Blog

  • PT. Presisi Dan PT. KSB Diduga WANPRESTASI, Eks Karyawan Mengadu ke MJP

    test.petasulut.com/, SULUT – Anggota DPRD Sulut yang juga Ketua DPD PSI Sulut Melky Jakhin Pangemana (MJP) hari ini, selasa (19/01) tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan bekerja dari rumah (Work From Home), guna menerima aduan dan aspirasi publik yang disampaikan via sosial media.

    MJP berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara terkait aduan warga yang disampaikan kepada MJP dalam tatap muka langsung maupun melalui sosial media.

    Adapun aduan yang disampaikan warga yang sedang dikoordinasikan dan ditindaklanjuti MJP dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara:

    • Eks Karyawan PT. Presisi, terkait perhitungan selisih upah. Pihak perusahaan belum membayarkan selisih upah kepada para tenaga kerja. Perusahaan sebelumnya tidak membayarkan upah tenaga kerja sesuai UMP Sulawesi Utara.
    • Eks Karyawan PT. KSB Manado, terkait Pemutusan Hubungan Kerja dan uang pesangon yang akan dibayarkan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

    Anggota DPRD MJP akan menindaklanjuti dan mengawal aspirasi warga tersebut sesuai dengan tupoksi sebagai wakil rakyat.

    “Saya intensif berkoordinasi dengan pihak terkait dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara untuk menuntaskan dan mencarikan solusi soal permasalahan tersebut,” kata MJP di Halaman media sosial miliknya.

    MJP juga juga terus berkoordinasi bersama rekan-rekan anggota DPRD dan Mitra kerja Komisi IV terkait urusan internal dan kerja pelayanan kepada publik.

    (ABL)

  • Salut! BPKel Oi Hidup Lakukan Aksi Galang Dana Untuk Bantu Anak Kanker

    test.petasulut.com/, SULUT – Sikap kemanusiaan di tunjukan Badan pengurus kelompok (BPKel) Oi Hidup.

    Dimana, demi membantu perobatan dan kebutuhan anak kanker BPKel Oi Hidup melakukan aksi penggalangan dana.

    Penggalangan dana dilakukan dalam bentuk gunting rambut bayar se-ihklasnya, penjualan minuman M-Susu dan Extrajoss dingin, dan penggalangan dana puncaknya adalah lomba akustik.

    “Sepatutnya kita sebagai manusia untuk saling membantu satu dengan yang lainnya, ada banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran kasih kita, guna meringankan beban yang mereka rasakan. Kali ini, BPKel Oi Hidup menggelar Pengalangan dana bagi anak-anak penderita kanker, guna meringankan beban pengobatan dan kebutuhan sehari-hari,” Ungkap ketua panitia penggalangan dana bagi anak kanker, Adam Hakim, Selasa (19/01/2021).

    Bentuk penggalangan dana yang dilakukan oleh BPKel Oi Hidup untuk anak kanker, Lanjut Hakim berupa gunting rambut bayar se-ihklasnya, penjualan minuman dingin dan acara puncak lomba akustik.

    “Kiranya, apa yang menjadi niat baik kami bisa membantu dan meringankan perobatan dan kebutuhan anak penderita kanker dan keluarganya. Doa kami, kiranya anak-anak tersebut disembuhkan dari penyakit tersebut,” Ujarnya.

    Dengan adanya penggalangan dana bagi anak kanker, direspon baik oleh ketua Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia (YKAKI) Cabang Manado, Meylan Mamudi . Hal itu terlihat, pada pembukaan kegiatan gunting rambut.

    “Kami dari YKAKI Cabang Manado mendukung penuh kegiatan yang dibuat oleh BPKel Oi Hidup. Seluruh niat baik dari anggota BPKel Oi Hidup kiranya diberkati dan dibalas rejekinya oleh Allah,” Ungkap Meylan.

    “Sekali lagi, kami dari YKAKI mengucapkan banyak terimakasih atas dukungannya kepada anak-anak penderita kanker,” tambahnya.

    (ABL)

  • Rapat Dengan Kemenaker, FER Dorong Lakukan Evaluasi Pengelolaan BSU

    test.petasulut.com/, NASIONAL – Guna mengawasi kinerja pemerintah serta bertanggung jawab terhadap publik, Komisi IX DPR RI menggelar rapat kerja dengan kementerian ketenagakerjaan, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (18/1/2021).

    Dikutip dari Dpr.go.id, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah menyampaikan realisasi penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) hingga akhir 2020 baru mencapai 98,91 persen dari target yang ditetapkan. Kendala utama tidak tercapainya target penyaluran kepada 12.403.896 pekerja yang menerima upah/gaji di bawah Rp 5 juta per bulan adalah karena permasalahan dalam rekening penerima.

