Test Peta Sulut

Blog

  • Reses MJP, Warga Tumaluntung Keluhkan Persoalan Data BST

    test.petasulut.com/, SULUT – Terus berupaya mengedepankan kesejahteraan rakyat, Anggota DPRD Sulut Melky Pangemanan menyerap aspirasi warga Desa Tumaluntung, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara (Minut), kamis (26/8) di Kantor Hukum Tua Desa Tumaluntung.

    Diketahui, Penjaringan aspirasi ini hanya pertemuan dengan perwakilan desa setempat serta tetap mengikuti protokol Covid-19.

    Dalam pertemuan reses di Desa Tumaluntung, Politisi Partai Solidaritas Sulut itu, menerima aspirasi antara lain terkait tidak adanya sinkronisasi data Batuan Sosial Tunai (BST).

    MJP pun diminta memperhatikan persoalan tersebut.

    Warga mengatakan, data BST tidak sesuai dengan yang diharapkan. Dikarenakan pada awal pandemi Covid-19 pihak desa telah diminta data-data dari pemerintah pusat untuk masyarakat sebagai penerima bantuan, akan tetapi data yang disodorkan tidak tepat sasaran.

    “Ternyata penyaluran tersebut tidak sesuai diharapkan dari desa. Hal ini meminta kejelasan data-data yang masuk karena di desa ini masih banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan dan layak dibantu tapi data yang keluar dari pusat tidak sesuai dengan data di desa,” kata warga.

    Menanggapi hal tersebut, anggota DPRD Sulut Melky Pangemanan mengatakan, nama penerima BST telah diusulkan oleh pemerintah pusat dari daerah, tapi data dari desa tidak keluar.

    “Yang saya mau sampaikan, persoalan hari ini di 15 kabupaten kota di Provinsi Sulut (Sulawesi Utara), DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang ada di Pusdatin (Pusat Data dan Sistem Informasi) Kemensos tidak diperbaharui sejak tahun 2015,” kata Pangemanan yang juga personel Komisi IV DPRD Sulut.

    “Jadi jangan heran, jangan salahkan Hukum Tua kalau ada program reguler dari pemerintah pusat yang berkaitan dengan penanganan Covid-19, jaring pengamanan sosial, jangan heran kalau ada yang sudah meninggal masih keluar nama, jangan heran orang yang sudah tidak layak terima tapi terima dan orang yang layak tidak terima,” tuturnya.

    Ditambahkannya, indikator yang dipakai pemerintah pusat adalah 14 indikator kemiskinan.

    “Kami sudah bicara, nantinya lewat peraturan daerah penanganan fakir miskin dan anak terlantar, pengaturan pelaksanaannya teknisnya bisa lewat peraturan gubernur,” tambah politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini.

    Dikatakan Pangemanan, DPRD Sulut akan mendorong pemerintah daerah lewat musyawarah perencanaan pembangunan (musrembang) desa, kabupaten, kota, membuat surat edaran untuk memfasilitasi, terlebih khusus untuk memverifikasi dan validasi data.

    “Kami sudah berkonsultasi ke Kemensos dan Kemendagri karena dana desa bisa dialokasikan untuk musrembangdes khusus verivali data. Kan nanti bisa dikonfrontasi langsung oleh Pemdes saat pertemuan. Mana yang layak menerima atau tidak,” terang legislator daerah pemilihan (dapil) Kabupaten Minut dan Kota Bitung ini.

    Lebih lanjut, DPRD Sulut telah melakukan konsultasi dengan pemerintah agar BST diperpanjang.

    “Tetapi seharusnya diberikan kepada yang memang sangat membutuhkan. Data sebenarnya setiap minggu bisa dilakukan pemutakhiran dan masyarakat bisa mengkoreksi langsung. Pemerintah harus melakukan akselerasi pemutahiran data sembari kita melihat kondisi masyarakat yang kontekstual, yang makin susah pada hari ini,” tandasnya.

    (ABL)

  • KALOH Reses di Airmadidi Bawah, Persoalan Lahan Kubur Mengerucut

    test.petasulut.com/, SULUT – Dalam kegiatan reses II tahun 2021, Anggota DPRD Sulut Fabian Kaloh menyambangi warga Airmadidi Bawah, kamis (26/8) di kantor Kelurahan Airmadidi Bawah.

