Test Peta Sulut

Blog

  • Pemulihan Ekonomi Dimasa Pandemi, PG Sulut Bakal Hadirkan Yellow Klinik

    test.petasulut.com/, SULUT – Dalam rangka untuk pemulihan ekonomi dimasa Pandemi Covid-19 di Sulut, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (GOLKAR) Provinsi Sulawesi Utara menggelar rapat pleno di kantor DPD Partai Golkar, selasa (16/03/21).

    Rapat pleno yang dipimpin langsung oleh ketua DPD I Partai Golkar Ibu Chritiany E. Paruntu (CEP) dihadiri Ketua Fraksi Golkar Sulut Raski Mokodompit, James Arthur Kojongian, Yongki Limen dan seluruh jajaran pimpinan partai golkar sulut.

    Kepada wartawan, Cristiany E. Paruntu mengatakan bahwa akan mengadakan Yellow klinik disetiap DPD II partai golkar sulut untuk pemulihan dan penanganan pandemi covid-19.

    “salah satunya kita akan menyiapkan disetiap kantor DPD II menyediakan Yellow klinik untuk penanganan covid-19. dan Ada 2 hal, yaitu kita akan melaksanakan pemulihan ekonomi maupun pemulihan covid-19. Itu yang akan kita lakukan. Dengan adanya Yellow klinik ini tentu akan banyak manfaatnya kepada masyarakat dan nantinya kita akan utamakan kader-kader partai golkar yang masih terdaftar dalam kartu anggota.” Jelas Tetty usai Rapat Pleno.

    Selanjutnya CEP memberi pesan kepada kader untuk tetap saling menghargai.

    “Kita harus fokus berkonsolidasi internal dan tetap saling menghargai.” Tutupnya.

    (ABL)

  • Serius, Bapemperda DPRD Sulut Kembali Bahas Ranperda Disabilitas

    test.petasulut.com/, SULUT – Bapemperda DPRD Sulut semakin serius untuk menghadirkan produk hukum bagi penyandang disabilitas.

    Terbukti, Bapemperda dibawah pimpinan Winsulangi Salindeho dan Melky Pangemanan kembali melaksanakan rapat dengan tenaga ahli dan mitra kerja terkait guna membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas, Senin (25/3/2021) di ruang rapat paripurna DPRD Sulut.

    Winsulangi Salindeho sebagai Anggota DPRD Sulut sekaligus Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BAPEMPERDA) DPRD Sulut sangat ngotot untuk jadikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas agar segera ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (PERDA).

    Terpantau, sejumlah aspirasi disampaikan oleh kaum disabilitas seperti ketersediaan Sekolah Luar Biasa (SLB), penyebutan untuk kaum disabilitas yang kerab berubah padahal sudah diatur dalam Undang-Undang dan masih banyak lagi termasuk pengadaan vaksin Covid-19 yang belum diperuntukan bagi kaum disabilitas.

    Kedua, sosok publik yakni Melky Jahkin Pangemanan (MJP) dan Ferry Liando, Akademisi saat diwawancarai sejumlah awak media usai rapat menyampaikan bahwa Ranperda tersebut mendesak untuk ditetapkan menjadi PERDA.

    “Bagi kita merupakan kewajiban negara untuk melindungi setiap warga negara termasuk kaum disabilitas. Melindungi kelompok ini tak cukup jika hanya dipandang belas kasihan, tapi perlu tindakan-tindakan nyata agar mereka mendapatkan pelayanan dengan baik serta hak-hak yang setara dengan masyarakat pada umumnya,” ucap yang juga seorang dosen ini.

    “Kalau perlu kita dorong agar mereka
    memiliki derajat yang istimewa,” tutur Liando.

    Lanjut disampaikan Liando, Perda ini tak hanya produk politik tapi menjadi produk iman.

    “Dalam UU pemilu sudah mengakomodasi kepentingannya kaum disabilitas. Mereka mendapat perlakuan yang sama. Surat suara ada jenis khusus untuk mereka, sehingga perlakuannya sama,” ujar Liando.

