Test Peta Sulut

Category: Headline

  • Tak Terima Dikatai Kasar, PNS Ini Laporkan Kadisnya ke Walikota

    test.petasulut.com/, NASIONAL – Aparatur Sipil Negara (ASN) atau biasa kita sebut PNS mempunyai peranan penting dalam menjalankan pemerintahan di pusat maupun daerah.

    Sinergitas dan koordinasi dalam struktur pemerintahan menjadi hal tak terpisahkan guna menjalankan roda pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan tugas umum untuk bisa memberikan pelayanan publik yang profesional.

    Namun, seringkali dalam menjalankan tugas sebagai ASN terjadinya miskomunikasi yang mengakibatkan terhambatnya perencanaan ataupun rencana kerja yang telah ditetapkan.

    Tapi ada kasus berbeda yang terjadi di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Ternate, Maluku Utara. Dimana salah seorang PNS (FS) terpaksa melaporkan pimpinannya ke Wali Kota M Tauhid Soleman.

    Laporan itu dibuat FK usai mengalami kasus pelecehan secara verbal yang dilakukan oleh TSP alias Tony, Kepala Dinas tempat dimana FK bertugas.

    Dilansir dari Suaraternate.com, ditemui ruang kerjanya Senin 13 Desember 2021, FK pun mengaku perbuatan tidak terpuji yang dilakukan sang Kadis kepada dirinya itu terjadi Senin 6 Desember 2021 lalu.

    Kejadian ini bermula saat FK hendak mengantarkan laporan absensi pegawai yang akan ditandatangi TSP di ruang kerjanya. Setibanya di ruang kerja sang kadis, FK lalu menaruh berkas di hadapan TSP.

    Saat akan keluar mengambil lampiran berkas yang tertinggal, seketika, Tonny yang berada di ruang kerjanya tiba-tiba dengan suara keras melontarkan kata-kata tak pantas bahkan menyebut nama organ vital wanita.

    "Saya mau ambil lagi satu berkas lampiran di Pak Sek (Sekretaris Dinas), paitua (TSP, red) tiba-tiba berteriak (nama organ vital wanita) dengan suara keras di hadapan saya," katanya.

    Wanita 43 tahun itu mengaku di dalam ruangan tersebut terdapat beberapa staf yang turut mendengar ucapan kotor sang Kadis.

    "Di situ ada satu orang bendahara dinas dan satu orang lagi staf PTT (Pegawai tidak tetap)," terang nya.

    Tidak terima dengan tindakan sang kadis, FK membuat laporan dan menyerahkannya ke Wali Kota siang tadi di Kantor Wali Kota Ternate.

    https://test.petasulut.com/tunjangan-asn-dinaikkan-presiden-jokowi-berikut-daftarnya/

    Terpisah, Kepala BKPSDMD Ternate, Samin Marsaoly mengaku akan menindaklanjuti laporan FK.

    "Tentu BKPSDMD akan mengambil langkah-langkah terkait dengan pembinaan," tuturnya.

    Samin mengatakan, BKPSDM akan memeriksa saksi-saksi yang turut menyaksikan kejadian ini.

    "Termasuk ibu FK juga akan diminta menghadap tim disiplin untuk meminta keterangan lebih lanjut," pungkasnya.

    Sementara itu Tony sendiri hingga berita ini dibuat, tidak memberikan tanggapan ketika dikonfirmasi. Pesan yang dikirim via WhatsApp tidak dibalas meski sudah terbaca.

    Artikel ini telah tayang di suaraternate.com dengan judul "Tak Terima Dimaki-Maki, PNS di DLH Ternate Laporkan Sang Kadis ke Wali Kota"

    (ABL)

  • Fasilitas Sekolah Amburadul, Komisi IV DPRD Sulut ‘Geram’

    test.petasulut.com/, SULUT – Menindaklanjuti hasil temuan Komisi IV DPRD Sulut di lapangan perihal pengadaan meja komputer dan rak buku di salah satu sekolah di Bitung sangat tidak layak pakai.

    Juga, ada bangunan fisik yang pengerjaannya hanya sampai 13 November tapi pelaksanaan justru tidak beres.

    Terinformasi bahwa proyek yang ada di Dinas Pendidikan Provinsi Sulut ini merupakan anggaran yang bersumber dari APBN yakni DAK baik DAK fisik maupun pengadaan.

