Test Peta Sulut

Category: Politik dan Pemerintahan

  • Reses BW, Akses Jalan dan Pertanian Dikeluhkan Warga Kayawu

    test.petasulut.com/, SULUT – Dalam masa reses II tahun 2021, Ketua Komisi IV DPRD Sulut Braien Waworuntu menyerap aspirasi warga Kelurahan Kayawu, Kecamatan Tomohon Utara, Kota Tomohon, Senin (30/8) tadi.

    Guna mengikuti himbauan pemerintah soal protokol kesehatan dimasa pandemi covid-19, Penjaringan aspirasi ini diketahui hanya diikuti para perwakilan masyarakat.

    Pada pertemuan itu, Braien Waworuntu mengawalinya dengan mengatakan tugas dan fungsi pokok anggota DPRD Sulut.

    “Yakni Fungsi Pengawasan, Butgeting dan Legislasi,” singkatnya sekaligus memberikan kesempatan kepada warga untuk menyampaikan aspirasi mereka.

    Berikut keluhan serta usulan warga Kayawu:

    – Adanya akses jalan perkebunan Kayawu dan diminta adanya pengaspalan jalan perkebunan

    – Meminta akses jalan perum Kayawu ke Agotey yang anggaran realisasinya baru 1km. Warga meminta untuk dilanjutkan

    – bantuan untuk kelompok tani berupa pupuk.

    Menanggapi itu, Politisi Partai NasDem itu mengatakan bahwa untuk akses jalan yang masuk jalan provinsi pastinya akan diperjuangkan.

    “Terkait infrastruktur, saya akan mengkoordinasikan hal ini lewat komisi III DPRD Sulut yang membidangi infrastruktur. Begitu juga terkait pertanian, itu ada di Komisi II nantinya melalui Fraksi NasDem Sulut menjadi catatan penting saya untuk disampaikan,” ucapnya dihadapan warga.

    Memang lanjut BW, ada keluhan terkait akses jalan yang rananya Pemerintah Kota Tomohon tapi tak mengapa, sudah seharusnya keluhan warga itu disampaikan.

    “Untuk kewenangan Kota Tomohon nantinya saya akan langsung berkoordinasi melalui Fraksi NasDem yang ada di Kota Tomohon,” ungkapnya.

    Intinya kata Waworuntu, seluruh aspirasi masyarakat yang telah disampaikan ini akan menjadi catatan dan hasil laporan reses dirinya untuk disampaikan di sidang paripurna DPRD Sulut yang pastinya akan di dengar langsung oleh Pemerintah Provinsi Sulut dalam hal ini Gubernur dan Wakil Gubernur.

    “Memang di masa pandemi covid-19 ini banyak anggaran daerah digeser ke penanganan covid-19 sehingga beberapa rencana-rencana kerja tahun ini sempat ditunda. Jadi saya mohon bersabar, kalau tidak bisa direalisasikan tahun, mungkin tahun depan. Tapi pastinya saya akan tetap mengawal dan memperjuangkan aspirasi dari warga Kayawu,” tutupnya.

    (ABL)

  • Reses NICK LOMBAN, Masalah Pertanian Dan BPJS Jadi Keluhan Warga Paslaten

    test.petasulut.com/, SULUT – Anggota DPRD Sulut Nick Adicipta Lomban melanjutkan kegiatan reses II Tahun 2021 dengan menyambangi warga desa Paslaten, Minahasa Utara, Jumat (27/8).

    Protokol Covid-19 pun tetap di jalankan secara ketat sesuai dengan himbauan pemerintah. Dimana kehadiran konstituen sangat terbatas.

    Nick mengawali pertemuan tersebut dengan menjelaskan tugas dan tanggung jawab Anggota DPRD.

    “Tugas Anggota dewan yakni fungsi pengawasan, Bugdeting dan Legislasi. Saya juga duduk Komisi II bidang Perekonomian,” ucapnya.

    Disisi lain, warga Paslaten pun sangat antusias mengikuti kegiatan tersebut guna menyuarakan keluhan-keluhan mereka.