    Pada pertemuan itu, Kaloh diperhadapkan oleh Keluh konstituen terkait lahan pekuburan dan diminta untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut.

    Warga menyampaikan, pihak Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Badan Kerjasama Antar Umat Beragama (BKASUA) Airmadidi Bawah tengah mengupayakan pembuatan lahan pekuburan baru.

    “Kami dari LPM dan BKSAUA sedang mengupayakan lahan pekuburan. Jadi boleh kah kami meminta kepada bapak untuk berkontribusi dalam lahan pekuburan yang sama-sama akan digalakkan,” kata warga.

    Menanggapi hal tersebut, Kaloh mengatakan, untuk lahan pekuburan bagaimana membuat tim dan dilakukan secara partisipatif ke masyarakat.

    “Makanya kita saran, pemerintah kelurahan saja bikin tim, bikin panitia kemudian dibuat proposal, diurus dengan baik, transparan dan dijaga atau sebaiknya bikin panitia kecil,” kata Kaloh yang juga politisi partai berlambang banteng moncong putih (PDIP) ini.

    Dirinya pun mengajak masyarakat untuk membuat panitia kecil. Juga meminta masyarakat berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten (Pemkab) Minut.

    “Jadi harus di pilah-pilah, permintaan mereka sebagian kewenangan pemerintah provinsi, sebagian kewenangan pemerintah kabupaten. Kita koordinatif dan nanti disampaikan ke bupati di rapat-rapat atau bisa bertemu di musrembang (musyawarah perencanaan pembangunan),” tandasnya.

    (ABL)

  • Reses II Tahun 2021, KAPOJOS Serap Aspirasi Warga Kolongan Tetempangan

    test.petasulut.com/, SULUT – Guna menyerap dan menjaring aspirasi masyarakat, semua Wakil Rakyat turun ke daerah pemilihan masing-masing.

    Seperti yang dilakukan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Berty Kapojos dalam masa Reses II Tahun 2021.

    Dirinya menyambangi warga Kolongan Tetempangan, Minut pada kamis (26/8) di kantor Kumtua Kolongan tetempangan.

    Dalam pergelaran itu, BK tetap mengedepankan protokol kesehatan guna pencegahan penyebaran Covid-19.

    Kehadiran konstituen pun hanya dihadiri oleh para perangkat desa dan tokoh masyarakat kolongan tetempangan.

    Pada kesempatan itu dihadapan konstituen, Kapojos menyampaikan tugas dan fungsi pokok Anggota DPRD Sulut.

    “Fungsi pengawasan, Butgeting dan Legislasi,” singkatnya.

    Menanggapi itu, warga yang hadir pun menyampaikan sejumlah aspirasi, diantaranya:

    – meminta pemasangan CCTV dan juga lampu jalan dibeberapa titik. Mengingat banyak sekali kejahatan dan pencurian yang terjadi pada akhir-akhir ini.

    – persoalan memgenai batas desa kolongan tetempangan dan watutumou induk, dimana sudah enam kali pertemuan dengan para pihak terkait tapi belum ada kata sepakat dari pemkab.

    – adanya rencana pembangunan balai desa, meminta untuk adanya bantuan dalam rencana ini.

    – meminta adanya tempat pendistribusian hasil panen karena banya hasil panen, contohnya ubi tapi tidak tahu harus dijual dimana.

    Menjawab itu, Berty mengatakan untuk CCTV nanti ditanyakan ke dinas terkait pemprov kalau ada anggaran untuk itu.

    “Untuk lampu jalan pasti saya akan perjuangankan, tapi untuk pulsa lampu jalan itu menjadi tanggung jawab warga. Saya pastikan dalam waktu dekat ini, lampu jalan itu akan dipasang,” ungkapnya.

    Untuk persoalan batas desa lanjut BK, nanti akan dicarikan solusi bersama. Saya akan bicarakan ini dengan Bupati Minut.

    “Namun apabila tidak ada titik terang, akan ditindaklanjuti oleh provinsi. Dan untuk permintaan bantuan soal rencana pembangunan balai desa, saya mengusulkan untuk memasukan proposal bantuan contohnya di BSG atau Angkasa Pura atau juga di MSM, karena mereka ada dana CSR untuk hal-hal seperti itu,” jelas BK.

