Test Peta Sulut

Blog

  • Bahas Penanganan Banjir Manado, Komisi III Deprov Gelar RDP

    test.petasulut.com/, SULUT – Menindaklanjuti keluhan warga soal bencana banjir Kota Manado, Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi utara (sulut) kembali menggelar rapat dengar pendapat (RDP) di ruang paripurna DPRD sulut BPJN XV, Dinas Kimpraswil provinsi Sulut, Balai Wilayah Sungai Sulawesi I, masyarakat Malendeng ,Tingkulu,Taas kota Manado serta pengembang perumahan, Jumat (5/3).

    Pada pertemuan tersebut adalah membahas penanganan banjir di kota Manado.

    RDP yang di pimpin langsung oleh ketua komisi III DPRD Sulut Berty Kapojos di dampingi Amir Liputo, Yongkie Limen, Agustien Kambey yang juga adalah legislator dapil Manado.

    Pelaksanaan penertiban bangunan di atas sungai dan sempadan sungai di pertanyakan Amir Liputo, dimana hal ini merupakan satu dari rekomendasi yang harus di laksanakan dalam penanganan banjir di kota manado.

    Menanggapi hal itu, kepala sub bidang perumahan pemukiman perhubungan bapelitbang kota manado, Brury Bangun mengakui belum di laksanakannya rekomendasi tersebut.

    “Dalam penanganan penanggulanan banjir di kota manado memang khususnya penertiban bangunan sempadan sungai bahkan di atas sungai memang belum di laksanakan”ungkapnya.

    Senada dengan itu, lurah malendeng Anwar Halidu mengatakan bahwa penertiban bangunan memang kurang hingga perlu di tingkatkan lagi.

    “Sudah sejak lama masyarakat membangun dan mengambil badan sungai hingga terjadi penyempitan sungai”ucapnya.

    Sementara itu perwakilan masyarakat yang hadir meminta tindakan langsung dan kepastian solusi jangka pendek yang sangat mendesak untuk segera di laksanakan.

    Di ketahui usai RDP komisi III langsung turun ke lapangan meninjau lokasi pengembang PT. SMA yang di keluhkan warga.

    (ABL)

  • BP2MI Manado Berencana Jadikan Bitung ‘Benchmark’ Penempatan Dan Perlindungan PMI Pelaut

    test.petasulut.com/, SULUT – Guna menjajaki kerjasama dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia, Kepala UPT BP2MI Manado Hendra Makalalang Jumat (5/3/21) menyambangi kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Bitung.

    Dimana, Kepala UPT BP3MI Manado Hendra Makalalag menemui langsung kepala Disnakertrans kota Bitung Weenas Christian Nobel Luntungan beserta jajarannya untuk menyampaikan perihal rencana kerjasama strategis ini.

    Pada kesempatan itu Makalalag mengatakan UPT yang dipimpinnya berencana untuk menjadikan kota Bitung menjadi benchmark (tolak ukur) dalam hal penempatan dan perlindungan PMI pelaut.

    ” Kami memiliki rencana strategis untuk menjadikan kota Bitung sebagai benchmark dalam hal penempatan dan perlindungan PMI pelaut. Hal ini dikarenakan rata-rata PMI pelaut yang kami tempatkan, banyak yang berasal dari kota Bitung. Selain itu, kota Bitung juga memiliki Politeknik Kelautan dan Perikanan yang banyak mencetak lulusan-lulusan terbaik yang dapat ditempatkan pada jabatan-jabatan pelaut di yang ada di luar negeri, ” ungkap Makalalang dalam pertemuan tersebut.

    Menanggapi hal ini, Kadisnakertrans kota Bitung Weenas Luntungan menyambut baik rencana tersebut bahkan mendukung program strategis yang sigagas UPT BP2MI Manado.

    ” Seluruh jajaran Disnakertrans kota Bitung siap untuk mendukung program UPT BP2MI Manado untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas penempatan dan perlindungan PMI. Kami juga menilai bahwa rencana UPT BP2MI Manado untuk menjadikan kota Bitung sebagai benchmark dalam hal penempatan dan perlindungan PMI Pelaut sangat sesuai dengan kriteria daerah dan sangat menjanjikan bagi peningkatan SDM dan pertumbuhan ekonomi daerah kami, ‘ ungkap Luntungan.