    Merespons kendala tersebut, Komisi IX DPR RI mendorong agar Kementerian Ketenagakerjaan melakukan evaluasi terhadap kinerja pengelolaan BSU Tahun 2020 untuk menjadi bahan rujukan jika pemerintah memutuskan untuk melanjutkan program BSU tersebut.

    “Untuk itu Komisi IX mendesak Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk melakukan evaluasi kinerja pengelolaan program BSU Tahun 2020 untuk menjadi bahan rujukan program BSU di tahun berikutnya,” ungkap Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene saat membacakan salah satu poin kesimpulan rapat kerja dengan Menaker Ida Fauziah.

    Selain evaluasi BSU, Komisi IX DPR RI juga meminta Kemenaker untuk memperbaiki program-program ketenagakerjaan lainnya seperti program padat karya, tenaga kerja mandiri dan BLK Komunitas. Sementara dalam rangka peningkatan kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, Kemenaker diminta untuk meningkatkan sosialisasi Jaminan Sosial termasuk jaminan kecelakaan kerja.

    “Komisi IX meminta Kemenaker meningkatkan sosialisasi jaminan sosial termasuk jaminan kecelakaan kerja bagi pekerja yang tidak menerima manfaat sesuai gaji/upah dan dalam rangka meningkatkan kepesertaan yang masih belum optimal dibandingkan dengan jumlah pekerja yang seharusnya menjadi peserta,” imbuh politisi Partai NasDem itu.

    Selain itu, lanjut Felly, Komisi IX juga mendesak Kemenaker untuk meningkatkan koordinasi dengan Lembaga/Kementerian terkait penyelesaian transformasi program jaminan sosial PT TASPEN (Persero) dan PT ASABRI (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan dan perlindungan jaminan sosial kepada pekerja termasuk pelaut dan anak buah kapal (ABK).

    Terkait penyusunan RPP tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA), Hubungan Kerja, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat serta Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Pengupahan (Revisi PP 78 Tahun 2015) serta Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), Kemenaker diminta mengakomodir catatan yang disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI.

    “Salah satunya tentang pengendalian penggunaan TKA termasuk klasifikasi jenis pekerjaan yang dilakukan TKA, sehingga tidak mengambil alih posisi pekerja Indonesia,” pungkas Felly.

    (ABL)

  • NICK: Saya Siap di Vaksin Covid!

    test.petasulut.com/, SULUT – Proses Vaksinasi covid-19 di sulawesi utara sampai hari ini sementara berlangsung.

    Tujuan dari vaksin covid-19 adalah untuk kekebalan tubuh terhadap wabah virus ini serta memutus mata rantai penyebaran virus corona.

    Pemerintah pusat melalui presiden Joko Widodo pun menjadi peserta dalam proses vaksinasi ini.

    Di sulut sendiri, unsur forkompimda juga telah divaksin dan sementara berlangsung proses vaksinasi ini yakni tenaga kesehatan.

    Sampai hari ini pula belum ada laporan adanya efek negatif dari pemakaian vaksin covid-19.

    Mengenai hal ini, sikap tegas pun datang dari gedung cengkih.

    Dimana, ketua Fraksi NasDem Sulut Nick Adicipta Lomban dengan tegas mengatakan Siap di vaksin Covid-19.

    “Presiden saja tidak ragu untuk di vaksin. Intinya saya akan selalu menunjang keputusan pemerintah,” ungkap Legislator Dapil Bitung-Minut tersebut, selasa (19/01).

    Nick juga menghimbau untuk seluruh personil fraksi NasDem kiranya juga menunjang program pemerintah pusat maupun pemerintah daerah perihal proses vaksinasi ini.

    “Jangan ragu untuk di vaksin. Toh sampai hari ini di sulut belum adanya efek negatif yang ditimbulkan terkait pemakaian vaksin covid-19 ini. Salam sehat,” ungkap Lomban.

    (ABL)

  • Pembangunan Gedung Covid RSUD Walanda Maramis, Sandra Rotty: Apabila Bermasalah, Saya Siap Diperiksa Kejaksaan

    test.petasulut.com/, SULUT – Bau tidak sedap di proyek rehabilitasi gedung covid 19 yang diketahui berbanderol 3,8 Milyar yang ditenderkan akhir tahun 2020 lalu tercium masyarakat.

    Dimana, Gedung yang dibangun dengan Dana Insentif Daerah (DID) tersebut disinyalir sarat penyimpangan.

    Menanggapi hal ini direktur RSUD Walanda Maramis Sandra Rotty mengaku siap berhadapan dengan aparat hukum apabila pembangunan gedung ini bermasalah.

    Hal ini dikatakan Sandra Rotty saat menggelar konferensi pers di RSUD Walanda Maramis, Jumat (15/1).