    Atas dasar itu, Komisi IV DPRD Sulut menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan Dikda Sulut, senin (13/12) di ruang rapat komisi IV guna mencari tahu permasalahan yang terjadi.

    Dihadapan Kadis Dikda, Ketua Komisi IV DPRD Sulut, Braien Waworuntu menyebut banyak ASN di Dinas Pendidikan Daerah Sulut yang berpotensi terjerumus ke ranah hukum.

    “Bawahan Ibu Kadis banyak ‘ban hitam’,” ujar Braien.

    Disisi lain, Melky Jhakin Pangemanan juga menyoroti kembali fasilitas salah satu sekolah di Bitung.

    “Pihak sekolah tidak mau gunakan meja komputer seperti itu, ada pengadaan rak buku tapi kualitasnya sangat memiriskan. Ada juga saat kunjungan lapangan pembangunan yang mestinya selesai 13 November silam, saat ini belum ada yang dikerjakan. Sangat disayangkan dan kedepan harus ada langkah maju agar masalah ini tidak terjadi lagi,”ucap Anggota Komisi IV, Melky Jakhin Pangemanan.

    https://test.petasulut.com/rdp-komisi-iv-dikda-sulut-beri-jawaban-soal-kasus-viral-guru-di-sma-motoling/

    Sekretaris Komisi IV, Jems Tuuk justru mengaku akan melaporkan ke pihak kejaksaan.Tuuk sayangkan pihak Dikda kurang memperhatikan kualitas pembangunan yang akan digunakan anak-anak dalam mengecap pendidikan.

    “Ini sangat keterlaluan, sarana dan prasarana pendidikan yang akan digunakan anak-anak kita seperti ini. Ada pembangunan toilet tapi tidak dibuat sepiteng. aparat hukum harus turun selesaikan masalah itu,”tegas legislator dapil Bolmong Raya itu.

    Tak hanya itu, Personil Komisi IV Hilman Idrus juga kecewa dengan Dikda Sulut soal pengadaan fasilitas sekolah.

    "Meja belajar so kurang sama deng meja jual sayor. Saya sangat kecewa melihat hal itu," Ucap Idrus.

    Senada dikatakan anggota Komisi IV lainnya, Yusra Alhabsyi. Menurut politisi PKB ini, pengawasan pihak Dikda tidak maksimal.

    Usai hearing, Kadis Dikda Sulut Grace Punuh mengatakan hal itu akan menjadi bahan evaluasi oleh pihaknya.

    “Tentu menjadi masukan yang baik dan akan menjadi bahan evaluasi secara serius,”kata Punuh.

    Hearing antara Pihak Dikda dan Komisi IV sempat diskors karena Komisi IV minta pihak Dikda hadirkan PPKom atau pejabat pembuat Komitmen untuk mempertanyakan berbagai proyek DAK baik fisik maupun pengadaan. Sayangnya, enam PPKom yang hadir tidak membawa data sehingga Jems Tuuk selaku pimpinan rapat kembali skors rapat.

    “karena PPkom tak bawa data, rapat diskors dan Komisi IV akan lanjutkan dengan agenda turun lapangan kembali,” tutup Tuuk.

    (ABL)

  • Patut di Contoh, The Adventure Bagikan Bansos Untuk Warga Yang Membutuhkan

    test.petasulut.com/, SULUT – Walaupun sampai detik ini berbagai daerah masih di landa wabah Covid-19 tapi tak menyurutkan semangat dan tekat Komunitas The Adventure untuk berbagi kasih kepada masyarakat yang terdampak Covid-19.

    Terbukti, sebanyak 40 paket Natura (Beras, gula, Telur, Kopi dan Teh) di salurkan ke warga sekitaran Kelurahan Tingkulu dan Maumbi.

    Sasaran Bantuan Sosial ini juga untuk para Janda/Duda yang dianggap butuh uluran tangan.

    Pada kesempatan itu, Penasehat Komunitas The Adventure Willy Rantung mengatakan bahwa penyaluran bantuan sosial ini ada niat baik dari seluruh personil Komunitas The Adventure.

    “Hidup harus menjadi berkat kepada sesama. Saya berharap, masyarakat tidak melihat berapa besar nilai bantuan ini, tetapi seberapa besar manfaat yang diberikan melalui bantuan di kondisi saat ini, lebih baik empati terkecil daripada simpati terbesar,” ungkapnya, sabtu (11/12).

