Test Peta Sulut

Category: Politik dan Pemerintahan

  • JT Minta Proyek Talud Pemecah Ombak Diganti Pohon Bakau

    test.petasulut.com/, SULUT – Dalam rapat sosialisasi penginputan pokok-pokok pikiran DPRD yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Rabu (31/3), di ruang rapat Paripurna DPRD Sulut.

    Anggota DPRD Sulawesi Utara Jems Tuuk minta pemerintah pertimbangkan mengganti proyek talud pemecah ombak diganti dengan penanaman pohon bakau.

    “Proyek talud pemecah ombak dinilai menguras anggaran pembelanjaan negara,” ucap Sekretaris Komisi IV DPRD Sulut, Julius Jems Tuuk.

    Politisi PDIP ini menilai, proyek talud pemecah ombak sering menjadi blunder di lapangan.

    “Wilayah panjang pantai di Indonesia menurutnya terdapat 95.181 kilometer untuk 14. 491 pulau. Jadi ini masukkan juga terhadap Bappeda. Titipan masukkan bahwa dengan 95.181 kilometer panjang pantai ini dan 14.491 pulau, tidak cukup ini dana APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara). Membutuhkan berapa puluh tahun,” kata legislator daerah pemilihan (Dapil) Bolaang Mongondow Raya (BMR) ini.

    Dihadapan Kepala Bappeda Sulut Jenny Karouw, Tuuk minta mendorong pemerintah kabupaten wajibkan menanam pohon bakau. Ini baginya adalah pemecah ombak alami.

    “Semua meminta pemecah ombak. Kenapa mesti pemecah ombak, karena uang di dalamnya. Saya juga bertanya kepada masyarakat, kenapa tidak memanfaatkan dana desa untuk menanam bakau, mereka pun tak bisa menjelaskan,” ujar Tuuk.

    (ABL)

  • Pekan Depan, 45 Anggota DPRD Sulut Turun Reses

    test.petasulut.com/, SULUT – Guna melaksanakan kewajiban, Semua Anggota DPRD Sulut Turun ke dapil masing-masing guna menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat atau disebut dengan reses.

    Sesuai dengan keputusan DPRD nomor 2 tahun 2019 tata tertib DPRD periode 2019-2024 untuk menyerap aspirasi masyarakat dan melihat apa yang kiranya menjadi persoalan di tengah-tengah masyarakat untuk disampaikan kepada pemerintah provinsi Sulut.

    Diketahui, untuk total anggaran reses 45 Anggota DPRD Sulut mencapai Rp. 2.250.000.000 (Dua Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

    Para legislator di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara, akan mulai menjaring aspirasi masyarakat di Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing pada Senin (5/4/2021).

    Dijelaskan oleh Sekretaris DPRD Sulut Glady Kawatu, Reses Masa Sidang 1 DPRD Sulut. berlangsung selama delapan hari, sampai Senin (15/4/2021).

    “Agendanya selama delapan hari kalender. Soal jumlah titik, semua terserah anggota dewan,” jelasnya kepada awak media, Rabu (31/3/2021).

    Sebagai informasi, setiap anggota dewan mendapat porsi anggaran 45 Juta. Pembiayaannya digunakan untuk makan, minum, akomodasi, dan kebutuhan reses lainnya.

    (ABL)

  • Bupati Minut dan BP2MI Sepakat Jalankan Kerjasama Penempatan dan Perlindungan PMI

    test.petasulut.com/, SULUT – UPT BP2MI Manado selaku perpanjangan tangan dari BP2MI pusat mengadakan pertemuan dengan Bupati Minahasa Utara Joune Ganda, pada Kamis (1/4/2021).

    Dalam pertemuan ini, Hendra Makalalag selaku Kepala UPT BP2MI Manado mensosialisasikan perihal UU Nomor 18 tahun 2017 tentang pelindungan pekerja migran Indonesia khususnya pasal 41 dimana pendidikan dan pelatihan calon pekerja migran Indonesia (CPMI) menjadi tugas dan tanggung pemerintah daerah kabupaten/kota.

    “Untuk provinsi Sulawesi Utara, baru ada dua pemerintah daerah kabupaten/kota yang telah melaksanakan amanat UU nomor 18 tahun 2017 ini yaitu pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Talaud dan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe,” jelas Hendra.

    Lebih lanjut Hendra juga menyampaikan usulan pembentukan Kampung Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Minahasa Utara.

