Test Peta Sulut

Blog

  • Kepala BPK-RI Sulut KARYADI Nilai Anggaran Kerjasama Media di Pemerintahan ‘Kecil’

    test.petasulut.com/, SULUT – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Media Workshop yang bertema ‘Mengembangkan Komunikasi Dalam Mendukung Sulut Maju Sejahtera’ pada rabu (1/12) di Kantor BPK RI Sulut.

    Terpantau, pergelaran kegiatan workshop tersebut tetap mengedepankan protokol kesehatan secara ketat guna meminimalisir penyebaran covid-19.

    Menarik, dalam kegiatan tersebut Kepala BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara Karyadi S.E., M.M., Ak., CA., CFrA., CSFA menyentil anggaran kerjasama media di pemerintahan baik di Provinsi maupun kabupaten/kota dianggap kurang.

    “Pentingnya tugas media sebagai salah satu fungsi memberikan informasi terkait program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah harus dibarengi dengan penganggaran yang baik juga untuk kerjasama media, karena keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah tak lepas dari peran media melalui pemberitaan yang disampaikan kepada masyarakat,” Ucap Karyadi.

    Karyadi juga menuturkan Pemerintah dan insan pers seharusnya menjadi mitra yang baik saling bersinergi namun tidak menanggalkan independensi dari media itu sendiri.

    “Bagaimana media menjabarkan program pembangunan pemerintah dengan efektif, anggarannya sangat kecil, “tandasnya.

    Namun Karyadi juga mengingatkan agar media harus jadi penyeimbang.

    “Harus menjadi media Partner tapi tidak mengurangi indenpedensi sebagaimana diatur dalam kode etik jurnalistik,” Katanya.

    Karyadi juga menghimbau kepada pemerintah agar berikan tempat khusus kepada media.

    “Jujur, melalui ungkapan hati saya, media harus mendapatkan tempat khusus sebagai mitra kerja pemerintah. Media aman, terjamin anggarannya,” Tuturnya.

    Terakhir, Karyadi mendorong peran media ikut mengingatkan Pemerintah khususnya dalam program kegiatan terkait penyerapan anggaran.

    ” Saya mendorong teman – teman media untuk ikut mengingatkan pemerintah khususnya dalam hal penyerapan anggaran, apalagi memasuki akhir tahun, ” pungkasnya.

    Turut hadir pada kegiatan tersebut, Kepala Dinas Kominfo Sulut Evans Steven Liow bersama sejumlah perwakilan media massa.

    (ABL)

  • Jemput Aspirasi Warga Langagon, SARWA Janji Akan Tindaklanjuti

    test.petasulut.com/, SULUT – Guna melaksanakan kewajiban sebagai wakil rakyat, Anggota DPRD Sulut I Nyoman Sarwa menyerap Aspirasi warga Desa Langagon Kecamatan Bolaang Kabupaten Bolaang Mongondow, senin (29/11).

    Di Reses Ill Tahun 2021 tersebut didasari tata tertib DPRD sulut Nomor 2 Tahun 2019 periode 2019-2024, Sarwa pun mempergunakan kesempatan itu untuk turun kedapil atau daerah pemilihan untuk menyerap aspirasi yang nantinya akan di sampaikan kepada pemerintah daerah sebagai eksekutor atau pengguna Anggaran melalui dinas Terkait.

    Pada kegiatan reses itu, Nyoman sarwa menyampaikan bahwa dirinya duduk di komisi IV DPRD Sulut yang membidangi kesejahteraan rakyat.

    “Karena memang kita tahu daerah bolaang mongondow ini mayoritas petani sehingga jika ada aspirasi terkait pertanian sampaikan saja walaupun diluar mitra kerja komisi IV. Tetap kita akan sampaikan melalui lintas komisi apalagi dari fraksi Nasdem terdistribusi di semua komisi dari 4 komisi yang ada di DPRD Sulut,” Jelas Politisi Partai NasDem itu.

    Adapun aspirasi yang masuk, diantaranya:

    – Meminta adanya pembangunan drainase sepanjang jalan desa langagon yang merupakan jalan trans, jika musim penghujan sering terjadi banjir karena air meluap sampai jalan raya.