    Rantung pun memohon maaf, apabila masih ada masyarakat yang belum tersentuh dari bantuan yang disalurkan ini di tengah keterbatasan yang ada.

    “Ini sumbangan sukarela kami, karena kami rindu berbagi dengan masyarakat di tengah pandemi Covid-19 ini,” ungkapnya.

    Willy juga mengatakan bahwa Bansos yang disalurkan ini dalam rangka menyongsong perayaan Natal di tahun 2021 ini.

    "Semoga niat baik ini dapat menjadi hal yang berguna untuk masyarakat. Tuhan Yesus Memberkati," Tutupnya.

    https://test.petasulut.com/bansos-pkh-tahap-4-2021-masih-cair-segera-cek-nama-anda/

    Diketahui, Komunitas The Adventure juga sementara melaksanakan Parade Santa Claus, dengan mengunjungi anak-anak guna memeriahkan suasana Natal di tahun 2021 ini.

    Struktur Panitia Komunitas The Adventure:

    Ketua : Patricio Rantung
    Wakil : Geraldy Kaeng
    Sekretaris : Eka Tumbol
    Bendahara : Jonathan Waworuntu
    Usaha Dana : Indra Lai
    Transportasi : Valdorigo Wullur

    (ABL)

  • Ini Aturan Baru Yang Diberlakukan di Libur Nataru Pengganti PPKM Level 3

    test.petasulut.com/, NASIONAL – Diketahui bahwa aturan tentang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) telah ditiadakan pemerintah.

    Namun kini PPKM Level 3 di libur Nataru ini telah diganti oleh aturan baru yakni tertuang dalam instruksi Mendagri No 55 Tahun 2021 dan akan mulai berlaku pada 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022.

    Alasan pemerintah membatalkan PPKM level 3 ini adalah terjadinya penurunan angka kasus Covid-19 secara signifikan merujuk pada kasus harian yang sejauh ini hanya menyentuh angka dibawah 400 kasus, antibodi warga Indonesia disebut sudah tinggi.

    Dilansir dari Detikhealth, berikut aturan pemerintah yang akan berlaku selama periode Nataru sebagai pengganti PPKM level 3:

    1. Aturan perjalanan

    – Wajib 2 (dua) kali vaksin dan melakukan Rapid Test Anigen 1×24 jam untuk perjalanan jauh dengan alat transportasi umum

    – Dilarang bepergian jauh untuk orang yang belum divaksin dan orang yang tidak bisa divaksin

    2. Aturan tahun baru

    – Perayaan Tahun Baru 2022 dianjurkan dilakukan masing-masing atau bersama keluarga (hindari kerumunan)

    – Melarang pawai atau arak-arakan Tahun Baru, baik terbuka maupun terutup yang berisiko menimbulkan kerumunan

    3. Aturan di tempat perbelanjaan atau mal

    – Menggunakan aplikasi PeduiliLindungi saat masuk dan keluar

    – Meniadakan event perayaan Nataru

    – Memperpanjang jam operasional menjadi 09.00 – 22.00 waktu setempat untuk mencegah kerumunan

    – Membatasi pengunjung maksimal 75 persen dari kapasitas total dan menerapkan protokol kesehatan lebih ketat

    4. Aturan di tempat wisata

    – Menerapkan protokol kesehatan 5M

    – Hanya mengizinkan pengunjung dengan kategori hijau di aplikasi PeduliLindungi

    – Membatasi pengunjung maksimal 75 persen dari kapasitas total

    – Melarang pesta perayaan dengan kerumunan di tempat terbuka atau tertutup

    – Mengurangi penggunaan pengeras suara untuk mencegah kerumunan

    – Membatasi kegiatan masyarakat seperti seni budaya yang berisiko menyebabkan kerumunan.

    https://test.petasulut.com/aturan-baru-insentif-tenaga-kesehatan-langsung-dikirim-ke-rek-pribadi/

    (ABL)

  • Ditangkap Polisi, Satpam Ini Akui 3 Kali Merekam Mahasiswi Mandi

    test.petasulut.com/, NASIONAL – Kabar tak mengenakkan kembali datang dari dunia perkuliahan. Dimana, seorang sekuriti yang seharusnya berperan menjaga keamanan dan melindungi semua mahasiswa-mahasiswi yang hendak berkuliah, tapi malah merusak citra Kampus.

