test.petasulut.com/, SULUT – Terkait Asana Kawanua, Wakil Ketua Pansus LKPJ, Nick Adicipta Lomban mempertanyakan dan meminta penjelasan oleh Badan Penghubung terkait hal itu.
“Kami (Pansus LKPJ Tahun 2020) ingin mendapatkan penjelasan terkait Asana Kawanua, bagaimana dia berproses karena Komisi II sudah beberapa kali mempertanyakan tentang itu agar jelas,” tanya Lomban kepada Kaban Christian Singal, Senin (26/4).
Menjawab itu, Kaban Penghubung Pemprov Sulut Christian Singal mengaku saat ini sudah dalam proses persiapan untuk lelang.
“Untuk Asana Kawanua sudah dalam tahapan ditunjuk panitia lelang. Bulan Mei depan akan dilaksanakan lelang,” kata Singal.
Dirinya mengaku bahwa proses lelang lalu tidak ada peminat.
“Awalnya peminat tidak ada. Tapi saat ini sudah ada beberapa perusahaan yang kelihatan serius. Sudah tiga kali mereka datang,” sambungnya.
Terkait nilai PAD yang nantinya bakal diperoleh Pemprov Sulut, Singal mengaku bahwa hal itu ada di biro perekonomian.
“Kalau yang lalu dengan Aerohotel setiap bulan Rp 200 juta atau 2,4 Miliar pertahun. Tapi saat inikan ada pandemi covid-19. Untuk nilainya kedepan itu ada di biro perekonomian,” pungkasnya.
test.petasulut.com/, SULUT – Dalam rapat Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Sulut tahun 2020, Jumat (23/4), di ruang rapat paripurna DPRD Sulut.
Anggota DPRD Sulut, Cindy Wurangian mendorong pemerintah memberikan bantuan layanan orang stres.
Hal itu didorong sebagai upaya menekan angka bunuh diri akibat orang terkena stres.
“Saat ini saya akan ingin membawa perhatian kita kepada satu isu yaitu layanan bantuan kepada orang yang stres atau namanya hotline konseling psikologi. Ternyata di Sulut banyak kasus yang tidak terdeteksi yang mengakibatkan warga masyarakat, baik tua, muda, pria, wanita, kaya, miskin, bunuh diri. Apakah ini menjadi perhatian atau ada program di Dinkes (Dinas Kesehatan) untuk menangani hal-hal seperti ini,” kata politisi Partai Golkar ini.
Menurutnya, keterlibatan atau kepedulian pemerintah Sulut melalui dinas terkait tentang kesehatan mental harus digaungkan.
“Karena kalau orang sudah stres ingin bunuh diri, dia akan coba bicara dengan keluarga. Kalau keluarganya tidak tanggapi, dia berbicara dengan temannya. Kalau temannya tidak tanggapi, dia tidak tahu ke mana, akhirnya dia gantung diri, minum baygon dan sebagainya. Ini perlu diintervensi,” tutur anggota dewan provisi (Deprov) daerah pemilihan (Dapil) Bitung-Minut ini.
Ia membeberkan, kasus seperti ini ada dan banyak terjadi. Ia pun berharap sudah ada program dan kegiatan dari Dinkes.
“Dinkes harus memperhatikan isu-isu seperti ini, apalagi dalam masa Covid-19 secara finansial orang-orang yang mengalami permasalahan ada. Ini perlu menjadi perhatian dari Dinkes dan saya harapkan isu-isu seperti ini harus disentuh,” bebernya.
Ia mengatakan, kalau Dinkes sudah melaksanakan hal tersebut, diminta untuk diberikan data.
“Servis seperti apa yang diberikan Dinkes, apakah ada layanan telepon yang bisa dihubungi oleh orang-orang yang membutuhkan bantuan,” katanya.
Lebih lanjut, dirinya meminta Dinkes untuk membuat program olah raga yang berkaitan dengan kesehatan.
“Berhubungan dengan kesehatan mungkin juga dalam olah raga, karena saya praktisi yoga, di Sulut sudah marak. Saya tidak minta anggaran atau apa pun, minimal dari Dinkes sudah mulai promosikan kegiatan yoga menjadi salah satu opsi bagi masyarakat Sulut untuk kesehatan fisik atau kesehatan mental,” lanjutnya.
Menurutnya, untuk proses realisasi, Aparatur Sipil Negara (ASN) diberikan pelatihan gratis satu minggu satu kali atau sesuai kreasi dari Dinkes.