    -Bantuan alat pertanian berupa hentrektor dan traktor.

    – Bantuan pupuk, bibit dan racun Hama.

    -Meminta bantuan bagi pemerintah agar supaya memberikan solusi dalam pengurusan kartu tani, karena salah satu syarat untuk memiliki kartu tersebut masyarakat harus memiliki lahan sendiri, sedangkan banyak masyarakat yang di desa langagon sebagian besar 99,9% berprofesi sebagai petani dan sebagian juga tidak memiliki lahan tersebut tetapi hanya sebagai penggarap.

    – Adanya bantuan rumah ibadah/masjid di desa langagon.

    – Bantuan alat olah raga

    Menanggapi aspirasi yang masuk, Legislator Dapil BMR itu menuturkan akan sampaikan hal itu kepada pemerintah dalam hal ini Gubernur Sulut melalui dinas terkait.

    “Sebagai pokok-pokok pikiran DPRD dan akan di serahkan langsung kepada pemerintah daerah agar nantinya bisa ditindaklanjuti sebagai bahan masukan penyusunan RKA (Rencana kerja pemerintah daerah) karena pemerintah daerah sebagai eksekutor atau pengguna Anggaran melalui dinas terkait,” Jawabnya.

    (ABL)

  • Serap Aspirasi di 3 Desa, BW Janji Akan Berjuang Untuk Kesejahteraan Rakyat

    test.petasulut.com/, SULUT – Politisi Partai NasDem Sulut, Braien Waworuntu terus eksis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pokok (Tupoksi) sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulut tapi juga berjuang sampai pada tahap realisasi.

    Terbukti, pada selasa (30/11) Ketua Komisi IV DPRD Sulut tersebut menggelar kegiatan reses III tahun 2021 dengan menyambangi warga Desa Rumengkor, Kembes dan Kali kabupaten Minahasa.

    Hal itu dilakukan BW guna menjaring aspirasi masyarakat berupa keluhan, masukan serta usulan yang nantinya akan dibawah ke lembaga legislatif untuk bisa direalisasikan.

    Adapun beberapa aspirasi masyarakat dari ketiga Desa yang disambangi BW yang dianggap penting untuk diperjuangkan, diantaranya:

    Desa Rumengkor : Terkait dengan jalan penghubung dari Desa Rumengkor ke Minahasa Utara, Pelebaran jalan utama, Pembuatan talud-talud penahan tanah longsor.

    Desa Kembes : Memperhatikan data penerima bantuan BPJS pemerintah, akses jalan utama untuk diperlebar serta bantuan pendidikan.

    Desa Kali : Infrastruktur jalan desa Kali – Kinilow, bantuan pendidikan, bantuan alat perkebunan serta bantuan untuk pembangunan kantor desa.

    Merujuk pada aspirasi tersebut, Legislator Dapil Minahasa-Tomohon saat dimintai keterangan, berjanji bahwa aspirasi masyarakat tersebut akan di bawah olehnya kepada pemangku kebijakan dalam hal ini pemerintah provinsi Sulawesi Utara.

    “Ini merupakan tugas kami untuk kembali ke dapil dan meresap aspirasi dari masyarakat di dapil kami. Saya pribadi akan membawa aspirasi ini untuk disampaikan ke pemerintah provinsi. Ini tugas saya sebagai pelayan masyarakat,” Ucapnya.

    BW juga menambahkan bahwa aspirasi masyarakat tersebut akan di pilah mana yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi dan mana yang merupakan kewenangan pemerintah kabupaten kota.

    “Yang merupakan kewenangan provinsi itu akan kami usahakan terealisasi. Untuk yang merupakan kewenangan kabupaten kota, akan kami bawah ke Bupati/Walikota untuk ditindaklanjuti. Intinya kami akan perjuangkan aspirasi dari ketiga desa tersebut,” Tambahnya.

