Test Peta Sulut

Category: Politik dan Pemerintahan

  • Reses III 2020 STELLA RUNTUWENE, DAS, Talud Dan Lampu Jalan Jadi Keluhan Warga Buyungon

    test.petasulut.com/, SULUT – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Stella Runtuwene melanjutkan kembali kegiatan reses III tahun 2020 dengan menyambangi kelurahan Buyungon Kecamatan Amurang, senin (30/11) Malam.

    Guna menjalankan kehidupan normal baru, Runtuwene tetap memperhatikan imbauan pemerintah dengan menerapkan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran CVD.

    Kehadiran konstituen berdasarkan keterwakilan, diantaranya tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan perempuan, kelompok petani, buruh serta aparat pemerintah kelurahan setempat.

    Adapun aspirasi yang disampaikan kepada anggota DPRD Stella Runtuwene:

    • Lurah Buyungon petrus Ulaan meminta adanya pembuatan DAS ranoyapo dan pemasangan tiang listrik dari kebun lopana kecil tersambung ke batu dinding kilometer 3. Kalau ini terwujud, akan merupakan penghargaan kepada warga.
    • Ester meminta kalau boleh perjuangkan aspirasi warga untuk bisa mengaktifkan kembali BPJS Kesehatan yang sudah mati, pemasangan lampu jalan di kelurahan buyungon.
    • Alex sumampouw mengusulkan pembuatan talud dan jalan setapak di desa Buyungon.

    Menanggapi hal itu, Stella Runtuwene mengatakan bahwa mengenai kartu BPJS, dimanapun kita berada BPJS itu bisa digunakan selagi BPJS kita aktif.

    “Kalau ada kendala saat pemakaian di RS, sudah pasti Kartu BPJS tersebut sudah non aktif dan pastinya saya akan berjuang untuk warga agar kartu BPJS yang sudah di non aktifkan agar bisa diaktifkan kembali,” ucapnya.

    Lanjut Wakil ketua komisi III DPRD Sulut, mengenai keluhan warga terkait DAS, Talud dan Lampu jalan itu merupakan tugas dari Komisi III, pasti diperjuangkan di gedung cengkih.

    “Keluhan warga buyungon, pasti saya akan membawa permintaan ini ke DPRD Sulut untuk dibahas bersama eksekutif dengan dinas-dinas terkait, kalaupun tidak bisa di buat pada tahun anggaran 2021 pasti akan terlaksana pada tahun 2022. Masyarakat juga harus memaklumi bahwa tahun ini kami semua diperhadapkan dengan wabah covid-19, pergeseran anggaran besar-besaran dilakukan guna pemakaian di covid-19,” jelas Stella seraya menghimbau kepada warga agar tetap menerapkan protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak dan jauhi kerumunan.

    Warga pun memberikan apresiasi kepada Stella Runtuwene atas atensi terhadap masyarakat Buyungon.

    (ABL)

  • Serap Aspirasi Warga Kilometer 3, Stella Berjanji Akan Memperjuangkan Keluhan Warga

    test.petasulut.com/, SULUT – Guna melaksanakan kewajiban, Semua Anggota DPRD Sulut Turun ke dapil masing-masing guna menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat atau disebut dengan reses.

    Pada kesempatan ini, Anggota DPRD Sulut Stella Runtuwene melaksanakan reses III tahun 2020 di Desa Kilometer 3 kecamatan Amurang kabupaten Minahasa selatan, senin (30/11) siang.

    Protokol Covid-19 pun tetap di jalankan Runtuwene sesuai dengan himbauan pemerintah.

    Warga pun terlihat sangat antusias mengikuti jalannya kegiatan reses ini, guna menyampaikan aspirasi mereka.

    Berikut aspirasi yang disampaikan Warga Desa Kilometer 3:

    • Kumtua herman ulaan meminta perjuangkan signal untul provider Tri. Towernya sudah ada tapi providernya belum disiapkan. Anak-anak sekolah sangat perlu untuk belajar virtual

    -Viktor soputan mengusulkan perbaikan jalan dan jembatan menuju pariwisata batu dinding di Kilometer 3, Karena sampai sekarang tempat tersebut tabiar. Juga Pelebaran jalan di kawasan kilometer 3 karena masih sempit mohon untuk bisa diperjuangkan pada tahun anggaran 2021.