    Hal itu terbukti dengan polisi melakukan penangkapan terhadap Anshar (40), seorang sekuriti yang merekam mahasiswi peserta pertukaran pelajar mahasiswa (PPM) program Kampus Merdeka Kemendikbud di Universitas Negeri Makassar (UNM) saat mandi. Anshar mengakui telah beraksi tiga kali merekam mahasiswi mandi.

    "Kami mengamankan oknum sekuriti di salah satu hotel di Makassar, tepatnya di Jalan Pettarani, di mana yang bersangkutan merekam salah seorang penghuni hotel tersebut pada saat lagi mandi, sehingga yang bersangkutan kedapatan," ujar Panit 2 Reskrim Polsek Rappocini Ipda Ahmad Hajar, Jumat (10/12/2021) dini hari, di lansir dari Detikcom.

    Terduga pelaku kini tengah dalam proses interogasi oleh aparat kepolisian di Polsek Rappocini. Akibat perbuatannya, pelaku diancam dikenai pasal terkait Undang-Undang ITE.

    "Jadi yang kami akan terapkan itu Undang-Undang ITE, yang minimal ancaman hukumannya 6 tahun," ucap Ahmad.

    https://test.petasulut.com/dosen-ini-ditetapkan-tersangka-atas-dugaan-pelecehan-seksual-3-mahasiswi/

    Berdasarkan interogasi awal, perbuatan terduga pelaku ini bukanlah yang pertama kali. Sebelum ditangkap basah merekam korban, oknum sekuriti ini telah dua kali melakukan aksi serupa kepada dua korban yang berbeda di lokasi yang sama.

    "Pengakuan terduga sudah tiga kali melakukan di tempat yang sama dengan korban yang berbeda," sebut Ahmad.

    Sedangkan hingga kini, motif terduga pelaku melakukan aksinya adalah hanya ingin melihat korban. Namun polisi masih melakukan pengembangan terkait kasus ini.

    "Motifnya hanya untuk melihat, tapi kami tetap akan lakukan pengembangan apa maksud dan tujuan bersangkutan melakukan hal tersebut," ungkap Ahmad.

    Selain mengamankan terduga pelaku, polisi menyita barang bukti berupa HP pelaku serta pakaian korban.

    "Alat bukti yang kami sita HP yang digunakan merekam, termasuk pakaian korban," tutur Ahmad.

    Sumber: Baca artikel detiknews, "Sekuriti Rekam Mahasiswi Peserta Kampus Merdeka UNM Saat Mandi 3 Kali Beraksi"

    (ABL)

  • Dosen Ini Ditetapkan Tersangka Atas Dugaan Pelecehan Seksual 3 Mahasiswi

    test.petasulut.com/, NASIONAL – Kasus yang menjerat seorang dosen Universitas Sriwijaya (Unsri) berinisial R atas dugaan pelecehan seksual secara verbal kepada beberapa mahasiswi telah masuk babak baru.

    Dimana, melalui Penyidik Sub Direktorat IV Remaja, Anak dan Wanita (Renakta) Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sumatera Selatan secara resmi menetapkan dosen Unsri berinisial R sebagai tersangka.

    Dosen tersebut jadi tersangka atas kasus dugaan pelecehan seksual terhadap tiga mahasiswi.

    Dosen R sebelumnya sempat datang memenuhi panggilan penyidik bersama kuasa hukumnya, Ghandi Arius, untuk diperiksa sebagai saksi sejak Jumat pagi.

    Namun, setelah pemeriksaan dilakukan, ia pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka.

    "Hari ini kita melakukan gelar perkara dan hasilnya, kami menetapkan R sebagai tersangka," kata Direktur Reskrimum Polda Sumsel Kombes Hisar Siallagan kepada wartawan, Jumat (10/12/2021), dilansir dari Kompas.com

    Namun, Hisar belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut terkait hasil pemeriksaan serta gelar perkara yang dilakukan oleh penyidik.

    https://test.petasulut.com/oknum-dosen-diduga-lakukan-pelecehan-kepada-mahasiswi-saat-sedang-urus-skripsi/

    Meski demikian, Hisar mengatakan bahwa hasil penyidikan sementara akan segera diumumkan melalui konferensi pers.