    “Dan untuk permintaan tempat pendistribusian hasil panin nantinya akan saya usulkan. Intinya semua aspirasi yang disampaikan pasti saya akan perjuangkan sampai pada tahap realisasi,” tutupnya.

    (ABL)

  • STELLA Sesalkan Adanya Pemotongan Anggaran di Dinsos

    test.petasulut.com/, SULUT – Pemotongan anggaran yang terjadi di Dinas Sosial (Dinsos) membuat Anggota DPRD Sulut Stella Runtuwene berang.

    Jerit masyarakat di tengah pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) nyaring terdengar. Namun disesalkan wakil rakyat Gedung Cengkih, dana Dinsos Provinsi Sulut justru dipotong. Sementara rakyat berteriak butuh bantuan.

    “Saat ini masyarakat Sulut banyak menjerit minta bantuan. Terus terang saya beberapa minggu yang lalu ada orang yang ngomong, langsung bicara ke media sosial walaupun itu bukan di dapil (daerah pemilihan) saya, itu di dapil di Minahasa. Mereka minta bantuan ke saya,” ungkap Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut, Stella Runtuwene, dalam pembahasan antara Banggar DPRD Sulut dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sulut terkait dengan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P), Selasa (24/8), di ruang rapat Paripurna DPRD Sulut.

    Wakil rakyat daerah pemilihan Minahasa Tenggara dan Minahasa Selatan (Mitra-Minsel) menjelaskan, keluarga-keluarga ini tidak pernah mendapat satu pun bantuan selama ini. Maka dari itu dirinya menyayangkan kalau ada pemotongan anggaran di Dinsos.

    “Yang saya pertanyakan, kenapa di saat-saat seperti ini, di dinas sosial justru ada pemotongan yang sangat besar Rp8,5 miliar. Ini sangat disayangkan karena masyarakat Sulut banyak ingin dapat bantuan,” tegasnya.

    Dirinya berharap, agar pemerintah bisa memperhatikan persoalan tersebut. Hal itu karena banyak sekali ketika dirinya turun ke lapangan meminta bantuan kepada dirinya.

    “Mereka bilang, kenapa mereka dapat, kita tidak. Ada di keluarga ini, ada yang tulang punggung keluarga, hanya pekerja di restoran dan di-PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). Di kondisi ini makanya banyak yang minta bantuan. Saya bilang ke mereka aspirasi ini akan saya bawa ke pembahasan ini, kiranya pak Sekprov (Sekretaris Provinsi) bisa memperhatikan,” pinta politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) ini.

    Menanggapi itu, Sekretaris Provinsi Sulut, Edwin Silangen selaku Ketua TAPD menjelaskan, mengenai pengurangan anggaran adalah usul dari dinas terkait. Pihaknya hanya menerima masukkan dari Dinsos mengenai penggunaan anggaran dalam APBD-P nanti.

    “Dan mereka meneruskan kepada kami sebagai tim TAPD,” ucapnya.

    Lanjut Silangen, pengurangan juga dilakukan karena kegiatan mengumpulkan orang dalam rapat koordinasi.

    “Perjalanan dinas sudah tidak dilakukan lagi,” jelasnya.

    (ABL)

  • NAL Dorong Pemerintah Berikan Stimulus Untuk Dukung Pemulihan Ekonomi

    test.petasulut.com/, SULUT – Ekonomi masyarakat menjadi bagian yang paling berdampak di masa pandemi covid-19. Respon pun datang dari gedung DPRD Sulut. Melalui Ketua Fraksi Partai NasDem Nick Adicipta Lomban pun melayangkan dorongan kepada pemerintah untuk terus memberikan stimulus untuk pemulihan ekonomi masyarakat. Terutama menatanya dalam anggaran perubahan.

    Ia mengungkapkan, penataan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021 disusun menurut arahan dari pusat. Di dalamnya fokus kepada tiga hal yakni pemulihan ekonomi, penanganan Covid-19 dan jaring pengaman sosial. Maka dari itu dalam anggaran perubahan ini menurutnya, harus ada yang disesuaikan dengan arahan pusat.

    “Memang di 2021 tentu juga sudah mengatur pemulihan ekonomi dan jaring pengaman sosial,” ungkap personil Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut, Nick Adicipta Lomban dalam pembahasan antara Banggar DPRD Sulut dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sulut terkait dengan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P), Selasa (24/8), di ruang rapat Paripurna DPRD Sulut.

