Blog

  • BPK RI Sulut Gelar Entry Meeting Pemeriksaan Terinci LKPD T.A 2020

    test.petasulut.com/, SULUT – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulut melalui Kepala BPK RI Sulut Karyadi, S.E., M.M., Ak., CA., CFrA., CSFA, pada Rabu (10/3/21) melaksanakan Video Entry Meeting Pemeriksaan Terinci Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun
    Anggaran 2020 bersama 16 kepala pemerintah daerah wilayah Provinsi Sulawesi Utara.

    Selain itu secara bersamaan dilakukan Entry Meeting Pemeriksaan Kinerja Terinci atas Pemeriksaan Kinerja Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat melalui penggunaan tenaga kerja setempat khususnya dalam pekerjaan infrastruktur jalan Tahun Anggaran 2020.

    Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Karyadi dalam sambutannya menyampaikan permohonan dukungan pemeriksaan dari perintah daerah aga pelaksanaan pemeriksaan dapat berjalan lancar dan diselesaikan tepat waktu.

    Entry Meeting Pemeriksaan Terinci Keuangan dan Pemeriksaan Terinci Kinerja ini dihadiri oleh Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven OE Kandouw, Bupati dan Walikota bersama jajaran pemerintah Provinsi Kabupaten dan Kota.

    Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Drs. Steven Kandouw menyatakan secara terbuka akan menerima Tim Pemeriksa dan akan memberikan dukungan terhadap pelaksanaan pemeriksaan.

    “Terima kasih atas pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja Terinci atas Pemeriksaan Kinerja Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat melalui penggunaan tenaga kerja setempat dalam pekerjaan infrastruktur jalan Tahun Anggaran 2020, karena akan memberikan informasi mengenai outcome atas pelaksanaan kegiatan infrastruktur dan bagaimana dampaknya terhadap pemanfaatan tenaga kerja setempat maupun kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara,” jelasnya.

    (ABL)

  • HUT Peradah Indonesia, Momentum Anak Muda Hindu Membentuk Karakter Diri

    test.petasulut.com/, SULUT – Di HUT ke-37 Peradah Indonesia, ada ungkapan tersendiri dari Ketua Peradah DPK Bolmong Putra Jaya.

    Dimana dirinya mengatakan di HUT ini mari kita jadikan peradah sebagai wadah untuk berproses menjadi pemuda hindu yang militan dan muda, inovatif serta jangan pernah bicara atau berpikir untung atau rugi.

    “Saya mengajak peradah Bolmong dorang kader muda hindu untuk trrus keluar dari zona nyaman dan berani tampil untuk kepentingan umat dan bangsa Sesuai dengan ajaran Dharma/kebiakan,” ucapnya, Kamis (11/3) di salah satu caffe di Kota Manado.

    Karena sejatinya lanjut Putra, pemuda sangat menentukan maju mundurnya kehidupan berbangsa dan bernegara.

    Jika spirit itu kita tanamkan dari sekarang, bukan tidak mungkin kader kader Peradah Bolmong secara khusus dan peradah di seluruh nusantara secara umum akan menjadi pelopor semangat kepemudaan di republik indonesia ini. Bukan itu saja, bisa saja 5 sampai 10 tahun ke depan kader-kader peradah bisa berkiprah di tingkat lokal maupun nasional guna mengabdi untuk kepentingan bangsa dan negara,” jelas Ketua Peradah Bolmong.

    Dirinya juga menambahkan, bukan tidak mungkin hal itu terjadi jika semangat kita dan persatuan kita terus kita perkuat. Karna itu dirinya terus mengajak pemuda hindu harus berani tampil ikut berperan serta dalam pembangunan negeri dan kita tidak boleh apatis terhadap organisasi kepemudaan hindu.

    “Karena itu mari terus kita pupuk semangat ini dan lebih perkuat persatuan kita jangan lagi ada budaya saling menjatuhkan sesama anak bangsa. Saya mengutip kata-kata dari seorang tokoh ‘Kekuatan tidak datang dari pada kapasitas fisik melainkan kemauan yang gigih’,” katanya.

    “Karena itu mari semangat kepemudaan kita harus pupuk dari sekarang dan jangan bicara untung rugi tapi lakukan sesuatu kebaikan pasti semua jalan kita akan di permuda. Karena niat baik selalu menemukan jalan terbaik. Di tengah kondisi bangsa seperti ini mari kita bergandengan tangan sesama anak bangsa dalam mengahadapi pandemi covid-19 ini agar pemulihan ekonomi bisa cepat pulih kembali,” tandas putra jaya.

