Test Peta Sulut

Category: Politik dan Pemerintahan

  • Gerak Cepat, Komisi III Deprov Temukan Penyebab Banjir di Paniki Baru

    test.petasulut.com/, SULUT – Langkah cepat dilakukan Komisi III DPRD Sulut, perihal aduan warga Desa Paniki Baru Kecamatan Talawaan terkait dampak banjir yang terjadi di lokasi tersebut baru-baru ini.

    Dimana, Komisi III langsung meninjau aliran sungai yang menjadi titik utama penyebab banjir di wilayah tersebut.

    Kunjungan tersebut dipimpin langsung Ketua Komisi III Berty Kapojos didampingi Wakil Ketua Yongki Limen, Sekretaris Stella Runtuwene, anggota Ayub Ali Albugis, Agustien Kambey bersama pihak Balai Sungai.

    Peninjauan itu pun menemukan salah satu penyebab terjadinya banjir di lokasi tersebut dikarenakan adanya penyempitan dan pendangkalan sungai yang ada.

    “Jelas karena masalah ini hujan sedikit saja bisa menyebabkan banjir. Saluran tidak mampu menampung volume air yang ada saat banjir,” ujar Berty Kapojos, Jumat (16/4/21) siang kepada awak media.

    Dalam penanganannya, lanjut Kapojos, pihaknya meminta proposal langsung dari perangkat desa untuk bisa diteruskan serta ditindaklanjuti oleh pihak terkait.

    “Jadi, Hukum Tua bisa memasukkan proposal melalui DPRD Sulut agar masalah ini bisa segera diperhatikan,” tuturnya.

    Kapojos menambahkan, pembangunan drainase di Desa Paniki Baru tersebut sudah sangat mendesak karena setiap kali musim hujan masyarakat selalu merasakan dampak banjir.

    ” Dalam pantauan kami di lokasi ternyata hampir tidak ada saluran induk disana, kami juga berupaya dan sudah bicara dengan pihak balai sungai untuk pembuatan saluran, ” ujar mantan Ketua DPRD Minut ini.

    Ditambahkannya, Desa Paniki Baru merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan Kota Manado sehingga dalam waktu dekat komisi III juga akan berkonsultasikan dengan pemerintah kota dalam hal ini Dinas PU agar nantinya proses pembangunan bisa berjalan dengan baik.

    “Desa Paniki Baru memang masuk wilayah Minahasa Utara tetapi aliran air akan melewati wilayah Manado, itu yang akan kami konsultasikan dengan pemerintah kota apalagi saat ini sudah terbangun sinergitas antara Propinsi dan Kota Manado tentu ini sangat memudahkan kami memperjuangkan aspirasi masyarakat. ” tandas politisi PDIP ini.

    Sementara itu, Pjs. Hukum Tua Desa Paniki Baru Lenda Mokalu mengaku akan menjadikan masalah tersebut sebagai salah satu prioritas.

    “Karena saya sendiri baru dilantik sebagai Pjs Hukum Tua sehari sebelum kunjungan ini,” kata Mokalu.

    (ABL)

  • DPRD Sulut Dorong Kemendagri Revisi Permen 90 Tahun 2019

    test.petasulut.com/, SULUT – DPRD Provinsi Sulawesi Utara melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta dalam rangka konsultasi dan koordinasi terkait Implementasi Permendagri 90 Tahun 2019 dalam perencanaan pembangunan daerah, kamis (15/4) kemarin.

    Kunjungan kerja DPRD Sulut tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Andi Silangen didampingi Anggota DPRD Melky Pangemanan dan Arthur Kotambunan.

    Dan diterima oleh Roy John Erasmus Salamuni, Staf Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, di Gedung H, Lt. 9 Kemendagri RI.

    DPRD menyampaikan perihal penjabaran aturan Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang tidak bisa mengakomodir alokasi anggaran penguatan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam bentuk dukungan dana daerah penyertaan PKH minimal 5% dari APBD Provinsi Sulawesi Utara.

    Dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) tidak bisa juga melakukan penginputan Program Penguatan PKH padahal berdasarkan Permensos No. 1 Tahun 2018 Pasal 57 bahwa Sumber Pendanaan PKH berasal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

    “DPRD Provinsi Sulawesi Utara berkomitmen akan mengalokasikan dana penyertaan PKH melalui APBD sebesar 5%. Namun hal tersebut terbentur pada aturan Permendagri 90 Tahun 2019,” ucap Melky Pangemanan.

    Permendagri 90 Tahun 2019 yang menjadi dasar penyusunan perencanaan kegiatan tidak mengakomodir program Jaminan Sosial Keluarga khususnya Pelaksanaan PKH.

    MJP pun mengatakan bahwa DPRD akan mendorong Kemendagri RI untuk merevisi Permendagri 90 Tahun 2019.

    “Agar bisa mengakomodir program Jaminan Sosial Keluarga khususnya Pelaksanaan PKH dalam perencanaan pembangunan daerah atau ada kebijakan lainnya yang memungkinkan daerah untuk mengalokasikan anggaran untuk program penguatan PKH,” pungkas Pangemanan.

    Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI mengapresiasi langkah DPRD Sulut dalam memperjuangkan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam bentuk dukungan dana daerah penyertaan.

    Kemendagri meminta DPRD dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk menyampaikan hal tersebut secara tertulis kepada Menteri Dalam Negeri RI, agar nantinya dapat dikaji dan menjadi bahan pertimbangan bagi Kemendagri dalam menjawab permohonan DPRD Provinsi Sulawesi Utara.

    DPRD Provinsi Sulawesi Utara menilai penyediaan alokasi dana penyertaan PKH melalui APBD sebesar 5% akan sangat mendukung kegiatan PKH, diantaranya :

    – Menyediakan kantor sekretariat Kabupaten/Kota dan Kecamatan untuk Administrator Database dan Pendamping Sosial PKH

    – Menyediakan fasilitas pendukung sekretariat PKH antara lain : Komputer, meja kerja dan kursi, printer, ATK, AC, alat transportasi, alat komunikasi, alat dokumentasi, sepatu, dan lemari penyimpanan dokumen

    – Dana Operasional bagi Koordinator Kabupaten/Kota. Supervisor PKH, Pendamping Sosial dan Administrator Database PKH Kabupaten/Kota

    – Cetak/Pengadaan formulir verifikasi faskes, fasdik, kesos, sistem pengaduan masyarakat dan formulir pemutakhiran

    – Biaya Operasional pengiriman formulir hasil verifikasi faskes, fasdik, dan kesos dari Kabupaten/Kota pelaksana PKH ke Provinsi

    – Sosialisasi PKH tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Kelurahan/Desa

    – Rapat koordinasi teknis PKH Tingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan dengan Bappeda, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Kanwil Agama

    – Pemantapan/Capacity Building Pendamping dan Administrator Database PKH Kabupaten/Kota

    – Mendukung pelaksanaan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dalam bentuk pengadaan bahan. Pemantapan/Coaching P2K2 dan operasional pelaksanaan P2K2 bagi Peksos Supervisor, Pendamping Sosial dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

    – Honor Tim Koordinasi Teknis PKH Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan

    – Studi banding ke Kabupaten/Kota pelaksana PKH terbaik

    – Membentuk layanan Sistem Pengaduan Masyarakat (SPM) PKH di Provinsi dan Kabupaten/Kota

    – Menyediakan alokasi kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksana PKH di Kabupaten/Kota

    – Mensinergikan program penanggulangan kemiskinan lainnya khususnya yang didanai APBD

    (ABL)

  • Komisi I DPRD Sulut Apresiasi Kerja Hebat Inspektorat

    test.petasulut.com/, SULUT – Komisi I DPRD Sulut melaksanakan Rapat Dengar Pendapat dengan Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Selasa (13/4).