    Berikut Aspirasi yang disampaikan warga:

    – Seorang warga mengeluhkan dana duka di BPJS Ketenagakerjaan. Waktu lalu ada seorang hamba Tuhan yang meninggal umur 75 tahun dan kebetulan telah mengantongi kartu BPJS, tapi setelah ditanya ke pihak terkait jawabannya adalah almarhum telah melewati umur tapi menurut warga awal pembuatan kartu BPJS ini tidak dijelaskan mengenai batas umur.

    – Meminta bantuan pupuk untuk para petani di desa Paslaten.

    – Pembuatan jalan perkebunan yang tembus Munte.

    Nick menjawab memang setahu dirinya bahwa di BPJS Ketenagakerjaan itu ada batasan umur tapi kalau memang almarhum masih mengantongi kartu BPJS itu salahnya di administrasi BPJS itu sendiri.

    “Seharusnya pihak BPJS dari awal harus menyampaikan hal ini. Keluhan dan masalah ini akan menjadi masukan untuk saya walaupun ini tetap akan dipertanyakan ke pihak BPJS. Nantinya saya akan koordinasikan dengan Komisi IV yang merupakan mitra kerja BPJS, nanti kalau sudah ada jawabannya pasti saya akan sampaikan,” jelasnya.

    Terkait permintaan bantuan pupuk, nick mengatakan bahwa nantinya ada program dari dinas pertanian terkait hal itu.

    ” Saya secara pribadi akan memberikan pupuk untuk diberikan khusus oma yang meminta tadi karena saya tidak mungkin bisa mengcover semuanya sambil mencari solusi bersama-sama untuk semua. Masalah pupuk ini memang bukan saja di desa paslaten tapi di banyak daerah mengeluh hal yang sama. Saya juga duduk di Komisi II sementara mendalami hal itu. Dalam kelompok tani itu ada yang namanya RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok), dari RDKK itu kemudian diakumulasi dan diajukan ke pusat, pusat setujui berapa banyak, jatah subsidi yang akan diberikan di Sulut. Kendalanya walaupun sudah diusulkan sekian banyak tetapi masih saja kurang,” jelas Nick.

    “Dan juga kalau memang didesa Paslaten ada yang betul-betul petani dan tidak membuat kelompok tani, agak susah mendapatkan bantuan. Karena memang kalau menerima bantuan, syarat awalnya harus bentuk kelompok,” tambahnya.

    Terkait jalan perkebunan yang tembus Munte, Nick menjawab pastinya hal ini akan disuarakan.

    “Semua aspirasi ini saya sudah catat dan nantinya akan dibacakan menjadi laporan reses saya, supaya bisa direalisasikan. Kalau belum bisa tahun ini, sabar! Ini karena masih di masa pandemi covid-19 banyak anggaran di refocusing. Tapi untuk hal-hal yang paling urgent yang paling menyentuh terhadap kebutuhan masyarakat, kebutuhan petani tolong kejar terus itu, mengenai pupuk dan jalan-jalan produksi dan tentang BPJS Ketenagakerjaan ini pasti saya akan perjuangkan,” tutupnya.

    Diketahui, pada reses itu pula secara pribadi Nick membagikan bahan pokok berupa beras kepada semua warga yang hadir.

    (ABL)

  • NICK Reses di Kokole, Berbagai Masalah Pertanian Jadi Aspirasi Warga

    test.petasulut.com/, SULUT – Guna melaksanakan kewajiban, Semua Anggota DPRD Sulut Turun ke dapil masing-masing guna menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat atau disebut dengan reses.

    Pada Reses II Tahun 2021 ini, Anggota DPRD Sulut Nick Adicipta Lomban melaksanakan reses di Desa Kokole I, Minut pada jumat (27/8) kemarin.

    Protokol Covid-19 pun tetap di jalankan secara ketat sesuai dengan himbauan pemerintah.

    Pada kesempatan itu dihadapan konstituen, Lomban menyampaikan tugas dan fungsi pokok Anggota DPRD Sulut.

    “Fungsi pengawasan, Butgeting dan Legislasi,” singkatnya.

