Test Peta Sulut

Blog

  • Relawan Autis Sulut Dukung Pembuatan Perda Disabilitas

    test.petasulut.com/, SULUT – Keseriusan DPRD Sulawesi Utara untuk segera menetapkan Ranperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas, mendapat respon positif dari Relawan Autis Sulawesi Utara.

    Ketua umum relawan, dr. Meiny Manumpil sangat mengapresiasi kepedulian DPRD untuk memperhatikan penyandang disabilitas yang ada di Sulawesi Utara.

    Dr. Meiny menyebutkan bahwa ranperda yang saat ini sementara dibahas oleh Bapemperda DPRD Sulut tersebut dinilai dapat menjawab aspirasi dari saudara-saudara penyandang disabilitas yang di dalamnya juga ada penyandang autis.

    “Ini merupakan bentuk kepedulian terhadap saudara-saudara kita yaitu mereka yang mempunyai kelebihan khusus. Tentunya kami sangat berharap ini bisa segera terealisasi dan saudara-saudara kita ini (penyandang disabilita) terbantukan dengan rancangan peraturan daerah yang sebentar lagi jika tidak ada halangan akan menjadi peraturan daerah,” harap ketua relawan autis ini.

    Dirinya pun menambahkan target dari DPRD agar supaya ranperda ini bisa segera menjadi perda bisa tercapai.

    “Kami mendoakan para wakil rakyat yang sementara berjuang ini, kiranya semua bisa tercapai dengan baik,” Tutupnya.

    (ABL)

  • Pembelajaran Tatap Muka Mulai Berjalan, MJP: Harus Ada Kajian Yang Baik

    test.petasulut.com/, SULUT – Dimasa pandemi ini, semua aktifitas sekolah dilakukan secara daring, namun diketahui bahwa ada beberapa sekolah di Sulut yang telah melakukan pembelajaran tatap muka langsung dengan siswa.

    Mengenai hal ini, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Melky Jakhin Pangemanan pun merespon.

    Ia menilai kembalinya proses belajar-mengajar tatap muka di beberapa sekolah ditengah pandemi Covid 19 saat ini harus dikaji baik oleh pihak sekolah maupun Dinas Pendidikan.

    Hal tersebut menurutnya perlu menjadi perhatian agar supaya sekolah tidak menjadi cluster baru dalam penyebaran covid19.

    “Tentunya harus ada SOP yang jelas, terukur dan mengedepankan pada sisi kemanusiaan,” imbuhnya saat diwawancarai di ruang kerjanya, Senin (22/3).

    Ditambahkan anggota komisi IV tersebut hal ini juga harus dipersiapkan sebaik mungkin dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat disertai persetujuan orang tua.

    Menurut anggota DPRD dapil Minahasa Utara-Bitung tersebut, seharusnya pada saat ini meskipun sudah dalam program vaksinasi, semua masih harus tetap meminimalisir kerumunan dan tatap muka langsung.

    “Ini bukan ajang coba-coba, ini harus diuji dengan komprehensif, Sekalipun sudah ada program vaksinasi, seharusnya masih meminimalisir potensi penyebaran Covid19 dengan melakukan proses tatap muka langsung. Kalo pun memungkinkan diadakan proses belajar tatap muka langsung, harus betul-betul berpedoman pada protokol kesehatan dan punya dasar hukum yang jelas,” tegasnya dengan menekankan jika ada sekolah yang melanggar SOP Protokol kesehatan harus ada sangsi yang tegas.

    Pun, dirinya menegaskan pihak DPRD akan mengkoordinasikan hal tersebut dengan Dinas Pendidikan daerah, serta akan mendesak agar supaya Dinas Pendidikan daerah untuk berinovasi dalam proses belajar mengajar.

    Menurut dia, proses belajar mengajar tatap muka dan virtual punya plus dan minusnya masing-masing.
    Yang terpenting adalah bagaimana peserta didik bisa mendapat pendidikan yang sesuai dengan amanat konstitusi tanpa harus mengesampingkan keselamatan.