    Dalam pertemuan itu, Ketua Komisi I Vonny Paat mengapresiasi kerja hebat Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dibawah kepemimpinan Drs. Mecky M. Onibala, M.Si.

    Menurut Paat, kerja Inspektorat berjalan dengan baik dalam hal pengawasan bahkan juga kinerjanya.

    “Tentunya apresiasi kepada pihak Inspektorat yang telah melaksanakan tugas dengan baik dalam rangka pengawasan dan kerjanya,” tutur Paat.

    Politisi PDIP itu juga mengatakan bahwa peran positif Inspektorat memberi nuansa tersendiri bagi pelayanan pemerintahan yang hebat yang digaungkan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara.

    Pun, mereka berharap kinerja tersebut akan terus dipertahankan oleh Mecky Onibala dkk.

    Menanggapi hal tersebut, Mantan Pjs Bupati Minahasa Selatan tersebut tak mau berbesar hati. Saat diwawancarai, dirinya sangat berterima kasih atas apresiasi yang diberikan.

    “Saya berterima kasih, bukan saya yang menilai tapi rakyat dalam hal ini anggota DPRD,” jawabnya.

    Dia menjelaskan berjalan dengan baiknya kerja Inspektorat ditentukan dalam tugas pokok Inspektorat dalam bidang pengawasan, yaitu mengawal program-program atau kebijakan yang akan dilakukan oleh instansi terkait, dalam hal ini pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

    “Mulai dari perencanaan sampai pada evaluasi kami kawal. Jadi sebelum diperiksa oleh BPK dikawal terus oleh aparat pengawas internal pemerintah (APIP). Kalau perlu tidak ada catatan,” tutupnya.

    (ABL)

  • Transparan, MJP Kembalikan Sisa Dana Reses Rp.5.725.000

    test.petasulut.com/, SULUT – Masa Reses I Tahun 2021 Anggota DPRD Sulut diketahui sudah selesai dilaksanakan.

    Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara
    Melky J. Pangemanan, S.IP., MAP., M.Si pun langsung melaporkan secara terperinci pemakaian dana reses sekaligus mengembalikan sisa dana reses yang tidak terpakai.

    “Bersama staf pendamping Reses, saya menyelesaikan Laporan Administrasi dan Keuangan dalam pelaksanaan Kegiatan Reses Masa Sidang I Tahun 2021,” kata Personil Komisi IV DPRD Sulut itu, Rabu (14/4) di ruangan kerjanya.

    Diketahui, Dana Reses yang disiapkan bagi setiap Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Rp. 45.000.000 (Anggaran diserahkan kepada Staf Pendamping) dengan rincian :
    – ATK Rp. 1.000.000

    – Belanja Cetak Rp. 500.000

    – Belanja Penggandaan Rp. 500.000

    – Belanja Makan Minum Kegiatan Rp. 37.000.000 (Termasuk Pajak)

    – Jasa Sewa Tempat/Ruangan/Mebel Rp. 6.000.000 (Termasuk Pajak)

    Adapun rincian anggaran yang digunakan anggota DPRD MJP dalam Reses I Tahun 2021 :

    – Belanja Makan minum = Rp. 34.000.000

    – Belanja Sewa Mebel = Rp. 3.500.000

    – Belanja Cetak dan Penggandaan = Rp. 925.000

    – Belanja ATK = Rp. 850.000

    Total = Rp. 39.275.000

    Anggota DPRD MJP juga mendapatkan Uang Tunjangan Reses Rp. 12.750.000 (Sudah dipotong PPh 15%) dan Uang Perjalanan Dinas dalam daerah selama 6 hari dalam pelaksanaan Reses dengan jumlah Rp. 5.424.000

    Anggota DPRD MJP melalui staf pendamping Reses mengembalikan Rp. 5.725.000, anggaran Reses yang tidak terpakai dalam Kegiatan Reses I Tahun 2021.

