Test Peta Sulut

Blog

  • Bersama Menaker RI, Ketua Komisi IX DPR-RI Felly Runtuwene Resmikan BLK GMAHK Minut

    test.petasulut.com/, NASIONAL – Daerah Sulawesi Utara merupakan salah satu daerah yang mendapat perhatian khusus oleh pemerintah pusat. Terbukti, Menteri Tenaga Kerja RI Ida Fauziyah didampingi Ketua Komisi IX DPR RI Felly Runtuwene mendatangi Kabupaten Minahasa Utara guna meresmikan BLK GMAHK yang terletak dikompleks perkantoran Bupati Minahasa Utara, jumat (24/9).

    Pada kesempatan itu Fauziyah mengatakan bahwa BLK GMAHK yang diresmikannya merupakan salah satu dari 1.114 BLK komunitas yang dibangun oleh Kemnaker RI pada tahun 2020. Sedangkan untuk pelaksanaan program pelatihan dilaksanakan tahun 2021 ini.

    “Secara total seluruh Indonesia dari tahun 2017-2020 Kemnaker membangun 2.127 BLK komunitas se Indonesia. Ini dibangun sesuai dengan komunitas keagamaan. Kalau di Sulut berbasis agama Kristen Protestan dan Kristen katolik, begitu juga di NTT dan Sumut. Sedangkan untuk Jawa kami bangun BLK komunitas Islam di pondok-pondok pesantren,” terang Menaker Fauziyah.

    Ia mengatakan, pada tahun 2020 juga, pihaknya membangun BLK berbasis serikat pekerja/serikat buruh, karena Kemnaker menyadari serikat pekerja/serikat buruh perlu meningkatkan kompetensinya untuk desk skilling dan up skilling.

    “Di tahun 2021, proses pembangunannya baru dimulai walau tak sebanyak di tahun 2020. Kemnaker akan membangun 787 BLK komunitas, yang pelaksanaan pelatihannya dilakukan di tahun selanjutnya,” tukas Menaker Fauziyah.
    Harapannya untuk Sulut, dengan adanya BLK komunitas ini bisa bisa membantu menciptakan tenaga yang kompeten untuk mendukung pengembangan KEK Bitung dan KEK Likupang yang sementara berproses.

    “Jadi kami membangun, kami berikan peralatan pelatihan, instrukturnya dan paket pelatihannya. Setelah kami berikan semuanya kami berharap BLK komunitas ini menjadi BLK mandiri,” tutup Menaker.

    Ketua Komisi IX DPR RI Felly Runtuwene yang juga menghadiri peresmian BLK GMAHK menyampaikan harapannya bagi Sulut menciptakan tenaga-tenaga kerja yang memiliki keahlian yang baik di segala bidang.

    “Saya berharap BLK ini selamanya ini digunakan dan dimaksimalkan untuk anak-anak kita. Karena setiap tahun ada angkatan kerja. Banyak juga pengangguran dari angkatan kerja untuk dilatih agar tak selalu berharap jadi pegawai negeri. Jika punya keahlian, maka bukan hanya berharap jadi pegawai manapun tapi juga mampu buka lapangan pekerjaan,” kata Felly.

    Untuk BLK GMAHK sendiri dimanfaatkan untuk pelatihan-pelatihan khusus kuliner.

    “Nanti ada BLK lain untuk pelatihan reparasi AC, bengkel motor dan keahlian-keahlian lain,” tambah dia.
    Felly juga berharap dukungan dari Pemerintah Daerah, apalagi untuk Sulut mendapatkan jatah tujuh BLK di tahun 2020.

    “Tadi sudah disampaikan berapa banyak yang dibangun di Indonesia, dan di tahun 2020 ada tujuh BLK yang sudah dibangun di Sulut. Nanti akan disambung lagi di tahun yang datang. Dukungan pemerintah daerah sangat penting karena tidak selamanya BLK ini dibiayai oleh Kemnaker. Ada waktunya, dan diharapkan di kemudian hari bisa mandiri,” harapnya.

    Turut hadir dalam peresmian BLK GMAHK, Kadisnaker Kabupaten Minut Edwin Ombu dan Kadisnaker Propinsi Sulut Erni Tumundo, dan pendeta dari GMAHK Kabupaten Minut.