    “Bukan soal tatap muka maupun jarak jauh, yang paling penting bagaimana proses belajar mengajar ini, sesuai amanat konstitusi kita. Melaksanakan layanan pendidikan yang maksimal dan bisa berimplikasi positif terhadap mutu dan kualitas pendidikan di Sulawesi Utara, terlebih khusus terhadap peserta didik,” tambahnya.

    Ia juga menegaskan kesiapan sekolah yang akan melakukan pembelajaran tatap muka akan di cek kesiapannya oleh DPRD.

    “Dengan nantinya data yang akan kami mintakan ke Dinas Pendidikan, kami akan turun lapangan mengecek kesiapan sekolah melaksanakan pembelajaran tatap muka ini, apakah sudah sesuai SOP protokol kesehatan atau tidak,” ungkap ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sulut ini.

    (ABL)

  • Sekretaris KKIL Victor Malonda Sebut Rangkap Jabatan Edwin Silangen Tidak Ada Masalah

    test.petasulut.com/, SULUT – Berbagai pandangan dilontarkan ke Edwin Silangen, perihal posisi dirinya yang terpilih duduk sebagai Komisaris Utama (Komut) Bank SulutGo sementara dirinya juga adalah Sekretaris Provinsi Sulut.

    Legislator PDIP Jems Tuuk sempat memberi tanggapan terkait double job yang diduduki Edwin Silangen.

    Dimana Tuuk menyebut bahwa double job itu akan berdampak pada kinerja yang kurang maksimal.

    Mengenai hal itu, Sekretaris Koalisi Kawali Indonesia Lestari (KKIL) Victor Malonda pun angkat bicara.

    Mantan birokrat Sulut sekaligus mantan Kabag Kerjasama Bilateral Biro Kerjasama Luar Negeri Kementerian ESDM ini mengatakan, posisi Sekprov Edwin Silangen yang juga dipercayakan oleh pemegang saham menduduki posisi Komut tidak perlu dipermasalahkan bahkan sebaliknya perlu disupport untuk menjadikan ‘Torang Pe Bank’ menjadi lebih baik kedepan bersama jajaran Komisaris dan Direksi yang baru.

    ” Terkait jabatan rangkap pak Edwin Silangen yaitu sebagai Sekprov Sulut dan Komut di BSG, pandangan saya berbeda dengan Pak Jems Tuuk menurut saya sebagai Sekretaris Koalisi Kawali Indonesia Lestari tidak ada masalah tentang hal tersebut” tandas Malonda yang kini aktif di LSM Senin (22/3-21).

    Dikatakannya, berkaca dari kebijakan sejumlah Kementerian Pusat banyak pejabat di Kementerian baik eselon I dan II dipercayakan menduduki posisi Komisaris di beberapa BUMN.

    ” Begitu juga di daerah bisa saja pejabat di Pemerintah Provinsi ataupun Kabupaten dan Kota menjabat juga di BUMD yang ada di daerah masing – masing, contohnya di PT. Membangun Sulut Hebat (MSH) jangan hanya terkesan menjadi tempat ‘parkir’ para pensiunan birokrat, begitupun PT. Pembangunan Sulut perlu diisi oleh birokrat aktif agar kebijakan Pemerintah bisa diimplementasikan langsung ke badan usaha tersebut untuk lebih maju, “pungkas Malonda.

    (ABL)

  • Ini Harapan MELKI SUAWAH Untuk Fraksi Nyiur Melambai

    test.petasulut.com/, SULUT – Dalam rapat fraksi nyiur melambai DPRD Sulut yang di laksanakan pada Senin (22/3) tadi, telah disepakati bahwa Syenni Kalangi sebagai Ketua fraksi nyiur melambai menggantikan Wenny Lumentut.

    Dimana sesuai kesepakatan telah diputuskan bahwa partai gerindra akan meneruskan kepemimpinan fraksi nyiur melambai DPRD Sulut selama dua tahun setengah, terhitung sejak pelantikan. Berarti sampai maret tahun 2022.