“Tolong dari Dinkes mengangkat yoga menjadi salah satu opsi untuk masyarakat Sulut menjaga kesehatan fisik dan mental,” tandasnya.
test.petasulut.com/, SULUT – Dalam rapat LKPJ DPRD Sulut tahun 2020, Pansus LKPJ mempertanyakan Proses penyaluran soal alokasi Belanja Tambahan Pangan (BTP) yang dikelola Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sulawesi Utara (Sulut) untuk sub sektor pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19 yang menyentuh angka Rp 2,5 Miliar.
Hal ini pun diutarakan Wakil Ketua Panita Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Sulut Tahun 2020, Nick Lomban.
Ia menyampaikan, dalam laporan Disperindag terdapat komponen belanja tidak terduga sebanyak Rp 2,5 Miliar terbagi yang pertama operasi pasar sebesar Rp 1 Miliar dan yang kedua Rp 1,5 Miliar untuk bantuan Industri Kecil Menengah (IKM) pangan.
“Ini saya minta penjelasan terkait lokasi-lokasi dan seberapa manfaat dari program penanganan Covid-19 di Disperindag sebanyak Rp 2,5 Miliar,” kata politisi Partai Nasdem, dalam pelaksanaan LKPJ Gubernur Sulut Tahun 2020, Kamis (22/4) di ruang rapat paripurna DPRD Sulut.
Menanggapi hal tersebut, Kepala dinas (Kadis) Disperindag Sulut, Edwin Kindangen mengatakan, di tahun 2020 ada anggaran BTP sejumlah Rp 2,5 Miliar yang dikelola Disperindag Sulut untuk sub sektor pemulihan ekonomi nasional.
“Kami mendapatkan dana Rp 2,5 Miliar dalam bentuk pasar murah Rp 1 Miliar dan IKM pangan sebesar Rp 1,5 Miliar. Pasar murah adalah tindak lanjut pertemuan dengan Gubernur. Kami rapat dan langsung menyampaikan dua point yaitu memberikan bantuan dan bekerja sama dengan Gojek dan Grab,” kata Kindangen.
Ia mengungkapkan, kegiatan tersebut diberikan subsidi senilai Rp 10 ribu dari nilai produksinya.
“Contoh pedagang tinutuan, dia menjual Rp 20 ribu kami membayar Rp 10 ribu jika ada orang yang membeli hanya membayar Rp 10 ribu. Caranya kita bekerja sama dengan Grab,” ungkapnya
Selain hal tersebut, untuk ongkos kirim misalnya Rp 20 ribu, pemerintah berikan Rp 10 ribu sehingga ongkos kirim terkurang Rp 10 Ribu.
“Kami bekerja sama dengan Gojek, caranya mereka akan mengganti kepada kami berdasarkan bis pengeluaran yang ada dan kami membayar demikian, ini sudah lolos pemeriksaan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan aparat penegak hukum,” terangnya.
Lebih lanjut Ia menjelaskan, dengan Rp 100 juta yang Disperindag berikan kepada Gojek dan Grab menghasilkan seratus transaksi.
“Luar biasa tindakan ini dengan biaya Rp 10 ribu membantu 10 ribu transaksi dikalangan industri dan menengah. Ini yang terbanyak di kota Manado,” jelasnya.
Menurutnya, pelaku industri kecil menengah di Sulut 83 persen adalah pengelohan makanan, 8 persen adalah industri kerajinan dan industri jasa.
Ditengah pandemi ini kerajinan dan jasa bersaing sedangkan industri kecil menengah pengelola makanan menjadi primadona.
“Kami juga memberikan bantuan alat bagi para pelaku. Tukang tampal ban mendapat kompresor, tukang buat kue dapat mikser, tukang buat jus dapa cup sealer dan handsealer. Tukang buat roti kami berikan oven dan itu didistribusi,” ungkapnya.
Lebih lanjut, penyaluran bantuan dari Disperindag sudah menyentuh kabupaten dan kota yang ada di Sulut.
“Penyalurannya untuk kota Manado 1084 bantuan, kota Bitung 99, kota Tomohon 98, Minahasa 386, Minut 284, Mitra 78, Minsel 98, kota Kotamobagu 56, Bolmong 32, Bolmut 43, Bolsel 35, Boltim 30, Sangihe 31, Sitaro 25, Talaud 123 jumlah 2392 dan data ini sudah diaudit dan tidak masalah,” tandasnya.
test.petasulut.com/, SULUT – Direktur Utama BSG Revino Pepah didampingi Direktur Pemasaran Machmud Turuis, Direktur Umum Joubert Dondokambey, Direktur Operasional Louisa Parengkuan, Direktur Kepatutan Plus Batabara
menjelaskan hasil kinerja serta progres pertumbuhan secara menyeluruh yang telah dicapai ‘Torang Pe Bank’ tahun 2020.