    Menanggapi itu, warga yang hadir pun menyampaikan sejumlah aspirasi, diantaranya:

    – Jalan utama di kawasan kokole I yang berpotensi ambruk, diminta agar dinas PU memperhatikan hal ini.

    – Banyak warga bekerja sebagai petani dan sekarang ini sebagian besar warga menanam jagung tapi untuk saat ini harga pupuk sangat mahal, diminta agar harga pupuk kembali normal.

    – Usulan, untuk dana desa yang turun rata-rata mencapai 1 miliar, diminta apakah bisa mengambil dana dari dandes untuk membeli traktor, karena warga petani sangat membutuhkan itu. Dan tentunya petani akan sejahtera.

    – Untuk kartu tani yang sudah diberikan kepada petani di Sulut, sampai saat ini belum bisa digunakan. Kartu tani sekaligus ATM BNI yang dibuatkan oleh dinas pertanian tidak ada gunanya, saya memohon agar bisa dicari tahu apa kendalanya.

    – Ada Poskesdes di Kokole I tapi tidak pernah difungsikan kiranya melalui perjuangan Anggota DPRD Nick Lomban, Poskesdes ini bisa di aktifkan.

    – Minimalisir kejahatan, warga meminta adanya pos-pos penjagaan dititik-titik yang rawan.

    – Usul kalau ada bantuan dana untuk modal usaha bagi anak muda di masa pandemi ini. Karena Bumdes di desa Kokole I itu saat ini macet dan sampai sekarang pertanggungjawabannya tidak ada.

    – Penjual captikus di warung-warung yang sudah terlalu banyak sehingga mabuk mabukan di desa sering terjadi, mohon dipikirkan solusinya.

    – Usul, Pemberdayaan anak muda yaitu pelatihan-pelatihan khusus agar mereka ada skill tertentu untuk bekerja atau ber-usaha.

    – Perhatikan infrastruktur desa yaitu jalan perkebunan, kalau tidak ada jalan perkebunan susah memang untuk mengeluarkan hasil bertani dari dalam kebun.

    Menanggapi berbagai aspirasi warga, Ketua Fraksi NasDem itu menjelaskan bahwa Likupang ini merupakan salah satu daerah kawasan super prioritas. Di Sulut ini merupakan satu-satunya provinsi yang mempunyai dua kawasan ekonomi khusus, di Bitung KEK industri dan di Minut ada KEK Pariwisata Likupang.

    “Oleh karena itu, semuanya sepakat dan setuju bahwa KEK Likupang harus dinikmati oleh seluruh masyarakat likupang. Sehingga perlu adanya pengembangan destinasi unggulan, salah satunya sektor pariwisata yang ada di Kokole, itu harus dikembangkan. Ini menjadi catatan saya dan semoga bisa direalisasikan.

    Dirinya juga mengatakan untuk jalan utama yang berpotensi ambruk itu nanti menjadi catatan dirinya untuk disampaikan ke Komisi III DPRD Sulut membidangi Infrastruktur. Pastinya hal yang mendesak itu menjadi bagian yang utama.

    “Terkait harga pupuk, memang saat ini tengah menjadi masalah, di kabupaten lainnya pun mengeluhkan hal yang sama, menurut informasi yang kami komisi II dapati dilapangan bahwa kouta dan kebutuhannya berbanding terbalik, diusulkan sekian tapi realisasinya dibawa rata-rata. Dan terakhir menurut informasi dari pemerintah bahwa kuotanya akan ditingkatkan. Yang saya lihat juga kebutuhan pupuk meningkat karena banyak masyarakat yang beralih menjadi petani,” jelasnya.

    “Untuk pengadaan traktor diambil dari dandes nantinya saya akan kaji itu bersama tim ahli fraksi. Nantinya saya akan sampaikan terkait hal itu secara detail. Dan untuk kartu tani juga menjadi perhatian saya untuk di sampaikan, bukan saja di pemprov saya akan tanyakan melalui jalur partai NasDem yang berada di pusat. Intinya saya juga akan berusaha turun di desa kokole bersama dinas pertanian provinsi,” tambahnya.