    (ABL)

  • FER Ingatkan Penerima Kartu Prakerja Jangan Kejar Insentifnya, Tapi Lihat Manfaatnya

    test.petasulut.com/, SULUT – Dalam kegiatan temu muka penerima kartu prakerja di Provinsi Sulawesi Utara, jumat (24/9) di FourPoint, Manado. Ketua Komisi IX DPR-RI Felly Estelita Runtuwene (FER) ingatkan penerima kartu prakerja jangan hanya melihat insentifnya, tapi lihat manfaatnya.

    Menurut Felly, ilmu yang di dapat dari pelatihan sangat penting, karena bisa mengasah keterampilan atau skill para pencari kerja.

    “Itu bisa menjadi nilai plus bagi perusahaan yang akan merekrut pekerja. Ini hal yang positif, ayo masyarakat Sulawesi Utara manfaatkan program pemerintah ini,” Ucap Runtuwene saat diwawancarai.

    Terlepas dari itu, Felly menginggatkan bagi masyarakat Sulawesi Utara yang belum bisa lolos dalam gelombang-gelombang sebelumnya jangan berkecil hati.

    Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene saat diwawancarai awak media

    “Jika belum lolos, dicoba terus, ada yang nanti di gelombang gelombang berikutnya baru lolos, ini mungkin karena penuhnya kapasitas pendaftar atau sumberdaya internetnya yang tidak menunjang sehingga belum bisa lolos. Saya sudah beri tahu pelaksana kegiatan agar supaya Sulawesi Utara mendapat perhatian, ini harus disampaikan karena memang di beberapa daerah, sarana internet tidak atau belum memadai sehingga harus diperhatiakan oleh pelaksana kegiatan,” Ungkapnya.

    Sementara itu, Direktur Eksekutif Pelaksana kartu prakerja Denni Puspa Purbasari mengapresiasi Sulawesi Utara yang antusiasi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

    Dirinya berharap di gelombang berikut nanti, akan lebih banyak masyarakat Sulawesi Utara yang bisa lolos untuk mengikuti pelatihan.

    Foto bersama dengan penerima kartu prakerja di Sulut

    Namun, ditanya soal kapan gelombang selanjutnya akan dibuka dirinya belum bisa memastikan, karena menurutnya penjelasannya bahwa untuk membuka gelombang selanjutnya, harus menunggu gelombang yang sebelumnya selesai.

    “Kita lihat berapa kuota yang tersedia dulu, baru kita buka gelombang selanjutnya. Tapi intinya yang belum berhasil harus ingat penerima kartu prakerja bukan yang sudah menerima BPUM ataupun BLT dari pemerintah,” Ucapnya.

    (ABL)

    Video Selengkapnya:

  • DPRD Sulut Gelar Paripurna HUT Ke-57 Sulut, OLLY Ajak Rakyat Terus Jaga Kerukunan

    test.petasulut.com/, SULUT – Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-57 Provinsi Sulawesi Utara, DPRD Provinsi Sulawesi Utara menggelar rapat paripurna pada Kamis (23/9) diruang rapat paripurna DPRD Sulut.

    Rapat paripurna ini dipimpin Ketua DPRD Fransiscus Andi Silangen didampingi Wakil Ketua Victor Mailangkay dan Billy Lombok serta dihadiri Gubernur dan Wakil Gubernur Olly Dondokambey-Steven Kandouw.

    Diketahui, Rapat paripurna ini digelar dengan mengedepankan protokol kesehatan yang sangat ketat. Undangan dibatasi, wajib memakai masker, dan letak duduk diberi jarak.

    Master of ceremony yang bertugas pun tak pernah lelah mengingatkan peserta paripurna untuk tidak melepas masker dan tetap menjaga social distancing.

    Seperti pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya, paripurna HUT daerah yang digelar Sekretariat DPRD ‘mengawinkan’ adat khas Sulut yang terdiri dari tiga etnis besar, yakni Minahasa, Nusa Utara, dan Bolmong Raya. Semua undangan menggunakan pakaian adat tiga etnis ini. Bahkan di akhir paripurna dipilih empat orang undangan yang dinilai mengenakan pakaian adat terbaik.

    Paripurna dimulai dengan tarian Kabela dari Bolaang Mongondow. Diketahui Tari Kabela adalah tari penjemputan tamu, yang berasal dari Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara, Indonesia. Tari Kabela digelar untuk menyambut tamu yang dekat maupun jauh.

    Dalam bahasa Bolaang Mongondow, Kabela disebut boyo-boyo yang artinya tempat sirih pinang. Setelah itu menampilkan Masamper, khas Nusa Utara.