Hal itu diungkapkan Dirut Pepah dalam Rapat Pansus LKPJ tahun 2020, Selasa (20/4/21).
Secara terperinci Dirut Pepah menjelaskan, untuk tahun 2020 Bank SulutGo bisa mencapai total aset sebesar 16,1 triliun lebih dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar 15,147 triliun maka total pertumbuhan aset BSG mencapai 8,31 persen.
” Apabila dibandingkan dengan rencana kita terkait total aset ini yaitu sebesar 16,4 persen, maka target pertumbuhan mencapai 100,5 persen.” jelas Pepah.
Sementara untuk dana pihak ketiga giro, tabungan dan deposito yang dihimpun dari masyarakat per- Desember 2020 total dana ketiga di BSG mencapai Rp. 13,660 triliun rupiah. Dibandingkan dengan periode yang sama di bulan Desember 2019 sebesar Rp.11,973 triliun maka dana pihak ketiga mengalami pertumbuhan sebesar 14,1 persen.
” Pertumbuhan ini meningkat dibandingkan dengan rencana target di akhir tahun 2020 sebesar Rp.13,534 triliun maka realisasi pertumbuhan dana pihak ketiga mencapai 100,95 persen. “paparnya.
Untuk penyaluran kredit BSG sampai Desember 2020 mencapai Rp.12,470 triliun lebih dibandingkan dengan target sebesar Rp. 13,48 trilyun maka realisasi sebesar 95,57 persen
Namun demikian bila dibandingkan dengan pertumbuhan secara year on year (yoy) pada Desember 2919 sebesar Rp. 12,163 triliun maka terdapat pertumbuhan sebesar 2,52 persen.
Disisi lain terkait pertumbuhan kredit di tahun 2020 relatif sedikit mengalami penurunan karena terkendala dengan masalah covid 19 yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia maupun di Sulawesi Utara sehingga pertumbuhan kredit relatif slow down
“Namun kami bisa bertumbuh sebesar 2,52 persen, ” ujar Dirut Revino Pepah
Lanjut dijelaskannya, modal inti Bank BSG pada akhir tahun 2020 sebesar Rp.1,316 triliun lebih dibandingkan dengan pencapaian modal inti sebesar 1,439 triliun maka pencapaiannya hanya 91,43 persen
“Secara year and year modal inti kita mengalami penurunan sebesar 7,51 persen” ungkapnya
Dari sisi laba rugi dari pendapatan Bank pada akhir 2020 sebesar Rp. 2,39 triliun lebih, dibandingkan dengan rencana sebesar Rp.2,268 triliun maka rencana pendapatan Bank hanya mencapai 93 persen, namun dibandingkan dengan pertumbuhan secara year on year akhir 2019 terdapat pertumbuhan sebesar 1,05 persen.
Sementara dari sisi beban bunga yang bisa direalisasikan untuk tahun 2020 adalah Rp. 1,783 miliar lebih dibandingkan dengan rencana pada akhir 2020 sebesar Rp.2,12 milyar maka pencapaian beban bunga hanya 88,59 persen.
Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya maka terdapat penurunan beban atau penurunan biaya mencapai 0,35 persen.
“Artinya pertama kita tidak mencapai target daripada beban, kemudian beban ini juga secara year on year mengalami penurunan.Bagaimana dengan posisi provitabilitas bank tahun 2020? BSG bisa mencapai laba bruto sebesar Rp. 256,6 milyar dibandingkan dengan rencana akhir 2020 sebesar Rp. 255,3 milyar maka pencapaian terhadap laba BSG sebesar 100,5 persen.Dibandingkan dengan pertumbuhan laba tahun 2019 sebesar Rp.229 milyar maka laba bruto BSG bisa bertumbuh 12,06 persen.” terang Pepah.
Dari sisi rasio kecukupan modal, posisi BSG di akhir 2020 sebesar 15,19 persen dibandingkan dengan regulator syarat minimal 8 persen maka sampai hari ini BSG memiliki kecukupan modal sebesar 15,19 persen
Dengan demikian kemampuan aset BSG untuk menghasilkan provit yakni 1,6 persen dari keseluruhan total aset.