    Dan juga telah diputuskan bahwa Syenni kalangi menggantikan Wenny Lumentut di badan anggaran. Kemudian Herol Kaawoan menggantikan Syenni Kalangi di badan musyawarah serta duduk sebagai wakil ketua komisi 1 DPRD sulut.

    Mengenai hal itu, Ketua DPD Partai Gerindra Sulut Melki Suawah mengatakan yang pokok Fraksi Nyiur Melambai DPRD Sulut jangan cuma sekedar nama, tapi juga sesuai Filosofi Pohon Kelapa, yang hidupnya bermanfaat bagi masyarakat Sulawesi Utara.

    "Yang utama itu. Bermanfaat dan berdampak baik bagi rakyat," ucap Suawah kepada media test.petasulut.com/.

    “Selamat bertugas kepada mereka semua,” tambahnya.

    (ABL)

  • Penghargaan Dan Rasa Hormat, HEROL Dukung SYENNI Sebagai Ketua Fraksi Nyiur Melambai

    test.petasulut.com/, SULUT – Dalam rapat fraksi nyiur melambai DPRD Sulut yang di laksanakan pada Senin (22/3) tadi, telah disepakati bahwa Syenni Kalangi sebagai Ketua fraksi nyiur melambai menggantikan Wenny Lumentut.

    Diketahui, Fraksi Nyiur melambai DPRD provinsi Sulawesi utara terdiri dari gabungan beberapa partai antara lain, Partai GERINDRA 2 kursi, PAN 2 kursi, PKS 1 kursi dan PKB 1 kursi.

    Atas kesepakatan Fraksi Nyiur melambai perihal penetapan ketua Fraksi, Kepada media test.petasulut.com/, Anggota Fraksi Nyiur Melambai dari partai Gerindra, Herol Kaawoan mengatakan bahwa sebelum melakukan Rapat fraksi tadi, dirinya dan Syenni Kalangi sudah melakukan komunikasi empat mata, karena memang anggota DPRD provinsi dari partai Gerindra hanya dua orang.

    “Dan atas dasar Penghargaan dan Rasa hormat saya, mengingat Ibu Syenni adalah Senior saya yang sudah 4 periode Menjabat Anggota DPRD provinsi Sulut. Dengan usia yang sudah tidak mudah lagi, namun semangat juang dan kecintaan terhadap partai Gerindra, maka saya Menyepakati dan mendukung Sepenuhnya Ibu Syenni Kalangi Sebagai ketua Fraksi Nyiur melambai DPRD provinsi Sulut,” terangnya.

    (ABL)

  • SYENNI KALANGI Duduk Ketua Fraksi Nyiur Melambai

    test.petasulut.com/, SULUT – Fraksi Nyiur melambai menggelar rapat, guna membahas beberapa agenda fraksi diantaranya terkait penetapan ketua fraksi pasca ditinggal Wenny Lumentut dan beberapa pembahasan lainnya.

    Kepada wartawan, Amir liputo mengatakan bahwa Fraksi nyiur melambai telah melaksanakan rapat, setelah sekian lama tertunda karena berbagai hal. Dan telah diputuskan beberapa keputusan dengan musyawarah mufakat. Kita sepakat untuk meninggalkan perbedaan-perbedaan demi kebersamaan. Demi optimalnya kerja-kerja kita di DPRD sulut.

    “Keputusan pertama, partai gerindra akan meneruskan kepemimpinan fraksi nyiur melambai selama dua tahun setengah, terhitung sejak pelantikan. Berarti sampai maret tahun depan. Secara spesifik tugas itu diberikan kepada Ibu sjenni kalangi. Dua tahun selanjutnya, mulai april 2022 itu akan dijabat oleh utusan partai amanat nasional. Jadi berbagi,” Jelas Liputo, Senin (22/3) usai rapat fraksi.

