tenaga kesehatan karena akan menjadi persoalan besar. Pertama, bagaimana lagi pasien yang mau dirawat disini, yang kedua dengan adanya isu-isu seperti itu menyebabkan ketakutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sehingga mengakibatkan kondisi pasien menjadi buruk akibat tidak cepat dibawah ke rumah sakit.

    ” Apresiasi serta terima kasih saya sampaikan atas dukungan semua pihak bagi tenaga kesehatan RS Kandow, mereka juga menyampaikan kepada saya bahwa tenaga kesehatan tidak bekerja sendiri walaupun mereka tidak terlibat langsung menangani pasien covid di RS Kandow tetapi paling tidak banyak yang mendukung perjuangan para nakes disini,” tutupnya.

    (ABL)

  • SILANGEN: Kita Harus Dukung Kerja Keras Para Nakes Dalam Menangani Pasien Covid

    test.petasulut.com/, SULUT – Berbagai keluhan masyarakat terkait pelayanan para tenaga Nakes di beberapa rumah sakit di Sulawesi Utara terus dikemukakan.

    Bahkan, keluhan terhadap pelayanan tenaga medis ini menjadi buah bibir dan perbincangan hangat di media sosial.

    Menjawab hal itu, Ketua DPRD Sulut dr. Fransikus Andi Silangen, SPB, KBD mengakui bahwa melonjaknya kasus positif covid-19 di Sulut ini membuat para tenaga nakes menjadi sedikit kewalahan karena tingginya jumlah pasien.

    Namun, dirinya tetap memberikan dukungan terhadap kerja keras para tenaga kesehatan yang sementara berjuang dalam menangani pasien covid 19 di sejumlah rumah sakit maupun fasilitas kesehatan lainnya.

    Sebagai pimpinan Dewan sekaligus pernah menjadi bagian dalam menangani pasien, ia sangat menghargai kerja teman – teman sejawat tenaga kesehatan ditengah wabah Pandemi covid 19.

    Dikatakannya masyarakat harus bersatu memberikan dukungan bagi tenaga kesehatan yang menjadi garis terdepan mengatasi persoalan covid 19 yang terjadi di seluruh dunia terutama Sulawesi Utara.

    ” Situasi sekarang yang sulit, teman-teman pers juga harus membantu. Orang bekerja dalam keadaan tertekan beda dengan situasi normal apalagi nakes juga saat ini cukup banyak terpapar bahkan ada yang sampai meninggal apalagi kalau dalam situasi tekanan dalam bekerja bisa saja hilang konsentrasinya dan itu perlu dipahami, ” ujar Politisi PDIP kepada wartawan Senin (9/8/21) usai rapat RPJMD di ruang paripurna DPRD Sulut.

    Secara khusus terkait sorotan masyarakat terhadap pelayanan Rumah Sakit Prof RD Kandou Manado, Silangen menjelaskan pengalamannya yang pernah bertugas di rumah sakit tersebut.

    ” Sebagai rumah sakit pendidikan, prosedur tindakan yang dilakukan sangat ketat. Kita itu paling takut kalau orang meninggal, karena kalau pasien sampai meninggal ada akan dipertanggung jawabkan melalui forum, jadi akan diurutkan kronologi pasien yang meninggal. Dibenak saya yang pernah mengikuti pendidikan itu yang paling ditakuti. ” ungkap Silangen

    Karena menurutnya di rumah sakit pendidikan tersebut ada yang namanya koas, residen masing -masing harus mempertanggung jawabkan kronologis tindakan yang dilakukan.

    ” Contohnya seperti ini ada kasus kematian itu pasti mereka telusuri semua, ” bebernya

    Disisi lain legislator Dapil Nusa Utara ini menghimbau masyarakat tidak takut berobat ke rumah sakit karena menurutnya tidak ada yang namanya rumah sakit sengaja meng-covid kan pasien.

    ” Tidak ada, tidak ada rencana rumah sakit mencovidkan pasien, semua itu di rumah sakit ada protapnya ada SOP, jadi sangat ketat menentukan pasien itu menjadi covid, “pungkas Silangen.

    (ABL)

  • Walikota Manado Tetap Bekerja Dihari Libur

    Manado, test.petasulut.com/ – seperti tidak ada kata libur dalam kalender kerja Walikota Manado, pasalnya dihari libur Walikota masih menyempatkan waktu untuk turun lapangan (turlap) untuk meninjau perbaikan drainase di beberapa titik di Kota Manado. Sabtu (7/7).