    -Inggrid Ngantung, meminta pembuatan talud di sungai kilometer 3. “Ta talud dimohon untuk kase lanjut akang karena sangat membahayakan dikala hujan deras,”.

    -Ivan meminta untuk fungsikan puskesmas yang ada di kilometer 3. Karena sampai sekarang puskesmasnya ada tapi tidak difungsikan.

    -Fence tumangkeng meminta agar warga Kilometer 3 dapat dicover lewat BPJS kesehatan. Warga disini banyak yang belum memiliki BPJS. Dan juga adanya pemeriksaan Covid-19.

    -Welma lelemboto mengusulkan adanya beasiswa untuk anak-anak maupun yang sudah kuliah. Banyak anak-anak belum menerima beasiswa. kiranya usulan ini dapat diperjuangkan.

    Menanggapi hal itu, Wakil ketua Komisi III DPRD Sulut Stella Runtuwene menuturkan mengenai jalan maupun jembatan pariwisata Batu Dinding pasti akan diperjuangkan, tapi memang untuk anggaran di tahun 2020 ini banyak terserap di percepatan pergeseran anggaran di covid 19.

    “Perihal kesulitannya akses ke Batu Dinding, nantinya akan saya perjuangkan di gedung cengkih. Ini merupakan aset daerah yang perlu adanya percepatan pembenahan,” ucapnya.

    Lanjut Stela, untuk Pemeriksaan covid-19, dirinya memberi informasi bagi yang ingin memeriksa perihal Covid-19 bisa langsung pergi ke dinKes provinsi Sulut pasti mereka akan melayani tanpa dibayar.

    ” Dan untuk warga yang belum tercover BPJS kesehatan pastinya saya akan mengusahakan di DPRD Sulut,” katanya.

    Mengenai beasiswa, Stella mengatakan untuk SD dan SMP itu merupakan kewenangan kabupaten tapi untuk SMA itu adalah kewenangan provinsi.

    “Ajukan saja proposal yang berisikan anak-anak yang kurang mampu yang ingin mendapatkan beasiswa ke Dinas Pendidikan Sulut. Pastinya saya akan menyuarakan dan teriak terus ke eksekutif, koordinasi di fraksi Nasdem juga selalu saya beritahukan,” ujarnya.

    Mengenai persoalan jaringan telepon, saya akan langsung mendatangi kantor provider 3 untuk menyampaikan hal ini.

    “Di gedung DPRD Sulut nanti semua aspirasi warga pasti saya akan memperjuangkannya, melalui lintas fraksi maupun lintas komisi. Terakhir, saya mengingatkan kepada semua warga untuk tetap mematuho protokol kesehatan, mulai dari pakai masker, jaga jarak dan hindari kerumunan,” tutupnya.

    (ABL)

  • Terkait Kenaikan Tarif Masuk Pelabuhan, Watania: Pelindo Harus Ambil Kebijakan Yang Bisa Diterima Masyarakat

    test.petasulut.com/, SULUT – Dalam RDP Komisi 3 DPRD Sulut, bersama Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Sulut, Kepala KSOP kelas III Manado, General Manager PT. Pelindo IV Cabang Manado, Pengurus Besar IKISST, dan DPP MUKAT, yang membahas terkait dengan kenaikan tarif jasa terminal Penumpang dan Tanda Masuk Pelabuhan.

    PT Pelindo IV Cabang Manado pun diketahui akan menunda penerapan PD Nomor 05 tahun 2019, tentang kenaikan tarif masuk pelabuhan dan kembali menerapkan tarif lama.

    GM Pelindo IV Wilayah Manado, Rudi Hartono Lontaan mengatakan, kebijakan untuk menaikkan tarif masuk Pelabuhan Manado sebenarnya sudah lama dikaji dan disesuaikan dengan kondisi pelayanan dari PT Pelindo IV Manado. Namun, dengan melihat kondisi saat ini, dan atas aspirasi dari warga Nusa Utara, PT Pelindo IV Manado sepakat untuk menunda kenaikan tarif masuk Pelabuhan Manado.