    “Transparan kepada publik. Siap kerja siap diawasi,” tegasnya.

    (ABL)

  • Gelar Reses, WALUKOW Bertekad Perjuangkan Aduan Masyarakat

    test.petasulut.com/, SULUT – Anggota DPRD Sulut, Henry Walukow melaksanakan tanggung jawabnya sebagai representasi masyarakat dengan melakukan reses I tahun 2021.

    Penjaringan aspirasi masyarakat oleh anggota DPRD Sulut tersebut berdasarkan peraturan DPRD Nomor 2 tahun 2019 tentang tata tertib DPRD.

    Politisi Partai Demokrat itu menyambangi beberapa tempat yakni Sukur, Tatelu, Paslaten Lumpias dan Pinilih Kabupaten Minahasa Utara.

    Sejumlah aspirasi masyarakat pun disampaikan diantaranya:

    – Masyarakat meminta Support pemerintah terhadap Ijin Pertambangan Rakyat Batu Emas Tatelu agar kiranya ijin dapat diperpanjang serta meminta proteksi pemerintah terhadap lahan yang digarap masyarakat yang rencananya akan dibeli oleh PT. MSM/TTN.

    – Perihal Sarana-Prasarana, pembuatan dan perbaikan Drainase di sepanjang jalan Sukur-Likupang dan drainase di jalan Tatelu-Klabat (Jalan Provinsi), perbaikan Jalan lorong dan produksi hasil pertanian (APBD Pemerintah Minut).

    – Aspirasi Masyarakat Desa Paslaten, Lumpias dan Pinilih dalam rangka rencana membuka lahan milik warga dapat menjadi area pertambangan rakyat.

    Menanggapi hal itu, Personil Komisi I DPRD Sulut itu mengatakan akan membawa keluhan, aduan dan masukan dari masyarakat ini ke lembaga DPRD.

    “Memang ada aspirasi yang masuk  merupakan kewenangan kabupaten, tapi tak mengapa tetap itu akan dikoordinasikan dengan Pemkab Minut.  Tapi untuk aspirasi yang merupakan kewenangan Provinsi pastinya akan saya kawal dan perjuangkan,” ucap Politisi Dapil Minut-Bitung, Selasa (13/4) kepada media test.petasulut.com/.

    (ABL)

  • Jalan Pinaras Tembus Rambunan Segera Dibangun

    test.petasulut.com/, SULUT – Dalam pertemuan Pemerintah Kota Tomohon bersama dengan seluruh Anggota DPRD Sulut dapil Minahasa-Tomohon, terungkap bahwa akses jalan Pinaras tembus Rambunan akan segera dianggarkan untuk dibangun.

    Hal itu dikatakan Wakil Walikota Kota Tomohon, Wenny Lumentut, Senin (12/4) tadi

    Wenny Lumentut menyebut bahwa ruas jalan pinaras yang tembus ke Rambunan itu bisa dianggarkan.

    “Jadi untuk jalan di rambunan, kan itu masuk Minahasa, tapi kalau jalan pinaras kita (Pemkot Tomohon) bisa dianggarkan,” ungkap WL dihadapan Aleg Dapil Minahasa-Tomohon.

    “Ini menjadi catatan. Nantinya kita akan cek dengan Musrembang yang ada, apakah sudah cocok atau belum. Saya sangat berharap, apa yang disampaikan ini, apa yang menjadi kewenangan kabupaten/kota akan kita kumpulkan semua dan akan dibahas dengan pak walikota Tomohon bersama jajaran dan akan ditindaklanjuti dalam penganggaran yang akan datang,” jelas Wenny.