    Ditambahkan Luntungan, dalam waktu dekat Kadisnakertrans kota Bitung juga akan menggandeng UPT BP2MI Manado guna menyampaikan rencana program strategis ini secara langsung kepada Walikota Bitung.

    ” Dalam waktu dekat, kami akan mengagendakan pertemuan antara Walikota Bitung dengan UPT BP2MI Manado untuk menyampaikan program strategis ini. Hal ini kami lakukan agar program benchmarking penempatan dan perlindungan pelaut dari kota Bitung bisa mendapatkan dukungan dari pemerintah kota. Kami juga berharap kesiapan walikota untuk program ini dapat dituangkan dalam bentuk MoU dengan BP2MI serta didukung oleh UPT BP2MI Manado dalam fasilitas penyiapan calon pekerja migran Indonesia(CPMI) ” tutup Luntungan.

    (ABL)

  • BW Dampingi Menkes Dan Ketua Komisi IX DPR RI Felly Runtuwene Pantau Vaksin Massal

    test.petasulut.com/, SULUT – Ketua Komisi IV DPRD Sulut, Braien Waworuntu terus mengawasi jalannya proses Vaksinasi di Sulawesi Utara.

    Terbukti, Jumat (5/3) hari ini Waworuntu Mendampingi kunjungan kerja Menteri Kesehatan (Menkes) Republik Indonesia (RI), Ir. Budi Gunadi Sadikin, CHFC, CLU, Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Felly Runtuwene dan Menteri Pariwisata Sandiaga Uno perihal Vaksin Massal yang di lakukan di Sulut.

    Terpantau, Politisi Partai NasDem itu terus mendampingi dan mengawasi proses Vaksinasi di sejumlah tempat, yakni di Graha Gubernuran (Hadir Juga Wagub Steven Kandouw), Auditorium UNSRAT, Puskesmas Ranotana Weru, RSUD Provinsi dan Kandou.

    Kepada wartawan, BW mengatakan bahwa ini merupakan tugas dan tanggung jawab yang harus dipenuhi. Apalagi dirinya sendiri duduk sebagai Ketua Komisi IV DPRD Sulut yang membidangi kesejahteraan Rakyat.

    “Program Vaksin Massal dari pemerintah pusat ini harus ditunjang, apalagi Menkes serta Ketua Komisi IX DPR RI turun langsung melihat kondisi dan situasi di lapangan. Hal ini merupakan salah satu keberpihakan pemerintah pusat kepada warga Sulawesi Utara guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19,” jelas BW saat memantau situasi Vaksin Massal di Puskesmas Ranotana Weru.

    Braien Waworuntu saat mendampingi Menkes dan Ketua Komisi IX DPR RI Pantau Vaksin Massal

    Politisi Dapil Minahasa-Tomohon itu juga mengucap terima kasih kepada pemerintah pusat (Menkes) dan Ketua Komisi IX DPR RI yang selalu menunjang daerah Sulawesi Utara.

    “Perhatian Pemerintah Pusat terhadap Sulut kiranya bisa menjadi hal baik kedepan. Dan semoga Vaksin Massal yang diberlakukan ini bisa membawa rakyat ke kehidupan yang normal sehingga aktivitas dan pekerjaan dari masyarakat bisa kembali dilakukan tanpa ada halangan,” tutupnya.

    Turut hadir pula Walikota Manado GS Vicky Lumentut, Dirut RS Kandou Jimmy Panelewen, Rektor Unsrat, Prof. Dr. Ir. Ellen Joan Kumaat M.Sc., DEA. dan Kepala Dinas Kesehatan (Kadis) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), dr. Debby Kalalo.

    (ABL)

  • YUSRA ALHABSYI Beri Komentar Soal Kasus Perundungan Anak di Kotamobagu

    test.petasulut.com/, SULUT – Terkait dengan video viral yang beredar di media sosial, dimana dalam rekaman video itu terjadinya perundungan yang dialami salah satu anak di Kota Kotamobagu.

    Hal itupun pada pekan belakangan ini menjadi perbincangan hangat ditengah masyarakat Sulut.

    Atas kasus tersebut, berbagai komentar pedas dari masyarakat pun dilontarkan.

    Mengenai itu, salah satu politisi dari dapil Bolaang Mongondow Raya (BMR) yakni Yusra Alhabsyi ikut menanggapi.