    Aleg Dapil Bitung-minut itu juga menjelaskan terkait Poskesdes yang tidak difungsikan, dimana hal itu memang menjadi kewenangan kabupaten tapi nanti dirinya akan ingatkan hal itu. Nanti saya akan meminta fraksi nasdem minut yang akan mengejar itu.

    “Dan untuk adanya pos-pos penjagaan di desa, ini menjadi masukan saya untuk disampaikan ke Komisi I DPRD. Dan aspirasi tadi terkait pemberdayaan para pemuda, kalau memang Bumdes belum maksimal saya usulkan para pemuda terjun ke pertanian ataupun pariwisata karena perlahan-lahan pasti bantuan itu akan datang. Tentunya bisa kami komisi II DPRD Sulut fasilitasi dan bantu. Dan juga untuk pelatihan untuk para pemuda, nanti saya akan koordinasi dengan komisi IV DPRD terkait program-program yang menyentuh para pemuda,” jelasnya lagi.

    Terkait penjualan captikus, Nick mengatakan bahwa nantinya hal ini kita semua serahkan ke instansi terkait untuk pengaturannya. Bisa juga dibuatkan regulasi di desa terkait penjualan captikus ini. Nanti juga hal ini menjadi catatan.

    “Terkait jalan perkebunan, waktu rapat KUA PPAS tanggal 24 agustus 2021 lalu saya sudah ingatkan ke eksekutif terkait hal ini karena daerah-daerah lain juga mengeluh tentang ini. Jawaban eksekuti bahwa hal itu belum prioritas untuk 2021 tapi dalam APBD 2022 itu yang akan saya kejar, tapi pengerjaannya akan bertahap karena anggarannya juga pastinya terbatas,” katanya seraya menuturkan dalam masa pandemi ini, ada tiga prioritas yang dilaksanakan pemeritah yakni pemulihan ekonomi, kesehatan dan jaring pengaman sosial.

    Nick menutup acara reses itu dengan mengatakan bahwa dalam laporan reses nanti semua aspirasi akan disampaikan.

    “Dalam SIPD nanti, pokok-pokok pikiran anggota DPRD, ini akan menjadi Pokir saya. Untuk realisasinya tentu saya akan awasi itu,” tutupnya.

    Diketahui, pada reses itu pula secara pribadi Nick membagikan bahan pokok berupa beras kepada semua warga yang hadir.

    (ABL)

  • Reses MJP, Warga Tumaluntung Keluhkan Persoalan Data BST

    test.petasulut.com/, SULUT – Terus berupaya mengedepankan kesejahteraan rakyat, Anggota DPRD Sulut Melky Pangemanan menyerap aspirasi warga Desa Tumaluntung, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara (Minut), kamis (26/8) di Kantor Hukum Tua Desa Tumaluntung.

    Diketahui, Penjaringan aspirasi ini hanya pertemuan dengan perwakilan desa setempat serta tetap mengikuti protokol Covid-19.

    Dalam pertemuan reses di Desa Tumaluntung, Politisi Partai Solidaritas Sulut itu, menerima aspirasi antara lain terkait tidak adanya sinkronisasi data Batuan Sosial Tunai (BST).

    MJP pun diminta memperhatikan persoalan tersebut.

    Warga mengatakan, data BST tidak sesuai dengan yang diharapkan. Dikarenakan pada awal pandemi Covid-19 pihak desa telah diminta data-data dari pemerintah pusat untuk masyarakat sebagai penerima bantuan, akan tetapi data yang disodorkan tidak tepat sasaran.

    “Ternyata penyaluran tersebut tidak sesuai diharapkan dari desa. Hal ini meminta kejelasan data-data yang masuk karena di desa ini masih banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan dan layak dibantu tapi data yang keluar dari pusat tidak sesuai dengan data di desa,” kata warga.

    Menanggapi hal tersebut, anggota DPRD Sulut Melky Pangemanan mengatakan, nama penerima BST telah diusulkan oleh pemerintah pusat dari daerah, tapi data dari desa tidak keluar.