    “Kemudian putusan ketiga, ibu syenni kalangi menggantikan pak wenny Lumentut di badan anggaran. Jadi beliau ketua fraksi sekaligus badan anggaran. Kemudian pak harol Kaawoan menggantikan ibu syenni di badan musyawarah. Pak harol juga akan menggantikan pak wenny lumentut sebagai wakil ketua komisi 1 DPRD sulut, yang merupakan asal dari pak wenny sebelum paw,” tambahnya.

    Lanjut Liputo, Yang lain tetap, Ayub Ali wakil ketua fraksi, anggota banggar; saya sekretaris fraksi, anggota banggar; pak Yusra anggota banmus dan anggota bapemperda; ibu Nusriwin, beliau anggota badan kehormatan dan badan musyawarah; sementara pak Harol otomatis dia di badan musyawarah dan wakil ketua komisi satu.

    “Inilah komposisi yang dihasilkan hari ini. Nanti akan kita sampaikan di rapat paripurna lewat surat fraksi dan sudah ditandatangani enam orang anggota fraksi nyiur melambai. Yang terdiri dari Gerindra dua orang, PAN dua orang, PKB dan PKS masing-masing satu orang. Demikian pula untuk tenaga ahli kita bersepakat, Semua perwakilan fraksi insyaallah tenaga ahli bersama-sama dibagi, memback up agar kinerja anggota fraksi kita lebih kuat kedepan,” Jelasnya.

    “Kita juga sudah sepakat setiap bulan kita sekali rapat. Seluruh rapat anggota fraksi nyiur melambai akan didampingi oleh staf ahli, sehingga bobot rapat akan semakin terukur. Dan sumbangsih dari fraksi nyiur melambai terhadap kemajuan sulawesi utara semakin baik. Tadi staf ahli sudah hadir di rapat. Semua anggota akan mengirimkan staf ahlinya ke dprd sulut,” tambahnya lagi.

    Disisi lain, Ketua Fraksi Nyiur Melambai Syenni kalangi mengatakan bahwa akhirnya keputusan fraksi berjalan sesuai dengan yang di harapkan.

    “Jadi baik teman-teman di fraksi terutama dari PAN menyetujui saya meneruskan sebagai ketua fraksi. Jadi periode dua tahun setengah. Jadi kita semua mengikuti tatib. Kalau ada pergantian itu setelah dua tahun setengah,” Pungkas Kalangi.

    (ABL)

  • Sangat Pesat, MJP: Draft Ranperda Disabilitas Sudah Final

    test.petasulut.com/, SULUT – Terus Fokus pada tugas pokok, Bapemperda DPRD Sulut kembali melaksanakan rapat bersama tim ahli dalam rangka pembahasan draft Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas, Senin (22/3) diruang rapat Komisi I DPRD Sulut.

    Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Bapemperda Winsulangi Salindeho didampingi Wakil Ketua Melky Pangemanan.

    Walaupun tidak ada satupun Anggota Bapemperda yang hadir, rapat tetap berjalan sesuai dengan rencana. Bahkan, progres pembahasan Ranperda ini sangat cepat.

    Terbukti pada rapat tersebut, draft Ranperda ini sudah pada tahap finalisasi.

    Kepada media test.petasulut.com/, Wakil Ketua Bapemperda Melky Pangemanan mengatakan bahwa pembahasan tadi bersama tim ahli adalah merampungkan hasil FGD waktu lalu bersama OPD (Organisasi Penyandang Disabilitas) Sulut dan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait dan hasil kunker di Talaud.

    “Hari ini draft Ranperda Disabilitas sudah tahap finalisasi,” ungkap MJP diruang kerjanya.

    Lanjut MJP, Senin depan tim ahli akan serahkan Draft final kepada Bapemperda.

    “Selanjutnya, Bapemperda akan segera mengusulkan draft tersebut ke pimpinan DPRD Sulut, apabila sudah disetujui pimpinan, Draft itu akan dikirim dan Dikonsultasikan ke Kemendagri,” jelas MJP.

    “Intinya, tugas legislasi ini yang pasti akan dibuka secara transparan ke publik, mulai dari perencanaan, pembahasan sehingga jadi produk hukum daerah,” tambah Personil Komisi IV DPRD Sulut itu.