    (ABL)

  • Kunjungi Gudang Benih Jagung JH37, Wurangian: Pemerintah Wajib Tunjang Poktan Ini

    test.petasulut.com/, SULUT – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) melakukan kunjungan kerja di Gudang Prosesing Benih Jagung JH37 di Desa Suwaan Minahasa Utara (Minut), Selasa (9/3).

    Maksud Kunker tersebut guna meninjau prosesing dan pendistribusian benih jagung.

    Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Sulut, Cindy Wurangian mengatakan, dalam kunjungan kerja (Kunker) Komisi II DPRD Sulut itu, didapati ada Kelompok Tani (Poktan) lokal sudah bergerak dan mendistribusikan ratusan ton benih jagung.

    “Kami dapati dari kunker tersebut ada kelompok tani lokal, yakni Kelompok Tani Anugerah, yang sudah beberapa tahun bergerak di bidang proses benih jagung dan sudah mendistribusikan ratusan ton benih yang ada di Sulut, maupun ke kabupaten kota,” kata Srikandi Partai Golongan Karya (Golkar) Sulut ini.

    Menurutnya, hal seperti ini harus mendapatkan tunjangan lebih dari APBN dan APBD untuk menambah fasilitas yang mereka butuhkan.

    “Kami melihat dukungan dari Dinas Pertanian Provinsi Sulut, maupun dari Dinas Pertanian Minut sudah maksimal. Kedepannya perlu tetap diperhatikan agar kesinambungan dari kerja yang dilakukan oleh kelompok tani ini bisa terus berlangsung dan skalanya menjadi besar,” ungkap legislator daerah pemilihan (Dapil) Bitung-Minut ini.

    “Kunjungan tadi juga didampingi dari pihak produsen pupuk. Kita melihat harus ada sinergitas atau kolaborasi lebih holistik antara pupuk dan benih sehingga apa yang mereka hasilkan dan nanti dijual ke masyarakat yang ingin bertani jagung, kwalitasnya bisa lebih,” tandasnya.

    Hadir dalam kunjungan itu, Koordinator Komisi II Victor Mailangkay, Anggota Komisi II Syenny Kalangi serta Kadis Pertanian Sulut Novly Wowiling.

    (ABL)

  • DPRD Sulut Pending Pembayaran Gaji JAK

    test.petasulut.com/, SULUT – Perihal dengan status James Arthur Kojongian di DPRD Sulut, pihak sekretariat Dewan untuk sementara mem-pending pembayaran gaji Legislator Partai Golkar itu.

    Langkah ini dilakukan guna menghindari agar tidak terjadi Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

    Terkait hal tersebut, Sekretaris DPRD Sulut Glady Kawatu melalui Kepala Bagian (Kabag) Keuangan Dammy Tendean membenarkan hal itu.

    Dirinya mengatakan, pending terhadap pembayaran gaji sambil menunggu SK pemberhentian karena itu yang menjadi acuan.

    ” Meski tidak dibayarkan namun dananya tetap ada di kas negara, dan ketika sudah ada SK, maka langsung direalisasikan sesuai ketentuan, ” jelas Tendean, Rabu (10/3).

    Lanjut Tendean, Alasan pending pembayaran gaji juga dilakukan atas dasar usulan pemberhentian dari posisi Wakil Ketua DPRD serta didasarkan pada pengalaman sebelumnya dimana ada Anggota DPRD mengajukan pengunduran diri sebagai wakil rakyat.

    “Pembayaran akan kembali dilakukan setelah terbitnya SK dari Mendagri dan sudah diterima oleh sekertariat,” kata Tendean.

    Pendingnya pembayaran gaji James Arthur Kojongian terhitung mulai Februari 2021.

    (ABL)

  • Serius Menatap Peparnas, NPC Sulut Matangkan Persiapan

    test.petasulut.com/, SULUT – Guna menatap Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) Papua 2021, National Paralympic Committee (NPC) Sulut pun melakukan berbagai persiapan.

    Hal itu dibuktikan dengan dilakukannya sejumlah pembenahan dalam tubuh NPC Sulut dengan menunjuk Ketua Harian NPC Sulut yang baru yakni Hilman Firmansyah Idrus.

