Test Peta Sulut

Blog

  • Gelar Konfenda, Juan Rattu Terpilih Sebagai Ketua DPD GMNI Sulut

    test.petasulut.com/, SULUT – Gerakan Mahasiwa Nasional Indonesia (GMNI), Jumat (19/3-20) melangsungkan Konferensi Daerah (Konferda) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) GMNI Sulawesi Utara (Sulut).

    Konfenda ini dilaksanakan dalam rangka penyegaran dan regenerasi organisasi.

    Kegiatan yang berlangsung demokratis dan penuh dinamika tersebut menghasilkan Juan Ray Rattu sebagai Ketua DPD GMNI Sulut dan Michael Ayal sebagai Sekretarisnya.

    Dalam kesempatannya, Juan Rattu pertama mengucapkan terima kasih kepada seluruh kader Marhaenis yang boleh mempercayakan jabatan tersebut kepadanya.

    Alumni Fakultas Hukum Unsrat ini pun berharap proses dinamika yang terjadi tersebut pun bisa menjadi pelecut semangat perjuangan organisasi GMNI yang diketahui sangat mengedepankan slogan Marhaenisme.

    “Terima kasih untuk dukungan dari kader-kader Marhaenis, ini menjadi tanggung jawab yang besar bagi kita semua, bahwa kerja-kerja Marhaenis harus terus dilakukan, karena permasalahan di Sulawesi Utara semakin kompleks,” Imbuhnya.

    Dirinya pun berharap, ketika menjabat sebagai ketua DPD GMNI Sulut, bisa menambah semangat untuk memperjuangkan apa yang seharusnya diperjuangkan sebagai kader GMNI.

    “Semoga dinamika yang terjadi, menjadi pelecut semangat untuk perjuangan kita ke depan memenangkan hak-hak kaum marhaen,” Imbuh kader GMNI yang dikenal sangat mengedepankan perjuangan kepada kaum marginal tersebut.

    Pun, dirinya mengakui bahwa dalam kepemimpinannya kedepan, akan banyak permasalahan yang harus diselesaikan.

    Khususnya, masalah tanah adat dan pengrusakan situs-situs budaya yang dianggapnya sebagai permasalahan.

    Ia pun menegaskan bahwa dirinya bersama dengan GMNI berada dalam barisan perjuangan yang akan mengusahakan advokasi terhadap masalah-masalah tersebut.

    “Banyak permasalahan yang dialami Masyarakat Adat di Sulawesi Utara, semisal permasalahan tanah adat dan pengrusakan situs-situs budaya, serta pengakuan terhadap masyarakat adat. GMNI Sulawesi Utara akan konsern pengadvokasian terhadap masyarakat adat, dengan memperjuangkan RUU Masyarakat Adat. Saya ingin memastikan GMNI berada dalam barisan perjuangan Masyarakat Adat di Nusantara, karena dalam Trisakti Bung Karno, Kepribadian dalam Kebudayaan, yang menjadi pengejawantaan dari Revolusi Mental ini, adalah poros utama juga memenangkan zaman untuk membumikan Marhaenisme di Jazirah Utara Sulawesi Ini.” Tegasnya.

    Perlu diketahui sebelumnya bahwa Konferda DPD GMNI Sulut ini dibuka oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) GMNI, Imanuel Cahyadi.

    (ABL)

  • Program Sebulan sekali, BPKel Oi Hidup Bersihkan Rumah Ibadah di Kota Manado

    test.petasulut.com/, SULUT – Badan pengurus kelompok (BPKel) Oi Hidup Manado terus membantu masyarakat kota Manado.

    Terbukti, Badan pengurus kelompok (BPKel) Oi Hidup Manado menjalankan program mereka dengan melakukan pembersihan rumah ibadah sekaligus silahturahmi dengan pemuda-remaja maupun masyarakat

    Program ini pun dilaksanakan sebulan sekali. Program tersebut bukan sekedar wacana saja, terlihat pengurus dan anggota BPKel Oi Hidup sudah melakukan pembersihan di Masjid AL-ILHAM bersama Pemuda dan remaja serta masyarakat setempat, Sumompo Kapleng, Kota Manado, Sabtu (20/03/2021).

    “Pembersihan Masjid AL-LHAM pada hari ini merupakan awal dari program Silahturahmi bersama pemuda-remaja dan masyarakat setempat. Dan untuk saat ini, pembersihan dilakukan di rumah ibadah dimana anggota BPKel Oi Hidup berada, kemudian kita beranjak ke rumah ibadah daerah lainnya,”ungkap ketua BPKel Oi Hidup Manado, Sofyan Ali.