    Di tengah pelaksanaan paripurna, tari Maengket tampil di hadapan undangan.

    Pada pergelaran itu, Silangen mengatakan Sulut melalui perjalanan panjang hingga tiba di usia 57 tahun.

    “Dengan berbagai kemajuan dan keberhasilan tentulah tidak lepas dari beragam upaya dan kerja keras pemimpin-pemimpin daerah sebelumnya yang didukung segenap komponen masyarakat Sulut yang dikenal masyarakat religius, adaptif, dan pekerja keras,” tutur Silangen.

    Jauh sebelum bangsa besar ini berdiri, lanjutnya, kiprah dan karya putra putri terbaik Sulut tercatat dengan tinta emas dalam lintasan sejarah bangsa.

    “Tradisi mencetak prestasi bagi negeri ini terus dilanjutkan oleh para pemimpin daerah kita tercinta. Termasuk didalamnya Gubernur Sulawesi Utara Bapak Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Bapak Steven Kandouw,” sebut politikus PDI Perjuangan ini.

    Lanjutnya, walaupun di kondisi pandemi Covid-19, tidak melunturkan semangat gubernur dan wakil gubernur menggerakkan semua sektor pembangunan. Sehingga kerja tulus ini diapresiasi oleh berbagai pihak. Termasuk pemerintah pusat. Silangen pun membeber prestasi Olly-Steven. Penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai peringkat pertama koordinasi supervisi dan pencegahan korupsi (Korsupgah) monitoring center prevention KPK, penghargaan dari Badan Pusat Statistik atas kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam mendorong pertumbuhan ekonomi hingga menembus angka 8,69%, tertinggi se-Indonesia. Selanjutnya penghargaan Abdi Bakti Tani tahun 2021 dari Presiden Republik Indonesia yang diserahkan Wakil Presiden atas keberhasilan ekspor komoditas pertanian tertinggi.

    “Terakhir gubernur kebanggaan kita mendapatkan pengakuan dan penghargaan sebagai gubernur terpopuler versi media digital dari anugerah humas Indonesia,” kata legislator asal Nusa Utara ini.

    Kinerja pemerintah daerah yang luar biasa ini, lanjutnya, menginspirasi DPRD terus berkarya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara. Melalui optimalisasi tugas pokok dan fungsi DPRD yakni fungsi pembentukan perda, fungsi anggaran,
    Kemudian Silangen memastikan DPRD terus mengoptimalkan kinerja.

    “Kami memandang penting mensinergikan tugas bersama DPRD kabupaten/kota. Karena keberhasilan pelaksanaan tugas banyak bergantung pada sinergitas DPRD provinsi dengan DPRD kabupaten/kota, serta pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota,” urainya.

    DPRD pun menggagas pembentukan forum pimpinan DPRD se-Provinsi Sulawesi Utara.

    “Dimana kami merencanakan untuk melakukan pertemuan pimpinan DPRD se-Sulut untuk membicarakan hal-hal berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi DPRD,” tukasnya.

    DPRD pun kami berkomitmen mendukung pemerintah daerah mengantar ”Sulut Maju Dan Sejahtera, Indonesia Maju”, sebagaimana tema peringatan HUT ke-57.

    “Dalam kaitan dengan hal tersebut maka kami konsisten mengawal sejumlah program dan kegiatan pemerintah daerah. Termasuk menangani pandemi Covid-19 dan penanganan berbagai bencana lainnya. Seperti bencana banjir yang menimpa sebagian masyarakat Kabupaten Minahasa Tenggara dan masyarakat Bolaang Mongondow. Sambil terus mengoptimalkan kinerja DPRD,” tuturnya.

    Di atas beragam upaya ini, pimpinan serta anggota DPRD, katanya, menyadari eksistensi sebagai wakil rakyat adalah kepercayaan dan anugerah Tuhan.

    “Kami sungguh menyadari beratnya beban yang harus kami pikul. Oleh karena itu sebagai umat yang beriman, kami awali pelaksanaan kegiatan DPRD setiap minggu dengan melakukan peribadatan secara bersama. Saya dan tentu kita semua berkeyakinan, bila kita bekerja dengan mengandalkan Tuhan, maka tangan Tuhan akan menopang dan memberkati daerah kita. Sebagaimana janji Firman Tuhan dalam Ibrani 13:5b, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau,” tandasnya.

    Usai paripurna, dilakukan peresmian sejumlah proyek fisik Sekretariat DPRD yang dibiayai APBD 2021. Disaksikan undangan dan Sekretaris DPRD Sulut Glady Kawatu.