    Selain itu, NPC Sulut di bawah komando Ketua Umum Billy Makal didampingi Sekretaris Richard Kundiman dan Bendahara Steven Sualang, juga tengah menjajaki sejumlah program jangka pendek terkait kesiapan NPC Sulut.

    “Iya, saat ini kita sedang fokus dalam persiapan pengesahan serta pelantikan pengurus baru periode 2021-2026. Nantinya dalam beberapa waktu kedepan akan digelar rapat perdana atau tatap muka perkenalan bersama para pelatih dan atlet,” ungkap Billy Makal.

    Lebih lanjut dijelaskan mantan atlet angkat berat ini, diharapkan dengan adanya Ketua Harian yang baru akan menjadi motifasi tersendiri bagi para atlet.

    “Semoga ada motifasi tersendiri bagi atlet dan tentunya bisa berbuat yang terbaik bagi daerah yang kita cintai,” ungkap Makal.

    Sementara itu, Kepala Bidang Organisasi NPC Sulut Jimmy Rotinsulu mengatakan, saat ini dirinya bersama para atlet tengah melakukan persiapan serta pemusatan latihan.

    “Untuk Peparnas nanti mungkin dari Sulut hanya akan mengutus atlet yang berpotensi meraih medali. Mereka adalah yang dalam Peparnas lalu berhasil merebut medali dan membawa harum nama Sulut di kancah nasional dan internasional,” tutur Jimmy Rotinsulu.

    Diketahui, dalam ajang Peparnas 2018 di Bandung, Sulut berhasil meraih 6 medali emas, 7 perak dan 7 perunggu.

    (ABL)

  • BPK RI Sulut Terima LKPD T.A 2020 Unaudited Dari BMR, Mitra Dan Kotamobagu

    test.petasulut.com/, SULUT – Setelah pada hari kemarin dilakukan Penyerahan LKPD Tahun Anggaran 2020 Unaudited dari 13 pemerintah daerah, pada hari ini Selasa (9/3) bertempat di Aula BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, dilaksanakan Penyerahan LKPD Tahun Anggaran 2020 Unaudited dari Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dan Kota Kotamobagu.

    Penyerahan tersebut dilakukan oleh Bupati Bolaang Mongondow Dra. Hj. Yasti Soepredjo Mokoagow, Bupati Minahasa Tenggara James Sumendap, SH. dan Walikota Kotamobagu Ir. Hj. Tatong Bara.

    Pada pergelaran itu, hadir pula Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Welty Komaling, Ketua DPRD Minahasa Tenggara Marty Mareyke Ole, dan Ketua DPRD Kota Kotamobagu
    Meiddy Makalalag.

    Pelaksanaan kegiatan Penyerahan LKPD Tahun Anggaran 2020 Unaudited tahun ini lebih cepat dibandingkan pelaksanaan kegiatan serupa pada tahun sebelumnya yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2020 lalu.

    Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Karyadi, S.E., M.M., Ak., CA.,CFrA., CSFA dalam sambutannya menyatakan bahwa BPK akan segera melaksanakan Pemeriksaan Terinci Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020.

    “Dan juga mengharapkan kepada pemerintah daerah untuk segera memperbaiki catatan-catatan yang diberikan pada saat Pemeriksaan Pendahuluan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020,” ucap Karyadi.

    Kepala BPK RI Perwakilan Sulut, Karyadi menerima LKPD T.A 2020 Unaudited dari Pemerintah Kabupaten BMR dan Kotamobagu

    Disamping itu, Bupati Bolaang Mongondow Dra. Hj. Yasti Soepredjo Mokoagow menyatakan berkeinginan memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

    “Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow telah melakukan upaya – upaya ekstra untuk menyelesaikan catatan – catatan, khususnya di bidang Aset dengan melakukan penelusuran aset dan melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Manado untuk melakukan penilaian aset tetap yang berada di Kabupaten Bolaang Mongondow,” pungkasnya.

    (ABL)

  • Pacu 2 Ranperda Inisiatif DPRD, Bapemperda Yakin Triwulan Kedua Selesai

    test.petasulut.com/, SULUT – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sulut melaksanakan rapat bersama tim ahli dan Sekretariat DPRD guna membahas 2 Ranperda inisiatif DPRD yakni Ranperda tentang Pemberdayaan Disabilitas dan Ranperda tentang pengendalian sampah plastik, Selasa (9/3) diruang rapat Komisi I DPRD Sulut.