    (ABL)

  • 2022 Dibuka Formasi PPPK, Tes CPNS Tidak Ada?

    test.petasulut.com/, NASIONAL – Kabar seputar ada tidaknya penerimaan CPNS di tahun 2022 terjawab. Dimana penerimaan CPNS 2022 disebut tak ada lagi karena akan digantikan dengan PPPK.

    Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo mengungkapkan tes CPNS 2022 akan disesuaikan dengan kebutuhan.

    “Kalau tahun depan, pengertian tidak ada, bukan tidak ada sama sekali. Tapi ada pengurangan, sesuai kebutuhan,” kata Tjahjo dikutip dari pemberitaan detikcom, Senin (29/11/2021).

    Tjahjo menyebut ke depan penerimaan CPNS ini tidak akan lebih dari kebutuhan.

    “Butuh 5 ya 5, tidak boleh lebih. Dulu meninggal 5 masuk 100,” jelas dia.

    Kejelasan mengenai tidak dibukanya penerimaan CPNS tahun 2022 sendiri didasari juga dari komentar Plt Kepala BKN Bima Haria Wibisana di salah satu postingan di akun Instagram resminya.

    Postingan itupun menjadi bahan perbincangan warganet dan sempat viral di media sosial.

    Akun @wibisanabima, dalam salah satu unggahan yang keterangannya diunggah sejak tiga minggu lalu, Bima memang menyebutkan kalau seleksi CPNS di 2022 tidak ada.

    Dia membalas salah satu komentar followers-nya yang meminta pemerintah untuk membuka seleksi CPNS di tahun 2022. Namun, Bima menjawab di tahun depan seleksi hanya dibuka untuk formasi PPPK.

    “2022 hanya PPPK saja. Ke depan penerimaan PNS akan sangat-sangat sedikit, yang banyak PPPK,” kata Bima dikutip detikcom dari akun @wibisanabima.

    (ABL)

     

  • Reses STELLA RUNTUWENE, Masalah Infrastruktur Jadi Keluhan Warga Tumaluntung

    test.petasulut.com/, SULUT – Terus berupaya mengedepankan kesejahteraan rakyat, Anggota DPRD Sulut Stella Runtuwene menggelar reses III tahun 2021 dengan bertemu dengan warga desa Tumaluntung Kabupaten Minahasa Selatan, Kamis (25/11/21).

    Pada kesempatan itu, sejumlah aspirasi pun disampaikan warga Tumaluntung, antara lain terkait perbaikan infrastruktur jalan.

    Warga berharap pelebaran ruas jalan Tumaluntung ke Tareran, serta perbaikan jalan penghubung pertigaan Tumaluntung ke Ranolambot desa Wuwuk dikecamatan Tareran dapat direalisasikan.

    Warga juga meminta agar hasil pekerjaan pembangunan akses jalan tembusan Kapoya ke Wuwuk sepanjang empat kilometer dilanjutkan.

    Selain itu, warga berharap wakil rakyat Stella Runtuwene perjuangkan perintisan akses jalan perkebunan Terende Pakobitan sepanjang lima Kilometer.

    Tak ketinggalan, warga memanfaatkan kesempatan tersebut menitip aspirasi perhatian lampu penerangan di ruas jalan utama desa Wuwuk.

    “Kami juga minta agar ada perbaikan jalan Trotoar dari masuk Wuwuk sampai perbatasan karena disebabkan pembongkaran kabel optik tapi tidak di perbaiki,” pinta warga.

    Menanggapi keluhan masyarakat, Runtuwene berjanji akan membawa aspirasi tersebut ke lembaga DPRD serta instansi terkait sesuai kewenangan.

    ” Aspirasi bapak/ibu tentu menjadi catatan penting saya namun tentunya berdasarkan kewenangan yang ada. Yang menjadi kewenangan Provinsi akan dikoordinasikan dengan mitra kerja melalui instansi terkait, sementara yang menjadi kewenangan Kabupaten/kota akan diteruskan kepada kepala daerah Kabupaten/Kota untuk diperhatikan,” katanya.