    Walikota Manado Andrei Angouw bukan hanya sekali melakukan hal seperti itu, namun bisa dibilang sering. Hal yang dilakukan Walikota merupakan keseriusannya untuk menangani permasalahan banjir di Kota Manado.

    Akhir-akhir ini Walikota sering melakukan turlap untuk memantau kondisi drainase dan parit yang menjadi sumber banjir, dan kali ini turlap berlokasi di kec. Tikala kelurahan Taas lingkungan I. Untuk melihat perkembangan pengerjaan perbaikan drainase, lalu dilanjutkan di Tikala Kumaraka, kemudian di lanjutkan ke mulut sungai di kec. Tuminting, kelurahan Sindulang 1 lingkungan 4.

    Dalam turlap Walikota didampingi Plt. Kadis PUPR Johny Suwu. Mereka memanfaatkan hari libur dengan memantau progres perbaikan drainase dan beberapa hal penting lainnya.

    Tujuan dari perbaikan drainase dan parit-parit ini merupakan perhatian dari Pemerintah Kota Manado untuk meminimalisir ancaman banjir dan genangan air di beberapa ruas jalan serta rumah-rumah warga ketika cuaca sedang tidak bersahabat seperti saat ini.

    Diketahui juga dalam dua minggu terakhir Walikota meminta Dinas PUPR Kota Manado untuk melakukan normalisasi anak sungai dan drainase serta parit di beberapa titik yang sering terjadi genangan air hingga rawan terjadi banjir. Dan yang dilakukan adalah pelebaran dan pengarukan sungai termasuk membersihkan parit dan drainase dari sampah dan material lainnya.

  • PPKM Mikro, BRAIEN WAWORUNTU Bagikan Bantuan di 19 Desa, Target Untuk 1000 Janda/Duda

    test.petasulut.com/, SULUT – Pemerintah saat ini diketahui telah mengambil kebijakan untuk melakukan PPKM di beberapa daerah. Himbauan ini juga diketahui sudah berjalan pada beberapa pekan ini.

    Pemberlakuan himbauan ini otomatis berdampak pada masalah sosial ekonomi masyarakat kelas menengah kebawah.

    Melihat hal ini, Kepedulian pun dilakukan Ketua Komisi IV DPRD Sulawesi Utara (Sulut), Braien Waworuntu (BW).

    Dimana, dirinya berinisiatif secara pribadi untuk membagikan bantuan berupa beras dan sejumlah uang tunai kepada masyarakat khususnya untuk para Janda-Duda guna membantu kebutuhan sehari-hari mereka.

    “Hari ini, rekan-rekan BW Center kembali turun ke masyarakat di 19 desa yang ada di kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa untuk membagikan bantuan,” kata Braien, Kamis (5/8) saat dihubungi melalui telepon seluler.

    Diketahui, target pemberian bantuan dari Legislator Braien Waworuntu adalah sekitar seribuan lebih Janda dan Duda yang berada di 19 desa kecamatan Sonder.

    Bantuan berupa beras telah siap untuk disalurkan

    Legislator Partai NasDem mengatakan bahwa kebijakan PPKM ini menekan penyebaran pandemi Covid-19 sangat berdampak ke masyarakat pekerja harian/pekerja informal.

    “Program ini kami lakukan secara swadaya yang dihimpun melalui BW Center. Semoga bantuan sembako ini dapat sedikit meringankan beban hidup masyarakat yang membutuhkan,” harapnya.

    Braien juga mendoakan semoga pandemi covid-19 ini cepat berlalu.

    “Hidup ini harus jadi berkat. Bantuan sekecil apapun, kalau kita tulus memberi pasti akan menjadi berkat untuk kita,” tutup BW.

    Sebelumnya, BWC telah menyalurkan bantuan untuk masyarakat desa Rambunan.

    (ABL)

  • Viral Soal Tarif Masuk Pelabuhan Manado, Ini Penjelasan Pihak Pelindo IV

    test.petasulut.com/, SULUT – Keluhan seorang pengguna jalan yang hendak masuk ke kawasan pelabuhan manado sempat viral di media sosial (Medsos).