    “Melihat kondisi saat ini yang masih dalam Pandemi Covid-19, serta mendengar akan aspirasi warga Nusa Utara, dengan ini PT Pelindo IV Manado sepakat untuk membatalkan kenaikan tarif masuk Pelabuhan Manado saat ini, dan menunda sampai 15 Januari 2021,” ucapnya.

    Disisi lain, Kadishub Sulut Linda Watania mengatakan bahwa kehadiran eksekutif adalah dalam rangka memberikan keseimbangan kepada para pemangku kepentingan yang berada di pelabuhan.

    “Kan disitu ada banyak stake holder yang terlibat, jadi dalam sebuah kebijakan publik itu semestinya harus melibatkan seluruh komponen didalamnya, apalagi keputusan yang langsung menyentuh ke masyarakat,” jelas Watania kepada awak media usai RDP, rabu (25/11).

    Linda juga menuturkan bahwa sinergitas antara Pelindo dengan Dishub Sulut berjalan dengan baik.

    ” Dishub dan Pelindo sering melakukan pertemuan, apa yang harus ditingkatkan itu yang dibicarakan. Seperti pertemuan tadi mengenai kenaikan tarif, Pihak Pelindo diminta mengambil kebijakan yang bisa diterima oleh semua elemen masyarakat terutama untuk masyarakat nusa utara,” tutupnya.

  • Penuhi DELH, Kepala UPP Kelas III Likupang Bermohon DLH Sulut Lakukan Proses Sampai Tahap Penerbitan

    test.petasulut.com/, SULUT – UPP kelas III Likupang melakukan gerak cepat dengan menindaklanjuti surat arahan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 660.1/39/VDLHD/2020 tanggal 29 Januari 2020 perihal arahan dokumen lingkungan hidup.

    UPP Kelas III Likupang mengakui bahwa sangat memperhatikan pembangunan yang berwawasan lingkungan dalam upaya pelestarian lingkungan hidup serta untuk memenuhi peraturan perundang undangan yang berlaku, maka disusunlah Dokumen Evaluasi lingkungan Hidup (DELH) Kegiatan Operasional Pelabuhan Likupang yang berlokasi di Desa Munte Kecamatan Likupang Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara.

    Sementara itu, Kepala kantor UPP kelas III Likupang, Moh. Qowi mengatakan bahwa sesuai arahan DLH Sulut kepada Pelabuhan Laut Likupang untuk menyusun dokumen evaluasi lingkungan hidup, dan pada bulan april sampai akhir november 2020 ini telah selesai disusun.

    “Laporan awal sampai akhir telah kami selesaikan dan rencananya besok 24 november saya akan menyambangi DLH Sulut untuk mengantar dokumen evaluasi lingkungan hidup yang telah dikerjakan oleh konsultan dari bandung untuk dinilai oleh DLH sendiri,” ucapnya kepada awak media, senin (23/11) diruang kerjanya.

    Diketahui, UPP kelas III Likupang telah melakukan Penyusunan dokumen lingkungan yang mengacu pada Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SE.07/MENLHK/SETJEN/PLA.4/12/2016 tentang Kewajiban Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Orang Perseorangan atau Badan usaha yang telah memiliki Izin usaha dan/atau Kegiatan.

    Qowi pun berharap Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara dapat melanjutkan proses pembahasan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) ini sebagai syarat penerbitan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan dan Izin Lingkungan.

    ” Melalui proses pembahasan DELH ini, kiranya DLH Sulut dapat melakukan Penerbitan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan dan Izin Lingkungan atas kegiatan operasional Pelabuhan Likupang yang berlokasi di Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara,” tutupnya.

  • P3S Dan Diskop UKM Sulut Gelar Webinar ‘Banpres Gairahkan UMKM di Sulut’

    test.petasulut.com/, SULUT – Political And Public Policy Studies (P3S), Dinas Koperasi Dan UKM Sulut dan ESENSINEWS.COM menggelar Zoom Webinar dengan topik 'Banpres Gairahkan UMKM di Sulut', senin (16/11) siang tadi.