    Sementara dalam sambutannya Gubernur Olly Dondokambey menyampaikan terima kasih kepada seluruh stakeholder, termasuk DPRD Sulut dalam mendukung kerja-kerja pemerintah.

    “Kita bersyukur bahwa di tengah-tengah dinamika dan pandemi Covid-19 kita bisa mencapai semua ini,” kata Olly seraya mengajak seluruh rakyat Sulut tetap menjaga kerukunan untuk bisa terus membangun daerah ini.

     

     

    Turut hadir Forkompinda, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota, Ketua DPRD se kabupaten/kota serta undangan lainnya.

    (ADVETORIAL)

  • NICK Berharap Momentum HUT Ke-57 Bisa Membawa Sulut Lebih Tangguh

    test.petasulut.com/, SULUT – Ketua Fraksi Partai NasDem Sulut, Nick Adicipta Lomban memaknai Hari Ulang Tahun ke-57 Provinsi Sulawesi Utara dengan berharap agar supaya Sulut akan semakin tangguh.

    “Momentum HUT Ke-57 Sulut ini saya berharap sebagai anggota DPRD tapi juga sebagai Ketua Fraksi Partai NasDem, dimana Sulut ini semakin tangguh dimasa yang sulit ini yakni dimasa pandemi covid-19,” kata Nick, kamis (23/9) usai mengikuti Paripurna DPRD Sulut dalam rangka HUT Ke-57 Provinsi Sulut.

    “Sulut tangguh dalam artian masyarakatnya juga tangguh. Saya berharap Herd Imunity di Sulut itu bisa cepat tercapai,” tambahnya.

    Tapi juga yang tidak kalah penting lanjut Politisi Dapil Bitung-Minut, bagaimana mewujudkan Sulut yang maju dan sejahtera.

    “Kedepannya saya berharap kita secara ekonomi semakin maju, daya beli masyarakat meningkat agar masyarakat dapat sejahtera tentunya dan sumber daya manusia (SDM) menjadi lebih unggul. Itu tiga faktor yakni kesehatan, pendidikan dan dari segi ekonomi (daya beli masyarakat) sehingga jika ketiga faktor itu kedepan sudah tercapai maka sulut sudah bisa dikatakan maju dan sejahtera,” jelasnya.

    Personil Komisi II DPRD Sulut itu juga mengatakan agar kedepannya ada kolaborasi yang lebih positif lagi antara pemerintah dan masyarakat, Eksekutif dan Legislatif untuk mewujudkan ini semua.

    “Program-program yang direncanakan harus menyentuh langsung pada masyarakat dan menjawab kebutuhan masyarakat. Dan tentunya DPRD konsisten untuk kemudian mengawal itu semua,” tutup Lomban.

    (ABL)

  • HUT Ke-57 Sulut, ROCKY WOWOR: Pembangunan Terus Maju Dibawah Kepemimpinan ODSK

    test.petasulut.com/, SULUT – Dalam momentum perayaan HUT ke-57 Provinsi Sulawesi Utara, ada pesan mendalam yang disampaikan ketua fraksi PDIP DPRD Sulut, Rocky Wowor.

    Dirinya menilai bahwa dibawah Pemerintahan Gubernur Olly Dondokambey (OD) – Wakil Gubernur Steven Kandouw (SK) terjadi peningkatan serta percepatan pembangunan di Sulut sehingga lompatan-lompatan pembangunan ini membuat Sulut lebih hebat.

    “Ditambah juga berbagai penghargaan membuktikan bahwa kepemimpinan Olly – Steven berhasil. Mulai dari apresiasi pemerintah pusat hingga lembaga seperti KPK,” ungkap Wowor, kamis (23/9).

    Berbagai sektor terus bergerak maju dan keberhasilan ODSK membawa Sulut menjadi perhatian bagi Nasional.

    ODSK berhasil membuat pertumbuhan ekonomi Sulut melejit di saat pandemi. Berbagai terobosan dimasa pandemi luar biasa mengingat daerah lain terpuruk akibat wabah corona.

    “Ditandai dengan berbagai perhargaan yang diterima Sulut. Mulai dari sektor pertanian, di mana Pak Olly dan Pak Steven diganjar penghargaan Abdi Bakti Tani tahun 2021 untuk ekspor pertanian tertinggi. Ini tentu menjadi angin segar bagi masyarakat. Sektor pertanian kini menjadi unggulan,” sebutnya.