    Dimana dalam postingan tersebut, dikeluhkan soal tarif masuk pelabuhan manado yang dianggap terlalu tinggi.

    Mengenai hal itu, General Manager PT. Pelindo IV cabang Manado, Rudi Hartono langsung merespon hal itu.

    Ia mengatakan, kenaikan tarif sudah melalui peraturan direksi (PD) nomor 5 tahun 2020 tak lain untuk meningkatkan pelayanan khususnya bagi penumpang yang akan berangkat maupun tiba di pelabuhan Manado.

    “Hal ini sudah tertuang dari peraturan direksi sebelumya. Sebelum ada saya OPD itu sudah ada. Jadi, general manager sebelumnya yang menyusun dan saya yang melaksanakannya,” kata rudi yang juga putra asli Sulawesi Utara (Sulut) ini, Senin (2/8) di ruang kerjanya.

    Dirinya menambahkan, kebijakan untuk menaikan tarif adalah untuk menutupi kerugian.

    “Setiap tahunnya kita (pelabuhan Manado, red) merugi. Kemarin itu di tahun 2020 kita merugi 1,6 miliar rupiah. Nanti kalau minta rinciannya saya akan perlihatkan datanya. Karena kita membiayai berapa karyawan dan fasilitas yang dibangun juga biaya penyusutannya,” ujarnya.

    GM Pelindo IV Cabang Manado, Rudi Hartono

    Ia pun membeberkan, untuk tarif lama yang diberlakukan sudah 12 tahun yang lalu sebelum terminal penumpang dibangun.

    “Sebelum terminal penumpang belum dibangun tarifnya tidak dinaikkan. Jadi orang kalau mau naik kapal hanya berteduh di atap kecil itu. Atau langsung naik ke kapal. Pihak kami sudah menambah fasilitas itu dan merombak gudang itu untuk dijadikan terminal penumpang. Biaya itu sekitar 5 miliar rupiah,” bebernya.

    Ditambahkannya, pihak PT. Pelindo IV juga telah membuat kanopi di pelabuhan.

    “Kami juga membuat kanopi di pelabuhan. Itu uang semua dari mana, itu berasal retribusi masyarakat sendiri. Tapi berharap dari masyarakat mengetahuinya. Untuk menghidupi pelabuhan manado dengan retribusi seperti itu kalau pihak swasta sudah lama lari karena tidak sesuai pendapatannya,” jelasnya.

    Menurutnya, pihak PT. Pelindo IV tidak mencari laba dari kenaikan tarif karena kinerja dituntut dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas pelabuhan (KSOP) dalam hal ini pemerintah yang ada di dalam pelabuhan. Dari masyarakat yang menuntut PT Pelindo IV untuk merubah fasilitas yang ada.

    “Yang saya takutkan itu apa yang diinginkan untuk peningkatan pelayanan sesuai permintaan masyarakat, pemerintah pasti direksi akan mempertimbangkan karena mereka akan melihat pendapat pelabuhan manado. Kami sementara memasang AC di terminal penumpang dan ini untuk kenyamanan masyarakat. Apa yang kami dapatkan itu kita berikan kepada masyarakat,” ungkapnya.

    Ditambahkannya, BUMN dituntut oleh pemerintah supaya memaksimalkan pendapatan yang ada.

    “Ada beberapa BUMN yang disubsidi seperti Pelni sehingga tarifnya dibawah kapal-kapal biasa. Tapi PT Pelindo tidak ada disubsidi. Kami seperti angkasa pura. Mereka (masyarakat, red) selalu berpikir mengapa angkasa pura kalau masuk hanya dikenakan 6 ribu rupiah sedangkan di pelabuhan manado mahal sekali. Padahal masyarakat tidak tau kalau di bandara itu tarik pas penumpang sudah ada di tiket yang dikenal dengan airport tax,” katanya.

    Menurutnya, sebelumnya kerjasama tarik pas penumpang sudah ada kerjasama akan tetapi karena ada kenaikan agen pelayaran tidak lagi meneruskan kerjasama itu.

    “Kemarin sudah ada kerjasama di situ karena ada kenaikan agen pelayaran tidak lagi melakukan kerjasama, kalau begitu PT. Pelindo jual sendiri. Saya juga bermohon untuk membantu tetapi tidak dihiraukan,” tuturnya.