    “Yang saya mau sampaikan, persoalan hari ini di 15 kabupaten kota di Provinsi Sulut (Sulawesi Utara), DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang ada di Pusdatin (Pusat Data dan Sistem Informasi) Kemensos tidak diperbaharui sejak tahun 2015,” kata Pangemanan yang juga personel Komisi IV DPRD Sulut.

    “Jadi jangan heran, jangan salahkan Hukum Tua kalau ada program reguler dari pemerintah pusat yang berkaitan dengan penanganan Covid-19, jaring pengamanan sosial, jangan heran kalau ada yang sudah meninggal masih keluar nama, jangan heran orang yang sudah tidak layak terima tapi terima dan orang yang layak tidak terima,” tuturnya.

    Ditambahkannya, indikator yang dipakai pemerintah pusat adalah 14 indikator kemiskinan.

    “Kami sudah bicara, nantinya lewat peraturan daerah penanganan fakir miskin dan anak terlantar, pengaturan pelaksanaannya teknisnya bisa lewat peraturan gubernur,” tambah politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini.

    Dikatakan Pangemanan, DPRD Sulut akan mendorong pemerintah daerah lewat musyawarah perencanaan pembangunan (musrembang) desa, kabupaten, kota, membuat surat edaran untuk memfasilitasi, terlebih khusus untuk memverifikasi dan validasi data.

    “Kami sudah berkonsultasi ke Kemensos dan Kemendagri karena dana desa bisa dialokasikan untuk musrembangdes khusus verivali data. Kan nanti bisa dikonfrontasi langsung oleh Pemdes saat pertemuan. Mana yang layak menerima atau tidak,” terang legislator daerah pemilihan (dapil) Kabupaten Minut dan Kota Bitung ini.

    Lebih lanjut, DPRD Sulut telah melakukan konsultasi dengan pemerintah agar BST diperpanjang.

    “Tetapi seharusnya diberikan kepada yang memang sangat membutuhkan. Data sebenarnya setiap minggu bisa dilakukan pemutakhiran dan masyarakat bisa mengkoreksi langsung. Pemerintah harus melakukan akselerasi pemutahiran data sembari kita melihat kondisi masyarakat yang kontekstual, yang makin susah pada hari ini,” tandasnya.

    (ABL)

  • KALOH Reses di Airmadidi Bawah, Persoalan Lahan Kubur Mengerucut

    test.petasulut.com/, SULUT – Dalam kegiatan reses II tahun 2021, Anggota DPRD Sulut Fabian Kaloh menyambangi warga Airmadidi Bawah, kamis (26/8) di kantor Kelurahan Airmadidi Bawah.

    Pada pertemuan itu, Kaloh diperhadapkan oleh Keluh konstituen terkait lahan pekuburan dan diminta untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut.

    Warga menyampaikan, pihak Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Badan Kerjasama Antar Umat Beragama (BKASUA) Airmadidi Bawah tengah mengupayakan pembuatan lahan pekuburan baru.

    “Kami dari LPM dan BKSAUA sedang mengupayakan lahan pekuburan. Jadi boleh kah kami meminta kepada bapak untuk berkontribusi dalam lahan pekuburan yang sama-sama akan digalakkan,” kata warga.

    Menanggapi hal tersebut, Kaloh mengatakan, untuk lahan pekuburan bagaimana membuat tim dan dilakukan secara partisipatif ke masyarakat.

    “Makanya kita saran, pemerintah kelurahan saja bikin tim, bikin panitia kemudian dibuat proposal, diurus dengan baik, transparan dan dijaga atau sebaiknya bikin panitia kecil,” kata Kaloh yang juga politisi partai berlambang banteng moncong putih (PDIP) ini.

    Dirinya pun mengajak masyarakat untuk membuat panitia kecil. Juga meminta masyarakat berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten (Pemkab) Minut.

    “Jadi harus di pilah-pilah, permintaan mereka sebagian kewenangan pemerintah provinsi, sebagian kewenangan pemerintah kabupaten. Kita koordinatif dan nanti disampaikan ke bupati di rapat-rapat atau bisa bertemu di musrembang (musyawarah perencanaan pembangunan),” tandasnya.