    (ABL)

  • Sekwan GLADY Puji Terobosan MJP Dalam Penjaringan Aspirasi

    test.petasulut.com/, SULUT – Dalam rangka mendengarkan dan menyerap aspirasi konstituen atau disebut dengan reses, semua anggota DPRD Sulut turun kembali ke dapil masing-masing.

    Kewajiban inipun langsung dilakukan Anggota DPRD Sulut, Melky Jakhin Pangemanan, dengan melaksanakan reses III tahun 2021 di Desa Kema I, Minahasa Utara, senin (29/11).

    Namun ada yang menarik dalam kegiatan reses tersebut, dimana Wakil Ketua Bapemperda DPRD Sulut, Melky Pangemanan dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan reses, pada beberapa hari sebelumnya melalui staff pendamping sekretariat DPRD telah membagikan kuesioner ke warga Kema 1 dan 2 yang akan mengikuti reses.

    Kuesioner itu diberikan ke warga guna menyampaikan keluhan, masukan serta usulan dalam bentuk tertulis. Hal itu dilakukan MJP agar semua aspirasi dari warga dapat diserap.

    “Karena yang saya dapati di lapangan pada saat reses, banyak warga yang berkerinduan untuk menyampaikan keluhan ataupun usulan namun sangat sulit untuk dibahasakan, apalagi dalam kegiatan resmi seperti ini. Oleh karena itu saya berinisiatif membagikan kuesioner ke warga di 1 atau 2 hari sebelum pelaksanaan reses. Contohnya hari ini di Kema 1 dan 2. Tadi juga saya sudah terima aspirasi tertulis itu dari masyarakat Kema di tiap Jaga,” Jelas MJP usai melaksanakan reses.

    “Hal ini juga ternyata sangat baik dari segi efisiensi waktu, karena memang kalau aspirasi masyarakat dalam bentuk penyampaian langsung di kegiatan reses, 1 hari 1 malam tak bakal habis. Memang reses tadi telah dibuka ruang bertanya namun hanya 2 sampai 3 pertanyaan langsung dari warga. Efisiensi waktu pelaksanaan reses Ini juga mendukung pemerintah di masa Pandemi covid-19. Saya kira ini sangat efektif,” Tambah MJP.

    Disisi lain, Sekretaris DPRD Sulut Glady Kawatu saat melakukan monitoring mengaku salut atas terobosan yang di laksanakan MJP pada reses kali ini.

    “Pada reses kali ini Pak Melky membuat terobosan yang luar biasa. Salah satunya dengan menjaring aspirasi masyarakat menggunakan kuesioner. Kuesioner yang dibagikan ke masyarakat menjadi metode yang efektif dan efisien, dalam mengakomodir begitu banyaknya masalah yang ada di masing-masing dapil. Dengan kuesioner ini, penyampaian aspirasi menjadi lebih rinci dan tertata rapi,” Jelas Kawatu.

    “Ini juga dapat meminimalisir waktu reses dari anggota dewan di lapangan,” Tambahnya.

    Terpantau, kegiatan Reses ini tetap pengedepankan protokol kesehatan guna meminimalisir penyebaran virus corona.

    (ABL)

  • Viral! Video Mesum Durasi 30 Detik, Diduga di Lakukan Oleh Pelajar SMK

    test.petasulut.com/, NASIONAL – Masyarakat dibuat heboh terkait beredarnya sebuah rekaman Video mesum yang berdurasi 30 detik.

    Video Syur yang beredar itu diduga dilakukan pelajar sekolah menengah kejuruan (SMK) asal Kota Salatiga, Jawa Tengah.

    Dilansir dari Kompas, Dalam video tersebut, sepasang pria dan wanita terekam tengah memadu kasih di sebuah warung. Di depan mereka ada sebuah meja kecil, gelas minuman, asbak, dan rokok.

    Pemeran pria mengenakan kaus olahraga warna merah dan bercelana pendek. Sementara pemeran perempuan memakai hijab warna hitam dan rok panjang warna cokelat.

    Mulanya mereka berciuman, kemudian terjadi perbuatan mesum yang dilakukan kedua pelajar tersebut.