    Narasumber yang berperan yakni HENRA SARAGIH, S.H., M.H, Asisten Deputi Peraturan Perundang-undangan Kemenkop UKM, Ir. RONALD SORONGAN, M.SI, Kadis Koperasi dan UMKM Sulawesi Utara, Dr. JERRY MASSIE, Ph.D, Direktur Eksekutif P3S, Dr. TRUBUS RAHARDIANSYAH, Pakar Kebijakan Publik serta Dr. AGNES L. CH.P. LAPIAN, S.E., M.SI, Peneliti P3S bertindak sebagai moderator.

    Sementara itu, HENRA SARAGIH, S.H., M.H, Asisten Deputi Peraturan Perundang-undangan Kemenkop UKM menjelaskan bahwa dampak pandemi Covid-19 terhadap UMKM yakni 50% UMKM menutup usahanya. Kondisi bisnis UMKM di Indonesia tergolong buruk dengan setengah dari UMKM terpaksa menutup usahanya dan setengah sisanya harus beroperasi dengan kondisi omset yang menurun drastih pada bulan Maret dan April (Hasil Rapid Survey ADB). 88% usaha mikro tidak memiliki kas dan tabungan, Kondisi finansial UMKM di Indonesia mengalami penurunan yang serius pada modal kerja-nya. Akses kepada pembiayaan formal terbatas, 39% UMKM menggantungkan keuangannya dari pinjaman saudara. (Hasil rapid SurveyADB) dan 19% usaha mikro tidak memiliki akses permodalan, UMKM mengalami masalah cash flow serta akses permodalan usaha (SiapbersamakuMKM, KemenkopuKM).

    ” Maka dari itu, pemerintah pusat pun memberikan bantuan tahap awal sebesar Rp. 22 Triliun Kepada 9,1 Juta Pelaku usaha mikro, guna kelancaran usaha di masa pandemi Covid-19,” ucapnya.

    Disisi lain, Keynote Speech Pjs Gubernur Sulawesi Utara DR Agus Fatoni MSI, Sampai kini, pemerintah terus menancapkan gasnya usai Bapak Jokowi dan Bapak Maruf Amien dilantik sebagai presiden dan wakil presiden di periode kedua.

    Pemerintah pun menargetkan tahun 2020 ini sebanyak 15 juta penerima bantuan UMKM dengan bantuan Rp2,4 juta bagi pelaku usaha.

    Belum lagi, anggaran pelatihan kartu prakerja yang mencapai Rp.5,6 triliun sampai Bansos Rp92,8 triliun dan program lainya yang diluncurkan Pemerintahan Jokowi.

    Sementara, melalui Online Data System (ODS) di Dinas Koperasi dan UMKM Sulut jumlah koperasi yang terdaftar sebanyak  6301 tersebar di 15 Kabupaten/Kota.

    Tapi yang aktif hanya 3659 Koperasi, yang tidak aktif 2622. Setelah edaran Gubernur melalui Bupati/Walikota tanggal 27 Oktober 2019 Koperasi yang mendaftar kembali hanya 1289, tapi setelah dilakukan verifikasi dari jumlah tersebut  ternyata yang aktif dan sehat hanya  325 koperasi.

    Dinas koperasi Sulut terus menggurita dengan meluncurkan puluhan produk lokal antara lain, Oma Yuli Cakalang Saos, Kopi Kawanua, Kopi Redo, Ikan Tandipan Asli, Kacang Shanghai Indry, Kacang Songara Kawangkoan serta masih banyak lagi.

    Pemerintah Pemprov Sulut terus mendorong sektor ini melalui Dinas Koperasi dan UMKM tetap tumbuh subur dan bergairah di tengah pandemi virus corona yang jumlah korban sebanyak 400-an ribu sudah terinfeksi Covid-19 di Indonesia dan 50 jutaan di dunia.

    Barangkali ada sebuah “beautiful wishes and high hopes” atau harapan yang indah dan besar atas diselenggarakannya kegiatan webinar dengan narasumber yang kredibel dan kompeten.

    Ada pepatah : “Where is a will, there is a way” (Dimana ada kemauan, disitu ada jalan). Paling tidak, publik harus cepat merespon rencana dan program pemerintah.

    Sinergitas dan sistem transparansi sangat dibutuhkan untuk membangun bangsa ini lebih baik ke depan. Apalagi, Sulawesi Utara memiliki manusia-manusia yang unggul yang mana Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2019-2020 di daerah ini skornya mencapai 72,99 dan ini termasuk paling tinggi di Pulau Sulawesi.