    Pun disampaikan Liando, FGD Ranperda disabilitas DPRD, tim ahli, pemprof dan komunitas disabilitas yang dilaksanakan hari ini (kemarin,red) bertujuan untuk menggali dua informasi.

    “Yaitu masalah-masalah yang dihadapi oleh kaum disabilitas seperti akses pelayanan publik, tingkat kesejahteraan dan pendidikan. Kemudian informasi yang diharapkan dari perangkat daerah adalah hambatan-hambat pemerintah dalam melayani kaum disabilitas.

    Ditanya apakah fasilitas yang disiapkan pemerintah untuk kaum disabilitas sudah memadai dijawab tegas oleh Liando, “Belum optimal makanya perlu buat Perda,” tutup dia.

    Senada disampaikan Melky Jakhin Pangemanan (MJP) juga Anggota BAPEMPERDA ketika menjawab pertanyaan wartawan terkait fasilitas yang disiapkan pemerintah untuk penyandang disabilitas bahwa hingga saat ini fasilitas tersebut belum memadai. Bahkan dengan tegas disampaikan yang akrab disapa MJP ini mengatakan bahwa fasilitas yang disediakan pemerintah untuk para penyandang disabilitas belum “ramah”.

    ” Kita bisa saksikan di instansi pemerintah saja penyandang disabilitas belum diberi hak mereka ya, oleh karena itu kami berharap di Ranperda ini bisa menyediakan fasilitas hak kepada penyandang disabilitas. Mereka punya hak yang sama dengan siapapun warga negara Indonesia,” tandas Pangemanan.

    (ABL)

  • MAILANGKAY Usul Pergub ODSK Jadikan Perda, Olly Respons Positif

    test.petasulut.com/, SULUT – Pimpinan DPRD Sulut melaksanakan rapat koordinasi dengan Gubernur Sulut Olly Dondokambey, Senin (15/3) sekitar Jam 16 00 – 17 00 WITA, diruangan kerja Gubernur Sulut.

    Pimpinan DPRD Sulut yang hadir yakni Ketua DPRD Andi Silangen, Wakil Ketua Victor Mailangkay dan Billy Lombok didampingi Sekprov Silangen dan Sekwan Kawatu.

    Dalam pertemuan itu, ada beberapa hal yg telah dibicarakan antara lain disampaikan oleh Pimpinan Deprov Sulut agar dalam upaya Akselerasi Pengentasan Kemiskinan dan terutama dalam menghadapi dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19 di Sulut.

    “Maka dipandang perlu dan mendesak agar Peraturan Gubernur tentang Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan segera ditingkatkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Sulut tentang Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan di Sulut,” usul Mailangkay.

    “Hal ini agar semakin mantap sinergitas dan keterpaduan dari seluruh pemangku kepentingan dan instansi pemerintah bahkan Pemkab/Pemkot se Sulut, dibawah koordinasi dan pengendalian Pemprov Sulut,” tambah Politisi Partai NasDem itu.

    Terhadap usulan meningkatkan dari Pergub menjadi Perda ODSK yang disampaikan oleh Victor Mailangkay Wakil Ketua DPRD Sulut ini, Gubernur Olly Dondokambey memberikan tanggapan dan respons yang sangat positif.

    (ABL)

  • Diabaikan, 10 Tahun Warga Tumpaan Menunggu Pembangunan Bronjong

    test.petasulut.com/, SULUT – Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan kecamatan Tumpaan yakni Hukum Tua Desa Tumpaan bersama dengan beberapa perwakilan masyarakat mendatangi kantor DPRD Sulut guna menyampaikan aspirasi, Senin (15/3).

    Wakil ketua Komisi III DPRD Sulut Stella Runtuwene pun menerima perwakilan masyarakat desa Tumpaan sekaligus menanyakan aspirasi apa yang akan disampaikan.

    Hukum tua desa Tumpaan pun memberikan keluhan masyarakat dalam bentuk proposal, yang didalamnya terkait dengan permintaan masyarakat untuk pembuatan tanggul penahan tanah yang berlokasi di desa Tumpaan jaga 5 dan permintaan terkait pembuatan Bronjong sungai yang berlokasi di jaga 6.

