Blog

  • RDP Dengan Komisi III, Kabalai Praskim Tegaskan TPA Ilo-ilo Selesai Desember 2021

    test.petasulut.com/, SULUT – Dalam RDP Komisi III DPRD Sulut dengan Balai Prasarana Pemukiman (Praskim) Wilayah Sulut, Senin (29/3), Kepala Balai Prasarana Pemukiman (Praskim) Wilayah Sulut, Rus’an M. Nur Taib menegaskan bahwa tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Ilo-ilo Wori, Minahasa Utara (Minut) akan segera selesai pada bulan Desember ini.

    “Pembangunan TPA Regional Ilo-ilo kami targetkan bulan Desember 2021 ini selesai dan bisa berproduksi pada Desember ini”, ungkap Rus’an

    Bangunan yang yang dibangun di TPA itu memang hanya dibuat khsusus untuk Renville dan pelengkapnya ada bangunan lainnya yaitu dua kolam lindi, dimana kolam lindi menampung air dari bekas-bekas sampah yang sudah mengikuti proses yang ada.

    “Bukan itu saja yang kami bangun, adapun jalan masuk dan kantor operasional dari TPA ini, dan kami meyakini bulan Desember 2021 selesai, dan tahun 2022 bisa segera selesai,” jelasnya.

    Lanjut Rus’an pembangunan maupun proses lainnya itu bukan tanggungjawab dari Praskim, dan sisanya itu mungkin lebih tau dinas Perumahan kawasan pemukiman dan pertanahan (Perkim) daerah Provinsi Sulut, maupun Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Sulut.

    “Kontrak kami hanya 2 Tahun dan kami sangat-sangat optimis pengerjaan di pembangunan TPA Regional Ilo-ilo akan segera rampung Desember 2021 ini,” tuturnya.

    Lahan di TPA Ilo-ilo regional Wori Minut bisa menampung sampah 1000 ton perhari, TPA ini dikusukan bagi 4 Kabupaten/Kota yaitu Kota Manado, Minut, Kota Bitung dan Minahasa.

    “Namun ketiga kabupaten/kota punya Tempat Pembuangan akhir di daerahnya masing-masing dan Masih mampu menampung, yang menjadi permasalahan saat ini hanya Kota Manado yang sudah tidak bisa menampung lagi sampah-sampahnya,” tandasnya.

    (ABL)

  • Deprov Dukung Penuh Pembentukan Sekolah TNI AL

    test.petasulut.com/, SULUT – Pimpinan DPRD Sulut yakni Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus Andi Silangen didampingi Wakil Ketua Victor Mailangkay menerima kunjungan dari Lantamal Sulut, Senin (29/3).

    Pihak Lantamal yang hadir yakni, Wadanlantamal Kolonel Apriyani dan Letkol (L) Fredy Tamara SH selaku Kadishukum Lantamal 8 serta Letkol (L) Marcelino Sompotan dan Denma Lantamal 8.

    Pertemuan tersebut sebagai bukti dukungan DPRD Sulut terhadap peningkatan dari segi keamanan daerah  terus diutamakan.

    Pada kesempatan itu, Victor Mailangkay menuturkan pihaknya memberikan dukungan penuh terhadap pembentukan sekolah TNI AL di Manado.

    “Karena saat ini sudah ada Dodik dan Rindam milik AD serta SPN Karombasan milik Polri. Sedangkan untuk AL belum ada. Jadi kami mendorong itu secara penuh dengan memberikan rekom,” ungkap Mailangkay.

    Adapun ditambahkan Mailangkay, pihaknya memberi dukungan dengan berbagai alasan diantaranya Sulut merupakan wilayah perbatasan dengan Filipina.

    “Juga Sulut salah satu dari 8 provinsi kepulauan di Indonesia yang luas wilayahnya lebih dominan air daripada darat,” ungkapnya.