    Lanjutnya, di Bulan depan akan melakukan pembersihan lagi di area Kombos, tepatnya Tuna B, dimana ada Gereja dan Masjid yang akan dibersihkan bersama pemuda-remaja dan masyarakat setempat.

    “Program ini bukan sekedar program, namun ada pembelajaran dari segi Ahlak dan Pendidikan, dimana anggota BPKel Oi Hidup Manado bisa saling mengenal dengan Pemuda-remaja serta masyarakat yang dikunjungi rumah ibadahnya,” tambahnya.

    Apa yang dilakukan oleh BPKel Oi Hidup Manado, direspon baik oleh ketua Pemuda-Remaja AL-ILHAM, Magfira Karim.

    Menurutnya, kerja sama BPKel Oi Hidup Manado dengan Pemuda remaja AL-ILHAM merupakan hal yang baik, dimana silahturahmi terjalin dari kegiatan positif seperti ini, apalagi dalam hal pembersihan rumah ibadah.

    “Kami sangat terbantukan dengan adanya sahabat-sabahat dari BPKel Oi Hidup Manado, dan saya mewakili seluruh pemuda -remaja Masjid AL-ILHAM mengucapkan banyak terimakasih, kiranya silahturahmi kita bisa dijaga,” ujarnya.

    “Oi terus semangat dalam melakukan kegiatan-kegiatan sosial seperti ini, salut buat Oi Manado,” tambahnya.

    (ABL)

  • Ketua DPRD Sulut: Ranperda Covid Segera Diparipurnakan

    test.petasulut.com/, SULUT – Ketua DPRD Sulut, dr. Fransiscus Silangen menyampaikan bahwa Rancangan peraturan daerah (Ranperda) penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 usulan Eksekutif telah tuntas.

    “Ranperda Covid-19 sudah selesai, tinggal dibacakan dalam paripurna. Karena ini merupakan prioritas dari gubernur dan kemarin sudah dirapatkan dengan Forkompinda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah). Karena dari Polda dan Pangdam memerlukan itu untuk penegakan hukum protokol kesehatan. Itu salah satu,” ucap Politisi PDIP itu, Kamis (18/3), di kantor DPRD Sulut.

    Lanjut Aleg Dapil Nusa Utara bahwa penetapan Ranperda Covid-19 tinggal menunggu eksekutif.

    “Penetapan dalam waktu dekat ini, tinggal menunggu eksekutif. Kalau kita sudah selesai di dewan, sudah dibahas, sudah difinalisasi di Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri). Tinggal eksekutif menetapkan di paripurna. DPRD Sulut tinggal menunggu kabar dari eksekutif,” tutupnya.

    (ABL)

  • BSG Jajaran Baru, Wowor: Pacu Program Kerja Bersentuhan Langsung Dengan Masyarakat

    test.petasulut.com/, SULUT – Berbagai respon positif disuarakan perihal keluarnya keputusan struktur Komisaris dan Direksi baru pasca Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa (LB) Bank Sulut Gorontalo (BSG) yang digelar baru-baru ini.

    Seperti yang disampaikan Ketua Fraksi PDIP DPRD Sulut Rocky Wowor.

    Dirinya menilai keputusan RUPS LB dibawah pimpinan Olly Dondokambey akan membawa kemajuan bagi bank daerah ini.

    “Tentu sinergitas dengan pemegang saham sangat penting agar tidak terjadi hal-hal seperti penarikan dana dari sejumlah kabupaten/kota seperti lalu. Jalin komunikasi yang baik agar sinergitas bisa terbangun,”ujar Wowor, Jumat (19/3).

    Lanjut Wowor, yang perlu dipacu adalah program-program kerja Bank SulutGo bersentuhan langsung dengan masyarakat.

    “Misalnya program KUR. Ini perlu ditingkatkan lagi karena sangat membantu masyarakat. Selain itu, inovasi kedepan harus briliant,”harap personel Komisi II DPRD Sulut itu.
    Dikatakan Wowor dirinya optimis komposisi struktur jajaran Komisaris dan direksi yang baru dapat lerja ekstra majukan BSG.

    “Ada kalangan profesional, berbagai keterwakilan, ada juga jenjang karir yang baik. Jadi jajaran Komisaris dan Direksi sudah pas dan kedepan bisa bekerja maksimal,”tambah politisi perwakilan Bolmong Raya.