    “Adanya Kampung PMI dapat menjadi ajang untuk memberdayakan, meningkatkan pelindungan dan pelayanan terhadap CPMI, PMI dan keluarga PMI. Selain itu dapat juga berfungsi sebagai pusat edukasi bagi CPMI serta destinasi wisata di Minahasa Utara seperti Likupang yang sebagaimana kita ketahui telah ditetapkan sebagai destinasi wisata nasional. Pembentukan kampung PMI juga pastinya akan membawa dampak positif baik bagi PMI maupun bagi pemerintah daerah,” Ungkap Hendra.

    Menanggapi itu, Bupati Minut Joune Ganda menyambut baik pertemuan ini dan berkomitmen untuk menyelenggarakan pelatihan dan pendidikan bagi CPMI asal daerahnya serta membangun kampung PMI.

    Sudah sepatutnya seorang pemimpin melaksanakan kebijakan yang terbaik untuk rakyatnya, dan sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh UU nomor 18 tahun 2017 yang telah disampaikan oleh kepala UPT BP2MI Manado maka pemda kabupaten Minahasa Utara berkomitmen untuk melaksanakannya,” ungkap Joune.

    Terkait anggaran pembiayaan pendidikan dan pelatihan, Joune menyampaikan bahwa kemungkinan dana akan diambil dari berbagai sumber Kemungkinan akan bersumber dari dana Corporate Social Responsibility (CSR), dana desa, maupun dari anggaran APBD daerah.

    “Kami akan melihat mana yang terbaik,” kata Joune.

    “Yang terpenting adalah masyarakat akan terbantu dengan dana ini sehingga mereka yang telah mendapatkan pelatihan dapat segera ditempatkan di beberapa Negara yang saat ini sedang membutuhkan pekerja seperti Jepang,” tambah JG.

    Sedangkan untuk pembentukan kampung PMI, Joune menyebutkan akan menyediakan lahan seluas 2 hektar dan akan menggandeng BP2MI untuk bekerjasama mewujudkan kampung PMI ini Kampung PMI akan membawa dampak yang positif bagi warga Minahasa Utara.

    “untuk itu saya akan menyediakan lahan seluas 2 hektar untuk pembangunannya serta akan bermitra dengan BP2MI terkait teknis pelaksanaannya nanti,” pungkas Joune Ganda.

    Sebagai penutup Hendra Makalalag menyebutkan bahwa dari hasil pertemuan hari ini, dalam waktu dekat Bupati Joune akan menandatangani perjanjian kerjasama dengan BP2MI untuk mewujudkan komitmennya.

    “Bersama dengan pihak pemda Minahasa Utara, kami akan segera menyusun draf kerjasama yang akan ditandatangi nanti,” tutup Hendra.

    (ABL)

  • Ketua Fraksi Nyiur Melambai: Keamanan di Sulut Harus Diperketat

    test.petasulut.com/, SULUT – Aksi Teror yang dilakukan para teroris sekarang ini semakin menjadi-jadi.

    Bagaimana tidak, diwaktu yang berdekatan telah terjadi dua penyerangan aksi teror di dua lokasi yang berbeda, yakni di Gereja Katedral Makassar dimana pelaku melakukan aksi bom bunuh diri dan baru-baru ini terjadi di Mabes polri, dimana seorang terduga teroris melakukan aksi teror dengan menembaki para anggota polri namun pelaku tersebut langsung dilumpuhkan.

    Menyikapi hal itu, Ketua Fraksi Nyiur Melambai Sjenny Kalangi pun mengapresiasi langkah dan tindakan pihak kepolisian dalam memberantas terorisme.

    Khusus di Sulawesi Utara, Politisi Partai Gerindra itu berpesan agar keamanan di Sulut agar lebih diperketat.

    “Perketat keamanan daerah perbatasan di Sulut dan juga harus berhati-hati terhadap orang luar yang beridentitas kurang jelas yang akan memasuki daerah Sulut,” ucap Kalangi, Rabu (31/3) kepada media test.petasulut.com/.

    Lanjut Aleg Dapil BMR, Apalagi ini memasuki perayaan Jumat agung dan Paskah. Penjagaan di Gereja-gereja lebih dan lebih ditingkatkan.

    “Namun saya meyakini, Polda Sulut dibawah arahan Kapolda Irjen Nana Sudjana pasti akan menjaga dan menseriusi dari segi keamanan di rumah-rumah ibadah maupun di perbatasan-perbatasan daerah kita ini,” ucapnya.