    Lebih lanjut dijelaskan Sekretaris DPW NasDem Sulut ini, jika hal itu terlaksana, akan lebih mudah ditempatkan personil berpangkat Bintara & Tamtama bertugas di daerah asal yang mampu beradaptasi dengan kearifan lokal terutama didaerah perbatasan.

    “Kemudian TNI AL akan lebih mudah memenuhi kebutuhan Personal Bintara & Tamtama yang bersedia ditempatkan didaerah asalnya Sulut,” tutup Mailangkay.

    (ABL)

  • Interupsi Paripurna, JT: Petani BMR Tolak Import Beras

    test.petasulut.com/, SULUT – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut), Julius Jems Tuuk melakukan interupsi saat rapat paripurna LKPJ Gubernur tahun 2020, Senin (29/3).

    Maksud interupsi Politisi Dapil BMR tersebut guna menyerukan penolakan import beras. Ia menyampaikan, ketika berada di Kabupaten Bolaang Mongondow mendapat masukan dari para petani padi dan beras.

    “Mereka (petani, red) menyampaikan tolong sampaikan kepada bapak Gubernur dan pimpinan DPRD Sulut bahwa berterima kasih atas dukungan pemerintah provinsi (Pemprov) Sulut untuk petani padi dan beras yang maksimal, tetapi ketika panen melimpah tiba-tiba negara melakukan import beras,” ucap Politisi PDIP itu dihadapan Gubernur.

    Menurutnya, import beras akan memberikan dampak pada penumpukan beras dan secara otomatis harga akan menurun. Jadi hal ini ada kekhawatiran kepada petani dan pengusaha.

    “Mereka sampaikan kepada saya, tolong sampaikan berita ini kepada bapak Gubernur agar Pemprov Sulut menolak import beras,” ungkap Personil Komisi IV DPRD Sulut.

    Lebih lanjut Tuuk mengatakan, Pemprov Sulut dibawah kepemimpinan Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw mempunyai visi berdikari dalam bidang ekonomi dan memiliki salah satu misi mewujudkan kemandirian di bidang ekonomi dengan memperkuat bidang pertanian.

    “Jangan sampai pak Gubernur berusaha mendorong petani di Sulut terlebih khusus di BMR menanam padi tapi negara ini panen di Vietnam dan Thailand. Itu yang menjadi kekhawatiran petani di Bolaang Mongondow yang notabene mereka sangat mencintai bapak Gubernur,” tutupnya.

    (ABL)

  • Ranperda Disabilitas, Bapemperda Dan Tim Ahli Terima Masukan Dari Relawan Autis Sulut

    test.petasulut.com/, SULUT – Dalam rangka pembentukan rancangan peraturan daerah (Ranperda) Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas, Relawan Autis Sulawesi Utara di undang Bapemperda DPRD Sulut untuk memberikan masukan-masukan terkait dengan penyusunan draft naskah ranperda didepan tim ahli, Senin (29/3).

    Dalam kesempatan tersebut pun, Relawan yang di ketuai oleh dr. Meiny Manumpil langsung memberikan masukan-masukan terkait dengan penyandang disabilitas khususnya penyandang Autis.

    Dr. Meiny dan kawan-kawan relawan berharap agar nantinya ranperda tersebut dapat mengakomodir keluh dan resah dari sekolah, guru dan juga orang tua.

    Dikutip sedikit dari masukannya, dr. Meiny mengharapkan agar supaya keberadaan sekolah-sekolah menjadi perhatian khusus.

    Tak hanya itu, pendidikan dan tunjangan guru pun harus mendapat perhatian serius.

    “Ada guru yang masih bependidikan SMA barus dibekali dengan pendidikan khusus, pun juga tunjangan guru yang saat ini mengajar masih sangat memprihatinkan. Selanjutnya, ada juga sekolah yang masih belum layak untuk melakukan proses belajar mengajar,” Jelas dr. Meiny ditambahkan ketua harian Resa Sangkoy.

    Inipun mendapat respon hangat dari Bapemperda DPRD Sulut maupun tim ahli.