    (ABL)

  • Reses II Tahun 2021, KAPOJOS Serap Aspirasi Warga Kolongan Tetempangan

    test.petasulut.com/, SULUT – Guna menyerap dan menjaring aspirasi masyarakat, semua Wakil Rakyat turun ke daerah pemilihan masing-masing.

    Seperti yang dilakukan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Berty Kapojos dalam masa Reses II Tahun 2021.

    Dirinya menyambangi warga Kolongan Tetempangan, Minut pada kamis (26/8) di kantor Kumtua Kolongan tetempangan.

    Dalam pergelaran itu, BK tetap mengedepankan protokol kesehatan guna pencegahan penyebaran Covid-19.

    Kehadiran konstituen pun hanya dihadiri oleh para perangkat desa dan tokoh masyarakat kolongan tetempangan.

    Pada kesempatan itu dihadapan konstituen, Kapojos menyampaikan tugas dan fungsi pokok Anggota DPRD Sulut.

    “Fungsi pengawasan, Butgeting dan Legislasi,” singkatnya.

    Menanggapi itu, warga yang hadir pun menyampaikan sejumlah aspirasi, diantaranya:

    – meminta pemasangan CCTV dan juga lampu jalan dibeberapa titik. Mengingat banyak sekali kejahatan dan pencurian yang terjadi pada akhir-akhir ini.

    – persoalan memgenai batas desa kolongan tetempangan dan watutumou induk, dimana sudah enam kali pertemuan dengan para pihak terkait tapi belum ada kata sepakat dari pemkab.

    – adanya rencana pembangunan balai desa, meminta untuk adanya bantuan dalam rencana ini.

    – meminta adanya tempat pendistribusian hasil panen karena banya hasil panen, contohnya ubi tapi tidak tahu harus dijual dimana.

    Menjawab itu, Berty mengatakan untuk CCTV nanti ditanyakan ke dinas terkait pemprov kalau ada anggaran untuk itu.

    “Untuk lampu jalan pasti saya akan perjuangankan, tapi untuk pulsa lampu jalan itu menjadi tanggung jawab warga. Saya pastikan dalam waktu dekat ini, lampu jalan itu akan dipasang,” ungkapnya.

    Untuk persoalan batas desa lanjut BK, nanti akan dicarikan solusi bersama. Saya akan bicarakan ini dengan Bupati Minut.

    “Namun apabila tidak ada titik terang, akan ditindaklanjuti oleh provinsi. Dan untuk permintaan bantuan soal rencana pembangunan balai desa, saya mengusulkan untuk memasukan proposal bantuan contohnya di BSG atau Angkasa Pura atau juga di MSM, karena mereka ada dana CSR untuk hal-hal seperti itu,” jelas BK.

    “Dan untuk permintaan tempat pendistribusian hasil panin nantinya akan saya usulkan. Intinya semua aspirasi yang disampaikan pasti saya akan perjuangkan sampai pada tahap realisasi,” tutupnya.

    (ABL)

  • NAL Dorong Pemerintah Berikan Stimulus Untuk Dukung Pemulihan Ekonomi

    test.petasulut.com/, SULUT – Ekonomi masyarakat menjadi bagian yang paling berdampak di masa pandemi covid-19. Respon pun datang dari gedung DPRD Sulut. Melalui Ketua Fraksi Partai NasDem Nick Adicipta Lomban pun melayangkan dorongan kepada pemerintah untuk terus memberikan stimulus untuk pemulihan ekonomi masyarakat. Terutama menatanya dalam anggaran perubahan.

    Ia mengungkapkan, penataan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021 disusun menurut arahan dari pusat. Di dalamnya fokus kepada tiga hal yakni pemulihan ekonomi, penanganan Covid-19 dan jaring pengaman sosial. Maka dari itu dalam anggaran perubahan ini menurutnya, harus ada yang disesuaikan dengan arahan pusat.