    (ABL)

  • Sambangi Kemendikbud, DPRD Sulut Harap Pemerintah di 15 Kab/Kota Selesaikan PPKD

    test.petasulut.com/, SULUT – Dalam rangka konsultasi dan koordinasi perihal Pemajuan Kebudayaan Cagar Budaya di Provinsi Sulawesi Utara, Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara berkoordinasi juga lintas Komisi melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta. Tepatnya di Direktorat Jenderal Kebudayaan, Jumat (19/3).

    Hadir dalam Kunker tersebut yakni Sekretaris Komisi IV Jems Tuuk, Personil Komisi IV Melky Pangemanan, Melisa Gerungan dan Hilman Idrus serta Anggota Komisi II Nick Lomban dan Anggota Komisi I Herol Kaawoan.

    Pada kunjungan tersebut, membicarakan terkait Pemajuan kebudayaan dilaksanakan dengan berpedoman pada Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota, Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi, Strategi Kebudayaan yang disusun berdasarkan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Kongres Kebudayaan serta Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan.

    Strategi pemajuan kebudayaan akan menjadi dasar perumusan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan yang menjadi acuan utama dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Pendek, Menengah, dan Panjang di bidang kebudayaan. Pengarusutamaan kebudayaan dalam pembangunan nasional dipandang sangat strategis dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

    PPKD sangat penting dalam merumuskan strategi pemajuan kebudayaan yang berasal dari masing-masing wilayah di tanah air. Penyusunan PPKD tingkat provinsi ini harus berdasarkan PPKD tingkat kabupaten/kota.

    DPRD Sulut pun mengharapkan pemerintah provinsi Sulawesi Utara dan 15 Kabupaten/Kota dapat segera menyelesaikan PPKD yang berisi data kondisi faktual obyek pemajuan kebudayaan, permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya pemajuan kebudayaan dan rekomendasi penyelesaiannya.

    (ABL)

  • Didesak Komisi IV, Kemenaker Janji Akan Periksa PT. PP Presisi Terkait Upah Eks Karyawan

    test.petasulut.com/, SULUT – Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara melakukan Kunjungan kerja ke Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia di Jakarta, Kamis (18/3).

    Kunjungan kerja ini dalam rangka konsultasi dan koordinasi di Direktorat Jenderal Pengawasan Norma Kerja dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja soal Banding PT. PP Presisi terhadap putusan penetapan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara terkait Perhitungan Selisih Upah Eks Karyawan PT. PP Presisi.

    Kunker ini diterima oleh Bernawan Sinaga, S.H., M.Si (Direktur Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker RI).

    Dihadapan Direktur Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Komisi IV melalui Melky Pangemanan menjelaskan pokok-pokok persoalan terkait Perhitungan Selisih Upah Eks Karyawan PT. PP Presisi.

    Perusahaan mempekerjakan karyawan dengan upah pokok yang diterima dibawah Upah Minimum Provinsi (UMP).

    Telah dilakukan perhitungan dan penetapan hak-hak pekerja/buruh oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

    Berdasarkan pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyatakan bahwa Pengusaha dilarang membayar Upah lebih rendah dari Upah minimum sebagaimana dalam pasal 89″. Jo SK Gubernur No. 48 Tahun 2017 tentang Upah Minimum Provinsi Sulut Tahun 2018 sebesar Rp. 2.824.286,- (dua juta delapan ratus dua puluh empat ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah), SK Gubernur No. 433 Tahun 2018 tentang Upah Minimum Provinsi Sulut Tahun 2019 sebesar Rp. 3.051.076,- (tiga juta lima puluh satu ribu tujuh puluh enam rupiah), SK Gubernur No. 408 Tahun 2019 tentang Upah Minimum Provinsi Sulut Tahun 2020 sebesar Rp. 3.310.723,- (tiga juta tiga ratus sepuluh ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah).

    Pihak PT. PP Presisi wajib melaksanakan penetapan dan perhitungan Pengawas Ketenagakerjaan selambat lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya Surat Penetapan.