    “Saya minta semua masyarakat percayakan hal ini kepada kepolisian dari segi keamanan,” tambahnya.

    Dirinya juga menyampaikan agar kita semua tidak terpancing dengan oknum-oknum radikal dan tetap menjaga keamanan dan ketertiban.

    “Dengan saling bekerja sama dan menjalin relasi yang baik dengan Kepolisian dan Pemerintah maupun dengan semua unsur agama yang ada,” tutupnya.

    (ABL)

  • Dilantik Wali-Wawali Kota Bitung, NICK: Selamat Kepada MMHH

    test.petasulut.com/, SULUT – Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor: 131.71/294 tahun 2021 tanggal 24 Febuari 2021, Maurits Mantiri-Hengky Honandar secara resmi dilantik sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bitung periode 2021-2024, pada Rabu (31/03/2021).

    Pelantikan digelar di Ruangan Mapalus Kantor Gubernur Sulut dipimpin Gubernur Sulut, Olly Dondokambey didampingi Wakil Gubernur Sulut, Steven Kandow.

    Atas pelantikan tersebut, Ketua Fraksi NasDem Sulut Nick Adicipta Lomban mengucapkan selamat atas dilantiknya Maurits Mantiri dan Hengky Honandar sebagai walikota dan wakil walikota Bitung 2021-2024.

    “Semoga pencapaian dan kerja nyata dari pendahulu termasuk dalam kepemerintahan Pak Max J Lomban pada periode sebelumnya dapat dilanjutkan dan ditingkatkan,” ucap Aleg Dapil Bitung-Minut itu.

    Nick juga mengatakan, mari kita support pemerintahan MMHH untuk menjabarkan dan mewujudkan visi misi serta janji-janji kampanye.

    “Tentunya semua semata- mata untuk masyarakat kota Bitung tercinta,” pungkas Personil Komisi II DPRD Sulut itu.

    (ABL)

  • Melalui Voting, HVK Terpilih Wakil Ketua Komisi I DPRD Sulut

    test.petasulut.com/, SULUT – Politisi Partai Gerindra Sulut, Herol Vresly Kaawoan akhirnya terpilih wakil ketua Komisi I DPRD Sulut.

    Terpilihnya HVK melalui mekanisme voting dalam rapat internal Komisi I DPRD Sulut, Selasa (30/3) pagi tadi.

    Mengenai hal itu, Ketua Komisi I DPRD Sulut Vonny Paat pun membenarkan hasil tersebut.

    “Hasil voting Herol mendapatkan 7 suara dan dan Fabian Kaloh mendapatkan 2 suara dari jumlah 9 anggota komisi I yang hadir. Jadi pak Herol mendapatkan posisi sebagai Wakil Ketua Komisi I,” ucap past saat diwawancarai awak media usai rapat internal Komisi I DPRD Sulut.

    Herol Vresly Kaawoan, Wakil Ketua Komisi I DPRD Sulut

    Disisi lain, Kaawoan pun mengatakan bahwa dirapat terbatas komisi I tadi dirinya terpilih sebagai wakil ketua komisi I DPRD Sulut melalui voting.

    “Telah disepakati Jabatan wakil ketua komisi I di isi oleh fraksi nyiur melambai, dalam hal ini saya sendiri. Karena memang beberapa waktu lalu sudah dilakukan rapat fraksi dan telah mengusulkan saya menjabat wakil ketua komisi I DPRD Sulut,” kata HVK.

    Lanjut legislator dapil Minahasa-Tomohon itu, Tentunya secara pribadi dari hasil ini, menyampaikan terima kasih kepada beberapa pihak.

    “Antara lain kepada ketua DPRD Sulut, para ketua-ketua fraksi khususnya fraksi nyiur melambai dan teman-teman komisi I yang telah mempercayakan saya menjabat wakil ketua komisi I. Mohon doa restu dari semua dan mari kita bekerja bersama,” tutupnya.

    (ABL)

  • Deprov Dukung Penuh Pembentukan Sekolah TNI AL

    test.petasulut.com/, SULUT – Pimpinan DPRD Sulut yakni Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus Andi Silangen didampingi Wakil Ketua Victor Mailangkay menerima kunjungan dari Lantamal Sulut, Senin (29/3).

    Pihak Lantamal yang hadir yakni, Wadanlantamal Kolonel Apriyani dan Letkol (L) Fredy Tamara SH selaku Kadishukum Lantamal 8 serta Letkol (L) Marcelino Sompotan dan Denma Lantamal 8.