    Selain itu, kata Wowor, Olly-Steven juga mendapat penghargaan di bidang tenaga kerja dari pemerintah pusat.

    “Artinya, pemerintah provinsi mulai mendapat formulasi tepat dalam menangani dampak Covid-19,” tambahnya.

    Kemudian penghargaan dari KPK peringkat pertama Korsupgah (Koordinasi Supervisi dan Pencegahan Korupsi) MCP KPK (Monitoring Center Prevention Komisi Pemberantasan Korupsi) serta pertumbuhan ekonomi Sulut pada kuartal II-2021 berada di atas angka nasional, dikatakan Wowor, bukti keseriusan pemerintah mengutamakan masyarakat dalam semua kebijakan.

    “Angka kemiskinan yang terus turun ikut memberi bukti Sulut kian maju di tangan OD-SK. Dirgahayu Sulawesi Utara,” kunci personil Komisi II ini.

    “Harapan saya, Sulut semakin maju dan sejahtera, mewujudkan Indonesia maju,” kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sulut Rocky Wowor.

    Dia mengatakan, tantangan di ulang tahun ke-57 Sulut sangat besar.

    Dimana, pemerintah dan instansi terkait harus mencari solusi dampak mewabahnya Covid-19.

    “Semua sektor ikut kena imbas. Tentu ini menjadi tantangan tersendiri yang harus disikapi dengan bijaksana oleh pemerintah. Menjaga masyarakat tetap sehat, di samping itu harus juga memastikan masyarakat sejahtera,” tukas politikus muda asal Bolmong Raya ini.

    Dia menilai, di tangan Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw, Sulut menunjukkan kemajuan luar biasa meski di tengah pandemi Covid-19.

    (ABL)

  • HUT Ke-57 Provinsi Sulut, BW: Bersama Kita Bangun Sulut Lebih Maju

    test.petasulut.com/, SULUT – Di Hari Ulang Tahun (HUT) ke-57 Provinsi Sulut, ada makna tersendiri yang disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Sulut Braien Waworuntu.

    Dirinya mengatakan bahwa makna HUT provinsi Sulut kali ini adalah momentum bagaimana kita mengintrospeksi diri dan bersyukur atas apa yang telah dicapai oleh daerah nyiur melambai ini.

    “Di usia yang ke-57 tahun Provinsi Sulut ini tentunya merupakan usia yang matang dan tentunya harus juga dibarengi dengan Peningkatan ekonomi daerah melalui penumbuhan daya saing produk unggulan daerah. Sinergitas dan kolaborasi semua stakeholder harus dipererat,” ungkap politisi Nasdem Sulut itu, kamis (23/9) usai mengikuti Paripurna HUT Ke-57 Provinsi Sulut di Kantor DPRD Sulut.

    Tak hanya itu, Politisi Dapil Minahasa-Tomohon itu juga mengatakan bahwa saat ini yang harus kita perhatikan untuk ditingkatkan yakni di sektor pendidikan, sarana-prasarana, sosial dan beberapa sektor lainnya harus kita bangun dan menjadi PR kita bersama.

    “Saya duduk sebagai ketua komisi IV DPRD Sulut, komisi yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Tentunya apa yang menjadi keluhan masyarakat terkait hak dan kesejahteraan masyarakat, itu menjadi tugas Komisi IV untuk mengawal dan memperjuangkannya sampai pada realisasi. Memang saat ini kita masih diperhadapkan dengan pandemi covid-19, berbagai sektor pun sangat terdampak, untuk itu kami (DPRD) bersama eksekutif terus berjuang dan untuk memulihkan kembali daerah Sulut tercinta,” jelasnya.

    BW pun mengajak kepada kaum milenial yang merupakan penerus bangsa, teruslah berinovasi dan berkarya karena kelak kesejahteraan bangsa ini ada ditangan mereka.

    “Sekali lagi saya mengucapkan selamat memperingati HUT Ke-56 Provinsi Sulut, jaya terus sulawesi utara,” tutupnya.

    (ABL)

  • Bantu Korban Bencana Mitra, GMNI Manado Gelar Aksi Kemanusiaan

    test.petasulut.com/, SULUT – Baru-baru ini, banjir bandang telah meluluh lantakan
    Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) Sulawesi Utara (Sulut), berakibat beberapa rumah warga pun rusak parah dan bahkan sudah rata tanah.