    “Memang di 2021 tentu juga sudah mengatur pemulihan ekonomi dan jaring pengaman sosial,” ungkap personil Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut, Nick Adicipta Lomban dalam pembahasan antara Banggar DPRD Sulut dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sulut terkait dengan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P), Selasa (24/8), di ruang rapat Paripurna DPRD Sulut.

    Menurutnya, pada pertengahan tahun 2021 ini pemerintah telah melakukan yang namanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Upaya ini untuk memutus penyebaran Covid-19. Hanya saja, ini berdampak pada ekonomi masyarakat.

    “Kita tahu ini upaya pemerintah yang kita apresiasi bersama karena dilakukan untuk mengendalikan penyebaran covid-19. Di satu sisi ada dampak yang muncul yakni ekonomi masyarakat,” ujar anggota dewan provinsi (Deprov) daerah pemilihan Minahasa Utara dan Kota Bitung ini.

    Untuk itu dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) ini, dirinya sangat berharap agar masalah ekonomi bisa diperhatikan. Memang diakuinya, sektor kesehatan yang saat ini terlihat sudah masif.

    “Perlu ada stimulus-stimulus terhadap pemulihan ekonomi masyarakat. Karena asumsi sebelumnya kita tidak pernah berpikir akan ada PPKM. Bagaimana pemulihan ekonomi ini dapat menyasar langsung ke masyarakat sehingga bisa memacu daya beli masyarakat,” ucapnya.

    (ABL)

  • Secara Virtual Walikota Manado Ikuti Rakor Nasional Pengendalian Inflasi Bersama Presiden Jokowi

    Manado, test.petasulut.com/ – Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2021, dilakukan secara virtual dengan Tema : Mendorong Peningkatan Peran UMKM Pangan Melalui Optimalisasi Digitalisasi Untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Dan Stabilitas Harga Pangan.

    Walikota Manado Andrei Angouw ikut menghadiri secara virtual rapat tersebut dari ruang kerjanya di kantor Walikota Manado. Rabu (25/8).

    Presiden Indonesia Joko Widodo dari Istana Negara membuka secara resmi kegiatan tersebut dan berdampingan secara fisik oleh Ketua BPK RI, Gubernur BI, Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto serta Ketua OJK.

    Kegiatan tersebut juga diikuti oleh Kementerian dan Lembaga Tinggi Negara, kepala daerah baik Gubernur, Walikota dan Bupati se-Indonesia serta jajaran TPID se-Indonesia.

    Presiden RI Joko Widodo saat dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi

    Mengawali sambutan Presiden Jokowi, Hadir untuk mendengarkan laporan dari Gubernur Bank Indonesia. Setelah itu Presiden menyampaikan Sambutan.

    Dalam sambutannya Presiden Jokowi menyampaikan terkait pertumbuhan ekonomi secara Nasional yang berada pada kisaran 7,2 % dengan tingkat inflasi yang terkendali.

    Tak hanya itu, Presiden juga memaparkan mengenai sektor pertanian nasional, pasar komoditas, ekspor dan lain sebagainnya menjadi perhatian dalam kondisi perekonomian semua disinggung Presiden.

    Adapun harapan dari Presiden agar Lembaga Teknis dapat melakukan pendampingan kepada para petani dilapangan. Tujuannya adalah supaya Petani dapat melaksanakan kegiatan pertanian dengan baik agar supaya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi ditengah masyarakat yang sedang berjuang melawan pandemi seperti saat ini.

    Rangkaian acara pun hingga berjalan dipenghujung, kemudian dilanjutkan dengan dialog Nasional bersama Presiden Jokowi yang dipandu oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto.

    Kegiatan pun berakhir setelah mendengar Arahan dan tanggapan terhadap beberapa pertanyaan yang dilontarkan saat dialog berjalan saat itu.

  • Walikota Dan Wawali Kota Manado Bahas Penerangan Jalan Dengan PLN

    Manado, test.petasulut.com/ – terkait penerangan jalan umum (PJU) di Kota Manado, pagi tadi, Rabu (25/8) Walikota Manado Andrei Angouw dan Wakil Walikota Richard Sualang melakukan pembahasan teknis dengan pihak PLN soal distribusi listrik di Manado Baik soal meterisasi maupun non meterisasi.