    Menurutnya, pada pertengahan tahun 2021 ini pemerintah telah melakukan yang namanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Upaya ini untuk memutus penyebaran Covid-19. Hanya saja, ini berdampak pada ekonomi masyarakat.

    “Kita tahu ini upaya pemerintah yang kita apresiasi bersama karena dilakukan untuk mengendalikan penyebaran covid-19. Di satu sisi ada dampak yang muncul yakni ekonomi masyarakat,” ujar anggota dewan provinsi (Deprov) daerah pemilihan Minahasa Utara dan Kota Bitung ini.

    Untuk itu dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) ini, dirinya sangat berharap agar masalah ekonomi bisa diperhatikan. Memang diakuinya, sektor kesehatan yang saat ini terlihat sudah masif.

    “Perlu ada stimulus-stimulus terhadap pemulihan ekonomi masyarakat. Karena asumsi sebelumnya kita tidak pernah berpikir akan ada PPKM. Bagaimana pemulihan ekonomi ini dapat menyasar langsung ke masyarakat sehingga bisa memacu daya beli masyarakat,” ucapnya.

    (ABL)

  • Jaring Asmara, Rotinsulu Gelar Reses II Tahun 2021 di Kalawat

    test.petasulut.com/, SULUT – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) Herry Rotinsulu menggelar Kegiatan Reses II Tahun 2021, Rabu (25/8), di Kantor Camat Kecamatan Kalawat. Permasalahan masyarakat pun dibedah.

    Rotinsulu mengatakan, salah satu fungsi dari Anggota DPRD Sulut adalah menyerap aspirasi masyarakat dan nanti akan di bawah.

    “Saya harap kegiatan yang berlangsung ditempatkan ini akan membenah persoalan masyarakat kemudian akan carikan solusi,” kata Rotinsulu yang juga personil Anggota Komisi II DPRD Sulut.

    Ditambahkannya, permasalahan yang didapati ditempat ini solusinya apakah akan diselesaikan dengan APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, merespon dana CSR atau pun dana perbankan.

    “Oleh karena itu pada pertemuan hari ini saya mengundang Ketua KTNA (Kontak Tani Andalan Masyarakat) Kabupaten Minahasa Utara (Minut), Arly Dondokambey supaya boleh menyampaikan tentang bagaimana bisa mendapatkan KUR (Kredit Usaha Rakyat) terlebih khusus dalam bidang pertanian,” tutur legislator daerah pemilihan Minut Bitung ini.

    Ditambahkannya, dalam kondisi pandemi Covid-19 seperti ini menciptakan berbagai dampak terlebih khusus di bidang ekonomi.

    “Kondisi perekonomian pada masa pandemi semua lapisan dirasakan baik lapisan bawah, menengah dan atas, berbeda yang dirasakan pada krisis tahun 1998. Akan tetapi sektor pertanian juga terbukti dapat meminimalisir hal tersebut, maka dari itu sektor pertanian hari dijadikan fokus untuk masyarakat,” terang politisi partai berlambang banteng moncong putih ini (PDIP).

    Selain itu, kehadiran di masa reses kali ini adalah membawa visi misi kabupaten Minut yakni mensejahterakan masyarakat.

    “Kehadiran saya sebagai anggota dewan adalah mensejahterakan rakyat sesuai dengan visi misi kabupaten Minut,” tandasnya.

    Pada kesempatan itu, beberapa aspirasi masyarakat pun di sampaikan yakni soal pengembangan desa wisata yang berada di desa kuwil dan desa maumbi, diminta untuk adanya bantuan dari segala sektor, contohnya di danai oleh dana desa, kabupaten, provinsi dan bahkan pusat.

    Ada pula aspirasi yang disampaikan terkait dibidang pertanian, infrastruktur dan pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19.

    Rotinsulu pun menegaskan akan memperjuangkan aspirasi ini untuk dibawah ke gedung cengkih.

    “Pasti akan diperjuangkan di lembaga DPRD Sulut,” singkatnya.

    Turut hadir, Camat kalawat, perangkat desa serta para tokoh masyarakat.