    Sikap kepedulian pun ditunjukan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Manado, dimana DPC GMNI Manado tergerak untuk membantu warga Mitra yang terkena musibah dengan melakukan aksi penggalangan dana, menampung pakaian layak pakai, sembako dan kebutuhan bayi.

    Ketua DPC GMNI Manado, Mikael F. Tampi ketika dihubungi awak media, di Boulevard Manado, Selasa (21/09/2021). Ia mengatakan, Ini merupakan aksi dadakan atas dorongan rasa keterpanggilan Kader GMNI Manado untuk kemanusiaan.

    “Masyarakat Kabupaten Mitra, tepatnya desa Pangu saat ini sangat membutuhkan bantuan kita bersama akibat bencana yang terjadi baru-baru ini, untuk itu mari sama-sama bergotong-royong untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana,” tutur mantan ketua BEM Pertanian Unsrat ini.

    Hari ini, kader GMNI Manado telah menggalang dana di 3 lokasi yakni, Bahu, Bolevard Manado, depan Mantos 3 dan SPBU Sario.

    ” Hasil pengalangan dana pada hari ini berjumlah Rp. 4.045.000, dan uang ini akan dibelanjakan sembako sesuai kebutuhan masyarakat disana,” jelasnya.

    Ia pun berharap, bantuan yang akan disalurkan nantinya bisa bermanfaat bagi seluruh masyarakat yang terdampak akibat bencana banjir bandang yang baru-baru saja terjadi.

    “Kiranya korban bisa diberikan kekuatan dan tetap diberikan kesehatan ditengah kejadian yang tidak diduga-duga terjadi,” pungkasnya.

    (ABL)

  • Paripurna HUT Ke-57 Provinsi Sulut Akan Kental Dengan Nuansa Adat

    test.petasulut.com/, SULUT – Berbagai persiapan tengah dilakukan Sekretariat DPRD Sulut dalam rangka memperingati HUT ke-57 Provinsi Sulut yang jatuh pada tanggal 23 september 2021.

    Kepada Wartawan, Sekretaris DPRD Sulut Glady Kawatu mengatakan sesuai dengan kesepakatan bersama panitia bahwa pembatasan undangan untuk hadir dalam acara HUT Provinsi Sulut tetap dilakukan.

    “Tapi kita bersyukur bahwa saat ini semakin longgar untuk kota manado dan Sulut, jadi mengundang sebanyak 200 orang (semuanya VIP) karena kapasitas ruangan di DPRD Sulut berjumlah 635 orang jadi kita berharap 200 undangan ini memenuhi protokol kesehatan,” jelas Kawatu, selasa (21/9) di kantor DPRD Sulut.

    “200 undangan ini yakni Pimpinan dan Anggota DPRD Sulut, Anggota DPR-RI Dapil Sulut, Anggota DPD, Forkompinda, Pimpinan Instansi Vertikal, Pimpinan Perbankan, Bupati, Wabup, Walikota, Wawali, Ketua DPRD Kabupaten/Kota, Mantan Gubernur dan Wagub bersama istri, jajaran eselon II pemprov Sulut serta para teladan yang bekerja di berbagai sektor. Itu semua yang terundang,” tambahnya.

    Glady juga menuturkan bahwa di hari H nanti akan ada 2 agenda yakni pada jam 8 pagi upacara di Kantor Gubernur, itu merupakan acara puncak serta acara di kantor DPRD Sulut. Yang terundang pula dalam 2 kegiatan ini hampir sama.

    “Usai paripurna HUT Provinsi Sulut, kita juga akan melakukan peresmian kegiatan-kegiatan fisik yang dibangun di kantor DPRD Sulut,” katanya.

    Sekwan juga mengatakan bahwa kegiatan nanti akan kental dengan adat dan budaya.

    “Pak Ketua DPRD Sulut memesankan bahwa kegiatan nantinya kita tetap menampilkan unsur adat budaya dalam rangka melestarikan, karena ini HUT Provinsi Sulut ada 3 etnis besar di Sulut nanti kita akan tampilkan dalam bentuk tim kesenian atau berupa lagu-lagu, tarian dan sebagainya. Untuk undangan, kita undang dengan pakaian adat daerah Sulut,” tutupnya.

    (ABL)

  • DPRD Sulut Pertanyakan Dokumen Legalitas Kepemilikan Lahan 12 H di Sea Dari PT. Gunung Batu

    test.petasulut.com/, SULUT – Terjadinya polemik antara PT. Gunung Batu yang merupakan eks pemegang lahan Hak Guna Usaha (HGU) dengan petani penggarap Desa Sea Minahasa terkait penguasaan lahan dengan luas 12 hektar masih sementara bergulir di DPRD Sulut.