    Masyarakat desa Tumpaan berharap ini dapat segera direalisasikan oleh pemerintah karena diketahui sudah 10 tahun pengajuan disampaikan tapi belum ada tindak lanjut dari pemerintah.

    Menanggapi keluhan itu, Politisi Partai Nasdem Sulut, Stella Runtuwene berjanji akan menindaklanjuti persoalan ini.

    “Yang saya tahu diarea itu memang rawan longsor, waktu lalu kantor camat disitu sempat kena longsor, apalagi ini sudah 10 tahun tapi tidak ada tindak lanjut dari pemerintah. Memang hal ini sudah urgent,” kata Runtuwene.

    Foto situasi di Desa Tumpaan Jaga 5 dan 6

    Politisi dapil Minsel-Mitra itu juga mengatakan proposal permohonan yang telah diajukan ini akan ditindaklanjuti oleh komisi III DPRD Sulut.

    “Saya pastinya akan berkoordinasi dengan instansi terkait yakni Dinas PUPR Sulut dan Balai Sungai guna menanyakan sekaligus meminta mereka untuk melakukan langkah awal terkait hal ini. Koordinasi dengan Komisi III DPRD Sulut juga akan dilakukan,” pungkasnya.

    “Ini memang sudah mendesak, keselamatan masyarakat Desa Tumpaan Jaga 5 dan 6 dipertaruhkan,” tambah Stella.

    (ABL)

  • Bawaslu Sulut Bahas Peran Pers Dalam Pemantauan Kinerja Pengawas Pemilu

    test.petasulut.com/, SULUT – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Utara menggelar rapat koordinasi ‘Peran pers dalam pemantauan kinerja pengawas pemilu pada pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tahun 2020 di Provinsi Sulawesi Utara’, senin (15/3) di hotel sutan raja Minut.

    Hadir dalam Media Gathering ini yakni Ketua Bawaslu Sulut Herwyn Malonda serta para Narasumber yakni Rocky Ambar Pimpinan Bawaslu Minahasa Utara, Jemmy Senduk selaku pemantau pemilu dan Susanto Amisan.

    Pada kesempatan itu, Rocky Ambar mengatakan bahwa dalam penyelenggaraan pemilu tak terlepas dari peran media, Bawaslu dan pers merupakan satu tubuh karena ada saling keterkaitan.

    “Peran pers sangat dibutuhkan oleh Bawaslu, terkait regulasi dan setiap aktifitas bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu diwartakan oleh jurnalis sehingga transparansi kinerja Bawaslu dapat terserap oleh masyarakat,” jelasnya.

    Dirinya juga memberikan apresiasi terhadap peran pers yang adalah mitra kerja bawaslu.

    “Tanpa jurnalis, Bawaslu tidak akan berdiri tegak, karena setiap informasi harus melalui pers untuk mempublikasikan ke masyarakat,” ujarnya.

    Disisi lain, Jemmy Senduk selaku pemantau pemilu menjelaskan tugas dan tanggung jawab pers dalam hal peliputan.

    “Ini semua diatur dalam UU Pers nomor 40 Tahun 1999 Tentang pers. UU Pers ini mengalami beberapa perubahan. Awalnya UU No 11 Tahun 1966 tentang ketentuan ketentuan Pokok Pers. Kemudian diubah lagi dengan UU No 4 Tahun 1967, dan ubah kembali dengan UU No 21 Tahun 1982. Kemudian yag berlaku sekarang UU Pers No 40 Tahun 1999,” jelasnya.

    Lanjut Jemmy, Dalam konteks Peranan Pers dalam pemantauan kinerja pengawas Pemilu pada Pilgub, Pilbup dan Pilwako 2020, tentu peran pers luar biasa. Sebab, sebagai kontrol terhadap digelarnya, tahapan tahapan Pemilukada.