    Ada banyak hal yang dibahas saat itu, sehingga membuat Walikota berkeinginan untuk turun lapangan di malam hari guna melihat secara langsung lampu-lampu mana yang tidak menyala. Ada pula permasalahan lain termasuk tagihan-tagihan yang harus dilakukan di Kota Manado berdasarkan KWH yang terpakai.

    Lalu soal penganggaran dan tagihan-tagihan pembiayaan dalam kaitan dengan 15 ribuan lampu jalan di Kota Manado yang akan disupport oleh Pihak PLN. Seperti dalam data ada 11 ribu lebih, sementara yang tidak menyala ada kurang lebih 4 ribuan.

    Turut hadir dalam pertemuan tersebut ada para pelaksana teknis PLN didampingi kabid Perkim Alfian Kojansouw.

  • Walikota Manado dan Wakil Walikota Terima Kunjungan Mahasiswa Unsrat

    Manado, test.petasulut.com/ – dalam rangka Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM), Walikota Manado Andrei Angouw kali ini menerima kunjungan dari Mahasiswa Universitas Sam Ratulangi (Unsrat).

    Walikota yang juga didampingi Wakil Walikota Manado Richard Sualang menerima kunjungan dari Mahasiswa tersebut diruangan kerja Walikota Manado. Selasa (24/8).

    Tujuan kedatangan Mahasiswa Unsrat itu adalah untuk menyampaikan bahwa mereka telah melakukan proyek penelitian penanganan sampah yang tak lain juga merupakan program yang telah disupport oleh Kementerian Pendidikan Nasional agar bisa mencari karya-karya Mahasiswa supaya bisa dilombakan.

    Mahasiswa Unsrat yang hadir saat itu juga tak datang sendirian, melainkan didampingi oleh Wakil Rektor III Bagian Kemahasiswaan Drs. Ronny Gosal M.Si, Deputi WR III DR. Ir. Pinky Saerang dan Dosen Pembimbing DR. Ir. Joice Rimper.

    Berhubungan dengan adanya Lomba Karya dan Penelitian Mahasiswa ini, pada kesempatan saat itu Mahasiswa Unsrat mempresentasikan secara singkat soal penelitian mereka. Oleh karena itu, maka mereka berharap dan bahkan meminta dukungan Pemerintah Kota Manado dalam memformulasikan kegiatan mereka agar nanti kedepan bisa sinkron dengan program Pemkot Manado dalam hal ini penanganan sampah di Kota Manado.

    Mengingat Walikota Manado Andrei Angouw semenjak dilantik dan sampai sekarang ini masih peduli dan sering memantau lokasi yang terdampak akibat membuang sampah sembarangan. Selebihnya Mahasiswa berharap agar Walikota dan Jajaran Pemkot Manado dapat Merespon apa yang mereka sampaikan saat itu melalui.

    Menanggapi apa yag telah dipresentasikan oleh Mahasiswa, terkait penanganan sampah di Kota Manado. Maka ia memberikan apresiasi terhadap kreatifitas Mahasiswa PKM. Walikota Manado juga menyinggung bahwa kesadaran masyarakat dalam membuang sampah masih sangat kurang di Kota Manado , "ini perlu dorongan agar masyarakat sadar dan tidak membuang sampah sembarangan lagi, selebihnya agar supaya tidak jadi budaya buruk bagi masyarakat," ucap AA dalam pertemuan tersebut.

    Walikota juga menjelaskan tentang produksi sampah di Kota Manado setiap hari, serta dia menyinggung soal konsep pengelolaan sampah kedepan yang akan dijadikan energi listrik di Ilo-Ilo.

    Walikota juga menambahkan bahwa bagaimana sampah ini bisa tertangani sembari menjadikan sampah ini nantinya berguna.
    "Pemerintah mendorong jika ada investor yang mau terlibat dalam program penanganan sampah di Kota Manado," tandasnya.

    Turut hadir dalam pertemuan tersebut salah satu anggota DPRD Kota Manado Jean Kodoati Sumilat