    (ABL)

  • Secara Virtual Walikota Manado Ikuti Rakor Nasional Pengendalian Inflasi Bersama Presiden Jokowi

    Manado, test.petasulut.com/ – Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2021, dilakukan secara virtual dengan Tema : Mendorong Peningkatan Peran UMKM Pangan Melalui Optimalisasi Digitalisasi Untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Dan Stabilitas Harga Pangan.

    Walikota Manado Andrei Angouw ikut menghadiri secara virtual rapat tersebut dari ruang kerjanya di kantor Walikota Manado. Rabu (25/8).

    Presiden Indonesia Joko Widodo dari Istana Negara membuka secara resmi kegiatan tersebut dan berdampingan secara fisik oleh Ketua BPK RI, Gubernur BI, Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto serta Ketua OJK.

    Kegiatan tersebut juga diikuti oleh Kementerian dan Lembaga Tinggi Negara, kepala daerah baik Gubernur, Walikota dan Bupati se-Indonesia serta jajaran TPID se-Indonesia.

    Presiden RI Joko Widodo saat dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi

    Mengawali sambutan Presiden Jokowi, Hadir untuk mendengarkan laporan dari Gubernur Bank Indonesia. Setelah itu Presiden menyampaikan Sambutan.

    Dalam sambutannya Presiden Jokowi menyampaikan terkait pertumbuhan ekonomi secara Nasional yang berada pada kisaran 7,2 % dengan tingkat inflasi yang terkendali.

    Tak hanya itu, Presiden juga memaparkan mengenai sektor pertanian nasional, pasar komoditas, ekspor dan lain sebagainnya menjadi perhatian dalam kondisi perekonomian semua disinggung Presiden.

    Adapun harapan dari Presiden agar Lembaga Teknis dapat melakukan pendampingan kepada para petani dilapangan. Tujuannya adalah supaya Petani dapat melaksanakan kegiatan pertanian dengan baik agar supaya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi ditengah masyarakat yang sedang berjuang melawan pandemi seperti saat ini.

    Rangkaian acara pun hingga berjalan dipenghujung, kemudian dilanjutkan dengan dialog Nasional bersama Presiden Jokowi yang dipandu oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto.

    Kegiatan pun berakhir setelah mendengar Arahan dan tanggapan terhadap beberapa pertanyaan yang dilontarkan saat dialog berjalan saat itu.

  • Walikota Dan Wawali Kota Manado Bahas Penerangan Jalan Dengan PLN

    Manado, test.petasulut.com/ – terkait penerangan jalan umum (PJU) di Kota Manado, pagi tadi, Rabu (25/8) Walikota Manado Andrei Angouw dan Wakil Walikota Richard Sualang melakukan pembahasan teknis dengan pihak PLN soal distribusi listrik di Manado Baik soal meterisasi maupun non meterisasi.

    Ada banyak hal yang dibahas saat itu, sehingga membuat Walikota berkeinginan untuk turun lapangan di malam hari guna melihat secara langsung lampu-lampu mana yang tidak menyala. Ada pula permasalahan lain termasuk tagihan-tagihan yang harus dilakukan di Kota Manado berdasarkan KWH yang terpakai.

    Lalu soal penganggaran dan tagihan-tagihan pembiayaan dalam kaitan dengan 15 ribuan lampu jalan di Kota Manado yang akan disupport oleh Pihak PLN. Seperti dalam data ada 11 ribu lebih, sementara yang tidak menyala ada kurang lebih 4 ribuan.

    Turut hadir dalam pertemuan tersebut ada para pelaksana teknis PLN didampingi kabid Perkim Alfian Kojansouw.

  • Walikota Manado dan Wakil Walikota Terima Kunjungan Mahasiswa Unsrat

    Manado, test.petasulut.com/ – dalam rangka Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM), Walikota Manado Andrei Angouw kali ini menerima kunjungan dari Mahasiswa Universitas Sam Ratulangi (Unsrat).

    Walikota yang juga didampingi Wakil Walikota Manado Richard Sualang menerima kunjungan dari Mahasiswa tersebut diruangan kerja Walikota Manado. Selasa (24/8).

    Tujuan kedatangan Mahasiswa Unsrat itu adalah untuk menyampaikan bahwa mereka telah melakukan proyek penelitian penanganan sampah yang tak lain juga merupakan program yang telah disupport oleh Kementerian Pendidikan Nasional agar bisa mencari karya-karya Mahasiswa supaya bisa dilombakan.