    "Hari ini diperiksa sebagai saksi tersangka. Sementara itu dulu ya, nanti sore press release," ujar Hisar.

    Sebelumnya, R melalui kuasa hukumnya, Ghandi Arius, sempat membantah bahwa chat mesum terhadap tiga mahasiswi Unsri itu dikirim oleh dirinya melalui aplikasi WhatsApp.

    Ghandi pun menegaskan bahwa kejadian itu membuat keluarga R menjadi terpuruk dan jadi korban perundungan oleh netizen karena foto wajah Dosen R sudah beredar luas di media sosial.

    Sumber: Kompas.com

  • Lagi! NADIEM MAKARIM Keluarkan Kebijakan Baru Untuk Dosen, Guru dan Peserta Didik

    test.petasulut.com/, NASIONAL – Mengikuti Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) tentang Penerapan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) membuat Mendikbudristek Nadiem Makarim mengeluarkan kebijakan baru lagi.

    Hal ini guna menyelaraskan dan membantu kebutuhan masyarakat di masa Pandemi Covid-19, terlebih dalam dunia pendidikan di Indonesia.

    Kebijakan baru yang dikeluarkan Nadiem berupa penyaluran tambahan bantuan kuota data internet pada Desember 2021.

    "Pemberian tambahan bantuan kuota data internet kepada pendidik dan peserta didik ini berdasarakan penerapan kebijakan PPKM," kata Menteri Nadiem, Kamis (9/12).

    Menurut Nadiem, Kemenristekdikti memberikan bantuan kuota data tambahan untuk mendukung proses pembelajaran yang berlangsung secara kombinasi antara tatap muka terbatas dan pembelajaran jarak jauh (PJJ) di bulan Desember.

    Bantuan kuota data internet tambahan ini mulai disalurkan secara bertahap pada 11 sampai 15 Desember 2021 dengan masa berlaku 30 hari terhitung sejak diterima.

    Nadiem menjelaskan penyesuaian jumlah kuota data yang diberikan pada periode tambahan ini. Bagi peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) mendapatkan kuota data sebesar tiga gigabite per bulan.

    Peserta didik jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) mendapatkan kuota data sebesar empat gigabit per bulan.

    "Untuk guru jenjang PAUD Dikdasmen, mahasiswa, dan dosen akan mendapatkan tambahan bantuan kuota data internet sebesar lima gigabit per bulan," kata Mas Nadiem.

    Adapun sisa kuota paket data internet yang tidak terpakai setiap bulannya akan hangus atau tidak bersifat kumulatif untuk bulan selanjutnya.

    "Silakan digunakan seoptimal mungkin untuk mengakses materi-materi belajar yang tersedia baik di portal Rumah Belajar atau berbagai kanal edukasi lainnya," pesan Nadiem

    Penyaluran bantuan kuota data internet tambahan pada 2021 diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal (Persesjen) Nomor 4 Tahun 2021.

    https://test.petasulut.com/oknum-dosen-diduga-lakukan-pelecehan-kepada-mahasiswi-saat-sedang-urus-skripsi/

    Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (Kapusdatin) M Hasan Chabibie menyampaikan bahwa nomor ponsel yang dimutakhirkan dan sudah dipertanggungjawabkan dalam Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) pada November otomatis menerima tambahan bantuan paket kuota data internet pada Desember.

    "Tambahan bantuan kuota Desember ini akan langsung disalurkan ke nomor ponsel yang telah mendapatkan bantuan paket kuota data internet pada November 2021," kata Hasan.

    Keseluruhan bantuan kuota data internet tambahan merupakan kuota umum yang bisa digunakan untuk mengakses seluruh laman dan aplikasi kecuali yang diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Juga tercantum pada situs resmi bantuan kuota data internet Kemendikbudristek.

    Artikel ini telah tayang di JPNN.com dengan judul "Mas Nadiem Membuat Kebijakan Baru Lagi untuk Guru, Siswa, Dosen & Mahasiswa".

    (ABL)

  • Oknum Camat Kepergok Berduaan Dengan Wanita di Hotel

    test.petasulut.com/, NASIONAL – Publik kembali dihebohkan dengan kabar seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diduga camat Kabupaten Karanganyar kepergok tengah berduaan di kamar Hotel Banjarnegara, Jawa Tengah.

    Keduanya terciduk saat satuan Satpol PP dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Banjarnegara melakukan razia pada Sabtu dan Jumat 3-4 Desember 2021.