    Untuk itulah, bumi nyiur melambai julukan untuk provinsi yang kaya dengan hasil alam kelapa, pala, padi dan cengkih ini biar tetep progress (maju).

    Diketahui, PRDB Sulut kuartal I Tahun 2020 mencapai Rp.31,37 triliun dan ini baik. 69 persen UMKM pun juga perlu dibantu. Ditargetkan sampai akhir tahun 10 juta yang akan di bantu. Pada 2018 lalu jumlan UMKM mencapai 64,19 juta usaha (2018) Serapan 117 juta pekerja (2018) Menyumbang 61,07 persen PDB (2018) dan Menyerap kredit Rp 1.015 triliun (Juni 2018).

    Disisi lain, Kadis Koperasi dan UMKM Sulawesi Utara Ronald Sorongan pun mengakui ada kendala kecil yang terjadi mengenai penerima bantuan UMKM di Sulut.

    “Yakni adanya Double nama yang dikirim ke pemerintah pusat, tapi yang pasti Pemprov Sulut akan terus bersinergi dengan pusat guna kelancaran penyaluran bantuan,” ucapnya seraya menuturkan bahwa data BPUM dimana saat ini data terkirim ke Kemenkop RI dan BPKP berjumlah 582.254, data yang sudah diverikasi dan sudah clean sementara berjumlah 216.230 (masih ada sisa data clean akan menyusul) Yang sudah mendapat SK dari Kemenkop berjumlah 140.618 yang diusul oleh Diskop Sulut, Bank BRI, Bank BNI, Pegadaian dan PNM.

    Sementara itu, Dr. JERRY MASSIE, Ph.D, Direktur Eksekutif P3S menuturkan bahwa kegiatan webinar ini sangat membantu guna kelancaran disegi komunikasi antar Pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

    “Pemprov Sulut dalam hal ini Dinas Koperasi UKM sejauh ini telah berperan aktif, dalam artian bantuan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat di masa pandemi Covid-19 ini sangatlah membantu guna kesejahteraan masyarakat sulut,” ujar Massie.

    Turut hadir juga sebagai peserta yakni Para Dosen dan Mahasiswa UNSRAT, Akademisi serta Insan pers.

  • Pilkada 2020, PUTRA Imbau Lakukan Kampanye Secara Cerdas Dan Terdidik

    test.petasulut.com/, SULUT – Pergelaran Pilkada 2020 diketahui akan berlangsung pada 9 desember, terhitung hanya tinggal sebulan lagi.

    Pada masa kampanye, para pasangan calon pun diminta untuk melakukannya dengan baik dan berintegritas.

    Seperti yang dikatakan Aktivis pemuda sulawesi utara Putra Jaya.

    Dirinya mengimbau kepada seluruh tim bakal pasangan calon agar dalam kontestasi pilkada sulawesi utara tahun 2020, untuk berkampanye secara Cerdas dan terdidik.

    “Himbauan in dilakukan atas respon kampanye-kampanya di media sosial yang mulai memanas dan kampanye tidak sehat dan saling menjatuhkan antar tim pasangan calon,” ucap Putra yang dikenal vokal ini, sabtu (7/10).

    Sejatinya lanjut Putra Jaya, tim sukses harusnya mengkampanyekan program-program unggulan dan gagasan-gagasan para kandidat pasangan calon yang mereka dukung sehingga bisa memberikan pendidikan politik bagi masyarakat sulawesi utara.

    “Bakal Paslon harus mengedepankan Program unggulan karena itu yang paling penting untuk keberlangsungan Sulawesi Utara yang lebih sejahtera. Mari sukseskan Pilkada Sulut Tahun 2020,” tutupnya.

  • UMP Sulut Tahun 2021 Berada di Urutan 3 Tertinggi Nasional

    test.petasulut.com/, SULUT – Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulawesi Utara (SULUT) Tahun 2021 diketahui telah diumumkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) melalui Pjs. Gubernur Sulawesi Utara Dr. Drs. Agus Fatoni M.Si.

    Bertempat di Ruang Mapalus Kantor Gubernur, Rabu (04/11/2020), Agus Fatoni mengumumkan Penetapan Upah Minimum Sulawesi Utara tahun 2021, Nomor 561/20.9092/sekretariat tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021, yang telah ditetapkan pada tanggal 31 Oktober 2020.

