Test Peta Sulut

Category: Politik dan Pemerintahan

  • BRAIEN Kecam Keras Pelaku Pembunuhan Anak di Koha

    test.petasulut.com/, SULUT – Sulawesi Utara kembali dihebohkan lagi dengan kasus pembunuhan anak di bawah umur. Kali ini, korban inisial MS anak berusia 12 tahun menjadi korban kebiadaban seorang pelaku diduga oknum perangkat desa.

    Sebelumnya terinformasi, terungkapnya kasus pembunuhan tersebut karena penemuan sebuah karung bekas yang berisikan jenasah anak tersebut di daerah sekitaran perkebunan Desa Koha. Korban MS sudah dinyatakan hilang oleh keluarga selama 3 hari.

    Dari peristiwa tersebut membuat Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Braien Waworuntu (BW) Geram. Menurutnya bahwa hal tersebut merupakan tindakan yang sangat tidak beradab.

    “Apalagi ini korbannya anak kecil yang baru berusia 12 tahun. Hal seperti ini tidak bisa dibiarkan di Sulawesi Utara,” Jawabnya dengan geram saat di hubungi wartawan media ini, Jumat (21/5).

    MS (12) ditemukan tak bernyawa dalam sebuah karung

    Selanjutnya, BW berharap pelaku segera ditemukan dan mendapat hukuman setimpal dengan perbuatannya.

    “Saya sangat mengecam keras tindakan okn pelaku pembunuhan. Tapi saya yakin, Kepolisian pasti akan menemukan pelaku dan hukum akan menjawab perbuatan pelaku. Selebihnya saya turut berdukacita untuk keluarga,” Harapannya.

    (ABL)

  • RPJMD, SONDAKH Minta Pemerintah Perhatikan Masalah Pencemaran Lingkungan

    test.petasulut.com/, SULUT – Dalam rapat Pansus RPJMD DPRD Sulut bersama Perangkat Daerah Provinsi Sulut, berbagai masukan dan usulan di sampaikan para anggota pansus dengan harapan, bisa menjadi program strategis RPJMD.

    Salah satunya, seperti yang di sampaikan anggota Pansus RPJMD DPRD Provinsi Sulawesi Utara Inggried Sondakh.

    Dimana dirinya berharap RPJMD Sulawesi Utara 2021-2026 dapat memperhatikan masalah lingkungan khusus pencemaran lingkungan dan pencemaran udara.

    “Masalah lingkungan ini masih terus menjadi permasalahan dan belum terselesaikan,” Ujarnya dalam rapat Pansus RPJMD, Rabu (19/5).

    “Setiap kami reses pasti masalah yang sama terkuak dalam reses. Masyarakat selalu mengeluhkan masalah lingkungan,” Tambahnya.

    Inggried Sondakh, Anggota DPRD Sulut

    Sebelumnya Sondakh mengapresiasi perencanaan program pemerintah yang tersusun dalam RPJMD tersebut, karena menurutnya bahwa rencana tersebut telah melalui kajian-kajian yang komprehensif untuk kemajuan Provinsi Sulawesi Utara kedepan.

    Namun dirinya mengakui setiap rapat pembahasan karena dirinya sudah 3 kali menjadi anggota DPRD bahwa permasalah tersebut tidak terselesaikan dan menjadi permasalahan yang belum mendapat solusi.

    “Mungkin jadi masukan saya agar nantinya semua yang tercantum dalam RPJMD ini bisa betul-betul terealisasi di setiap instansi terutama masalah lingkungan ini. Minimal ini semua bisa dipertajam supaya masyarakat bisa merasakan program pemerintah ini.
    Pemerintah harus berikan perhatian dan solusi,” Harapnya.

    (ABL)

  • SARWA Minta Infrastuktur Pertanian BMR Dimasukan Dalam Program Strategis RPJMD

    test.petasulut.com/, SULUT – Dalam rapat pembahasan DRPD Sulut dalam hal ini Panitia Khusus Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Utara tahun 2021 -2026 bersama dengan Perangkat daerah Provinsi Sulut pada Rabu (19/5/21).

    Sekretaris Pansus I Nyoman Sarwa mengusulkan agar infrastruktur pertanian di Kabupaten Bolaang Mongondow khususnya ruas jalan di Desa Werdhi Agung Timur dan Desa Tungoi I dapat dimasukan dalam salah satu program strategis RPJMD .