    Lebih lanjut, untuk kenaikan pas masuk itu sudah juga disampaikan kepada KSOP.

    “Kami sudah berkoordinasi dan hal ini pun sudah disetujui. Soal kebijakan untuk taksi-taksi online sudah diberikan kebebasan untuk masuk tanpa dipungut biaya asalkan tidak diparkir di lokasi karena menimbulkan kemacetan. Taksi online juga sudah dipasangkan stiker,” lanjutannya.

    Selain itu, pihak PT Pelindo juga mengeluarkan kebijakan untuk siswa dan mahasiswa untuk tidak dipungut biaya masuk.

    “Kalau mereka masuk untuk mengambil barang tidak dipungut biaya asalkan mereka menunjukkan kartu identitas seperti kartu pelajar dan kartu mahasiswa. Yang viral itu pasti saya rasa ada yang memanaskannya. Kami juga sedang mengerjakan pemasangan kanopi karena itu merupakan salah satu syarat dari KSOP,” tandasnya.

    (ABL)

    Video selengkapnya:

  • Pemalsuan Swab PCR, BW Minta Aparat Tindak Tegas Oknum ASN Pemprov Sulut itu

    test.petasulut.com/, SULUT – Ketua Komisi IV DPRD Sulut, Braien Waworuntu mengaku sangat geram mendengar informasi terkait adanya oknum ASN di Pemprov Sulut yang melakukan praktek pemalsuan hasil Swab PCR palsu.

    Diketahui, sebelumnya Reskrim Polres Bitung, Minggu (25/07/2021) lalu berhasil mengungkap praktek pemalsuan hasil Swab PCR. Dimana hasil Swab PCR palsu ini digunakan sejumlah calon penumpang kapal Pelni untuk membeli tiket.

    Hal inipun semakin terungkap. Melalui Kapolres Bitung, AKBP Indrapramana SIK lewat Press Release yang digelar di Mako Polres, yang mengatakan bahwa Pelakunya adalah S alias Hence (41) warga Desa Mapanget Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara. Sehari-hari tersangka bekerja sebagai ASN di Pemprov Sulawesi Utara pada Biro Protokol yang bertugas di Bandara Samratulangi Manado.

    Braien Waworuntu pun mengecam keras oknum tersebut dan meminta agar di proses sesuai undang-undang yang berlaku.

    “Dimasa pandemi Covid-19, masyarakat sekarang sangat sulit mencari nafkah. Sungguh sangat keterlaluan jika ada oknum yang mengambil keuntungan atas wabah virus corona yang sementara menggerogoti daerah Sulawesi Utara,” kata Politisi Partai NasDem Sulut itu, kamis (29/7) melalui telepon seluler.

    “Pemerintah saat ini sangat serius memberantas virus corona ini, bahkan semua anggaran daerah juga di refocusing besar-besaran guna membantu masyarakat di masa pandemi saat ini. Tapi ada oknum ASN yang mengambil kesempatan mencari keuntungan dengan membuat pemalsuan Swab PCR palsu. Saya minta aparat tindak tegas oknum yang bersangkutan,” tambahnya.

    Aleg Dapil Minahasa-Tomohon itu juga meminta pihak kepolisian terus mengungkap dan menelusuri aksi-aksi seperti ini.

    Berkaca dari kasus ini, Braien menuturkan agar Pemerintah Provinsi Sulut kedepannya lebih pro aktif memantau para ASN yang bekerja di posisi-posisi yang sangat rentan melakukan praktek-praktek seperti ini.

    “Kami (DPRD Sulut) pastinya akan terus melakukan pengawasan. Karena hal itu juga adalah salah satu tugas pokok kami sebagai Anggota DPRD,” tutup BW.

    (ABL)

  • Webinar P3S, Konsep Dan Strategi Kepala Daerah Menuju Smart City

    test.petasulut.com/, NASIONAL – Political and Public Policy Studies (P3S) dan Esensinews.com menggelar Webinar yang dihelat Sabtu (24/7/2021) Pukul 15.00-17.00 WIB.

    Tema yang diusung dalam webinar tersebut yakni Smart City : Konsep dan Strategi Kepala Daerah di Indonesia.

    Sejumlah orang-orang penting pun hadir menjadi narasumber dalam pergelaran Webinar tersebut.