    Bapemperda pertama mengapresiasi peran relawan dalam hal kemanusiaan tersebut.

    Pun, dalam penjelasan tim ahli penyusun naskah ranperda tersebut, mereka menyebut bahwa keresahan-keresahan yang di pikirkan oleh relawan telah di akomodir. Pun, tim ahli menguraikan sedikit isi draft naskah ranperda tersebut kepada relawan.

    Melky Pangemanan pun berharap supaya dalam pembahasan berikut, relawan autis ini bisa ikut berkontribusi memberikan buah pemikiran dalam rangka penyusunan ranperda tersebut.

    “Tentunya apresiasi dari kami untuk semua yang mau memberi diri dalam kerja kemanusiaan ini. Tentunya kami sangat berharap masukan-masukan nantinya,” Ungkap MJP.

    Diketahui bahwa ranperda tersebut ngotot di maksimalkan tahapan-tahapannya agar supaya pada triwulan II nanti ini sudah menjadi perda.

    Relawan yang hadir pun antara lain, dr. Meiny Manumpil, Jeane Laluyan, Febrianty Mamoto, Resa Sangkoy, Falen Logor, Olfiane Kapojos dan Ardy Lumowa.

    (ABL)

  • Ketua Peradah Putra Jaya Kecam Aksi Pengeboman Gereja Katedral Makassar

    test.petasulut.com/, SULUT – Menyikapi kejadian yang terjadi di Makassar, dimana pada Minggu (28/3) pagi tadi terjadinya aksi bom bunuh diri di Gereja Katedral.

    Putra jaya ketua Pemuda Hindu kabupaten Bolaang mongondow pun merespon dan mengutuk keras kejadian Bom Bunuh diri yang menimpa jemaat Gereja katedral di makassar.

    “Ini merupakan aksi terorisme yang tidak boleh di toleransi lagi yang sudah merusak sendi-sendi kehidupan kita dalam bernegara,” ucapnya kepada media test.petasulut.com/.

    Dirinya berharap polisi segera mengungkap latar belakang aksi Bom bunuh diri tersebut. tak hanya itu menurut ketua peradah putra jaya be juga aparat bisa segera mengungkap tuntas aktor-aktor dalam peristiwa tersebut.

    “Dan berharap kepada pemerintah dalam hal ini pihak kepolisan untuk lebih meningkatkan keamanan rumah-rumah ibadah,” tandas Putra jaya yang di kenal juga sebagai aktivis di sulawesi utara ini.

    (ABL)

  • BW: Polisi Segera Usut Tuntas Pengeboman Gereja Katedral Makassar

    test.petasulut.com/, SULUT – Ketua Komisi IV DPRD Sulut Braien Waworuntu mengecam dan mengutuk keras pelaku pengeboman di Gereja Katedral Makassar, Minggu (28/3) pagi tadi.

    Dimana, dirinya berpesan agar pihak kepolisian segera usut tuntas kejadian tersebut.

    “Saya meminta agar Kepolisian yang menangani kasus ini untuk segera mencari para aktor dibalik kejadian pengeboman ini,” ucap Politisi Partai NasDem Sulut kepada media test.petasulut.com/.

    Waworuntu juga mengatakan bahwa kita masyarakat jangan sampai terprovokasi dari kejadian ini.

    “Jangan menyebarkan video atau foto kejadian pengeboman tersebut, karena itu hanya akan membuat masyarakat panik dan takut karena teror,” kata Aleg Dapil Minahasa-Tomohon itu.

    “Mari kita bersama-sama bergandengan tangan memberantas terorisme. Yakinlah bahwa pihak kepolisian dapat menyelesaikan perkara ini. Bersatu kita kuat!” Tegas Politisi Milenial itu.

    (ABL)

  • HVK Kutuk Pelaku Bom di Gereja Katedral Makassar

    test.petasulut.com/, SULUT – Terkait dengan ledakan bom di pintu gerbang Gereja Katedral, di Jalan Kajaolalido, MH Thamrin, Kota Makassar yang terjadi pada Minggu pagi, 28 Maret 2021.