    ” Bicara tentang petani tentu berkaitan dengan pangan dan infrastruktur yang menjadi akses mobilisasi mereka, namun yang terjadi di kabupaten Bolaang Mongondow khususnya di beberapa desa selama sepuluh tahun ini belum pernah tersentuh APBD yang menjadi kewenangan Provinsi, contohnya saya boleh sampaikan disini infrastruktur jalan desa Werdhi Agung Timur yang panjangnya kurang lebih tiga kilometer maupun desa Tungoi I Kecamatan Lolayan belum mendapat perhatian Pemprov,” tandas legislator Dapil Bolmong Raya ini dihadapan Kepala Bappeda Sulut Jenny Karouw.

    Rapat Pansus RPJMD 2021-2026

    Anggota komisi 4 ini berharap hal tersebut menjadi perhatian Pemprov Sulut dalam penyusunan program pembangunan kedepan terutama memprioritaskan kebutuhan sarana dan prasarana pertanian.

    ” Ini menjadi harapan kami agar pemerintah provinsi Sulawesi Utara dalam hal ini dinas terkait agar penganggaran berikut dapat memprioritaskan apa yang menjadi kebutuhan petani kita di daerah Bolaang Mongondow, ” pungkas Sarwah.

    (ABL)

  • Polemik TMS, MJP Angkat Bicara

    test.petasulut.com/, SULUT – Perusahaan tambang mas sangihe (TMS) terus menjadi polemik.

    Dimana baru-baru ini Sejumlah tokoh adat, tokoh masyarakat dan LSM menyambangi Kantor DPRD Sulut guna menyuarakan aspirasi yakni menolak aktivitas tambang di Kabupaten Sangihe.

    Mengenai itu, Anggota Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Melky J Pangemanan (MJP) pun angkat bicara.

    Personil Komisi IV DPRD Sulut itu mengungkapkan perihal ijin AMDAL Perusahaan TMS yang dikeluarkan Dinas Perijinan terpadu satu pintu Provinsi Sulawesi Utara menurutnya perlu ada peninjauan kembali.

    “Kajian dari Pemprov Sulut itu harus libatkan masyarakat dalam melakukan langkah terkait dengan tambang mas Sangihe (TMS). Karena saat ini diketahui ada aduan masyarakat Sangihe yang masuk di Gedung cengkih baru-baru ini,” ungkap MJP, Senin (17/5) diruang kerjanya.

    (ABL)

  • Curah Hujan Tinggi, BW Imbau Warga Waspada

    test.petasulut.com/, SULUT – Kewaspadaan terhadap curah hujan yang tinggi di kota Manado dan dan dibeberapa titik lokasi lainnya berpotensi terjadinya bencana alam seperti banjir dan tanah longsor.

    Menyikapi hal itu, Ketua Komisi IV DPRD Sulut Braien Waworuntu meminta masyarakat perlu untuk mewaspadai dan mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

    ” Masyarakat pesisir sungai dan yang tinggal di daerah yang rawan tanah longsor untuk sementara menjauh dari daerah tersebut, ini semua untuk menghindari  hal-hal yang tidak diinginkan,” kata Aleg Dapil Minahasa-Tomohon itu kepada media test.petasulut.com/, Minggu (16/5).

    Braien Waworuntu, Politisi Partai NasDem Sulut Dapil Minahasa-Tomohon

    Politisi Partai NasDem itupun menghimbau masyarakat agar tetap waspada dan selalu berhati-hati dalam beraktifitas.

    “Karena kita lihat intensitas curah hujan masih tinggi, oleh karena itu kepada warga untuk selalu berhati-hati apabila melakukan aktivitas, jaga imun, jaga kesehatan dan selalu mengandalkan Tuhan”, tutup BW.

    (ABL)

  • DPRD Sulut Dorong Dikda Lakukan Pelatihan Guru di Sekolah Luar Biasa

    test.petasulut.com/, SULUT – Dalam laporan Pansus DPRD Pembahas Laporan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Sulut tahun 2020, Pansus diketahui telah mengeluarkan catatan-catatan strategis yang menjadi bahan acuan untuk bisa di realisasikan oleh Pemerintah Provinsi Sulut.

    Salah satunya di sektor pendidikan. Dimana dalam laporan pansus tersebut, menyinggung perihal pelatihan tenaga pendidik di sekolah luar biasa.

    Catatan pansus DPRD Sulut pembahas LKPJ Gubernur tahun 2020 untuk Dinas Pendidikan itu berisikan, “DALAM RANGKA MENGOPTIMALKAN PENDIDIKAN BAGI ANAK-ANAK YANG BERKEBUTUHAN KHUSUS DAN DISABILITAS, MAKA DINAS TERKAIT PERLU MELAKUKAN PELATIHAN BAGI TENAGA PENDIDIK YANG MENDAMPINGI SISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS DAN
    DISABILITAS YANG ADA DI SEKOLAH LUAR BIASA,”

    Penyampaian Laporan Pansus ini merupakan hasil pembahasan yang berisikan catatan-catatan strategis serta rekomendasi, sebagai bahan masukan bagi pemerintah untuk kemajuan Sulut kedepan.