    Mahasiswa Unsrat yang hadir saat itu juga tak datang sendirian, melainkan didampingi oleh Wakil Rektor III Bagian Kemahasiswaan Drs. Ronny Gosal M.Si, Deputi WR III DR. Ir. Pinky Saerang dan Dosen Pembimbing DR. Ir. Joice Rimper.

    Berhubungan dengan adanya Lomba Karya dan Penelitian Mahasiswa ini, pada kesempatan saat itu Mahasiswa Unsrat mempresentasikan secara singkat soal penelitian mereka. Oleh karena itu, maka mereka berharap dan bahkan meminta dukungan Pemerintah Kota Manado dalam memformulasikan kegiatan mereka agar nanti kedepan bisa sinkron dengan program Pemkot Manado dalam hal ini penanganan sampah di Kota Manado.

    Mengingat Walikota Manado Andrei Angouw semenjak dilantik dan sampai sekarang ini masih peduli dan sering memantau lokasi yang terdampak akibat membuang sampah sembarangan. Selebihnya Mahasiswa berharap agar Walikota dan Jajaran Pemkot Manado dapat Merespon apa yang mereka sampaikan saat itu melalui.

    Menanggapi apa yag telah dipresentasikan oleh Mahasiswa, terkait penanganan sampah di Kota Manado. Maka ia memberikan apresiasi terhadap kreatifitas Mahasiswa PKM. Walikota Manado juga menyinggung bahwa kesadaran masyarakat dalam membuang sampah masih sangat kurang di Kota Manado , "ini perlu dorongan agar masyarakat sadar dan tidak membuang sampah sembarangan lagi, selebihnya agar supaya tidak jadi budaya buruk bagi masyarakat," ucap AA dalam pertemuan tersebut.

    Walikota juga menjelaskan tentang produksi sampah di Kota Manado setiap hari, serta dia menyinggung soal konsep pengelolaan sampah kedepan yang akan dijadikan energi listrik di Ilo-Ilo.

    Walikota juga menambahkan bahwa bagaimana sampah ini bisa tertangani sembari menjadikan sampah ini nantinya berguna.
    "Pemerintah mendorong jika ada investor yang mau terlibat dalam program penanganan sampah di Kota Manado," tandasnya.

    Turut hadir dalam pertemuan tersebut salah satu anggota DPRD Kota Manado Jean Kodoati Sumilat

  • Dihadapan Sekprov, ROCKY WOWOR Adukan Soal Pemotongan Gaji ASN Pemprov

    test.petasulut.com/, SULUT – Ada yang menarik dalam rapat pembahasan KUA-PPAS APBD Perubahan tahun 2021 antara Banggar DPRD dan TAPD Sulut, Senin (23/8) diruang paripurna DPRD Sulut.

    Dimana, Ketua Fraksi PDIP Rocky Wowor membeberkan bahwa adanya pengeluhan dari oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Sulut bahwa gajinya dipotong pada masa pandemi Covid-19 ini.

    “Bahkan ada yang dipotong sampai Rp500 ribu,” kata Wowor dihadapan Sekprov bersama jajaran.

    Mendengar itu, Sekprov Sulut Edwin Silangen dengan cekatan langsung menanggapinya dengan menuturkan bahwa pada pembayaran gaji ASN dilakukan secara full tanpa potongan.

    “Kecuali yang bersangkutan ada cicilan. Itu pasti dipotong. Tapi kalau tidak, pasti dibayar full,” jawab Silangen.

    Tak hanya itu, Sekprov juga langsung meminta kepada Rocky Wowor untuk bisa membeberkan nama ASN dimaksud.

    “Kebetulan pak Inspektorat ada di sini. Saya mohon pak Wowor untuk memberikan nama ASN tersebut, dan akan segera kami tindaklanjuti,” ucap Silangen.

    Edwin pun menegaskan bahwa kalau untuk gaji ASN tidak ada pengurangan sama sekali. Pak Gubernur sangat konsen akan hal ini. Pasti akan segera ditindaklanjuti.

    “Kalau betul ada, sudah keterlaluan. Di masa sulit ini gaji masih dipotong,” ucapnya.

    (ABL)