    (ABL)

  • Komisaris Dan Direksi BSG Baru, WURANGIAN: Kami Menanti Kerja Nyata

    test.petasulut.com/, SULUT – Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa (LB), Bank Sulut Gorontalo (BSG) yang digelar pada Kamis (18/3/2020) kemarin, disalah satu hotel di Tondano Selatan Kabupaten Minahasa, menghadirkan pengurus yang baru.

    Dimana telah terjadi perubahan dalam struktur komisaris dan Direksi BSG.

    Berikut pengurus Periode 2021 – 2025:

    Komisaris Utama :
    EDWIN SILANGEN

    Komisaris Independen :
    MARHANI PUA

    Komisaris :
    MAX KEMBUAN
    BUCHARI MOKOAGOW
    FEDRIANTO KUNIYO

    Direktur Utama :
    REVINO PEPAH

    Direktur Pemasaran :
    MACHMUD TURUIS

    Direktur Umum :
    JOUBERT DONDOKAMBEY

    Direktur Operasional :
    LOUISA PARENGKUAN

    Direktur Kepatuhan :
    PIUS BATARA.

    Menanggapi hal itu, Ketua Komisi II DPRD Sulut Cindy Wurangian yang juga adalah mitra kerja BSG mengucapkan selamat atas terpilihnya dewan direksi dan Komisaris Bank SulutGo.

    “Congratulations. Kami menanti kerja nyata membawa BSGo semakin profesional dan kontribusi real untuk masyarakat Sulut,” ucap Politisi Partai Golkar Dapil Minut-Bitung, Jumat (19/3) melalui pesan WhatsApp.

    (ABL)

  • Terpilih Komut BSG, TUUK Minta Edwin Silangen Lepas Jabatan Sekprov

    test.petasulut.com/, SULUT – Pasca terbentuknya kepengurusan Bank SulutGo yang baru periode 2021-2025, Anggota DPRD Sulut Julius Jems Tuuk mengucapkan selamat kepada Dirut Revino Pepah dan Komisaris utama Edwin Silangen.

    Sekaligus Jems Tuuk meminta agar Edwin Silangen melepas jabatan Sekretaris Propinsi Sulut.

    “Tidak elok jika Bapak Edwin Silangen menjabat double job yakni Sekprov dan Komut. Sebab, jabatan Komut adalah jabatan dengan Job yang baru sehingga perlu adaptasi dengan cara memperlajari pekerjaan Komut yang menurut saya Bapak Edwin belum memahami ilmu Perbankan. Artinya Bapak Edwin Silangen wajib mempelajari sistim perbankan secara Detil,” Jelas Politisi PDIP itu, Kamis (18/3) melalui pesan WA.

    Lanjut Tuuk, Seorang yang ditunjuk menjadi Komut, berarti tugas utama adalah mengawasi dan memberikan nasehat serta masukan kepada Dewan Direksi atas operasional Bank.

    “BSG harus berlari sekencang kencangnya mengejar target yang ditetapkan dalam RUPS. Itulah alasan mengapa Komut tidak boleh Double job,” kata Aleg Dapil BMR itu.

    “Sebelumnya, Terima kasih kepada Bapak Jefri Dendeng yang sudah memimpin BSG dengan profesional. Harapan untuk Dewan Direksi dan Dewan Komisaris yang baru untuk dapat melebihi prestasi Dewan Direksi dan Dewan Komisaris yang lama,” tambahnya.

    (ABL)

  • RUPS LB Bank SulutGo, Pepah Jabat DIRUT, Silangen Duduk KOMISARIS UTAMA

    test.petasulut.com/, SULUT – Bank Sulut Gorontalo (BSG) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa (LB), pada Kamis (18/3/2021).

    RUPS LB sejak pukul 9 pagi hingga 20.00 wita disalah satu hotel di Tondano Selatan Kabupaten Minahasa.

    Serta dihadiri oleh seluruh pemegang saham.

    Dalam RUPS LB itu keluar keputusan resmi terkait struktur Komisaris dan Direksi. Dimana telah terjadi perubahan dalam struktur komisaris dan Direksi.

    Berikut pengurus Periode 2021 – 2025:

    Komisaris Utama :
    EDWIN SILANGEN

    Komisaris Independen :
    MARHANI PUA

    Komisaris :
    MAX KEMBUAN
    BUCHARI MOKOAGOW
    FEDRIANTO KUNIYO

    Direktur Utama :
    REVINO PEPAH

    Direktur Pemasaran :
    MACHMUD TURUIS

    Direktur Umum :
    JOUBERT DONDOKAMBEY

    Direktur Operasional :
    LOUISA PARENGKUAN

    Direktur Kepatuhan :
    PIUS BATARA.