    Menurut seorang warga Salatiga Bowo, video mesum tersebut mulai beredar di beberapa grup WhatsApp pada Kamis (25/11/2021).

    “Saya sudah lihat tapi langsung saya hapus. Kalau melihat seragamnya yang pelajar laki-laki, sepertinya itu pelajar salah satu SMK di Salatiga,” jelas Bowo, Jumat (26/11/2021), dikutip dari Kompas.

    Bowo menambahkan, lokasi tempat keduanya mesum berdasarkan informasi yang beredar berada di warung di kawasan Jalan Lingkar Salatiga (JLS).

    “Informasinya seperti itu, pelakunya pacaran di warung yang ada di JLS, tapi untuk pastinya saya kurang tahu,” ungkapnya.

    Sementara itu, Kepala Seksi (Kasi) Humas Polres Salatiga AKP Hari Slamet Trianto mengatakan, petugas tengah menyelidiki video tersebut.

    “Kalau ada kejadian yang meresahkan warga atau menjadi perhatian, pasti menjadi akan kita tindak lanjuti,” terangnya.

    (ABL)

  • Tak Hanya Jadi Negara Miskin, Situasi Berbahaya Ini Bakal Dihadapi Timor Leste

    test.petasulut.com/, INTERNASIONAL – Negara yang sempat menjadi bagian dari Indonesia yakni Timor Leste saat ini tengah terancam dengan situasi berbahaya.

    Timor Leste yang merupakan Negara yang berstatus miskin itu mungkin jadi penyebab ancaman yang kian mendekat.

    DIketahui, Timor Leste dikenal sebagai negara miskin di dunia, menempati urutan ke 152 dari 162 peringkat ekonomi dunia.

    Bahkan dikatakan Timor Leste semakin mendekati kebangkrutan dan kehabisan uang, karena ladang minyaknya yang semakin menipis.

    Timor Leste dikatakan memiliki cadangan uang yang semakin sedikit, dengan pendapatan satu-satunya hanyalah ladang minyak, yang dikelola oleh asing.

    Minyak yang dihasilkan ladang minyak Timor Leste akan diberikan dalam bentuk royalti, oleh perusahaan yang mengerjakan minyak tersebut.

    Menurut Dokumen Kementerian Luar Negeri Selandia Baru, ini sangat berbahaya.

    Ladang minyak yang semakin menipis membuat negara itu semakin kehabisan sumber pendapatannya.

    Belum lagi proyek pembangunan yang diprediksi akan memakan uang dalam jumlah besar, dan utang yang cukup tinggi dari China.

    “Lebih dari 75 persen sumber daya di ladang Bayu-Undung dan Kitan telah habis,” kata dokumen kementerian itu.

    “Sejak 2012 (pendapatan minyak dan gas) mengalami penurunan,” katanya.

    “Pada 2014, pendapatan minyak dan gas memberikan pendapatan 40 persen lebih rendah kepada pemerintah Timor Leste dibandingkan pada 2013,” imbuhnya.

    Pada tahun 2014, dana minyak bumi menyumbang 93 persen dari total pendapatan negara.

    Tetapi pemerintah telah menghabiskan dua kali pendapatan sebenarnya dari dana tersebut setiap tahun sejak 2008.

    Tak cukup sampai disitu, Timor Leste juga terancam dengan situasi berbahaya kematian rata-rata pekerja yang cukup tinggi.

    Menurut analisis data kematian akibat kerja oleh ILO, Dewan Keselamatan Nasional, dan Elsevier Ltd.

    Studi tersebut mengungkapkan tingkat kematian global dari kegiatan ekonomi di seluruh dunia, mengutip Islandia, Malta dan San Marino sebagai tiga negara paling tidak berbahaya bagi pekerja.

    Konsultan kesehatan dan keselamatan di Arinite menganalisis tingkat kematian rata-rata di tempat kerja per 100.000 pekerja di seluruh dunia.

    Beberapa negara ditemukan memiliki kondisi kematian di tempat kerja dalam jumlah tinggi.