    Besar dugaan bahwa tragedi yang terjadi itu adalah bom bunuh diri.

    Berbagai elemen masyarakat pun memberikan pandangannya terkait hal itu.

    Seperti yang dikatakan Anggota DPRD Sulut, Herol Vresly Kaawoan.

    Dimana dirinya mengatakan bahwa sebagai masyarakat tentunya mengutuk keras atas kejadian di Gereja Katedral makasar Sulawesi selatan.

    "Dan sekiranya pihak berwajib secepatnya dapat mengusut tuntas perkara ini agar supaya tidak menjadi kepanikan masyarakat pada umumnya," ucap HVK Kepada Media test.petasulut.com/.

    Lanjutnya, sebagai Anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Sulut yang membidangi Pemerintahan, Politik, Hukum, Ham dan kamtibmas meminta semua element masyarakat mari kita tetap tenang dan jangan terprovokasi dengan keadaan, jangan menyebarkan berita hoaks, menutup akses penyebarluasan gambar atau foto dan Video di tempat kejadian perkara.

    “Mari bekerja sama dengan pemerintah dalam hal ini pihak kepolisian dengan menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus tersebut. Yakin dan percaya pihak kepolisian mampu menyelesaikan perkara ini secepat mungkin,” jelas Politisi partai Gerindra itu.

    “Kita doakan bersama agar supaya pihak kepolisian dapat menyelesaikan perkara ini,” tambah Aleg Dapil Minahasa-Tomohon itu.

    (ABL)

  • Pantau Realisasi DanDes 2020, HVK Dorong Pembuatan BumDes

    test.petasulut.com/, SULUT – Dalam rangka Koordinasi terkait Realisasi dana desa tahun 2020 dari kementerian Desa yang dialokasikan untuk kabupaten Bolsel sebanyak 81 Desa Sebesar 70 Miliar sekian, Komisi I DPRD Sulut lakukan kunjungan kerja, Sabtu (27/3).

    Kunker Komisi I tersebut di dampingi Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulut, Mutu B. Mokoginta dan di terima langsung kepala Dinas PMD kabupaten bolsel Eka Frie H. Van Gobel S.Stp dan jajarannya.

    Dalam pemaparan kadis
    kabupaten bolsel, di minta oleh Kementerian Desa menjadi Pilot Project dalam penanggulangan Kemiskinan.

    “Salah satu strateginya dengan
    memaksimalkan dan memberdayakan kelompok kelompok masyarakat desa dalam rangka mendorong kesejahteraan masyarakat,” ucap Eka.

    Dan dari hasil pemantauan langsung komisi 1 pada umumnya Realisasi dana desa di kabupaten bolsel sudah berjalan dengan baik.

    “Komisi 1 DPRD provinsi sulut akan terus mengawal bantuan dana desa yang ada di provinsi Sulut agar penyalurannya tepat sasaran dan tepat guna,” Herol Vresly Kaawoan, Anggota DPRD Provinsi Sulut kepada media test.petasulut.com/.

    HVK Juga terus mendorong Desa yang ada di Sulawesi utara jadi mandiri dengan membuat (Bumdes) Badan usaha milik Desa.

    “Supaya kelak desa tersebut dapat memberi income Untuk kesejahteraan bersama dan membantu pemerintah atau negara mencapai target indonesia bebas dari negara miskin sehingga ada keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” Jelas HVK.

    (ABL)

  • Terminal Wisata Likupang Rampung, Ini Harapan Legislator YUSRA ALHABSYI

    test.petasulut.com/, SULUT – Pembangunan fisik terminal Wisata pelabuhan laut Likupang diketahui telah selesai dibangun.

    “Untuk pengoperasian rencana efektif tahun 2022, karena Tahun ini rencana dilanjutkan dengan pembangunan dermaga apung kapal wisata di depan terminal wisata tersebut serta pembangunan lahan parkir dan ruang terbuka hijau di area depan terminal wisata,” jelas Kepala Pelabuhan Kelas III Likupang M. Qowi baru-baru ini.