    Dirinya mengaku prihatin dengan kasus yang terjadi.

    “Sebagai wakil rakyat saya tentu merasa prihatin karena dilakukan oleh pelajar,” buka Alhabsyi, Kamis (4/3/2021) pagi.

    Anggota Komisi IV DPRD Sulut itu juga menyampaikan, dari kasus ini bisa dijadikan fakta bahwa dunia pendidikan kita di Sulut terlebih khusus di Kota Kotamobagu perlu mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah Kota dan Provinsi.

    “Pengawasan terhadap peserta didik harus lebih ketat baik dari guru maupun orang tua. Selain Dinas Pendidikan perlu menyediakan waktu dan materi pembelajaran etik, tatakrama dan adab pada peserta didik serta menerapkannya pada lingkungan sekolah,” usul Alhabsyi.

    Sekretaris DPW PKB Sulut ini meneruskan, sudah saatnya kita untuk benar-benar kita menjadikan sekolah sebagai tempat pembentukan karakter.

    “Terlebih bagi anak-anak didik bukan sekedar mengejar target prestasi peningkatn iQ,” usulnya.

    Untuk para orang tua, Alhabsyi menekankan pada sikap orang tua atau wali yang harus lebih ketat dalam melakukan pengawasan.

    “Harus lebih ketat mengawasi anak dalam penggunaan gadget terlebih alat komunikasi HP, karena ini menjadi salah satu pemicu mereka dalam berbuat tindakan yang tidak terpuji,” Pungkasnya.

    (ABL)

  • Ini Pandangan BILLY Lombok Soal Dicabutnya Perpres Investasi Miras

    test.petasulut.com/, SULUT – Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang baru saja ditetapkan, dicabut oleh Presiden RI Joko Widodo.

    Perpres yang di dalamnya mengatur izin investasi minuman keras (miras) yang telah dicabut oleh presiden itu membuat masyarakat bertanya-tanya.

    Berbagai elemen di masyarakat pun memberikan pandangan mereka terhadap langkah yang diambil Presiden RI.

    Salah satunya datang dari penghuni Gedung Cengkih yakni Wakil Ketua DPRD Sulut Billy Lombok.

    Lombok mengatakan Perpres investasi miras sepenuhnya kewenangan Presiden dan hak Presiden juga ketika mencabut beberapa butir setelah mengakomodir berbagai masukan.

    “Tapi, ada Perpres atau tidak, fakta bahwa market-nya tetap ada, perdagangan lokal tetap diisi justru oleh berbagai merek dari luar, sedangkan di Sulut ada kepentingan petani yang perlu dibela, salah satunya adalah cap tikus,” ungkap Lombok, Kamis (4/3/2021).

    Untuk itu, Lombok berharap, negara tetap harus hadir.

    “Minuman beralkohol erat kaitannya dengan etika dan mabuk-mabukan, tapi toh produk seperti Soju dan lain sebagainya justru mendapat peluang emas, produk lokal ruang geraknya justru dipersempit,” ucap Politisi Dapil Minsel-Mitra itu.

    Sekretaris DPD Demokrat Sulut itu juga menambahkan bahwa baiknya pemerintah memberi regulasi yang lebih jelas atau regulasi tertentu diberikan kewenangan kepada masing-masing provinsi sesuai kebutuhan.

    “Bila di Sulut pemerintah memberi bantuan laboratorium pertanian misalnya, cap tikus bisa berkembang, kadar alkoholnya mungkin bisa lebih rendah dan variasi rasa bisa bermacam-macam. Dan yang paling penting ialah investasi melibatkan pedagang lokal serta pro terhadap petani lokal,” pungkasnya.

    (ABL)

  • Masalah PHK Dan Upah, Komisi IV Beri Solusi Untuk Eks Karyawan di 4 Perusahaan

    test.petasulut.com/, SULUT – Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara menggelar RDP dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara, eks karyawan dan Direktur PT. PP Presisi, eks karyawan dan Direktur PT. Kurnia Sukses Bersama, eks karyawan dan GM Hotel Sahid Kawanua dan PT. Uphus Kamang, Rabu (3/3) di kantor DPRD Sulut

    Dalam rapat itu, Ketua Komisi IV Braien Waworuntu memimpin jalannya rapat, serta didampingi oleh Wakil Ketua Komisi IV Careig Runtu dan Personil Komisi IV Melky Pangemanan.