    Terinformasi bahwa razia yang dilakukan itu telah menjaring lebih dari satu pasangan, dan diantaranya adalah seorang PNS yang diduga menjabat sebagai camat di Kabupaten Karanganyar.

    “saya belum menerima laporan, Saya tahunya ya membaca dari media sosial saja,”ucap Suprapto selaku Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSD) dikutip dari Pedoman tangerang.

    Suprapto menjelaskan, bahwa pihaknya mendapatkan surat permohonan izin dari pemerintah Kecamatan Jumapolo kepada Bupati Karanganyar untuk kunjungan studi banding BUMDes di Banjarnegara.

    https://test.petasulut.com/jatuh-dari-lantai-7-hotel-pengantin-pria-di-manado-tewas/

    Kunjungan studi banding tersebut waktunya sesuai dengan razia yang dilakukan aparat Satpol PP.

    Hingga saat ini, pihaknya mengaku akan terus menelusuri kebenaran informasi tersebut.

    “Kami akan menelusuri kebenaran informasi dan rentetan kegiatan yang bersangkutan di sana (Banjanarnegara). Nanti kalau sudah pasti untuk klarifikasinya menunngu pentunjuk Bupati,”ucap Suprapto menambahkan.

    Sumber: Pedoman tangerang

    (ABL)

  • Honor PNS Daerah Tembus Rp 25 Juta, Sry Mulyani Bakal Kurangi dan Atur Batasan

    test.petasulut.com/, NASIONAL – Pemerintah Pusat terus mendorong pengelolaan anggaran di pemerintah daerah (pemda) agar diatur secara efektif dan efisien.

    Hal itu menjadi fokus pemerintah guna menjawab persoalan di segi pengelolaan anggaran, khususnya pada belanja pegawai. Karena dinilai secara keseluruhan, belanja pegawai yang menelan porsi sangat besar.

    "Pemberian honorarium PNS di Daerah bervariasi dari minimal sebesar Rp 325 ribu hingga maksimal Rp 25 juta," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Paripurna HKPD, Selasa (7/12) dikutip dari CNBC Indonesia.

    https://test.petasulut.com/tunjangan-asn-dinaikkan-presiden-jokowi-berikut-daftarnya/

    Tidak hanya itu, biaya perjalanan dinas di daerah juga begitu tinggi. Bahkan mengalahkan yang didapatkan oleh PNS di Pemerintahan Pusat.

    "Besaran uang harian perjalanan dinas juga rata-rata 50% lebih tinggi dari pusat," kata dia.

    Oleh karenanya, melalui UU Harmonisasi Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) ini, perlu dilakukan standarisasi agar belanja daerah semakin efisien. Maka pemerintah bersama DPR sepakat untuk mengatur batasan belanja pegawai di daerah.

    "Pengaturan batasan belanja pegawai tersebut diperkirakan dapat mendorong Pemerintah Daerah mengefisienkan belanja pegawai sampai dengan Rp 4,7 triliun," jelasnya.

    Dengan demikian, maka belanja pemerintah daerah yang diberikan pemerintah melalui TKDD tidak didominasi oleh belanja pegawai. Sebab, dilihat dari pemanfaatan DAU, anggaran terbesar dialokasikan untuk belanja pegawai sebesar 64,8%.

    "Hal tersebut lah menjadi salah satu yang memberikan dampak pada capaian output dan outcome pembangunan yang belum optimal dan timpang di daerah. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan baru yang berorientasi pada kinerja dan kapasitas daerah dalam meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat melalui sinergi dan kolaborasi mendukung target pembangunan nasional," pungkasnya.

    Sumber: CNBC Indonesia

    (ABL)

  • Tak hanya BSU, Pekerja Peserta BPJS Ketenagakerjaan Juga Bisa Mendapat Bantuan Ini

    Petasulut com, NASIONAL – Diketahui bahwa pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan telah diberikan bantuan subsidi upah (BSU) atau subsidi gaji sebesar Rp 1 juta oleh pemerintah.

    Namun ternyata bantuan pemerintah untuk pekerja yang mengantongi BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya BSU, ada bantuan lain yang telah disediakan yaitu bisa membeli atau merenovasi rumah.

    Syaratnya, pekerja tersebut harus terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan mengikuti program Manfaat Layanan Tambahan (MLT).