    (ABL)

  • Komisi IV komit Perjuangkan Kesejahteraan Mahasiswa Yang Studi di Bogor

    test.petasulut.com/, SULUT – Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara melakukan kunjungan kerja luar daerah, tepatnya Asrama Mahasiswa Sam Ratulangi Sulawesi Utara di Bogor, Jawa barat, Rabu (17/3).

    Maksud Kunker dalam rangka melihat keberadaan mahasiswa yang melanjutkan studi di Provinsi Jawa Barat.

    Kunjungan Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara ke Asrama Sam Ratulangi Bogor Baru I dan Bogor Baru II itu dipimpin langsung oleh ketua komisi Braien Waworuntu, Sekretaris komisi Julius Jems Tuuk, Personil Komisi Melky Pangemanan, Hilman Idrus, Melisa Gerungan dan Yusra Alhabsyi. Didampingi Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

    Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara berdiskusi dan menerima aspirasi mahasiswa Sulawesi Utara yang menuntut ilmu di Jawa Barat.

    • Penghuni Asrama Mahasiswa Sam Ratulangi Bogor Baru II berjumlah 4 orang. Total kamar yang tersedia di Asrama 19 kamar, 18 kamar untuk peserta didik dan 1 kamar tamu.
    • Ruangan kamar yang masih layak untuk ditinggali berjumlah 8 kamar sedangkan 9 kamar sudah tidak layak/rusak parah.
    • Penghuni Asrama Mahasiswa Sam Ratulangi Bogor Baru I berjumlah 4 orang. Total kamar yang tersedia di Asrama 11 kamar, 10 kamar untuk peserta didik dan 1 kamar tamu.
    • Kondisi ruang tamu memprihatinkan (atap bocor) dan 5 kamar mandi yang tersedia, semuanya dalam kondisi tidak layak. Beberapa kamar peserta didik juga dalam kondisi rusak ringan.
    • Mahasiswa berharap ada perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, apalagi ditengah kondisi pandemi buat keberlangsungan pendidikan mahasiswa yang mengambil studi diluar Sulawesi Utara.
    • Bantuan berupa pembiayaan pendidikan, seperti Beasiswa atau Bantuan Studi Akhir saat menyusun Skripsi, Tesis dan Disertasi.

    Atas hasil itu, Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara berkomitmen menindaklanjuti aspirasi mahasiswa terkait kondisi bangunan Asrama yang rusak atau tidak layak ditempati serta aspirasi soal Beasiswa dan Bantuan Studi Akhir buat mahasiswa.

    Komisi IV prihatin dengan kondisi beberapa ruangan (kamar/kamar mandi) yang tidak layak digunakan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara perlu memperhatikan keamanan dan kenyamanan peserta didik yang tinggal di Asrama.

    Komisi IV akan berjuang maksimal dengan mendorong Pemerintah Provinsi agar mengalokasikan anggaran Beasiswa dan Bantuan Studi Akhir bagi mahasiswa serta anggaran perbaikan/renovasi Asrama mahasiswa dalam APBD Provinsi Sulawesi Utara.

    Komisi IV juga mengingatkan Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Utara agar rutin mengawasi aktifitas di setiap Asrama milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Bagi mahasiswa yang tinggal di Asrama, diharapkan untuk menjaga dan memelihara aset daerah yang ditempati oleh mahasiswa Sulawesi Utara.

    (ABL)

  • Ranperda Sampah Plastik, MJP: BAPEMPERDA Buka Ruang Publik Berikan Masukan

    test.petasulut.com/, SULUT – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BAPEMPERDA) DPRD Provinsi Sulawesi Utara menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Utara, Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Fasilitator Bank Sampah Likupang dan Kelompok Pencinta Alam Likupang, Selasa (16/3) diruang rapat Komisi I DPRD Sulut.

    Maksud RDP ini dalam rangka mendapatkan masukan/usul dalam Penyusunan Naskah Akademik Ranperda usul Prakarsa DPRD yakni Ranperda tentang Pengendalian Sampah Plastik.

    BAPEMPERDA dan Tim Ahli mendapatkan banyak masukan/usul yang akan melengkapi Naskah Akademik dan Draf Ranperda tersebut.

    Pencemaran lingkungan akibat sampah plastik menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan hidup manusia. Diperlukan pengaturan untuk memberi kepastian hukum.

    Sampah plastik selalu menjadi masalah utama dalam pencemaran lingkungan baik pencemaran tanah maupun laut. Sifat sampah plastik tidak mudah terurai, proses pengolahannya menimbulkan toksit dan bersifat karsinogenik, butuh waktu sampai ratusan tahun bila terurai secara alami.