    “Bawaslu yang merupakan lembaga yang menjadi wasit dalam Pemilukada, perlu di backup oleh Pers. Mereka hanya manusia biasa yang tidak luput dari berbagai kekurangan Sehingga antara Pers dan Bawaslu saling menjaga dan saling kontrol sehingga pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilukada jadi berkualitas dan bermartabat. Bahkan, tertib aman dan lancar. Pers sebagai salah satu lapisan ke dua pendukung dari lembaga pemantau selain Bawarku dan masyarakat tentunya,” jelasnya.

    Ditempat yang sama, Susanto amisan mengatakan bahwa sinergi dan kolaborasi pers dan bawaslu sejauh ini berjalan baik. Terbukti pemilu kemarin dianggap berjalan sukses.

    “Setiap kegiatan bawaslu harus disosialisasikan ke masyarakat melalui pers. lembaga publik seperti bawaslu harus memberikan informasi ke masyarakat, saat ini Bawaslu pun dianggap sangat terbuka, karena setiap tugas pengawasan temuan dan lainnya secara terbuka di sampaikan ke masyarakat melalui pers,” ungkapnya.

    Ketua Bawaslu Sulut Herwyn Malonda pun menutup kegiatan itu dengan mengucap trima kasih kepada pihak-pihak terkait yang selalu menunjang kinerja penyelenggara pemilu yakni Bawaslu dan KPU.

    “Peran pers, Yudikatif maupun masyarakat sangat membantu kerja Bawaslu sehingga apa yang kita harapkan dalam Pemilukada telah berjalan sukses,” tutupnya.

    (ABL)

  • Harga Cabe Meroket, SYENNI KALANGI Beri Solusi

    test.petasulut.com/, SULUT – Meroketnya harga Cabe rawit di pasaran membuat masyarakat Sulut pusing.

    Bagaimana tidak, Saat ini harga cabe rawit per kilogram mencapai angka 100 ribu rupiah.

    Pemerintah pun diminta segera menindaklanjuti persoalan ini, agar lonjakan harga tersebut bisa kembali normal.

    Mengenai hal itu, Anggota DPRD Sulut Syenni Kalangi buka suara.

    Dirinya mengatakan untuk masyarakat agar bisa menanam sendiri rica dan tomat di sekitar pekarangan rumah.

    “Ternyata rica saat ini sudah lebih mahal dari cengkih. Jadi saya anjurkan kepada masyarakat untuk belajar menanam rica atau tomat dihalaman rumah sendiri,” ucap Kalangi, Jumat (12/3).

    Lanjut Politisi Partai Gerindra itu bahwa rica dan tomat adalah yang paling gampang untuk ditanam dan tidak ribet.

    ” Cuma asal lempar dihalaman, dia pasti bertumbuh, karena jujur saya juga dihalaman rumah melakukan hal itu. Jadi disaat sekarang melonjaknya rica, ada persediaan sendiri dirumah, tinggal asal petik,” jelasnya.

    “Terlepas dari itu, tentunya saya berharap kepada pemerintah untuk mencari jalan keluar supaya harga rica itu bisa kembali normal,” tambah Kalangi.

    (ABL)

  • Update Vaksinasi Covid-19 di Sulut

    test.petasulut.com/, SULUT – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terus melakukan berbagai upaya meminimalisir mata rantai penyebaran Covid-19 di Sulut.

    Salah satunya adalah melakukan kegiatan Vaksinasi Covid-19, hal ini sekaligus menunjang program pemerintah Pusat.

    Pemprov Sulut melalui Dinas Kesehatan Daerah pun terus mengupdate kegiatan Vaksinasi yang sementara dilaksanakan di sulawesi utara.

    Terbukti, sampai pada 13 Maret 2021, untuk sasaran awal Vaksinasi SDMK berjumlah 21.782 orang dan yang sudah bergulir vaksin dosis pertama berjumlah 26.647 orang dengan presentasi capaian 122.33 % dan untuk vaksin dosis kedua 18.683 orang dengan presentasi capaian 85.77%.