    Tujuan rapat tersebut, terkait dengan aspirasi masyarakat tentang penetapan dan perhitungan upah, pemutusan hubungan kerja dan uang pesangon serta penghitungan pembayaran THR karyawan.

    • PT. PP Presisi dan Eks Karyawan PT. PP Presisi terkait Penetapan dan Perhitungan selisih Upah. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara pun telah mengeluarkan: PERHITUNGAN SELISIH UPAH Eks. Karyawan PT. PP PRESISI.
    • PT. KSB Manado dan Eks Karyawan PT. KSB terkait Pemutusan Hubungan Kerja dan uang pesangon. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara akan segera menindaklanjuti perihal aduan eks karyawan sesuai dengan ketentuan Undang-undang berdasarkan laporan tertulis dari eks karyawan dan hasil RDP Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara.
    • GM Hotel Sahid Kawanua dan Pengurus Komisariat FSBSI Hotel Sahid Kawanua terkait Perhitungan Pembayaran THR bagi karyawan. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah mengeluarkan: PERHITUNGAN DAN PENETAPAN UPAH/GAJI KARYAWAN BULAN APRIL 2020 S/D SEPTEMBER 2020 UNTUK 21 (DUA PULUH SATU) ORANG KARYAWAN & TUNJANGAN HARI RAYA KEAGAMAAN TAHUN 2020 UNTUK 4 (EMPAT) ORANG KARYAWAN YANG BELUM DIBAYAR HOTEL SAHID KAWANUA MANADO

    Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ketenagakerjaan yang dilakukan dan hasil pertemuan dengan Pengurus/Manajemen Hotel Sahid Kawanua Manado, Serikat Pekerja dan Pekerja pada tanggal 14 September 2020 dan sebagai upaya pemenuhan hak hak pekerja perlu dilakukan perhitungan dan penetapan hak-hak pekerja oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan.

    • PT. Uphus Kamang terkait Upah kepada karyawan. Komisi IV dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi akan segera menindaklanjuti aduan warga dengan melengkapi data dan informasi.
    Jalannya Rapat Komisi IV DPRD Sulut bersama Disnakertrans dan Eks Karyawan

    Melky Pangemanan pun mengatakan bahwa Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara berkomitmen akan terus mengawal aduan publik sampai mendapatkan solusi terbaik dengan merujuk pada aturan perundang-undangan.

    “Hak para pekerja harus diberikan, jangan ada tindakan kesewenang-wenangan apalagi diskriminasi kepada rakyat yang bekerja membanting tulang, mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya,” pungkasnya.

    Turut hadir, Kadisnakertrans Sulut Erni Tumundo bersama staff dan Seluruh Eks Karyawan di 4 perusahaan.

    (ABL)

  • Ketua Peradah Bolmong Putra Jaya: Banyak Selamat Atas Pengukuhan Rio Dondokambey

    test.petasulut.com/, SULUT – Kementerian Sosial (Kemensos) RI menggelar kegiatan Pengukuhan Pengurus Nasional Karang Taruna.

    Dimana salah satu putra terbaik Sulut Rio Dondokambey didapuk bersama Gibran Rakabuming.

    Putra Gubernur Sulut Olly Dondokambey dipercayakan sebagai Wabendum dan Gibran Rakabuming yang adalah putra Presiden RI Joko Widodo didaulat menjadi Ketua Mejelis Pertimbangan.

    Diketahui, keduanya bakal menyokong Ketua KT Dr Didik Mukrianto dan Waketum Budhy Setiawan serta Sekjen Deden Sirajudin.

    Mengenai hal itu, Ketua Peradah Bolmong Putra Jaya pun menyambut baik akan hal itu.

    ” Saya Ketua Peradah Bolmong mengucapkan selamat atas terpilihnya Rio Dondokambey sebagai Wabendum,” ucap Putra, Rabu (3/3) di salah satu pusat perbelanjaan di Manado.

    ” Kiranya kepercayaan yang diberikan kepada Rio Dondokambey yang juga ketua KNPI Sulut bisa membuat perubahan yang baik untuk Indonesia dan juga terlebih untuk Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Sekali lagi, saya mengucapkan selamat buat Rio Dondokambey,” tambahnya.