    Menanggapi hal itu, Personil Komisi IV DPRD Sulut Yusra Alhabsyi mengatakan sebagai masyarakat Sulawesi Utara tentunya sangat bersyukur atas kebijakan pemerintah pusat yang telah menyediakan program untuk Sulut dalam pembangunan pelabuhan wisata Likupang.

    “Tentu, tak lupa juga Gubernur Sulut yang melakukan upaya ini sehingga pembangunan ini bisa terlaksana di wilayah Sulut. Ini tak lepas dari peran ODSK,” ungkap Alhabsyi, Jumat (26/3) kepada media test.petasulut.com/ melalui telepon seluler.

    Dirinya juga menuturkan bahwa proyek pembangunan ini masih berkelanjutan sampai 2021, untuk pemanfaatan 2022 tentu dirinya sangat berharap agar bisa dikerjakan sesuai dengan rencana dan bisa selesai tepat waktu.

    “Selain itu, mengenai infrastruktur pariwisata termasuk pelabuhan ini merupakan bukti nyata bahwa pemerintah pusat dan pemerintah provinsi betul-betul serius untuk menjadikan wilayah Sulut sebagai daerah pariwisata dunia dan ini tentu merupakan sebuah kabar gembira atau sebuah kebijakan yang mengembirakan bagi masyarakat Sulut,” jelas Sekretaris DPW PKB Sulut ini.

    “Kami (DPRD Sulut) berharap bagi warga Sulut untuk mempersiapkan diri dalam memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan pemerintah, tidak hanya disisi pelabuhan tapi juga di sektor-sektor Pariwisata lainnya. Selain itu Pemprov juga diharapkan bersama DPRD harus lebih serius lagi untuk menaikan sebuah kebijakan dalam rangka mem-back up apa yang telah menjadi program nasional ini sehingga dengan seluruh fasilitas pariwisata tersedia maka ini akan bermanfaat secara ekonomi, sosial dan politis bagi masyarakat Sulut. Harapannya, menambah kesejahteraan masyarakat Sulut,” tambah Politisi dapil BMR itu.

    (ABL)

  • Pembangunan Terminal Wisata Likupang Selesai, Qowi: Rencana Operasi Tahun 2022

    test.petasulut.com/, SULUT – Pengerjaan fisik pengembangan pelabuhan laut likupang yakni pembangunan terminal penumpang saat ini telah rampung.

    Diketahui, proyek pengembangan pelabuhan laut likupang ini menelan anggaran sebesar 9,6 milyar melalui APBN 2020.

    Hal itu dibenarkan oleh Kepala Pelabuhan Kelas III Likupang M. Qowi.

    Dirinya mengatakan bahwa Terminal Wisata Pelabuhan Laut Likupang saat ini telah selesai dibangun.

    "Untuk pengoperasian rencana efektif tahun 2022, karena Tahun ini rencana dilanjutkan dengan pembangunan dermaga apung kapal wisata di depan terminal wisata tersebut serta pembangunan lahan parkir dan ruang terbuka hijau di area depan terminal wisata," jelas Qowi, Jumat (26/3) saat dikonfirmasi media test.petasulut.com/ melalui telepon seluler.

    Terminal Wisata Likupang Tampak Depan

    Fasilitas terminal khusus pariwisata ini, merupakan bentuk perhatian Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perhubungan sebagai salah satu sarana penunjang sektor pariwisata di Sulawesi Utara.

    Diketahui, proyek pembangunan terminal wisata di kompleks pelabuhan penumpang Likupang dapat dimanfaatkan masyarakat lokal maupun wisatawan luar negeri yang akan mengunjungi beberapa pulau yang menjadi destinasi wisata di daerah tersebut seperti pulau Lihaga, Gangga maupun pulau Bangka.

    (ABL)