    Berikutnya, untuk sasaran awal vaksinasi pelayanan publik, berjumlah 194.979 orang, sementara bergulir untuk dosis tahap pertama sudah mencapai 20.796 orang dengan presentasi capaian 10.67%, untuk dosis tahap kedua sudah 1.224 orang dengan presentasi capaian 0.63%.

    Dan untuk sasaran awal vaksinasi lansia berjumlah 172.736 orang, yang sudah di vaksin tahap pertama yakni 3.123 orang dengan presentasi capaian 1.81% dan untuk dosis vaksin tahap kedua mencapai 99 orang dengan presentasi capaian 0.06%.

    Total sasaran vaksinasi di Sulut mencapai 389.497 orang.

    Sumber: Insta Pemprov Sulut

    Pemerintah provinsi sulut pun menekankan kepada masyarakat bahwa vaksin ini aman dan halal.

    Terlepas dari itu, Pemprov pun tan henti-hentinya menghimbau agar tetap mengikuti protokol kesehatan yakni 3M (Mencuci Tangan, Menjaga Jarak dan Memakai Masker).

    (ABL)

  • Demokrat Sulut Datangi Kemenkumham Dan KPU, Serahkan Dokumen Pengurus Yang Sah

    test.petasulut.com/, SULUT – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sulawesi Utara beserta pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kabupaten/Kota, mendatangi kantor KPU Sulut dan kantor Kementerian Hukum dan Ham (kemenkumham) Provinsi Sulawesi Utara guna menyerahkan dokumen Kepengurusan Demokrat yang Sah, Jumat (12/03/2021) tadi.

    “Kedatangan kami dari Pengurus DPD Partai Demokrat Sulawesi Utara dan sejumlah pengurus DPC ini, intinya adalah menyampaikan keberatan kami terhadap pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, Sumatera Utara, karena menurut kami, KLB itu inkonstitusional, tidak legal dan mencederai demokrasi, bahkan meruntuhkan supremasi hukum,” ucap Ketua DPD Demokrat Sulut Mor Bastiaan.

    Tak hanya itu, Mor juga menegaskan bahwa Demokrat di bawah kepemimpinan AHY disahkan oleh negara, sesuai dengan AD/ART, dan tidak ada situasi yang mendesak untuk dilakukan KLB.

    “Tiba-tiba ada KLB itu mekanisme yang salah. KLB bisa dilakukan harus ada persetujuan majelis tinggi, kemudian dihadiri 2/3 dari DPD provinsi dan setengahnya dari DPC, itu berarti AD/ART kita secara hukum mengikat internal Demokrat, kemudian AD/ART kita disahkan oleh negara. Jadi instrumen ini yang harus digunakan,” tegas Mor.

    Di sisi lain, Koordinator Bidang BPOKK DPD Demokrat Sulut Henry Walukow mengatakan kepada media test.petasulut.com/ bahwa memang maksud kunjungan tadi adalah membawa berkas keabsahan partai Demokrat Sulut, lengkap dengan pengurus-pengurus DPC yang sah.

    “Contohnya tadi di KPU Sulut, mereka masih mengakui kepengurusan Demokrat yang sah versi Torang, karena memang masih Torang yang terdaftar di Menkumham. Cuma menyikapi isu-isu KLB, makanya kita hanya mempertegas disisi keabsahan partai Demokrat sesuai juga perintah dari DPP,” Jelas Anggota DPRD Sulut itu.

    Diketahui, kunjungan ini dipimpin langsung oleh Ketua DPD Demokrat Sulut Mor Bastiaan di dampingi Sekretaris DPD Demokrat Sulut Billy Lombok, Koordinator Bidang BPOKK DPD Demokrat Sulut Henry Walukow dan pengurus DPD dan DPC Kabupaten/kota.

    (ABL)

  • Mantap! Walikota Manado Terpilih Andrei Angouw Asik Selfie Saat Disuntik Vaksin

    test.petasulut.com/, SULUT – Kegiatan Vaksinasi Covid-19 terus dilakukan Pemerintah Provinsi Sulut, terbukti pagi tadi sekira pukul 10.00 di Graha Gubernuran Sulawesi Utara (Sulut), Kamis (12/3).