    “Penetapan UMP tahun 2021 sama dengan UMP tahun 2020 sebesar 3.310.723 rupiah. UMP ini berlaku bagi sektor usaha yang terdampak pandemi Covid-19,” ujar Fatoni seraya menuturkan bahwa UMP Sulut 2021 tetap berada di urutan tiga tertinggi nasional.

    Untuk sektor pertambangan lanjut Fatoni, yang tidak terdampak pandemi covid-19, UMP tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 3,27%, sesuai peraturan perundang-undangan. Tidak naiknya standar upah buruh di Sulut beralasan, karena kondisi perekonomian di masa pandemi yang belum memungkinkan.

    “Penetapan ini dapat ditinjau kembali dengan menyesuaikan kondisi perekonomian tahun 2021 tentu sesuai peraturan perundang-undangan,” tandas Fatoni.

    Sebelumnya, Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Sulut Dr. Ronny Maramis SH MH dalam laporannya, menjelaskan proses pembuatan rekomendasi penetapan UMP dari Dewan Pengupahan Provinsi ke Pemprov. Sulut.

    Diketahui, Dewan Pengupahan Provinsi merupakan lembaga yang diberikan kewenangan untuk memberikan saran dan pertimbangan dalam rangka penetapan UMP.

    “Dewan Pengupahan Provinsi menyatakan Pemerintah, Bapak Gubernur dapat mempertimbangkan rekomendasi Dewan Pengupahan dalam rangka merumuskan kebijakan Upah Provinsi untuk menetapkan Upah Minimum Provinsi tahun 2021. Namun penetapan UMP Provinsi sepenuhnya diserahkan kepada Gubernur,” pungkas Ronny.

    Turut hadir pada kegiatan ini yakni Forkopimda Sulut, Sekprov Edwin Silangen, Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Perwakilan Buruh dan Pengurus Dewan Pengupahan Provinsi Sulut.

  • Komisi IV Terima Banyak Masukan Dari DPRD DKI Soal Metode Belajar Online

    test.petasulut.com/, SULUT – Dalam rangka Studi Komparasi Penerapan Metode Pembelajaran Online dari rumah selama masa Pandemi Covid-19, Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara melakukan kunjungan kerja ke DPRD DKI Jakarta, Rabu (4/11).

    4 personil Komisi IV yang mengikuti Kunker itu, yakni Wakil Ketua Careig Runtu, Melky J. Pangemanan, I Nyoman Sarwa dan Melisa Gerungan.

    Pada kesempatan itu, DPRD DKI Jakarta memberikan penjelasan terkait kebijakan pembelajaran jarak jauh, dimana:

    • Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 467 Tahun 2020 tentang Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2020/2021 dan kesiapan dimulainya kegiatan belajar dan mengajar.
    • Pembelajaran di masa pandemi dilakukan melalui Pembelajaran Jarak Jauh dan Blended Learning. Kebijakan mengenai pembelajaran masa transisi menyesuaikan SKB 4 Menteri dan keputusan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan CVD.
    • Dalam rangka mengoptimalkan pembelajaran pada masa transisi, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta meluncurkan portal Siap Belajar (siapbelajar.jakarta.go.id) atau bisa juga diakses melalui website Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta (disdik.jakarta.go.id).
    • Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta juga berkolaborasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta untuk membuat konten “Siap Belajar Jakarta”.
    • Konten utama “Siap Belajar Jakarta” sebagai berikut; Prosedur informasi standar pelaksanaan pembelajaran masa transisi; Panduan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dan Masa Ta’aruf Siswa Madrasah (MATSAMA) bagi peserta didik baru; Panduan orientasi peserta didik lama, guru, dan orang tua; Panduan dan materi blended learning bagi guru, orang tua dan peserta didik; Asesmen Kesiapan Satuan Pendidikan.
    • Pada poin Asesmen Kesiapan Satuan Pendidikan, Sekolah/Madrasah baik Negeri dan Swasta wajib mengisi asesmen yang dimaksud untuk memastikan kesiapan kondisi dan lingkungan, walaupun PJJ tetap berlangsung.
    • Program MPLS dan MATSAMA bagi peserta didik baru tetap perlu dilakukan untuk memastikan peserta didik menjadi bagian dari satuan pendidikan, mengenal satuan pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan, peraturan-peraturan dan program satuan pendidikan.
    • Gubernur DKI Jakarta telah menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 101/2020, tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan CVD.
    • Pergub 101/2020 tidak mengubah keputusan Pemprov DKI Jakarta untuk menerapkan pembelajaran jarak jauh selama masa PSBB Transisi.
    • Pasal 9 Pergub 101/2020 adalah peraturan pengendalian kegiatan belajar-mengajar yang mana harus menggunakan protokol kesehatan CVD.
    • Pada Pasal 9 Ayat 1 tertulis penjelasan protokol pencegahan CVD bagi tenaga pendidikan dan peserta didik, beserta orang tua dalam upaya turut mengawasi kegiatan peserta didik.
    • Peraturan Daerah Penanggulangan CVD telah resmi disahkan dalam sidang paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta.
    • Perda tersebut dibentuk agar penanggulangan CVD di Jakarta memiliki aturan yang lebih kuat dan lebih lengkap daripada dua peraturan gubernur sebelumnya yang menjadi payung hukum penanganan CVD.