    Rapat itu dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulut Andi Silangen dan didampingi Ketua Bapemperda Winsulangi Salindeho, Wakil Ketua Bapemperda Melky Pangemanan serta Anggota Jhony Panambunan, turut hadir Sekretaris DPRD Sulut Glady Kawatu dan Para Tim Ahli.

    Kepada Wartawan, Ketua Bapemperda DPRD Sulut Winsulangi Salindeho menyampaikan Terima kasih kepada tim ahli yang sudah sangat serius membuat kajian naskah akademik dan draft yang akan kita bahas bersama.

    “Kerinduan kita bersama bahwa kedua Ranperda ini bisa secepatnya ditetapkan menjadi perda. Awalnya saya sendiri menjadwalkan pada bulan Agustus 2021 tapi ternyata itu terlalu lambat. Jadi kita usahakan di triwulan kedua, Ranperda ini sudah ditetapkan menjadi Perda,” ucapnya.

    Minggu depan, lanjut Salindeho masih akan dilakukannya uji publik sebanyak 3 kali yaitu melakukan pertemuan dengan para pakar yang menguasai bidang sampah plastik, kemudian uji publik dengan OPD-OPD terkait serta LSM dan para pengusaha, sehingga mereka tahu bahwa DPRD sedang membahas Ranperda ini.

    “Mengenai kedua Ranperda ini, Bapemperda telah menjadwalkan setiap hari Senin dan Selasa akan diadakannya rapat dalam rangka percepatan,” tambahnya.

    Rapat dihadiri Sekretaris DPRD Sulut Glady Kawatu dan Para tim ahli

    Tak hanya itu, Wakil ketua Bapemperda Melky Jakhin Pangemanan mengatakan bahwa memang maksud dari rapat ini adalah memintakan draft dan naskah akademik dari tim ahli dan ini progresnya sangat cepat karena pada awal Maret sudah diagendakan bahwa ini akan masuk Propemperda 2021.

    “Awal Maret nanti tim ahli akan memasukan draft dan naskah akademik. Dan hari ini sudah dipresentasikan oleh tim ahli. Berarti kita sudah memulai langkah yang lebih cepat dan berharap setelah ini kita akan melanjutkan dalam tahap uji publik, sehingga kita bisa melakukan upaya-upaya dalam rangka percepatan,” kata MJP.

    MJP juga menambahkan bahwa Setelah itu dilalui, akan segera menyurat ke pimpinan supaya bisa masuk ketahap pembahasan.

    “Tim ahli sangat berkomitmen untuk kita mengakselerasi produk hukum daerah ini agar cepat selesai agar kita bisa menghasilkan ranperda inisiatif DPRD. Intinya, kita semua bersepakat dan komitmen mulai dari Ketua DPRD, Bapemperda, Tim ahli yang hadir untuk mempercepat penyelesaian ranperda pengendalian sampah plastik dan pemberdayaan disabilitas,” jelasnya.

    “Targetnya tentu kita akan mengikuti tahapan tapi kalau di Kemendagri kan bulan November tahap Fasilitasi mereka sudah Close, makanya kami akan mempercepat mudah mudahan masuk triwulan kedua kita sudah bisa menyelesaikan tanggung jawab legislasi ini,” tutupnya.

    (ABL)

  • KAMBEY Harap PT. SMA Lakukan Pengerjaan Sesuai Dengan Janji

    test.petasulut.com/, SULUT – Anggota DPRD Sulut Agustien Kambey kembali menyoroti penanganan banjir di Manado terutama kolam resapan yang dibuat PT Sukses Mekar Abadi (SMA) yang dinilai ada kemiringan dan airnya tidak tertampung.

    Diketahui, usai Hearing waktu lalu, Komisi III DPRD Sulut langsung turun lapangan mengecek pengerjaan pihak PT.SMA terkait resapan air yang sudah dan sementara dibuat.

    “Waktu di RDP lalu, petugas pelaksana yang membuat kolam resapan air tidak sesuai dengan kenyataan. Buktinya, petugas tersebut menyebutkan bahwa besaran resapan yang dibuat yakni kedalaman 4 meter dan luas 75. Tapi ketika turun lapangan, ternyata kedalaman hanya 3 meter lebih, ini tidak sesuai apa yang disampaikan, ” Kata Agustin senin, (8/3) diruang kerjanya.