    Pertemuan tersebut sebagai bukti dukungan DPRD Sulut terhadap peningkatan dari segi keamanan daerah  terus diutamakan.

    Pada kesempatan itu, Victor Mailangkay menuturkan pihaknya memberikan dukungan penuh terhadap pembentukan sekolah TNI AL di Manado.

    “Karena saat ini sudah ada Dodik dan Rindam milik AD serta SPN Karombasan milik Polri. Sedangkan untuk AL belum ada. Jadi kami mendorong itu secara penuh dengan memberikan rekom,” ungkap Mailangkay.

    Adapun ditambahkan Mailangkay, pihaknya memberi dukungan dengan berbagai alasan diantaranya Sulut merupakan wilayah perbatasan dengan Filipina.

    “Juga Sulut salah satu dari 8 provinsi kepulauan di Indonesia yang luas wilayahnya lebih dominan air daripada darat,” ungkapnya.

    Lebih lanjut dijelaskan Sekretaris DPW NasDem Sulut ini, jika hal itu terlaksana, akan lebih mudah ditempatkan personil berpangkat Bintara & Tamtama bertugas di daerah asal yang mampu beradaptasi dengan kearifan lokal terutama didaerah perbatasan.

    “Kemudian TNI AL akan lebih mudah memenuhi kebutuhan Personal Bintara & Tamtama yang bersedia ditempatkan didaerah asalnya Sulut,” tutup Mailangkay.

    (ABL)

  • Ranperda Disabilitas, Bapemperda Dan Tim Ahli Terima Masukan Dari Relawan Autis Sulut

    test.petasulut.com/, SULUT – Dalam rangka pembentukan rancangan peraturan daerah (Ranperda) Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas, Relawan Autis Sulawesi Utara di undang Bapemperda DPRD Sulut untuk memberikan masukan-masukan terkait dengan penyusunan draft naskah ranperda didepan tim ahli, Senin (29/3).

    Dalam kesempatan tersebut pun, Relawan yang di ketuai oleh dr. Meiny Manumpil langsung memberikan masukan-masukan terkait dengan penyandang disabilitas khususnya penyandang Autis.

    Dr. Meiny dan kawan-kawan relawan berharap agar nantinya ranperda tersebut dapat mengakomodir keluh dan resah dari sekolah, guru dan juga orang tua.

    Dikutip sedikit dari masukannya, dr. Meiny mengharapkan agar supaya keberadaan sekolah-sekolah menjadi perhatian khusus.

    Tak hanya itu, pendidikan dan tunjangan guru pun harus mendapat perhatian serius.

    “Ada guru yang masih bependidikan SMA barus dibekali dengan pendidikan khusus, pun juga tunjangan guru yang saat ini mengajar masih sangat memprihatinkan. Selanjutnya, ada juga sekolah yang masih belum layak untuk melakukan proses belajar mengajar,” Jelas dr. Meiny ditambahkan ketua harian Resa Sangkoy.

    Inipun mendapat respon hangat dari Bapemperda DPRD Sulut maupun tim ahli.

    Bapemperda pertama mengapresiasi peran relawan dalam hal kemanusiaan tersebut.

    Pun, dalam penjelasan tim ahli penyusun naskah ranperda tersebut, mereka menyebut bahwa keresahan-keresahan yang di pikirkan oleh relawan telah di akomodir. Pun, tim ahli menguraikan sedikit isi draft naskah ranperda tersebut kepada relawan.

    Melky Pangemanan pun berharap supaya dalam pembahasan berikut, relawan autis ini bisa ikut berkontribusi memberikan buah pemikiran dalam rangka penyusunan ranperda tersebut.

    “Tentunya apresiasi dari kami untuk semua yang mau memberi diri dalam kerja kemanusiaan ini. Tentunya kami sangat berharap masukan-masukan nantinya,” Ungkap MJP.

    Diketahui bahwa ranperda tersebut ngotot di maksimalkan tahapan-tahapannya agar supaya pada triwulan II nanti ini sudah menjadi perda.

    Relawan yang hadir pun antara lain, dr. Meiny Manumpil, Jeane Laluyan, Febrianty Mamoto, Resa Sangkoy, Falen Logor, Olfiane Kapojos dan Ardy Lumowa.