Dari segi kemampuan Bank dari total modal yang ada, BSG bisa menghasilkan keuntungan salah satu tolak ukurnya yakni bunga deposito.
” Loan to deposit ratio (LDR) BSG berada pada posisi 91,28 persen. Artinya rasio dana yang kita himpun dengan kredit yang kita berikan 91,28 persen.” tandas Pepah.
Sementara itu Ketua Pansus LKPJ Rocky Wowor mengapresiasi raport yang disampaikan jajaran Direksi BSG.
Meski ada sejumlah capaian yang mengalami perlambatan di tahun 2020 terutama dari sisi pertumbuhan kredit, namun hal tersebut bisa dimaklumi karena semua sektor terkena dampak akibat pandemi covid 19 termasuk sektor perbankan.
Selain itu Wowor yang juga ketua Fraksi PDIP ini tak lupa menyampaikan ucapan selamat kepada jajaran Direksi yang baru terpilih hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) baru – baru ini.
” Dalam momentum ini tak lupa saya menyampaikan banyak selamat kepada jajaran direksi Bank SulutGo yang baru periode 2021- 2025 dengan harapan lebih mendongkrak kinerja BSG secara keseluruhan terutama dalam pencapaian progres maupun target yang akan dilaksanakan kedepan. ” ucap Wowor.
test.petasulut.com/, SULUT – Terkait dengan bantuan pertanian khususnya pupuk bersubsidi yang dicanangkan pemerintah pusat untuk para petani dinilai sulit dan rumit.
Hal itu dikatakan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut), Julius Jems Tuuk, Selasa (20/4).
Dimana menurutnya, pemberlakuan sistem yang baru ini prosesnya terlalu rumit dan tidak memberikan manfaat bagi petani, terlebih lagi pihak pemerintah kurang melaksanakan sosialisasi sehingga menimbulkan polemik di kalangan petani.
“Prosesnya terlalu sulit, terlebih lagi pemerintah provinsi dan kabupaten kota tidak terdengar melakukan sosialisasi. Penyaluran bantuan pemerintah memberikan banyak prasyarat, contohnya penyaluran pupuk bersubsidi dari Kementrian Pertanian. Syaratnya bagus tetapi kondisi real di lapangan tidak memenuhi itu,” kata legislator DPRD Sulut daerah pemilihan (Dapil) Bolaang Mongondow Raya (BMR).
Ia menjelaskan, untuk mendapatkan bantuan pertanian harus ada Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang pekerjaannya terekam petani.
“Selain itu harus ada Kartu Petani dan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani),” ungkap politis Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.
Menurutnya, sistem yang dibuat oleh pemerintah pada dasarnya baik. Akan tetapi untuk situasi sekarang ini belum tepat dilaksanakan.
“Ada yang benar-benar petani namun KTP-nya tertera pekerjaan wiraswasta. Cuma karena tidak ingin malu saja pekerjaannya petani,” tuturnya.
Lebih lanjut Tuuk mengatakan, pemerintah membuat sistem tersebut supaya pupuk tidak dimonopoli kelompok tertentu.
“Tapi sistem sebagus apapun bisa dimanfaatkan. Kalau sistem seperti itu kemudian petani tidak bisa mengakses bantuan, untuk apa sistem ini. Tujuan sistem supaya mempermudah akses petani memiliki bantuan pertanian, untuk membuat Kartu Tani, KTP harus tertera juga petani. Sementara salah satu syarat untuk mendapatkan bantuan adalah Kartu Tani,” ketusnya.
Sekretaris Komisi IV DPRD Sulut ini menyampaikan, syarat untuk RDKK harus ada kelompok tani dan terdaftar di website kementerian. Dibuktikan dengan sertifikat. Sistim ini membuat petani tidak dapat apa-apa.
“Ditambah lagi kurang sosialisasi dari pemerintah provinsi dan kabupaten kota atau dalam kata lain sebagian besar tidak dipublikasikan kepada masyarakat. Hal ini terungkap dalam reses. Memang juga diharapkan agar petani jangan dibuat manja, semuanya musti ditanggung pemerintah,” bebernya.
Pada waktu lalu juga ada beberapa petani di Kelurahan Tendeki Kecamatan Matuari, Kota Bitung, mengeluhkan perihal bantuan pupuk tersebut.
“Di kelurahan tendeki ada 60% petani penggarap dan 40% adalah petani, sayangnya dari dinas pertanian tidak akan memberi bantuan jika tidak memiliki kartu anggota, padahal untuk mendapatkan kartu saja sangat sulit, diusulkan atau mendaftar tahun ini, tahun depan baru KTA-nya di dapat, padahal bantuan seperti bantuan pupuk sangat penting bagi petani,” jelas seorang petani Jemmy Pantouw.