    Seperti di antaranya Bhutan, di Asia Selatan, sebagai negara paling berbahaya bagi pekerja, dengan tingkat kematian rata-rata 31,9 di semua pekerjaan.

    Timor Leste adalah yang paling berbahaya kedua, dengan tingkat 29,2 kematian pekerja per 100.000, dan Nepal adalah yang paling berbahaya ketiga, dengan tingkat 28,8.

    Sebagai perbandingan, Islandia, yang telah memegang posisi negara paling damai sejak 2008, tidak memiliki kematian akibat kerja, seperti halnya Malta dan San Marino.

    Studi tersebut mengatakan negara-negara ini mengalami sedikit kejahatan kekerasan dan memiliki tingkat pendidikan dan tingkat pekerjaan yang sangat tinggi.

    Meskipun posisi teratas Malta, itu tidak berarti tidak ada kematian yang tercatat di tempat kerja di pulau itu.

    Menurut National Statistics Office (NSO), enam kecelakaan kerja fatal dilaporkan pada paruh pertama tahun 2021.

    Sementara pada tahun 2020 total tujuh orang meninggal di tempat kerja, dan tiga kematian dicatat pada tahun 2019.

    Menurut NSO, 892 kecelakaan non-fatal per 100.000 orang yang dipekerjakan dilaporkan pada tahun 2020 saja.

    Selain itu, pada tahun 2020, total 2.328 kecelakaan non-fatal dilaporkan di Malta, jauh lebih rendah dari 3.258 yang dilaporkan pada 2019 dan 3.252 pada 2018.

    Kemudian, CEO Otoritas Kesehatan dan Keselamatan Kerja (OHSA) Mark Gauci, mengatakan ada total 10 kecelakaan fatal di industri konstruksi saja antara 2018 dan 2020.

    (ABL)

    Sumber: Serambi News

  • BP2MI dan Komisi IX DPR RI Sosialisasi Peluang Kerja ke Luar Negeri, FER: Negara Pasti Lindungi PMI

    test.petasulut.com/, SULUT – Dalam rangka memaparkan peluang kerja ke luar negeri, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), bekerjasama dengan Komisi IX DPR RI menyelenggarakan sosialisasi perlindungan PMI yang bertema ‘Peluang Kerja ke Luar Negeri dan Perlindungan Menyeluruh Kepada PMI Sebagai VVIP’.

    Kegiatan itu dilaksanakan di Sindulang, Kota Manado, Sulawesi Utara, sabtu (27/11) dan di hadiri langsung Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene, Deputi Penempatan dan Pelindungan Kawasan Eropa dan Timur Tengah BP2MI Irjen. Pol. Achmad Kartiko dan Kepala UPT BP2MI Manado Hendra Makalalag.

    Warga Sindulang pun terlihat antusias mengikuti kegiatan sosialisasi tersebut.

    Diketahui bahwa jalannya acara itu tetap mengedepankan protokol kesehatan guna meminimalisir penyebaran covid-19.

    Pada kesempatan itu, Ketua Komisi IX DPR RI menjelaskan bahwa kegiatan sosialisasi ini merupakan peluang kerja ke luar negeri, karena ini sangat penting untuk masyarakat tahu.

    “Karena kita tahu bersama bahwa pekerja Ilegal lebih besar daripada pekerja legal. Kadang-kadang pekerja ilegal ini tidak ada pengetahuan sama sekali karena tidak pemberitahuan jadi mereka (pekerja ilegal) bekerja di luar negeri melalui ‘Calo’ dengan bahasa nanti torang (calo) yang urus semuanya padahal sudah terjebak, jadi sosialisasi ini perlu diketahui masyarakat dan bersifat penting,” Jelas Politisi Partai NasDem itu.

    “Pekerja ilegal juga akan berurusan dengan hukum ketika mereka diketahui cuma mempunyai visa kunjungan dan bukan visa kerja. Nah, inikan musti disampaikan kepada masyarakat kalau perlu masyarakat juga menjadi corong untuk bisa disampaikan juga ke kerabat, saudara dan lainnya karena ini sangat terbatas sekali,” Tambahnya.