    Melalui program tersebut, setiap pekerja yang terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan dapat mengajukan permohonan pembelian rumah dengan sistem Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

    Namun, Pps Deputi Direktur Humas dan Antar Lembaga BP Jamsostek Dian Agung Senoaji mengatakan, program MLT BPJS Ketenagakerjaan hanya berlaku bagi yang belum memiliki rumah.

    Untuk bisa mengikuti program tersebut, apa saja syarat dan prosedur atau cara yang mesti diperhatikan?

    Syarat Program MLT BPJS Ketenagakerjaan

    Melansir Kompas.com, berikut syarat-syarat yang perlu dipenuhi seorang pekerja yang hendak membeli rumah lewat program MLT BPJS Ketenagakerjaan.

    – Minimal telah satu tahun terdaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan

    – Peserta harus tertib dalam urusan administrasi

    – Siap aktif membayar iuran

    – Belum pernah mengikuti KPR dan Pinjaman Renovasi Rumah (PRP)

    https://test.petasulut.com/rapat-dengan-kemenaker-fer-dorong-lakukan-evaluasi-pengelolaan-bsu/

    Sedangkan bagi perusahaan atau developer, program MLT BPJS Ketenagakerjaan juga dapat dimanfaatkan untuk kredit konstruksi, dengan syarat kurang lebih sama seperti yang di atas.

    Prosedur Program MLT BPJS Ketenagakerjaan

    Tahapan pertama yang harus dilakukan untuk mengikuti program MLT BPJS Ketenagakerjaan adalah pengajuan kredit ke Kantor Cabang Bank Penyalur.

    Selanjutnya, di Kantor Cabang Bank Penyalur, akan dilakukan verifikasi awal dan BI Checking atau SLIK OJK.

    “Jika lolos maka bank penyalur akan mengirimkan surat dan fotokopi kartu peserta ke Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan,” jelas Dian.

    Sama dengan sebelumnya, di Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan, juga bakal dilakukan verifikasi kepesertaan sesuai persyaratan yang sudah dijelaskan tadi.

    Tak lupa, ketika verifikasi sudah selesai, formulir persetujuan bakal dikirimkan ke Kantor Cabang Bank Penyalur untuk kemudian dilakukan akad kredit dan realisasinya.

    “Nantinya, peserta yang mendapatkan pinjaman uang muka KPR MLT (BPJS Ketenagakerjaan) maka pembayarannya akan dilakukan secara mandiri oleh peserta,” terang Dian.

    “Untuk pembayaran uang muka, peserta juga dapat menggunakan manfaat PUMP yang nantinya dicicil tiap bulan bersamaan dengan cicilan KPR MLT (BPJS Ketenagakerjaan),” imbuhnya.

    Sebagai catatan, apabila peserta keluar dari pekerjaannya, maka akan diberikan waktu selama satu tahun untuk kembali aktif menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

    Namun, jika selama satu tahun peserta belum menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan kembali, maka suku bunga KPR atau PRP-nya akan dikembalian ke besaran untuk komersil di bank penyalur.

    Dian menambahkan, untuk mengikuti program MLT BPJS Ketenagakerjaan, tak ada batasan upah atau iuran minimal dalam Jaminan Hari Tua (JHT) peserta.

    “Asalkan peserta sudah memenuhi syarat, peserta berhak memperoleh manfaat program MLT BPJS Ketenagakerjaan,” tandasnya.

    Manfaat Program MLT BPJS Ketenagakerjaan

    Dian mengungkapkan, setidaknya terdapat lima manfaat yang akan diperoleh pekerja yang mengikuti program MLT BPJS Ketenagakerjaan.

    Pinjaman uang muka perumahan (PUMP) sebesar maksimal Rp150 juta

    – KPR sebesar maksimal Rp500 juta
    – PRP sebesar maksimal Rp200 juta

    Nilai maksimal ini juga lebih tinggi dari sebelumnya sebesar maksimal Rp50 juta
    Kredit Konstruksi sebesar maksimal 80 persen dari rencana anggaran biaya (RAB) bagi developer.

    Sumber : Kompas TV

    Artikel ini telah tayang di BangkaPos.com dengan judul BUKAN Cuma Subsidi Upah, Pekerja Peserta BPJS Ketenagakerjaan Bisa Dapat Bantuan Lain, Cek Syaratnya

    (ABL)