Pantouw pun berharap jika memang untuk dapat bantuan pupuk harus punya Kartu tani, maka seharusnya proses pembuatan Kartu itu tidak memakan waktu lama.
test.petasulut.com/, SULUT – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Kerja Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Tahun 2020 melaksanakan rapat bersama Bank SulutGo pada Selasa, (20/4) tadi.
Rapat dipimpin Ketua Panitia Khusus Pansus Rocky Wowor dan didampingi Wakil Ketua Victor Mailangkay, Billy Lombok serta anggota Pansus lainnya.
Pada kesempatan itu, berbagai pertanyaan di suarakan anggota Pansus kepada Pihak BSG. Salah satunya terkait Dana Corporate Social Responsibility (CSR).
Vonny Paat meminta penjelasan dari Direktur Utama (Dirut) Bank SulutGo Revino Pepah, bahkan Paat meminta pendampingan staf BSGo saat turun ke Dapil untuk menyerap aspirasi, serta kredit bermasalah yang ada.
“Untuk CSR sendiri seperti apa, saya juga meminta nanti kalo reses bisa didampingi dari Bank SulutGo, meski saya dari komisi 1 yang bukan mitra” ucap Paat.
Menjawab pertanyaan Paat, Pepah mengatakan CSR ada dua yaitu
CSR Pemerintah maupun CSR oleh pemegang saham.
“Kegiatan CSR Bank SulutGo ialah pengadaan komputer di sekolah, MCK maupun air bersih,” ungkapnya.
Dia menambahkan, untuk kewenangan pihaknya sebesar Rp2 milliar. Namun, untuk penggunaan dana tersebut sudah dilaporkan dalam keuangan berkelanjutan secara transparan.
Mengenai kredit bermasalah, Pepah mengakui di Bank SulutGo ada kredit macet dan tidak ada bank yang tidak memiliki kredit macet.
Bahkan saran untuk pendampingan karyawan Bank SulutGo dalam pelaksanaan reses 45 Anggota DPRD Sulut, akan disiapkan dan dikondisikan sesuai kebutuhan.
“Kami siap menyiapkan karyawan BSG dalam reses nanti. Apabila akan melaksanakan reses dapat menghubungi kami waktunya kapan dan akan kami siapkan,” imbuhnya.
test.petasulut.com/, SULUT – Guna mempertanyakan progres pengerjaan proyek revitalisasi anjungan Sulut di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Komisi III DPRD Sulut menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan PT Maju Karya Mapalus selaku pihak ketiga, Senin(19/4/21).
Namun sayangnya, PT Maju Karya Mapalus selaku pihak ketiga tidak mengindahkan undangan Komisi III DPRD Sulut.
Komisi III terus jemput bola dalam hal ini, karena menurut informasi pembangunan Anjungan Sulut di TMII tidak sesuai perencanaan bahkan dana pembangunan anjungan tersebut telah menghabiskan anggaran sebesar 40 milyar rupiah.
Ketidakhadiran pihak ketiga tersebut disesalkan pimpinan dan anggota komisi III karena penjelasan mereka sangat dibutuhkan dan dianggap paling mengetahui persoalan teknis di lapangan.
Wakil Ketua Komisi III Stella Runtuwene yang paling getol mengangkat masalah tersebut terlihat kecewa dengan sikap pandang enteng pihak kontraktor yang tidak bisa memenuhi undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP).
“ Saya tetap ingin hadirkan pihak ketiga karena percuma kalau kita bahas karena bapak (PPK) juga ada keterbatasan. Saya usulkan bikin pertemuan kembali dan hadirkan pihak ketiga, kalau mereka tidak hadir lagi kita panggil aja pihak berwenang untuk memeriksa,” tegas politisi NasDem ini.
Kekecewaaan Legislator Dapil Minsel Mitra ini sangat beralasan karena dirinya sejak awal paling ngotot menyoroti fungsi ruangan anjungan terutama bagian galeri yang dianggap hanya buang-buang anggaran.
“ Saya sangat mengapresiasi pemerintah daerah untuk membangun kembali anjungan di Taman Mini Indonesia Indah Jakarta karena ini menggambarkan wajah Sulawesi Utara. Tapi saat turun melihat keadaan disana sangat disayangkan kalau kita membangun sesuatu dari yang lama berarti kita berharap sesuatu bangunan yang lebih baik lagi. Namun yang saya lihat disana kebanyakan tiang tiang yang tidak tahu fungsinya apa bahkan tangga yang dibuat di anjungan itu tidak kuat karena goyang “ ungkap Stella.