    PT. PP Presisi tidak menerima perhitungan dan penetapan tersebut dan memintakan perhitungan dan penetapan ulang kepada Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian.

    Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara mendorong Kementerian Ketenagakerjaan RI agar bekerja sesuai amanat konstitusi. Kementerian diharapkan segera membuat keputusan agar Perusahaan wajib membayar selisih upah bagi Pekerja (eks karyawan) PT. PP Presisi serta memberikan putusan sanksi pidana kepada pihak perusahaan tersebut yang bertindak diskriminatif kepada para pekerjanya.

    Kementerian Ketenagakerjaan RI merespon baik dan mengapresiasi perjuangan Anggota DPRD MJP bersama Komisi IV dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang mengawal nasib pekerja/warga Sulawesi Utara khususnya eks karyawan PT. PP Presisi.

    Kementerian menyebutkan bahwa Perusahaan telah melakukan pelanggaran hak normatif kepada pekerja dan konsekuensinya bisa sampai dengan sanksi pidana.

    Kementerian Ketenagakerjaan RI berjanji akan melaksanakan kunjungan pemeriksaan ke Sulawesi Utara untuk melakukan pengujian terhadap kasus tersebut dan akan segera menetapkan keputusan sesuai dengan tupoksi dengan mengacu kepada aturan perundang-undangan yang berlaku.

    Turut hadir, Sekretaris Komisi IV Jems Tuuk, Personil Komisi IV Melky Pangemanan, Melisa Gerungan dan juga koordinasi lintas komisi yakni Wakil Ketua I DPRD Sulut Victor Mailangkay, Personil Komisi II Nick Lomban dan Personil Komisi I Herol Kaawoan.

    (ABL)

  • Warong Kobong Terbakar, Ini Ungkapan AI MANGINDAAN

    test.petasulut.com/, SULUT – Cafe Warong Kobong yang terletak di Jalan Pumorow, Kelurahan Teling Atas, Kecamatan Wanea pada Minggu (21/3) hari ini, dilahap si jago merah.

    Api sangat cepat menyebar ke seluruh tempat sehingga cafe tersebut secara keseluruhan hangus terbakar. Apalagi, tempat tersebut menggunakan material bangunan alam yang mudah terbakar.

    Satu unit pemadam kebakaran yang berusaha memadamkan api, tampak kesulitan karena api sangat cepat membesar dan menyebar hingga menghanguskan cafe tersebut.

    Kepada wartawan, Pemilik Warong Kobong yang terbakar, DR Harley AB Mangindaan mengatakan jika dirinya yakin akan ada berkat Tuhan ke depan yang lebih indah untuk dirinya dan keluarga pasca terjadinya musibah kebakaran tempat minum kopi dan warung makan miliknya tersebut.

    “Terlepas dari itu semua, saya tidak ingin menuduh siapapun terkait dengan musibah tersebut, mengingat saat kejadian seluruh operasional Warong Kobong tutup, di mana dirinya dan juga karyawan menjalankan ibadah hari minggu,” ucap Eks Wakil Wali Kota Manado itu.

    “Warong Kobong setiap minggu memang tutup. Saya beribadah dan karyawan serta penjaga juga sedang ibadah. Inilah kejadian. Saya merasa sedih karena Warong Kobong sedang in. Saya yakin ke depan akan ada berkat Tuhan yang lebih indah,” tambah Mangindaan.

    Mangindaan juga mengucapkan terima kasih kepada pemadam kebakaran yang bekerja dengan cepat, sehingga saat kebakaran tidak sampai ke rumah tetangga.

    “Saya ucapkan terima kasih untuk semua yang membantu terutama pemadam kebakaran, sehingga kebakaran tidak menjalar hingga ke tetangga-tetangga,” kata Mangindaan.

    Terpantau, Ketua DPD Demokrat Sulut Mor Bastiaan turut meninjau cafe warong Kobong yang terbakar.

    (ABL)

    Berikut Videonya:

    https://youtu.be/xGRvZatz21g