    (ABL)

  • Setahun Sudah Pandemi Covid-19 Berlangsung

    test.petasulut.com/, NASIONAL – Tepat hari ini, 2 Maret 2021, Presiden RI Joko Widodo setahun yang lalu mengumumkan Covid-19 telah masuk di Indonesia dengan bukti ditemukan kasus pertama.

    Memang pada awal mula penemuan kasus covid-19 pertama di Indonesia, masyarakat belum mengira bahwa wabah virus Corona ini akan berlangsung lama. Karena tepat hari ini, Covid-19 di Indonesia sudah satu tahun lamanya.

    Dikutip dari Suara.com, Penularan pertama yang diketahui berawal dari pesta dansa di sebuah cafe di kawasan Kemang, Jakarta Selatan pada malam Hari Valentine 14 Februari 2020 yang diikuti oleh Sita Tyasutami yang berdansa bersama seorang warga negara Jepang.

    Virus dengan nama resmi Sars-Cov 2 itu kemudian berinkubasi selama dua pekan, Sita mengalami batuk berkepanjangan hingga harus dirawat di RS Mitra Medika, Depok sejak 26 Februari 2020.

    Tiba-tiba pada 28 Februari 2020 orang Jepang yang sudah berpindah ke Malaysia itu menelpon dan memberi kabar bahwa ia positif Covid-19.

    Mendengar kabar itu, RS Mitra Medika langsung merujuk Sita ke Rumah Sakit Pusat Infeksi Sulianti Saroso, Jakarta Utara.

    Di RSPI, Sita langsung menjalani pemeriksaan Covid-19 dan dinyatakan positif Covid-19 pada 1 Maret 2020 dan dinobatkan sebagai pasien 01 pada 2 Maret 2020 oleh pemerintah.

    Sita juga menulari keluarganya yang menjadi klaster keluarga pertama di Indonesia bersama ibu Maria Darmaningsih (02), dan sang kakak Ratri Anindyajati (03) yang menyusul Sita dirawat ke RSPI.

    “Ada orang Jepang yang ke Indonesia kemudian tinggal di Malaysia. Dicek di sana ternyata positif corona. Tim di Indonesia langsung menelusuri. Ternyata orang yang telah terkena virus corona ini berhubungan dengan dua orang, seorang ibu yang umurnya 64 tahun, dan putrinya 31 tahun,” kata Presiden Jokowi saat mengumumkan pasien pertama virus corona di Jakarta, Senin setahun yang lalu.

    Penelusuran kontak pun dilakukan di kafe tersebut, dan tercatat ada 80 orang yang turut serta dalam pesta dansa itu.

    Sejak saat itu, kasus positif Covid-19 terus berkembang, beragam upaya kebijakan pembatasan dilakukan pemerintah mulai dari kebijakan wajib 3M (memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan), pembatasan pintu masuk negara, PSBB, PPKM, bahkan hingga saat ini PPKM Mikro di beberapa daerah.

    Namun penularan terus berlangsung cepat bahkan belum berhenti sampai saat ini, dan belum genap satu tahun sudah bisa menembus angka satu juta kasus pada 27 Januari 2021.

    Dan per 2 Maret 2021 ini, Satgas Covid-19 mencatat sudah ada 1.341.314 orang Indonesia yang terinfeksi, 153.074 masih dalam perawatan, 1.151.915 orang sembuh, dan 36.325 jiwa meninggal dunia.

    (ABL)

  • 14 Anggota DPRD Sulut di Suntik Vaksin Covid-19

    test.petasulut.com/, SULUT – Selasa (2/3) pagi tadi, DPRD Sulut melaksanakan kegiatan vaksinasi khusus untuk seluruh Anggota DPRD Sulut.

    Tujuan dilakukannya vaksinasi Covid-19 ini adalah guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19 sekaligus menunjang dan mensukseskan program pemerintah pusat di daerah provinsi Sulut.

    Pada kegiatan tersebut, terpantau ada sebanyak 14 Anggota DPRD Sulut yang melakukan vaksinasi Covid-19 yakni Arthur Kotambunan, Johny Panambunan, Imelda Novita Rewah, Henry Walukow, Muslimah Mongilong, Amir Liputo, Berty Kapojos, Agustine Kambey, Ronald Sampel, Fanny Legoh, Ilham Idrus, Melky Jakhin Pangemanan, I Nyoman Sarwa dan, Melisa Gerungan.