    Tak hanya itu, Kambey juga mengatakan, masalah ini harus disesuaikan dengan ijin yang dimiliki oleh PT SMA. Jadi, penyelesaian kolam-kolam resapan ini diberikan waktu 12 hari ke depan.

    “12 hari lagi Komisi III DPRD Sulut akan periksa kembali pembuatan kolam resapan ini. Inikan menjadi resapan yang permanen nantinya, guna mencegah air tidak mengalir ke perumahan Welong Kelurahan Malendeng,” ujarnya.

    “Pihak PT.SMA pun menyampaikan optimis menyelesaikan dalam jangka waktu itu. Jadi, Kami Komisi III akan lihat apakah sesuai dengan apa yang mereka sampaikan atau tidak. Karena ini menyangkut keamanan dan kenyamanan warga Malendeng, Taas dan Tingkulu,” tambahnya.

    (ABL)

  • Saling Menjaga, JEMS TUUK Ajak Masyarakat Untuk Lakukan Vaksinasi Covid-19

    test.petasulut.com/, SULUT – Kegiatan Vaksinasi yang dicanangkan oleh pemerintah pusat guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19, diapresiasi sekretaris komisi IV DPRD Sulut Julius Jems Tuuk.

    Hal ini dikatakan politisi PDIP usai menerima suntikan vaksin Sinovac tahap I yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Sulut, Senin (8/3).

    Dikatakannya, sebagai warga negara dirinya sangat mendukung upaya pemerintah pusat maupun daerah dalam memutus rantai penyebaran virus corona saat ini.

    “Saya Julius Jems Tuuk, mengikuti anjuran pemerintah, melaksanakan vaksin covid-19. Dan saya percaya, vaksin ini akan melindungi tubuh saya dari penyakit,” ucap Tuuk.

    Ia juga ikut mengajak masyarakat Sulawesi Utara untuk mengikuti anjuran pemerintah melalui program vaksinasi nasional, guna saling menjaga kesehatan bersama.

    “Jadi untuk masyarakat Sulawesi Utara, ikuti anjuran pemerintah. Untuk saling menjaga kesehatan kita bersama dan untuk kemajuan Indonesia, ” kunci JT sapaan akrabnya.

    Diketahui pelaksanaan vaskinasi covid 19 di kantor DPRD Sulut sukses dilaksanakan dengan jumlah keseluruhan peserta sebanyak 195 orang.

    (ABL)

  • BPK Perwakilan Sulut Terima LKPD T.A 2020 Unaudited Dari 13 Pemerintah Daerah

    test.petasulut.com/, SULUT – Badan Pemeriksa Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara menggelar Penyerahan LKPD Tahun Anggaran 2020 Unaudited dari 13 Pemerintah Provinsi Daerah, yaitu Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kabupaten Kepulauan
    Talaud, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandanng Biaro, Kota Manado, Kota Bitung dan Kota Tomohon, Senin (8/3).

    Turut hadir pada kegiatan ini yakni Gubernur Olly Dondokambey, Ketua DPRD Provinsi Provinsi Sulawesi Utara dr. Fransiskus Andi Silangen, Bupati/Walikota serta unsur pimpinan DPRD dari 12 Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota.

    Pelaksanaan kegiatan Penyerahan LKPD Tahun Anggaran 2020 Unaudited tahun ini lebih cepat dibandingkan pelaksanaan kegiatan serupa pada tahun sebelumnya yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2020 lalu.

    Masing-masing Kepala Daerah menyerahkan LKPD T.A 2020 Unaudited kepada BPK

    Sementara itu, dalam sambutannya Gubernur Sulawesi Utara Bapak Olly Dondokambey, SE mengatakan, melalui Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang akan diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan diharapkan kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah di pemerintah daerah, baik Provinsi Sulawesi Utara dan seluruh Kabupaten Kota akan mengalami peningkatan.

    Disamping itu, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Bapak Karyadi, S.E.,M.M., Ak., CA., CFrA., CSFA. menyatakan bahwa Laporan Keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.

    “Pada tahun ini akan dilaksanakan Long Form Audit Report (LFAR) yang dilaksanakan pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara,” ucapnya.

    Kepala BPK Perwakilan Sulut Karyadi juga mengapresiasi upaya pemerintah daerah dalam pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan sehingga secara keseluruhan mengalami kenaikkan yang signifikan dimana telah mencapan 75%.

    ” Diharapkan pemerintah daerah terus berusaha meningkatkan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara.” tandas Karyadi.

    (ABL)