    Walikota Manado terpilih Andrei Angouw pun turut mensukseskan kegiatan vaksin covid-19 ini dengan menerima suntikan dosis pertama vaksin Sinovac.

    Setelah melalui tahapan screning dari tim media Dinas Kesehatan Sulut, Andrei Angouw dinyatakan layak menerima suntikan vaksin.

    Dari pantauan wartawan, ada pemandangan menarik ketika mantan Ketua DPRD Sulut itu menerima suntikan dari tim medis, Angouw dengan santai memegang telepon genggam miliknya dan asik berselfie ria, sampai tim medis selesai memberikan suntikan.

    Terlihat tenang, Angouw yang diwawancarai usai menerima suntikan mengajak warga masyarakat untuk tidak takut menerima suntikan vaksin,

    “Kita bersama-sama bergandengan tangan memutus mata rantai dari virus covid-19, caranya selain selalu patuhi protokol kesehatan yah dengan mau disuntik vaksin. Pokoknya jangan takut, vaksin ini aman dan halal” ucap Angouw.

    Dirinya pun berharap seluruh lapisan masyarakat mendapatkan suntikan vaksin demi menekan jumlah pasien positif covid-19.

    “Vaksin Covid-19 Aman dan Halal,” singkatnya.

    (ABL)

  • Urgent, Bapemperda DPRD Sulut Genjot Ranperda Pengendalian Sampah Plastik

    test.petasulut.com/, SULUT – Terkait dengan menumpuknya sampah plastik yang dinilai merupakan salah satu faktor berbahaya di sektor lingkungan hidup. Wakil Rakyat yang duduk di DPRD Sulut, khususnya Bapemperda DPRD Sulut pun menseriusi persoalan ini.

    Terbukti, Bapemperda yang diketuai Winsulangi Salindeho mulai menggenjot Ranperda tentang pengendalian sampah plastik.

    Bu Winsu (Sapaan Akrabnya) mengatakan bahwa persoalan sampah plastik ini sudah sangat urgent.

    “Ini sudah sangat urgent. Kita lihat baru-baru ombak besar di pantai Manado. Semua plastik balik ke daratan. Botol aqua dan semuanya,” ungkap personil Komisi I DPRD Sulut itu, Rabu (10/3).

    Lebih lanjut politisi Partai Golongan Karya ini menuturkan, anaknya merupakan Camat di Pulau Bunaken. Dirinya mendapat informasi kalau masyarakat di sana mengangkat sampah plastik dengan jumlah yang sangat banyak.

    “Kebetulan anak saya camat di Bunaken sana. Dia bilang, pak ribuan itu plastik masyarakat ada angka,” ungkapnya.

    Selain itu dijelaskan, pernah ditemukan ikan Paus yang sudah meninggal. Ternyata diketahui kematiannya itu karena memakan begitu banyak sampah plastik.

    “Ikan Paus saja makan itu sampah, mati. Setelah mati dibelah, ternyata ada 150 ton plastik ditemukan,” jelasnya.

    Nantinya menurut dia, ketika Ranperda itu dibahas, akan melibatkan perusahaan yang memproduksi plastik ini. Mereka dinilai harus mengambil peran dan tanggung jawab.

    “Pada akhirnya ketika ini akan dibuat, saya akan panggil beberapa perusahaan yang menggunakan produksi plastik untuk menanyakan apa yang akan mereka lakukan,” ucap wakil rakyat daerah  pemilihan Nusa Utara ini.

    Bahan plastik ini menurut dia, sulit sekali terurai. Kalau itu dibuang sembarangan, sampah plastik itulah yang akan menyumbat saluran air.

    “Plastik pembungkus dari pasar susah terurai. Kalau dibuang dorang itu penyumbat saluran air. Mereka (perusahaan, red) ini banyak aqua, ake, supermie. Nanti ini diberlakukan, termasuk pemerintah memakai dispenser daripada aqua gelas, atau tumblr,” tandasnya.

    (ABL)