    Dimana melalui lintas komisi, DPRD Sulut kembali melaksanakan rapat dengar pendapat yang menghadirkan ahli waris PT. Gunung Batu bersama dengan Sekretaris Desa Sea, Pemerintah Kabupaten Minahasa dan Biro Hukum Pemprov Sulut, senun (20/9).

    Dalam pertemuan itu, pihak PT.Gunung Batu masih ngotot mengklaim memiliki hak atas penguasaan lahan dengan luas 12 hektar yang diketahui telah berakhir tahun 1986.

    Ketua komisi I Drs.Vonny Paat yang memimpin pertemuan tersebut sempat mencecar pertanyaan ke pihak PT Gunung Batu yang diwakili Reino Bangkang cs untuk membuktikan perpanjangan HGU yang telah habis masa pakainya.

    ”Laporan yang disampaikan kepada kami bahwa HGU yang diberikan kepada PT. Gunung Batu berakhir tahun 1986, karena tidak lagi diperpanjang HGU nya sehingga petani masuk di lokasi tanah negara itu, “ungkap Paat.

    Selain itu lanjut politisi PDIP ini dari informasi yang didapatkan, sejak pemerintah memberikan hak pengelolaan lahan tahun 1970 sampai berakhirnya masa HGU, PT. Gunung Batu tidak memanfaatkan secara maksimal pengelolaan lahan tersebut.

    ” Kami harus juga cek ke BPN karena BPN juga sudah mengeluarkan sertifikat kepada kurang lebih 3 petani penggarap disana, ” tandas Paat.

    Sementara itu personil komisi I lainnya Hendry Walukow menjelaskan berdasarkan dokumen yang diterima DPRD bahwa tahun 1970 dimulai HGU kemudian berakhir tahun 1986, kemudian pada tahun 1988 Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi mengadakan penataan kembali eks HGU. Setelah itu tanggal 25 Oktober 2019 oleh BPN Minahasa diadakan pengukuran kembali.

    ” Dari penjelasan pihak PT. Gunung Batu berdasarkan dokumen yang ada pada kami hanya ada pemberitahuan pengukuran, undangan pembahasan sampai berita acara. Sementara dokumen yang melegitimasi 12 hektar ini dari pemerintah bahwa ini diberikan kepada PT. Gunung Batu tidak ada,
    sehingga ini perlu ketegasan lagi dari BPN Minahasa yang menurut penyampaian memberikan balas jasa lahan 12 hektar kepada PT.Gunung Batu ini ada payung hukum, ada dasar sebab apa yang dikatakan PT Gunung Batu seluas 12 hektar tidak ada dokumen yang melegitimasi berdasarkan dokumen yang kami terima, ” tegas politisi Partai Demokrat ini

    Walukow juga mendukung usulan untuk mengkonfortir persoalan tersebut ke BPN Minahasa sekaligus mengklarifikasi berdasarkan apa yang di sampaikan pihak PT.Gunung Batu.

    ” Usul konkrit saya, sebaiknya kita menghadirkan atau mengadakan kunjungan kerja ke BPN Minahasa supaya dapat mengklarifikasi apa yang disampaikan oleh pihak PT. Gunung Batu, ” tegas Walukow.

    Disisi lain Anggota komisi IV Julius Jems Tuuk yang turut hadir dalam pertemuan tersebut menyampaikan secara tegas bahwa status tanah HGU memiliki batas atau jatuh tempo masa berakhir.

    ” Kalau kita berbicara HGU Undang -undang nomor 5 tahun 1960, HGU ada batasnya. Ketika dia berakhir negara membuka ruang lima tahun sebelum habis pakai ada perpanjangan. Kalau tidak ada pelaporan maka alasan pertama gugur demi hukum, ” tanda legislator Dapil Bolmong Raya ini.

    Tidak hanya itu ia juga kaget lahan eks HGU tersebut diduga diwariskan ke orang lain atau keturunan dari pengelola eks HGU tersebut.