    Kegiatan sosialisasi BP2MI dan Komisi IX DPR RI tetang peluang kerja ke luar negeri dan perlindungan PMI

    Felly Runtuwene juga berharap pemerintah daerah mulai dari lurah atau kepala desa pro aktif. Karena bekerja di luar negeri gajinya besar, minimal 17 juta rupiah/bulan baik iti di jepang, korea dan jerman itu lebih tinggi lagi gajinya. Ada yang mencapai 30 juta, tergantung pekerjaannya.

    “Jadi kegiatan sosialisasi ini sangat penting. Kita lihat ada pekerja ilegal pulang sudah menjadi mayat karena tidak ada pengetahuan tentang bekerja diluar negeri, disisi lain masyarakat diberikan peluang sebesar-besarnya untuk bekerja di luar negeri dengan adanya perlindungan dari negara,” Jelas FER (Sapaan akrabnya).

    Felly Runtuwene juga meyakinkan masyarakat untuk jangan ragu menjadi pekerja migran Indonesia. Menurutnya bahwa pekerja migran Indonesia ini merupakan peluang kerja yang sangat bagus untuk di ikuti oleh para pencari kerja.

    “Tentunya untuk mereka yang memenuhi syarat menjadi PMI dan sesuai dengan prosedur dari BP2MI. Selanjutnya kami juga selalu mendorong pemerintah untuk selalu mereview perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan BP2MI. Jangan sampai masih ada lagi perusahaan-perusahaan ilegal,” Ucap anggota DPR RI asal Sulawesi Utara ini.

    Sementara itu, Deputi Penempatan dan Pelindungan Kawasan Eropa dan Timur Tengah BP2MI Irjen Pol Achmad Kartiko, mengatakan, sinergitas antara BP2MI dan pemerintah daerah khususnya Disnaker akan lebih memaksimalkan program pelindungan PMI yang dimaksud.

    “Sinergi antara BP2MI dan Pemda pastinya akan memaksimalkan program pelindungan bagi PMI karena BP2MI tidak bisa kerja sendiri, haruslah didukung oleh Pemda agar sindikat-sindikat yang selama ini menempatkan para pemuda kita secara ilegal bisa kita berantas sama-sama” tutup Achmad.

    Kartiko juga mengatakan bahwa peluang bekerja ke luar negeri sangat menjanjikan baik pendapatannya maupun kesejahteraannya. Antusias masyarakatpun sangat tinggi untuk menjadi PMI.

    “Banyak peluang-peluang kerja di luar negeri yang menjanjikan. Namun kami juga menekankan bahwa masyarakat harus berhati-hati berangkat ke luar negeri untuk menjadi PMI. Cari informasi yang benar. Liat perusahaan yang terdata di kami jangan melalui calo-calo yang mengiming-imingi kerja diluar negeri tapi ternyata ilegal. Untuk lebih jelas boleh lihat di website kami bp2mi.go.id,” Paparnya.

    Kartiko menyebut bahwa BP2MI tidak memungut biaya untuk mendaftarkan masyarakat yang ingin menjadi pekerja migran.

    “Jangan percaya calo-calo yang meminta bayaran untuk menjadi PMI, BP2MI melakukan terobosan dengan bekerjasama dengan bank-bank untuk membiayai peserta yang akan menjadi pekerja migran. Syaratnya jika sudah sesuai kompetensi dan memenuhi syarat bisa mengajukan pinjaman tanpa anggunan dan nanti dikembalikan oleh pekerja migran yang sudah bekerja di luar negeri,” tutupnya.

    Senada dengan itu, BP2MI Manado Hendra Makalalag mengatakan, akan sejalan dengan pernyataan Presiden Jokowi. Dia juga bilang, BP2MI akan terus bersinergi dengan pemerintah dalam penyusunan kebijakan terkait tata kelola pelindungan PMI yang dilakukan atas dasar kemanusiaan yang berpihak pada PMI.

    “BP2MI Manado akan menyediakan instruktur untuk pelatihan kepada calon PMI baik dari sisi kemampuan bahasa maupun keterampilan yang dipersyaratkan oleh negara penempatan.” Pungkas Makalalag.