Terkait penambahan anggaran yang di ajukan untuk proyek anjungan tersebut ia berharap pemerintah harusnya lebih fokus memperhatikan rakyat di daerah ini terutama pemanfaatan anggaran yang langsung menyentuh ke masyarakat yang perekonomiannya berdampak akibat pandemi Covid 19.
“Dibandingkan dana yang harus keluar Sulut untuk bangun anjungan. Jangan kita bangun anjungan yang untuk sekarang ini kurang ada manfaatnya karena pandemi, fokus saja dalam daerah dulu dananya. Seperti yang dikatakan Pak Gubernur bahwa banyak yang direfocusing anggarannya, ” bebernya.
” Sebaiknya angaran sebesar itu digunakan untuk pemulihan ekonomi, kita perbaiki jalan-jalan yang rusak karena masih banyak keluhan masyarakat terkait infrastruktur jalan karena itu salah satu faktor yang menghambat perekonomian bilamana kondisi jalan rusak. Mohon jadi perhatian pemerintah, ” harapnya.
Hal senada dikatakan anggota Komisi III Ayub Ali Albugis yang meminta penambahan anggaran proyek anjungan sebaiknya di pending.
“ Penambahan anggaran belum mendesak, kalau kita curahkan ke anjungan lagi saya rasa belum ada manfaatnya.” tandas Ayub Ali.
Politisi PAN ini juga ikut mempertanyakan tidak hadirnya pihak kontraktor namun hanya dihadiri Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Hengky Manumpil.
“ Kalau bapak saja yang hadir di RDP ini mungkin tidak mengena sasaran, karena bapak sewaktu-waktu kami panggil mudah, tetapi pihak ketiga ini yang agak kesulitan, karena ini kami komisi III tanggung jawab moril. Masalahnya kami komisi III pernah berkunjung sidak lokasi melihat secara fisik tetapi ternyata jauh dari harapan. Tidak ada gunanya pertemuan ini kalau pihak ketiga tidak hadir, “ tandasnya.
Sementara Sekretaris Komisi III Yongki Limen ikut mengkritisi bangunan anjungan terutama konstruksi pada bagian tangga sangat rapuh bahkan kualitas kayu yang digunakan.
“ Saya melihat hasil yang ada terus terang mengecewakan sekali, contoh konstruksi tangga di gedung anjungan seperti bue-bue (ayunan ), saya saja takut naik. Begitupun bahan papan kayu di bangunan tersebut, karena pada pembangunan tahap pertama saya sangat keberatan. Kalau mau dibandingkan dengan rumah panggung buatan Woloan lebih bagus dibandingkan dengan kuaitas kayu di anjungan, belum lagi dengan anggaran 20 milyar finishingnya hanya cat vernis biasa.” jelas Politisi Golkar ini.
“Saya bingung dengan dasar peritungan dengan anggaran semahal itu. Saya tahu ini karena saya juga memiliki latar belakang sebagai kontraktor. Sangat disayangkan bangunan tersebut milik masyarakat Sulut menggunakan uang rakyat, mereka pasti mempertanyakan kalau hasilnya seperti itu, Ini pemborosan anggaran namanya karena konstruksi bangunan di lantai satu dipenuhi tiang penyangga padahal bangunan di atasnya hanya rumah panggung. “ sesalnya.
Disisi lain Amir Liputo anggota komisi III lainnya mempertanyakan gambar akhir bangunan anjungan yang belum pernah diperlihatkan oleh pihak ketiga dan PPK.
“ Yang menjadi pertanyaan sampai saat ini komisi III belum mendapatkan gambar bangunan anjungan sampai pada penyelesian. Apakah ini ada gambar sampai selesai atau tiap tahun gambar baru lagi. Bagaimana kami akan mengawasi kalau gambar akhir sampai hari ini tidak ada. Saya juga akan mempertanyakan dalam rapat pembahasan LKPJ, salah satunya soal anjungan taman mini , saya minta tolong disainnya harus clear dan kita akan awasi sesuai disain, “ tukasnya.
Pernyataan Liputo ikut didukung personil komisi III Rasky Mokodompit yang sepakat untuk mempertanyakan persoalan tersebut dalam rapat pembahasan LKPJ, terutama masalah perencanaan dan gambar akhir penyelesaian anjungan.