    Pangemanan, Runtu, Sarwa dan Gerungan pun mengakui bahwa telah menerima banyak informasi terkait penerapan kebijakan dan inovasi Pemerintah DKI Jakarta, sehingga nantinya bisa menjadi bahan evaluasi bagi penerapan pembelajaran jarak jauh di Sulawesi Utara.

    DKI Jakarta tidak terlalu kesulitan dalam menjalankan PJJ mengingat fasilitas internet dan jaringan yang memadai sementara di beberapa daerah di Sulawesi Utara masih sulit mengakses jaringan internet, misal di daerah Kepulauan.

    Beragam suka dan duka dialami para siswa saat belajar dari rumah. Persoalan gagap teknologi hingga kejenuhan mengikuti pembelajaran jarak jauh dan tidak memiliki Laptop atau Handphone.

    Di Provinsi Sulawesi Utara Pelaksanaan kegiatan pendidikan selama pandemi di lingkungan Dinas Pendidikan Daerah dengan Pembelajaran online dalam jaringan (Daring) dan Luar jaringan (Luring) dilaksanakan oleh semua satuan pendidikan menengah yang terdiri SMA 224 Sekolah SMK 187 sekolah dan SLB 30 sekolah, sesuai arahan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI yang diikuti surat edaran Gubernur Sulawesi Utara terkait belajar dari rumah selama pandemi.

    Guru dan siswa melakukan proses mengajar dan belajar dari rumah dengan menggunakan beberapa aplikasi gratis diantaranya rumah belajar ruang guru, zoom, whatsapp messenger, penugasan terstruktur dan kunjungan ke rumah siswa secara langsung bagi yang tidak memiliki fasilitas internet.

    Persentase pembelajaran daring keseluruhan ada 70 persen sedangkan luring ada 30 persen untuk seluruh siswa di Sulawesi Utara.

    Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) diefektifkan untuk membantu pembelajaran jarak jauh sesuai perubahan-perubahan petunjuk penggunaan BOS.

    Penyesuaian Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler.

  • Atasi Eceng Gondok, Stella Usul Berdayakan Warga Sekitar

    test.petasulut.com/, SULUT – Dalam rapat dengar pendapat antara Komisi III DPRD Sulut dengan Balai Wilayah Sungai Sulawesi I, senin (2/11) tadi. Ada hal menarik diungkapkan Wakil Ketua Komisi III Stella runtuwene.

    Dimana, dirinya mengusulkan ke Balai Sungai untuk bisa berdayakan masyarakat sekitar untuk mengatasi persoalan eceng gondok yang berada di Tondano.

    “Jangan terus-terusan membuat proyek-proyek besar yang mubazir. Waktu lalu pernah ada bantuan alat untuk mengatasi eceng gondok danau tondano dan pada akhirnya alat itu rusak dan sudah tidak bisa terpakai karena tidak adanya pemeliharaan, itu anggaran yang sangat besar loh. Lebih baik berdayakan saja masyarakat setempat, contohnya dibayar harian ke mereka untuk mengangkat eceng gondok, setidaknya di masa covid-19 sekarang ini, hal itu bisa membantu masyarakat sekitar mendapat penghasilan,” jelas Runtuwene.