    (ABL)

  • Perangkat Kelurahan di Bitung Minta Naikan Insentif, KALOH: Saya Akan Teruskan ke Walikota

    test.petasulut.com/, SULUT – Dalam rangka mendengarkan dan menyerap aspirasi konstituen atau disebut dengan reses, semua anggota DPRD Sulut turun kembali ke dapil masing-masing.

    Hal itupun dilakukan Anggota DPRD Sulut Fabian Kaloh dalam masa reses III tahun 2021 dengan menyambangi Kecamatan Girian dan Madidir, Rabu (24/11).

    Pada kesempatan itu, berbagai aspirasi masyarakat pun disampaikan ke legislator PDIP itu seperti perbaikan kerusakan di Jalan 46, penanganan terhadap banjir yang kerap terjadi, optimalisasi layanan air bersih, dan penyaluran bantuan dampak pandemi Covid-19.

    Ada juga usulan tentang kenaikan insentif bagi Pala dan Ketua RT yang disampaikan Zubair Paputungan, Ketua RT 16, Kelurahan Wangurer Barat.

    “Kami harap Pak Ebi (sapaan akrab Fabian,red) bisa menyampaikan ini ke Pak Walikota. Kalau insentif naik kinerja kami pasti akan lebih baik,” ujarnya yang langsung disambut antusias semua yang hadir.

    Zubair mengaku usulan itu bukan didasari kepentingan pribadi. Ia menyebut hal dimaksud untuk lebih memotivasi mereka dalam bekerja.

    “Tugas kita melayani masyarakat karena kita sebagai ujung tombak pemerintah. Tapi terus terang kewajiban kita bukan cuma itu. Kita juga punya kewajiban melayani istri-suami dan anak di rumah,” tuturnya sambil tersenyum.

    Menanggapi itu, Personil Komisi I DPRD Sulut itu mengatakan walaupun itu bukan bagian dari tupoksinya, ia berjanji akan meneruskan hal itu ke Pemkot Bitung. Terlebih ia tahu betul insentif perangkat kelurahan di daerah ini masih terbilang rendah.

    “Saya catat dan akan saya teruskan. Saya yakin Pak Maurits (Mantiri) dan Pak Hengky (Honandar) akan memikirkan usulan ini,” katanya.

    Sekedar informasi, Pemkot Bitung saat ini memberi insentif bagi Pala sebesar Rp 1.750.000 per bulan, dan Ketua RT senilai Rp 1.250.000 per bulan.

    Dalam kegiatan reses kemarin Fabian banyak berbagi kenangan dirinya semasa menjadi birokrat di Pemkot Bitung. Kebetulan jabatan terakhirnya sebelum pensiun dini sebagai Asisten I, sehingga punya kaitan erat dengan tupoksi Lurah, Pala dan Ketua RT.

    Tujuan ia berbagi kenangan adalah memotivasi perangkat kelurahan yang hadir. Ia meminta mereka bekerja sebaik mungkin menjadi kepanjangan tangan Walikota dan Wakil Walikota. Aleg Dapil Bitung-Minut ini mengibaratkan Pala dan Ketua RT sebagai wajah dari Pemkot Bitung.

    “Ada warga yang tidak suka Walikota bukan karena Walikotanya, tapi karena sikap aparat pemerintah yang ada di bawah. Misalnya, ada Pala dan Ketua RT yang malas kerja bakti. Itu dampaknya pasti ke Walikota. Masyarakat akan menilai Walikota salah mengangkat Pala dan Ketua RT, hanya asal-asalan saja. Tapi sebaliknya, jika Pala dan Ketua RT bekerja bagus maka mereka akan dihormati warga termasuk juga Walikotanya. Jadi ingat baik-baik, bapak-bapak dan ibu-ibu ini adalah wajah Walikota dan Wakil Walikota. Ketika bapak-bapak dan ibu-ibu melakukan kesalahan, maka yang tercoreng adalah wajah Walikota dan Wakil Walikota,” tandasnya memberikan motivasi.

    (ABL)