    Pada kesempatan itu, Sekretaris DPRD Sulut Glady Kawatu mengatakan, dengan disuntikannya vaksinasi tersebut para anggota DPRD akan relatif lebih aman.

    “Anggota DPRD rasanya akan relatif lebih aman kalau sudah di vaksin, tentu kita berharap pandemi ini segera berlalu,” kata Kawatu.

    Kawatu juga berterima kasih kepada jajaran pemerintah provinsi Sulut karena telah memfasilitasi penyaluran vaksin di DPRD Sulut.

    “Tentu atas nama pimpinan dan anggota kami berterima kasih kepada gubernur dan wagub dan juga bapak sekprov dinas kesehatan sudah menfasilitasi vaksinasi di DPRD Sulut dan kita berharap hari ini bisa tuntas,” tandas Sekwan.

    (ABL)

  • WOWILING Buktikan Bahwa Pupuk Bersubsidi di Sulut Tidak Langka

    test.petasulut.com/, SULUT – Terkait dengan seruan masyarakat Petani pada beberapa bulan belakangan ini perihal kelangkaan pupuk, dan meminta pemerintah mencari solusi mengatasi persoalan tersebut.

    Menanggapi hal itu, Novly Wowiling Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Sulut pun angkat bicara.

    Dirinya mengatakan terkait penyaluran pupuk memang bukan rananya Dinas Pertanian tapi produsen pupuk yang ada di Sulut.

    “DISTANAK hanya mengusulkan ke pemerintah pusat dalam hal alokasi pupuk bersubsidi (Pupuk Jenis Urea, NPK, SP36, ZA dan Organik) untuk Petani di Sulut. Untuk permintaan pengalokasian pupuk bersubsidi dari pemerintah Provinsi Sulut ke Pemerintah Pusat, tahapannya adalah perhitungan jumlah permintaan kelompok tani yang sudah masuk dalam RDKK serta total luas lahan, itulah yang menjadi dasar permintaan ke Pemerintah Pusat untuk pupuk bersubsidi,” Jelas Wowiling, Selasa (2/3) di kantor DISTANAK Provinsi Sulut.

    Terkait isu kelangkaan pupuk di Sulut, Wowiling menjelaskan bahwa menurut data bahwa di 3 tahun terakhir ini, pupuk bersubsidi tidak langkah.

    ” Ditahun 2018, Alokasi pupuk Urea sebanyak 22467,00 dan realisasi 20753,00 yang terserap 92,37%. Ditahun 2019, Alokasi 21506,00 realisasi 20129,10 yang terserap 93,60% dan ditahun 2020, alokasi 21456,00 yang terealisasi 21332,90 dan yang terserap 99,43%,” jelasnya sambil menunjukan data.

    “Berdasarkan data ini kita bisa menyadari bahwa kelangkaan pupuk tidak pernah terjadi di Sulut karena realisasi penyerapan pupuk bersubsidi yang dialokasikan untuk Sulut tidak pernah terserap 100%, tidak mungkin kita membuat permintaan ke pemerintah pusat untuk perbanyak alokasi pupuk bersubsidi sedangkan penyerapannya ada yang tersisa,” tambahnya.

    Memang, lanjut Novly bahwa pupuk bersubsidi itu dijual di kios-kios penjual pupuk yang tersebar di kabupaten/kota. Dirinya pun tidak bisa jamin bahwa kios itu menjual pupuk bersubsidi kepada yang benar-benar kelompok tani yang sudah mengantongi RDKK.

    “Kami (DISTANAK) pun terus melakukan pemantauan di kios-kios yang menjual pupuk serta terus berkoordinasi dengan produsen pupuk, Distributor/kios pengecer, dan Dinas di Kabupaten/Kota terkait kelancaran pendistribusian pupuk untuk para kelompok tani yang tersebar di kabupaten/kota,” katanya.

    Wowiling juga menghimbau kepada para petani yang tidak berkelompok atau petani yang tidak masuk dalam RDKK untuk menggunakan pupuk non subsidi.

    “Untuk para petani yang tidak masuk dalam RDKK dihimbau untuk menggunakan pupuk non subsidi, karena pupuk bersubsidi hanya untuk kelompok tani yang sudah masuk RDKK,” Tutupnya.

    (ABL)