    Politisi Partai Nasdem Dapil Minsel-Mitra itu juga mencontohkan permasalahan eceng gondok jakarta di masa pemerintahan gubernur Ahok, dimana kurang dari setahun eceng gondok disana bisa teratasi.

    “Eceng gondok di jakarta itu setiap hari rajin dibersihkan sehingga kurang dari 1 tahun bisa bersih dan tempat itu sudah jadi tempat wisata. Tak hanya itu, eceng gondok pun bisa digunakan sebagai bahan dasar pembuatan furniture, contohnya saja di rumah saya ada meja dan kursi yang terbuat dari eceng gondok. Tentunya ini bisa kita terapkan untuk eceng gondok yang berada di danau tondano. Jadi sekali lagi saya mengusulkan untuk bisa berdayakan masyarakat sekitar untuk mengatasi eceng gondok tondano,” ungkap adik dari Ketua Komisi IX DPR RI Felly Runtuwene.

  • Ketua Komisi IV BRAIEN WAWORUNTU Apresiasi Kinerja UPP Kelas III Likupang

    test.petasulut.com/, SULUT – Menindaklanjuti permintaan komisi IV DPRD Sulut saat kunjungan kerja waktu lalu, Unit penyelenggara Pelabuhan (UPP) kelas III Likupang gerak cepat.

    Terbukti, UPP Kelas III likupang langsung mengirimkan data pekerja lengkap beserta dokumen AMDAL Pelabuhan laut.

    Melalui kepala kantor UPP kelas III Likupang, Moh. Qowi, press realease pun dikeluarkan tertanggal 26 oktober 2020.

    Menunjuk pemberitaan beberapa media cetak dan elektronik di Provinsi Sulawesi Utara pada Senin, 26 Oktober 2020, yang menyatakan bahwa Kantor UPP Kelas III Likupang tidak professional kelola data pekerja Pembangunan Terminal Wisata Pelabuhan Laut Likupang dan hilangnya dokumen AMDAL Pelabuhan Laut Likupang saat Banjir Bandang di Manado, akhir Desember 2014

    Tersebut butir 1 (satu) di atas, bahwa saat ini sedang berlangsung Pekerjaan Pembangunan Terminal Wisata Pelabuhan Laut Likupang dengan kontraktor pelaksana konstruksi PT. Realita Timur Perkasa yang beralamat di Kota Manado – Sulawesi Utara dan Konsultan Pengawas PT. Global Madanindo Konsultan yang beralamat di Makassar -Sulawesi Selatan.
    Terkait tenaga kerja yang saat ini bekerja di lapangan sebanyak 32 Orang, komposisinya sebagai berikut:

    Jaminan Sosial Tenaga Kerja untuk seluruh pekerja Pembangunan Terminal Wisata Pelabuhan Laut Likupang juga telah dibayar lunas oleh kontraktor di BPJS Tenaga Kerja Manado.

    Terkait dokumen Amdal Pelabuhan Laut Likupang setelah dikoordinasikan dengan Dinas Perhubungan Prov. Sulawesi Utara awal Januari 2020 memang hilang di gudang Dishub Prov. Sulut saat banjir Bandang Manado 2014, sehingga sesuai Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sulawesi Utara Nomor 660.1/39/V/DLHD/2020 tanggal 29 Januari 2020 tentang Arahan Dokumen Lingkungan, maka saat ini sedang dilakukan studi Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) yang sudah memasuki tahap laporan draft final dengan anggaran dari Direktorat Kepelabuhanan – Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan.

    Menanggapi hal itu, Ketua Komisi IV DPRD Sulut pun menyambut baik atas apa yang telah dilakukan Kepala Kantor UPP Kelas III Likupang.

    “saya salut atas langkah dan gerak cepat yang dilakukan Pak Qowi bersama jajaran. Tindakan kooperatif seperti ini memang sangat dibutuhkan guna percepatan kinerja di masing-masing instansi maupun lembaga. Harapan saya kedepan, hal baik ini terus dipertahankan,” ungkap BW.