    Ketua Komisi IV DPRD Sulut, Braien Waworuntu dan Wakil Walikota Tomohon, Wenny Lumentut

    Menanggapi itu, Ketua Komisi IV DPRD Sulut Braien Waworuntu mengapresiasi sikap dari pemerintah Kota Tomohon yang dengan pro aktif melihat situasi, dalam artian apa yang dianggap mendesak langsung diperhatikan, salah satunya pembangunan jalan penghubung Pinaras-Rambunan.

    “Memang, jalan Pinaras menuju Rambunan itu adalah penghubung antar dua kabupaten/kota. Dan memang sangat diperlukan masyarakat untuk akses jalan,” kata Politisi NasDem itu kepada Media test.petasulut.com/

    “Tadi Pak Wenny Lumentut mengatakan bahwa Jalan pinaras yang menuju Rambunan akan segera dibangun dan itu akan menjadi salah satu prioritas pembangunan,” tambah BW.

    (ABL)

  • Gelar Reses, KALANGI Bertekad Perjuangkan Aspirasi Masyarakat

    test.petasulut.com/, SULUT – Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab sebagai representasi masyarakat, Ketua Fraksi Nyiur Melambai DPRD Sulawesi Utara (Sulut) Sjenny Kalangi menjaring aspirasi masyarakat di 6 lokasi.

    Dalam reses I tahun 2020, Kalangi mendapat banyak keluhan, aduan serta usulan dari masyarakat.

    Diantaranya kelangkaan pupuk di Desa Moyag Kotamobagu, bantuan penerangan lampu 60 Titik di desa baru di Pinagoluman Lolak.

    Untuk Desa Mariri, masyarakat sangat membutuhkan bantuan untuk saluran air bersih. Desa Pinogaluman mereka meminta bantuan untuk normalisasi sungai 2500 meter. Bahkan, keluhan terkait kurangnya guru PNS di SD Negeri 1 dengan harapan akan ada penambahan guru , lebih memilukan lagi tidak adanya tenaga kesehatan di puskesmas yang ada, padahal fasilitas sangat menunjang.

    Saat di Desa Moyag masyarakat meminta bantuan bibit ikan, di Desa
    Bangunan Wuwuk, dan untuk di Boltim para tokoh agama khususnya pendeta meminta Asuransi Kematian dilakukan secara merata, kelangkaan pupuk dan harga yang tinggi menjadi keluhan masyarakat.

    Kepada wartawan, Politisi Partai Gerindra itu mengatakan sebagai wakil rakyat dirinya akan berjuang semaksimal mungkin untuk menyuarakan aspirasi tersebut di gedung cengkih hingga terealisasi.

    “Saya pasti akang perjuangkan, tentunya sesuai dengan kewenangan yang mana menjadi domain provinsi, untuk domain kabupaten tetap saya akan Koordinasikan dengan pemerintah setempat, tapi pastinya ini amanah rakyat yang harus disuarakan” ucap Aleg Dapil BMR itu, Minggu (11/4).

    (ABL)

  • Warga Tendeki Ungkap Pengurusan KTA Tani Sulit

    test.petasulut.com/, SULUT – Ada yang menarik dalam reses I tahun 2021 Anggota DPRD Sulut Melky Jhakin Pangemanan di Kelurahan Tendeki Kecamatan Matuari, Kota Bitung, Jumat (9/4).

    Dimana, dari sejumlah aspirasi masyarakat yang di sampaikan, ada salah satu warga yang mengeluhkan terkait pupuk untuk petani.

    Jemmy Pantouw yang adalah warga
    kelurahan Tendeki mengeluhkan tentang bantuan kelompok tani.

    “Di kelurahan tendeki ada 60% petani penggarap dan 40% adalah petani, sayangnya dari dinas pertanian tidak akan memberi bantuan jika tidak memiliki kartu anggota, padahal untuk mendapatkan kartu saja sangat sulit, diusulkan atau mendaftar tahun ini, tahun depan baru KTA-nya di dapat, padahal bantuan seperti bantuan pupuk sangat penting bagi petani,” jelas Pantouw.