“ Komisi III sangat menseriusi hal ini karena kami tidak menginginkan terjadi hal-hal ataupun masalah yang lebih besar kedepan, “ ucap ketua Fraksi Golkar ini.
Di akhir Rapat Dengar Pendapat yang dipimpin Ketua komisi Berty Kapojos diputuskan untuk mengagendakan kembali rapat dengan pihak kontraktor dan PPK namun harus disertai dengan gambar disain akhir secara keseluruhan yang nantinya diserahkan kepada komisi III.
“ Kami berharap pertemuan berikut pihak kontraktor dihadirkan sekaligus disain gambar akhir anjungan diserahkan kepada komisi III, serta berharap kita semua khususnya komisi III dapat menyelesaikan persoalan ini, “ ujar Kapojos.
Situasi Anjungan Sulut TMII
Sementara itu saat dikonfirmasi ketidak hadiran pihak kontraktor dalam RDP tersebut, PPK proyek anjungan Hendri Manumpil mengatakan pihaknya telah berusaha menghadirkan pihak ketiga namun pimpinan perusahaan tersebut ternyata mengalami kedukaan yang menyebabkan tidak bisa mengikuti rapat.
“ Undangan sudah disampaikan namun tiba – tiba mendapat kabar bahwa pimpinan perusahaan PT. Maju Karya Mapalus mengalami kedukaan, “ ujar Manumpil.
Seperti diketahui Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara pada Tahun 2017 telah melakukan perencanaan pada anjungan Sulawesi Utara Dengan konsultan perencanaan PT. Bahana Nusantara dengan nilai Kontrak Rp 904 200.000,00 yang alokasi anggarannya berada di Biro Infrastruktur dan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara
Dari hasil perencanaan, dibagi menjadi 3 zona dan dilaksanakan secara bertahap yaitu
1. Tahap Pertama Zona 1, Auditorium dan rumah adat Walewangko pekerjaan konstruksi dilaksanakan pada tahun 2018 dengan penyedia PT Maju Karya Mapalus dengan nila ikontrak Rp 18.345 295 229, 11 dan Konsultan pengawas PT. Bintang Perkasa Sejati nilai kontrak Rp 363 000 000,00 Alokasi Anggaran pada Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Sul Utara
2. Tahap Kedua Zona 3, Rumah adat 3 etnis, area diorama dan pemasangan lift untuk pekerjaan konstruksi dilaksanakan pada tahun 2019 dengan penyedia PT Maju Karya Mapalus dengan nilai kontrak Rp 19.012.300 028 35 dan Konsultan pengawas PT. Bintang Perkasa Sejati.
test.petasulut.com/, SULUT – Pada minggu kemarin, seluruh anggota DPRD Sulut telah melaksanakan Reses I tahun 2021.
Kewajiban itupun dilaksanakan oleh Politisi Partai Golkar Sulut, James arthur Kojongian.
Dimana dirinya menyerap aspirasi di beberapa titik lokasi, diantaranya Tatapaan sampai dengan di pusat kota Amurang.
“Disana saya menyerap aspirasi masyarakat sekaligus melihat bagaimana tanggapan-tanggapan dari masyarakat, apa saja yang menjadi program-program prioritas pembangunan di kabupaten Minahasa Selatan,” ucap JAK, senin (19/4) diruang kerjanya.
Aleg Dapil Minsel-Mitra itu juga mengatakan Aspirasi yang masuk berupa infrastruktur jalan maupun bagaimana relokasi pasar Amurang yang akan pindah ditempat yang baru.
“Ini merupakan sebuah tahapan-tahapan bagaimana masyarakat bisa mendapatkan sesuai dengan keinginan, tapi juga untuk para pedagang yang akan pindah dipasar amurang yang baru,” kata JAK
“Intinya hasil reses berjalan dengan baik, masyarakatpun menerima dan sayapun menyerap aspirasi masyarakat agar nanti dalam paripurna buka-tutup masa reses nanti, hasil reses ini akan diparipurnakan, serta juga akan masuk dalam pokok-pokok pikiran yang akan disampaikan di lembaga DPRD,” Tambahnya.
Dalam pergelaran Reses I tahun 2021 ini, JAK mengakui telah menerima dana reses dan tunjangan reses dari lembaga DPRD Sulut.