    Ketua Pansus LKPJ 2020 Rocky Wowor pun sempat berpesan bahwa catatan-catatan yang diberikan kepada Pemprov bersifat krusial dan penting.

    “Semua catatan-catatan yang diberikan tadi semuanya itu krusial dan penting. Apa yang dituangkan dalam laporan DPRD (32 halaman) itu penting semua,” ungkap Wowor usai paripurna DPRD Sulut Penyampaian Keputusan DPRD Tentang Rekomemdasi LKPJ GUBERNUR TAHUN 2020, selasa (11/5) lalu.

    Tak hanya itu, Wakil ketua Pansus Nick Adicipta Lomban juga mengatakan bahwa catatan yang diberikan itu akan diawasi DPRD.

    “Fungsi pengawasan tetap dijalankan oleh DPRD Sulut. Kiranya apa yang menjadi masukan ini bisa direalisasikan oleh Pemprov dalam hal ini dinas terkait,” kata Nick.

    (ABL)

  • MELISA GERUNGAN Usul Bank Sampah Dikelola Jadikan UMKM

    test.petasulut.com/, SULUT – Dalam kunjungan kerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) di salah satu bank sampah, Tonsea Recycling Center, di Kabupaten Minahasa Utara (Minut), Jumat (9/5) lalu.

    Anggota BAPEMPERDA DPRD Sulut, Melisa Gerungan mengeluarkan ide dengan mengusulkan agar keberadaan bank sampah bisa dijadikan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

    Karena dirinya menilai hal itu menjadi salah satu solusi untuk mengendalikan sampah yang lama terurai.

    Anggota DPRD Sulut, Melisa Gerungan, yang turut mengikuti kegiatan turun lapangan ini mengatakan, yang dilaksanakan berhubungan dengan peraturan daerah (Perda) Pengendalian Sampah plastik yang sementara disusun di DPRD Sulut.

    “Kami turun melihat langsung salah satu pengelolaan bank sampah yang ada di Sulut, yakni di Tonsea Recycling Center (TRC) Kabupaten Minut,” kata Gerungan, belum lama ini, di ruang kerjanya.

    Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu menambahkan, kunjungan kerja yang dilakukan Bampemperda menghasilkan gagasan yakni kegiatan bank sampah dijadikan bagian dari UMKM.

    “Muncul rencana dari kami, sebaiknya kegiatan bank sampah dijadikan UMKM,” kata personil Komisi IV DPRD Sulut.

    Lebih lanjut, saat berkunjung didapati berbagai bentuk sampah hasil dari pengumpulan TRC.

    “Sampah tersebut yang mereka temukan dipilah berdasarkan jenisnya. Nantinya itu yang kemudian akan didaur ulang oleh mereka,” terangnya.

    “Jadi kalau ada permintaan dari yang memesan, baru mereka yang di bank sampah ini melakukan daur ulang,” tandasnya.

    (ABL)

  • RW: Semua Catatan Pansus LKPJ 2020 Untuk Pemprov, Penting!

    test.petasulut.com/, SULUT – Pansus LKPJ Tahun 2020 melalui ketua pansus Rocky Wowor menyampaikan bahwa dalam rapat paripurna DPRD Sulut PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DPRD TENTANG REKOMENDASI LKPJ GUBERNUR TAHUN 2020 selasa (11/5) siang tadi, Pansus telah memberikan banyak catatan untuk pemerintah provinsi Sulut.

    “Semua catatan-catatan yang diberikan tadi semuanya itu krusial dan penting. Apa yang dituangkan dalam laporan DPRD (32 halaman) itu penting semua,” ungkap Wowor saat konferensi pers.

    Disinggung soal wilayah kepulauan, Ketua Fraksi PDIP itu menjawab bahwa  tadi ada teman-teman kita di kepulauan  yang mengusulkan untuk jalan lirung yang berada di kabupaten Talaud.

    ” Jalan lirung itu bagian dari jalan provinsi. Kami dari DPRD telah mengusulkan, Tadi juga pak Gubernur telah menjawab terkait jalan ini,” ungkapnya.

    Terkait Anjungan Sulut di Taman Mini Indonesia Indah, Rocky menuturkan LKPJ ini membahas untuk tahun anggaran 2020, sedangkan untuk pembangunan Anjungan Sulut TMII tidak ada penganggaran di tahun 2020.