    Pantouw pun berharap jika memang untuk dapat bantuan pupuk harus punya KTA, maka seharusnya proses pembuatan KTA tidak memakan waktu lama.

    MJP pun menanggapi keluhan itu dengan mengatakan akan membawa aspirasi masyarakat itu ke gedung DPRD dan menyampaikannya kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

    “Saya akan berjuang dan mengawal semua aspirasi yang masuk demi kepentingan masyarakat dan daerah,” kata Pangemanan.

    (ABL)

  • BRAIEN Fokus Mengawal Aspirasi Warga Kinilow

    test.petasulut.com/, SULUT – Ketua Komisi IV DPRD Sulut Braien Waworuntu kembali melanjutkan kegiatan reses I tahun 2021.

    Kali ini, Waworuntu menyambangi warga Kinilow, Kota Tomohon, Sabtu (10/4).

    Pada kesempatan itu, Braien mengawali pertemuannya dengan menjelaskan tugas utama Anggota DPRD.

    “Anggota DPRD mempunyai 3 tugas utama yakni Legislasi (pembuatan Peraturan Daerah), Pengawasan (mengawasi kinerja Eksekutif) dan Budgeting (menata anggaran daerah),” ungkapnya.

    Sementara itu, Masyarakat kinilow melontarkan sejumlah aduan, keluhan dan masukan kepada Braien Waworuntu.

    – Fredy montolalu, terkait Pariwisata Kota Tomohon, meminta sarana penunjang berupa Jalan Kinilow ke Kali yang belum teraspal untuk diperbaiki. dan mengenai UMKM, mohon bantuan dimaksud tercover atau ditindaklanjuti dan BPJS tenaga kerja pada 2 tempat.

    – Yusuf Ketua LPM, usulan yang ada dimusrembang kiranya dapat dikawal dan khususnya infastruktur Jalan jalan  tani, di Bidang Pendidikan meminta bantuan untuk siswa, serta meminta bantuan pembangunan balai Pertemuan Umum.

    Menanggapi itu, BW mengatakan bahwa penyampaian aspirasi ini pasti akan diperjuangkan di lembaga DPRD tapi dengan skala prioritas yang ada.

    “Terkait Infrastuktur, hal itu akan disampaikan ke Walikota Tomohon dan untuk bantuan sosial, kendalanya terkait data,” ucapnya.

    Warga Kinilow Terlihat Antusias Mengikuti Reses Braien Waworuntu

    – Jhony Tombokan mengeluhkan terkait air Kinilow yang dibawa ke Tomohon sehingga desa kinilow kesulitan mendapatkan air. Dimintakan pembuatan Bak bagi warga desa kinilow.

    – Jan Runtulalo, Pelayanan Rumah Sakit terkait pasien Covid, Pasien diidentifikasi covid sehingga dikubur protokol covid. Tapi selang 40 hari hasil Swab negatif. Dirinya mengusulkan agar diundang hearing. Dan juga meminta bantuan bedah rumah karena masih banyak rumah tidak layak huni yang belum tercover, demikianpun dengan bantuan sosial.

    BW menjawab Akan dikoordinasikan dengan Dinas terkait untuk air.

    “Rumah sakit telah dipanggil hearing untuk masalah dimaksud. Saya akan berusaha berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Tomohon dan Kabupaten Minahasa untuk menyampaikan aspirasi tersebut,” jawab Politisi Partai NasDem itu.

    – Lurah Permana Pangalila, Balai Pertemuan Umum (BPU) tidak ada anggaran pemerintah sehingga dimintakan bantuan untuk lanjutan pembangunan. Dan BPJS Kesehatan dan Bedah Rumah sementara dalam pendataan (syarat harus memiliki sertifikat / surat ukur  kepemilikan)

    BW mengatakan akan dikoordinasikan dengan komisi III terkait BPU mengingat anggaran sementara di refocusing ke vaksinasi.