    ” Tanah HGU tidak bisa dimiliki secara pribadi apalagi diwariskan kepada orang lain. Saya coba membaca karena disini dikatakan bahwa tanah itu menjadi ahli waris dari pak Reino Bangkang, yang menjadi pertanyaan saya siapa yang mewariskan itu karena ini tanah negara, karena itu tidak ada yang bisa meng – claim bahwa katakanlah saya anak dari pemilik HGU PT. Gunung Batu, orang tua saya mewariskan tanah ini ke saya. “

    ” Yang terkait dengan masalah HGU tidak ada yang berbicara hak waris. Yang bicara siapa ya undang – undang,
    jadi kalau membaca dokumen yang diberikan bapak, ini hanya claim sepihak, ” tandas Tuuk yang juga dikenal vokal menyuarakan aspirasi masyarakat.

    Sebelumnya PT. Gunung Batu yang diwakili Reino Bangkang menjelaskan bahwa pihaknya telah mengajukan permohonan perpanjangan HGU namun masih terkendala dengan sejumlah persyaratan yang disodorkan pemerintah.

    ” Kami telah mengajukan permohonan – permohonan waktu itu, hanya saja syarat – syarat yang diminta pemerintah tidak sempat terpenuhi, tetapi itu tahun 1988, ” ungkap Bangkang.

    ” Tahun 1988 itu terjadi pembagian sampai masih ada rapat-rapat tahun 1993. Boleh dilihat undangan, pembahasan terhadap tanah eks HGU kami masih diundang jadi masih berlangsung itu. Tahun 1988 ditata kembali dan diberikan hak 12 hektar, “bebernya.

    Dalam pertemuan tersebut ikut dihadiri wakil ketua komisi I
    Herol Vresly Kaawoan, sekretaris komisi I Mohamad Wongso, John Panambunan, Novita Rewah personil komisi III Agustin Kambey, Kepala Biro Hukum Pemprov Sulut Flora Kristen dan jajaran, pemerintah desa Sea diwakili Sekdes M Sangian serta perwakilan warga.

    (ABL)

  • Ketua Pansus Henry Walukow: 1,5 Bulan Target Penyelesaian Ranperda Tata Cara Pembentukan Perda

    test.petasulut.com/, SULUT – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sulut pembahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang tata cara program pembentukan peraturan daerah usulan eksekutif menggelar rapat awal, senin (20/9) diruang komisi I DPRD Sulut.

    Diketahui, rapat awal ini membicarakan mengenai jadwal pertemuan dengan mitra kerja terkait, target pembahasan dan juga untuk konsultasi ke Kemendagri.

    Usai rapat, Ketua Pansus Henry Walukow mengatakan bahwa akan menghasilkan Peraturan Daerah (Perda) ini secara optimal dan tentunya yang terbaik.

    “Dan juga sesuai dengan agenda dari teman-teman pansus, dimana anggota pansus Ranperda tata cara penyusunan program pembentukan perda ini juga masuk di Pansus lain, Kami mengestimasikan sekitar satu setengah bulan atau paling lambat dua bulan, Ranperda ini selesai,” jelas Walukow kepada awak media.

    Percepatan pembahasan ini lanjut Politisi Partai Demokrat itu bahwa mengingat ini sudah akan masuk bulan november dimana akan ada pembahasan APBD Induk.

    “Makanya kami (Pansus) akan berusaha secepat kilat dan teman-teman juga sudah memberikan komitmen walaupun dalam satu hari kita lakukan pembahasan sampai malam, itu sudah menjadi komitmen kita bersama untuk dapat menyelesaikan perda ini dalam waktu yang singkat tetapi tidak mengurangi kualitas artinya walaupun kejar tayang terus kita asal-asal membuat perda, tetap kita akan berusaha melakukan pembahasan semaksimal mungkin. Mudah-mudahan akhir bulan depan atau awal bulan november 2021 Perda ini selesai sehingga kita punya payung hukum tentang tata cara program pembentukan peraturan daerah,” jelasnya.

    “Ini saya pikir sangat penting karena ada juga Perda yang diusulkan eksekutif dan perda-perda inisiatif DPRD yang semuanya akan mengacu dari pada Ranperda ini,” tambahnya.

    Personil Komisi I DPRD Sulut juga menuturkan bahwa pada rapat berikut pastinya akan melibatkan SKPD terkait.

    “Ini masih rapat awal dan masih pada pembentukan jadwal, termasuk kapan kita konsultasi dan kapan kita rapat dengan SKPD terkait dan kemudian rapat kita disetiap hari senin dan selasa. Memang untuk sekarang banyak pembahasan perda yang sementara running, untuk itu jadwal kita memang harus diatur baik,” tutup Aleg Dapil Minut-Bitung itu.

    (ABL)