    “Hal itu diakibatkan karena ada dua kali gagal tender, kenapa? Karena Jakarta pada tahun lalu Lockdown sehingga tidak ada pekerja dan setelah dua kali di tender tidak ada peminat. Jadi ditahun 2020 tidak ada dana yang masuk di TMII, oleh sebab itu tidak dibahas berkelanjutan di pembahasan LKPJ tapi hanya memberikan saran dari pansus agar kedepan ketika ditender diharapkan itu kualitas terjaga dan terlaksana dengan baik,” tutup Wowor.

    Diketahui, Pansus LKPJ Tahun 2020 telah memberikan berbagai saran, catatan serta rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi Sulut yang nantinya menjadi acuan untuk direalisasikan.

    (ABL)

  • Fasilitas Jadi Kendala Terwujudnya ‘Merdeka Belajar’ di Wilayah Kepulauan

    test.petasulut.com/, SULUT – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) diketahui telah mengeluarkan program ‘Merdeka Belajar’.

    Program ini dinilai cara ampuh mengatasi pembelajaran siswa ditengah pandemi covid-19. Dimana pembelajaran mengedepankan sistem digitalisasi mempermudah peserta didik untuk belajar.

    Mengenai itu, Anggota DPRD Sulut Winsulangi Salindeho buka suara. Dimana, ia menilai Spirit itu harus direalisasi paling terutama di wilayah kepulauan. Masalah fasilitas yang belum memadai jadi penyebab.

    Dirinya dengan tegas mengingatkan tentang betapa pentingnya penyediaan fasilitas menunjang pendidikan di Nusa Utara.

    Hal tersebut sangat terasa terutama di masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

    “Terkait Merdeka Belajar di daerah kepulauan, sekarang era pandemi. Semua belajar mengajar dibuat digitalisasi, yang kini banyak sekali hambatan bagi anak-anak di kepulauan,” ungkap Salindeho, Jumat (7/5), di ruang kerjanya.

    Persoalannya di daerah kepulauan sangat susah listrik dan tidak ada signal. Kemudian jarak antara daerah satu ke daerah yang lain sangatlah jauh. Ini dinilai sangat menyulitkan para siswa.

    “Pemerintah berikan himbauan lewat dana BOS (bantuan operasional sekolah) berikan pulsa bagi siswa. Tapi buat apa kase pulsa kalau nda ada signal,” tegasnya.

    Dengan demikian menurutnya, perwujudan Merdeka Belajar ini, khususnya daerah kepulauan perlu dikeroyok bersama. Semua stakeholder harus terlibat mengupayakan ketersediaan fasilitas bagi kelancaran pendidikan.

    “Jadi Merdeka Belajar ini harus dikeroyok bersama. Jangan hanya dimonopoli kemendikbud. Harus libatkan juga seperti PLN (Perusahaan Listrik Negara), Telkomsel dan lainnya,” ungkap politisi Partai Golongan Karya ini.

    Selanjutnya bagi dia, program Merdeka Belajar ini berarti Kemendikbud memberikan kesempatan belajar kepada anak-anak ini untuk memilih sesuai dengan kemampuannya.

    “Jadi memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk memilih dia belajar apa, tidak lagi tergantung kepada angka. Angkanya di matematika cuma dapat 6, tapi pelajaran yang lain mungkin bagus. Jadi ditentukan oleh bakat dari anak. Tapi kadang tidak matching dengan kemauan orang tua. Orang tua sering memaksakan apa yang mereka inginkan ke anak,” kuncinya.

    (ABL)

  • Geluti Bisnis Perikanan, JAK Tetap Mengucap Syukur

    test.petasulut.com/, SULUT – Walau diperhadapkan dengan berbagai persoalan, namun James Arthur Kojongian (JAK) tetap beraktifitas positif.

    Disela-sela tanggung jawab sebagai wakil rakyat, JAK juga telah merambah bisnis di bidang perikanan.

    Diketahui, JAK mulai melakukan usaha kecil-kecilan sebagai nelayan melaut menangkap ikan.

    “Puji Tuhan, setidaknya saya masih diberikan kesempatan untuk menghasilkan bagi keluarga,” kata JAK, Sabtu (8/5/2021).

    Kata JAK, selama 3 bulan hak dia sebagai anggota dewan masih ditahan pihak sekretariat sehingga ia pun harus melakukan beberapa aktifitas tambahan untuk kebutuhan keluarga.

    Disinggung penghasilan dari melaut dan bertani, JAK menanggapi dengan kata ucapan syukur.

    “Selain melaut, saya juga sudah mulai memberdayakan hasil kebun seperti kopra, syukur kepada Tuhan diberi kecukupan hidupi keluarga,” tandasnya.

    (ABL)