    “Intinya semua aspirasi yang masuk, nantinya akan disampaikan disidang paripurna dan pasti akan didengar oleh pemerintah provinsi Sulut, dalam hal ini Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut,” tutup Politisi Milenial itu.

    (ABL)

  • Banjir Aspirasi, BW Bertekad Tindaklanjuti Aduan Warga Pineleng

    test.petasulut.com/, SULUT – Ketua Komisi IV DPRD Sulut Braien Waworuntu kembali melanjutkan kewajiban dan tanggung jawabnya kepada publik.

    Dimana dalam masa reses I tahun 2021 ini, Waworuntu menyerap aspirasi warga Pineleng Kabupaten Minahasa pada Jumat (9/4).

    Pelaksanaan reses yang tetap memperhatikan protokol kesehatan guna meminimalisir penyebaran wabah Covid-19.

    Dalam penjaringan aspirasi tersebut, Braien mendapat aspirasi dari masyarakat terkait dengan masalah BPJS kesehatan yang penganggarannya melalui APBD Kabupaten Minahasa yang sempat tidak bisa digunakan sampai pada penambahan kuota penerima BPJS kesehatan tersebut.

    Pun, aspirasi lainnya yaitu masyarakat berharap warga Pineleng bisa mendapat jadwal untuk penyuntikan vaksinasi sampai pada pengeluhan pembuatan jalan dan jembatan desa.

    Tak kalah penting, masyarakat berharap Braien Waworuntu bisa mengusulkan kepada pemerintah provinsi untuk memperbaiki masalah drainase yang ada di daerah tersebut karena drainase sudah tidak dapat menampung debit air sehingga saat cura hujan tinggi, air tergenang dan mengakibatkan banjir.

    Tak hanya itu, masyarakat berharap nasib dari pekerja tibo dan penjual buah-buahan mendapat perhatian penuh dari pemerintah provinsi.

    Dalam sambutannya, Pertama Politisi Partai Nasdem tersebut menyampaikan bahwa dirinya sangat bersyukur bisa bertatap muka dengan masyarakat desa Pineleng tersebut.

    Ia pun menegaskan bahwa aspirasi-aspirasi dari masyarakat tersebut akan diperjuangkan oleh dirinya.

    “Komitmen saya adalah bagaimana menjadi berkat bagi masyarakat Sulawesi Utara. Maka dari itu sudah sepatutnya saya akan memperjuangkan aspirasi-aspirasi bapak ibu sekalian,” Tegasnya.

    Pun dirinya sedikit menjelaskan bahwa hal-hal terkait dengan aspirasi akan dibawah ke pemerintah Kabupaten maupun provinsi.

    “Ada yang merupakan kewenangan dari Provinsi dan itu akan saya sampaikan melalui lembaga DPRD, pun yang menjadi kewenangan kabupaten Minahasa, kami telah menjadwalkan bertemu dengan Bupati untuk berbicara mengenai persoalan BPJS,” Jelasnya.

    Adapun terkait dengan drainase, dirinya menyebut itu adalah hal yang harus diselesaikan. Dirinya pun berjanji akan menyampaikan hal tersebut di DPRD Provinsi untuk ditindaklanjuti.

    Terkait dengan vaksinasi, dirinya menyebut akan mengkoordinasikan dengan pihak terkait khususnya Dinkes Sulut dalam hal jadwal program vaksinasi.

    “Tapi tentunya akan menunggu jadwal sesuai dengan ketersedian vaksin,” Tambahnya.

    Dalam reses tersebut pun, Braien mengajak masyarakat mendaftarkan diri mengikuti bantuan UMKM yang sementara dibuka.

    “Terkait dengan pendaftaran dan syaratnya bisa langsung menghubungi dinas Koprasi kabupaten,” Imbuhnya sambil berharap masyarakat bisa terbantukan dengan program tersebut ditengah pandemi Covid19 saat ini.

    (ABL)