    Penelitian dari UC Davis dan Universitas Hasanuddin yang dilakukan di pasar Paotere Makassar menunjukkan 23% sampel ikan yang diambil memiliki kandungan plastik di perutnya.

    Padahal jika diolah dengan baik, sampah plastik daur ulang dapat bernilai ekonomis dengan menghasilkan keuntungan sebesar Rp 16.379.472 per bulan dari produksi 48 ton sampah plastik.

    Pemerintah pusat maupun daerah melakukan berbagai upaya untuk dapat mengurangi dampak negatif sampah plastik. Seperti yang dilakukan di Kabupaten Badung Bali, dimana dilakukan pengelohan sampah menjadi Bahan Makar Minyak (BBM). Begitu juga di kota Surabaya, diluncurkan Suroboyo Bus. Tiketnya dapat diperoleh dengan menukarkan sampah plastik.

    Diketahui, Indonesia menempati peringkat kedua penyumbang sampah plastik terbesar ke lautan. World Economic Forum memprediksi di tahun 2050 akan lebih banyak sampah plastik di laut dibandingkan ikan.

    Secara umum pola penanganan sampah di Indonesia melalui tahapan yang sederhana, yakni mengumpulkan, mengangkut dan membuang. Pola penanganan sampah tersebut telah berlangsung lama sehingga menjadi kebijakan umum yang dilaksanakan oleh pemerintah.

    Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengubah paradigma pengelolaan sampah. Dari mengumpulkan, mengangkut dan membuang, menjadi pengurangan penggunaan material yang berpotensi jadi sampah (reduce) dan daur ulang sumber daya (recycle).

    Pendekatan yang tepat menggantikan atau mengombinasi penyelesaian di tempat pemrosesan akhir yang selama ini dijalankan adalah dengan mengimplementasikan pendekatan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle), tanggung jawab produsen diperluas (extended producer responsibility atau EPR).

    Bank Sampah merupakan contoh nyata dari gerakan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) yang dicantumkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.13 Tahun 2012. Bank Sampah memiliki peluang besar untuk menangani masalah sampah plastik di Indonesia.

    Atas hasil itu, BAPEMPERDA membuka ruang bagi publik untuk memberi masukan/usul terhadap penyempurnaan Draf dan NA Ranperda Pengendalian Sampah Plastik.

    “Peraturan daerah harus mengacu pada asas-asas hukum pembentukan peraturan Perundang-undangan, salah satunya asas keterbukaan. Keterbukaan mulai dari persiapan, perencanaan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang luas untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan daerah,” Jelas Wakil Ketua BAPEMPERDA DPRD Sulut Melky J. Pangemanan, S.IP., MAP., M.Si.

    “Diharapkan semua pihak dapat memberikan masukan dan saran secara substantif maupun secara teknis terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut agar nantinya dapat berguna dan efektif untuk penerapannya,” tambah personil Komisi IV DPRD Sulut.

    (ABL)

  • JAK Ajak Masyarakat Lakukan Vaksin Guna pemulihan Ekonomi

    test.petasulut.com/, SULUT – Anggota DPRD Sulut James Arthur Kojongian menyebut bahwa akan menunjang pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal memutus mata rantai penyebaran covid-19.

    Hal itu disampaikan Kojongian kepada test.petasulut.com/, Selasa (16/3) diruang Fraksi Golkar DPRD Sulut.

    “Kegiatan vaksinasi yang dilakukan pemerintah untuk masyarakat adalah cara meminimalisir mata rantai penyebaran covid-19 sekaligus menjamin pemulihan ekonomi pasca covid-19,” ucap JAK.

    Pada saat masyarakat sudah disuntik vaksin Covid-19 lanjut JAK, tentunya akan berkegiatan dengan baik dan menunjang lebih masif perekonomian yang ada. Upaya vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat, baik pemerintah provinsi Sulut hingga kabupaten dan kota dinilai sangat serius.

    “Di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah Bumi Nyiur Melambai, terpukul di bidang perekonomian akibat pandemi Covid-19,” tuturnya

    “Akan tetapi di Sulut ada beberapa sektor usaha yang secara langsung tidak terlalu terdampak. Seperti sektor perikanan dan pertanian. Ini menjadi motor pertumbuhan perekonomian di Sulut. Jadi saya harapkan setelah selesai vaksinasi, pemulihan ekonomi berjalan dengan baik. Untuk itu, diharapkan adanya sinergitas antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota,” tambahnya.

    (ABL)