    Menghadapi era digitalisasi dan teknologi, maka kota juga setidaknya harus bersiap menuju smart city, bukan saja orang-orangnya yang pintar tapi dibutuhkan juga lingkungan yang cerdas serta tempat tinggal yang cerdas pula.

    Nah! untuk mewujudkan semua itu, butuh konsep dan strategi dari para kepala daerah di Indonesia.

    Saat tampil sebagai keynote speech, Menteri/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyebut kondisi pandemi saat ini dimana kota-kota di dunia tidak ada yang siap. Carrying capacity kata dia secara physically tentu harus dihitung sedemikian rupa.

    “Man Feat Picture bisa bikin bangunan jalan dan sebagainya. Tapi kreator maha pencipta telah membuat pictures di muka bumi ini. Kadangkala kita tidak bisa bisa menghitung kota sebuah habibat terhadap lingkungan di sekitarnya,” ujar dia.

    Aktivitas orang berproduksi kata Suharso, kemudian itu menjadi sebuah tempat leaving (kehidupan) dimana orang bisa melakukan kreatifitas kemudian dihargai dan selanjutnya ada nilai tukar yang diperoleh.

    Kota tambah dia, harus mampu menyediakan sedemikian rupa pilihan-pilihan pekerjaan serta pilihan-pihan kesejahtraan kepada warga kesejahtraan kepada masyarakat Jadi mungkin kota membiarkan.

    “Saya baru saja lihat dan saksikan di Amerika yang mana homeless (pengganguran) banyak ada di New York, Los Angeles ada juga di San Fransisco. Hal yang tidak saya bayangkan ketika saya tahun 94 ada disana, penyebabnya ekonomi dunia terguncang karena pandemi,” jelasnya.

    Disisi lain, Konsep dan strategi Smart City juga diterangkan Bupati Kabupaten Kuningan Acep Purnama disampaikan Kadis Kominfo Wahyu Hidayah saat memaparkan materinya dalam webinar terkait kota pintar.

    Dia menyebut untuk mewujudkan Kuningan smart city, rintisan yang sudah dilakukan adalah : Pembangunan Command Centre, pemasangan CCTV publik, dan wifi publik (internet gratis) yang dipasang di ruang publik, taman, Rumah Sakit, terminal dan tempat umum lainnya.

    “Smart city tingkat Kabupaten mustahil terwujud jika wilayah administrasi terkecil berupa Desa/Kelurahan tidak memiliki konsep smart village. Untuk itu, dirintis pembangunan Desa Digital dan Smart Village di Kabupaten Kuningan. Saat ini terdapar 8 desa digital dan 20 desa smart village,” kata dia.

    Tujuan terbangunnya smart city kata Wahyu, adalah memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, lebih cepat, transparan dan terukur, sehingga diperlukan aplikasi berupa sistem informasi untuk mendukung proses pelayanan yang lebih baik tersebut.

    Oleh karena itu dia mengatakan, beberapa aplikasi amanat dari Pemerintah Pusat telah diimplementasikan di Kabupaten Kuningan mulai dari penyusunan perencanaan penganggaran, e-monev, e-report, SP4N LAPOR, dan percepatan transaksi elektronik, maupun aplikasi pelayanan dan perizinan.

    “Namun terdapat pula aplikasi sistem informasi lokal di Kabupaten Kuningan diantaranya : SAGAKU (Sagala Kuningan), merupakan aplikasi berupa informasi terkait semua bidang. SIBADU M’RAKYAT (Aplikasi Bank Data Pelaku Usaha Kerakyatan), SIPANDUK
    (Pelayanan Adm Kependudukan), PADUKA (Pelayanan Adminduk Usia Perkawinan) PANUTAN (Pelayanan Adminduk) setelah melahirkan, PULPEN PNS Paket untuk pelayanan pensiunan PNS,” jelasnya.

    Walikota Bitung, Maurits Mantiri yang juga adalah salah satu Narasumber mengatakan Konsep dan strategi Smart City Bitung, salah satunya menyiapkan 1001 Wifi di beberapa lokasi.

    “Hal itu juga memang jadi salah satu janji politik semasa kampanye lalu. Dan itu sedang dan sementara dirampungkan. Apalagi sekarang semua aktifitas dilakukan via daring, jadi sangat perlu adanya wifi gratis untuk masyarakat,” jelas Maurits.

    (ABL)