“Bahkan juga ada beberapa tunjangan seperti perjalanan dan uang harian juga diberikan. Tetap dibiayai oleh lembaga DPRD Sulut, dari sekwan memberikan,” tutup JAK.
test.petasulut.com/, SULUT – Bupati Minahasa Utara, Joune Ganda dipercayakan menjadi narasumber dalam Kuliah Umum (Stadium General) Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Senin (19/4/2021) besok.
Sosok milenial Joune Ganda dalam memenangkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Minahasa Utara (Minut) Tahun 2020 dengan menyisihkan para politisi senior maupun incumbent, diharapkan mampu dibagikan kepada para praja.
Berdasarkan undangan yang ditandatangani langsung Rektor IPDN Hadi Prabowo tersebut, Bupati Minut Joune Ganda dimohonkan kesediaannya untuk menjadi nara sumber dengan menyampaikan materi ‘Strategi Pemenangan Pilkada dan Implementasi Visi-Misi Kepala Daerah Terpilih Dalam Pelaksanaan Pembangunan Daerah’.
Dalam penyampaian materi pada sesi kedua tersebut, Joune Ganda membawakan materi bersama menantu Presiden Jokowi yang juga menjabat sebagai Walikota Medan, Bobby Nasution serta Gubernur Kalimantan Utara, Zainal Arifin Paliwang.
Sementara itu, Joune Ganda menuturkan perihal undangan tersebut menjadi kesempatan bagi dirinya untuk berbagi pengetahuan dan strategi bagi para praja, dalam meningkatkan kualitas dan pemahaman penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Selain itu, saya juga akan memperkenalkan Kabupaten Minut terkait rencana pembangunan daerah maupun potensi pariwisata yang dimiliki. Apalagi ada sejumlah Kepala Daerah lain yang juga hadir sebagai nara sumber menyampaikan materi di IPDN,” tutur Joune Ganda.
Diketahui, dalam Jam Pimpinan Kuliah Umum paraja IPDN tersebut, terundang juga Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dan Walikota Semarang, Hendrar Prihadi sebagai nara sumber untuk menyampaikan materi ‘Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penanganan Covid-19’.
test.petasulut.com/, SULUT – Dalam rangka konsultasi dan koordinasi terkait Kebijakan Pemerintah dalam pembangunan Desa di Provinsi Sulawesi Utara, DPRD Sulut melakukan Kunker ke Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, Jumat (16/4) di Jakarta.
Kunjungan DPRD Sulut itu dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Andi Silangen dan didampingi Anggota DPRD Melky Pangemanan, Arthur Kotambunan, Hilman Idrus dan Melisa Gerungan.
Kunjungan kerja diterima oleh Ir. Sofyan Hanafi, M.Si, Direktur Penyerasian Pembangunan Sarana dan Prasarana Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Sebagai Informasi, Program Prioritas Pembangunan Desa untuk Tahun Anggaran 2021 yakni Bidang Pembangunan Desa dan Perdesaan, Bidang Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Bidang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Bidang Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi.
Pada kesempatan itu, Ir. Sofyan Hanafi, M.Si, Direktur Penyerasian Pembangunan Sarana dan Prasarana Kemendes PDTT memberi informasi kepada DPRD Provinsi Sulawesi Utara untuk bisa mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara lebih khusus di wilayah Kepulauan agar bisa memaksimalkan program Pemerintah Pusat, diantaranya program untuk memenuhi kebutuhan internet di suatu wilayah atau Desa.
“Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerja sama untuk menyelesaikan persoalan di Desa yang tidak memiliki jaringan internet,” kata Hanafi.
Hanafi juga Menginformasikan bahwa Badan Aksesbilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo RI bersama Kemendes PDTT bertanggung jawab memperluas akses internet dan memperkuat infrastruktur digital bagi seluruh wilayah Indonesia.
“BAKTI bekerjasama dengan Kemendes PDTT menjalankan beberapa strategi yaitu realisasi proyek strategis nasional (PSN) Palapa Ring, perluasan pembangunan BTS, penyediaan akses internet di wilayah 3T, daerah tertinggal, terdepan dan terluar di Indonesi serta pembangunan ekosistem digital,” jelasnya.
Menanggapi itu, Melky Pangemanan mengatakan bahwa DPRD Provinsi Sulawesi Utara akan menyampaikan hasil pertemuan dengan Kemendes PDTT kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara.
“Pemerintah Kabupaten/Kota diharapkan lebih pro aktif dalam mencari informasi dan membangun komunikasi yang intensif dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Pemerintah Pusat mengingat ada banyak program dalam rangka pemajuan daerah dan peningkatan kesejahteraan rakyat,” pungkas MJP kepada Media test.petasulut.com/