    (ABL)

  • Pantau Realisasi DanDes 2020, HVK Dorong Pembuatan BumDes

    test.petasulut.com/, SULUT – Dalam rangka Koordinasi terkait Realisasi dana desa tahun 2020 dari kementerian Desa yang dialokasikan untuk kabupaten Bolsel sebanyak 81 Desa Sebesar 70 Miliar sekian, Komisi I DPRD Sulut lakukan kunjungan kerja, Sabtu (27/3).

    Kunker Komisi I tersebut di dampingi Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulut, Mutu B. Mokoginta dan di terima langsung kepala Dinas PMD kabupaten bolsel Eka Frie H. Van Gobel S.Stp dan jajarannya.

    Dalam pemaparan kadis
    kabupaten bolsel, di minta oleh Kementerian Desa menjadi Pilot Project dalam penanggulangan Kemiskinan.

    “Salah satu strateginya dengan
    memaksimalkan dan memberdayakan kelompok kelompok masyarakat desa dalam rangka mendorong kesejahteraan masyarakat,” ucap Eka.

    Dan dari hasil pemantauan langsung komisi 1 pada umumnya Realisasi dana desa di kabupaten bolsel sudah berjalan dengan baik.

    “Komisi 1 DPRD provinsi sulut akan terus mengawal bantuan dana desa yang ada di provinsi Sulut agar penyalurannya tepat sasaran dan tepat guna,” Herol Vresly Kaawoan, Anggota DPRD Provinsi Sulut kepada media test.petasulut.com/.

    HVK Juga terus mendorong Desa yang ada di Sulawesi utara jadi mandiri dengan membuat (Bumdes) Badan usaha milik Desa.

    “Supaya kelak desa tersebut dapat memberi income Untuk kesejahteraan bersama dan membantu pemerintah atau negara mencapai target indonesia bebas dari negara miskin sehingga ada keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” Jelas HVK.

    (ABL)

  • Terminal Wisata Likupang Rampung, Ini Harapan Legislator YUSRA ALHABSYI

    test.petasulut.com/, SULUT – Pembangunan fisik terminal Wisata pelabuhan laut Likupang diketahui telah selesai dibangun.

    “Untuk pengoperasian rencana efektif tahun 2022, karena Tahun ini rencana dilanjutkan dengan pembangunan dermaga apung kapal wisata di depan terminal wisata tersebut serta pembangunan lahan parkir dan ruang terbuka hijau di area depan terminal wisata,” jelas Kepala Pelabuhan Kelas III Likupang M. Qowi baru-baru ini.

    Menanggapi hal itu, Personil Komisi IV DPRD Sulut Yusra Alhabsyi mengatakan sebagai masyarakat Sulawesi Utara tentunya sangat bersyukur atas kebijakan pemerintah pusat yang telah menyediakan program untuk Sulut dalam pembangunan pelabuhan wisata Likupang.

    “Tentu, tak lupa juga Gubernur Sulut yang melakukan upaya ini sehingga pembangunan ini bisa terlaksana di wilayah Sulut. Ini tak lepas dari peran ODSK,” ungkap Alhabsyi, Jumat (26/3) kepada media test.petasulut.com/ melalui telepon seluler.

    Dirinya juga menuturkan bahwa proyek pembangunan ini masih berkelanjutan sampai 2021, untuk pemanfaatan 2022 tentu dirinya sangat berharap agar bisa dikerjakan sesuai dengan rencana dan bisa selesai tepat waktu.

    “Selain itu, mengenai infrastruktur pariwisata termasuk pelabuhan ini merupakan bukti nyata bahwa pemerintah pusat dan pemerintah provinsi betul-betul serius untuk menjadikan wilayah Sulut sebagai daerah pariwisata dunia dan ini tentu merupakan sebuah kabar gembira atau sebuah kebijakan yang mengembirakan bagi masyarakat Sulut,” jelas Sekretaris DPW PKB Sulut ini.

    “Kami (DPRD Sulut) berharap bagi warga Sulut untuk mempersiapkan diri dalam memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan pemerintah, tidak hanya disisi pelabuhan tapi juga di sektor-sektor Pariwisata lainnya. Selain itu Pemprov juga diharapkan bersama DPRD harus lebih serius lagi untuk menaikan sebuah kebijakan dalam rangka mem-back up apa yang telah menjadi program nasional ini sehingga dengan seluruh fasilitas pariwisata tersedia maka ini akan bermanfaat secara ekonomi, sosial dan politis bagi masyarakat Sulut. Harapannya, menambah kesejahteraan masyarakat Sulut,” tambah Politisi dapil BMR itu.

    (ABL)