    Dihadapan puluhan wartawan, Sandra menjelaskan bahwa pembangunan gedung ini sudah sesuai dengan kontrak dan telah dibayarkan seluruhnya kepada kontraktor. Soal kasipnya waktu pengerjaan yang hanya dilaksanakan dalam jangka 1 bulan menurutnya tidak masalah karena faktanya pekerjaan tersebut bisa diselesaikan tepat waktu.

    “Saya siap diperiksa kejaksaan jika pembangunan gedung ini bermasalah. Yang pasti pembangunan gedung rehabilitasi covid ini sudah sesuai dengan kontrak dan telah dikerjakan tepat waktu oleh pihak ketiga.”tegas Sandra.

    Sandra mengingatkan bahwa pembangunan gedung ini sangat berguna untuk masyarakat Minahasa Utara terutama yang terpapar covid 19. Apalagi dibeberapa rumah sakit yang ada di Sulawesi Utara, RSUD Walanda Maramis salah satu yang memiliki ruang khusus untuk covid 19 ini, sehingga apapun yang nantinya terjadi akibat pembangunan ruang rehabilitasi ini, pihaknya siap bertanggung jawab.

    Terkait pengerjaan proyek tersebut, Penjabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Yunan Muarof mengaku sudah dipanggil pihak Kejaksaan Negeri Airmadidi untuk dimintai penjelasan soal pekerjaan rehabilitas ruang covid tersebut.

    “Kami sudah dipanggil Kejaksaan untuk dimintai keterangan dan data terkait pembangunan gedung rehabilitasi covid ini.”kata Yunan.

    Perlu diketahui bahwa, pembangunan gedung rehabilitasi covid 19 berbaderol 3,8 Milyar ini ditenderkan tanggal 02 November 2020. Berdasarkan data LPSE Kabupaten Minahasa Utara, proyek tersebut untuk pembangunan konstruksi, namun dalam pengerjaannya terdapat pengadaan alat kesehatan dan sejumlah alat penunjang lain seperti lift dan hipa filter yang menurut informasi keseluruhan alat tersebut di banderol 1,8 Milyar.

    Proyek 3,8 Milyar yang ditenderkan tersebut, 2 Milyar untuk rehabilitasi gedung dan 1,8 milyar untuk pengadaan Alkes dan alat penunjang. Terkait hal ini, Sanda Rotty beralasan jika proyek tersebut tidak bisa dipisahkan karena gedung dan alat penunjang harus menjadi satu kesatuan sehingga tendernya tidak dipisahkan antara pengadaan barang dan konstruksi.

    (FT)

  • Ketua Komisi III DPRD Manado Desak Pemerintah Perhatikan Drainase di Tikala

    test.petasulut.com/, MANADO – Ketua Komisi 3 DPRD Manado Ronny Makawata menegaskan agar pemerintah pro-aktif dimusim penghujan saat ini.

    Diketahui, beberapa lokasi di kota Manado telah menjadi langganan banjir bahkan meski hujan mengguyur Manado dalam tempo yang tidak terlalu lama sudah banjir. Salah satunya Jalan Lumimuut Kecamatan Tikala Manado, yakni diseputaran SBPU Tikala yang sering banjir.

    Menurut Ketua Komisi 3 DPR Manado Ronny Makawata, pemerintah perlu melakukan peninjauan kembali terhadap kondisi drainase teling yang bermuara di samping gereja pantekosta Tikala itu.

    ‘Saya bingung melihat drainase tersebut, mau dibilang sungai tetapi tidak ada aliran sungai dari teling dan Pumorouw. Tetapi debit airnya cukup banyak yang melintas di belakng rumah-rumah pemukiman warga,”kata Makawata, Senin (18/1).

    Diketahui, akibat hujan yang menerjang kota Manado pada tanggal 16 Januari 2021 lalu, telah mengakibatkan banjir di kawasn jalan Lumimuut dan sekitarnya yang mengakibatkan tersendatnya transportasi yang melintas di jalan tersebut.

    Kendati begitu kata Makawata, apakah itu sungai atau hanya drainase biasa, pemerintah perlu meninjau langsung kemudia melakukan perbaikan aliran air yang setiap hujan berdampak banjir di ruas jalan Lumimuut itu.

    “Saya kira pemerintah perlu melakukan pengerukan, karena menurut laporan warga, aliran air yang sebelumnya kedalamannya mencapai 2 meter, saat ini hanya tinggal setengah meter. Nah ini yang mengakibatkan, air meluap ke badan jalan dan mengakibatkan banjir dan merusak jalan,”ujar Makawata.

    (ABL)

  • Operasi Protokol Kesehatan, Camat Madidir Altin Tumengkol: Masih Banyak Warga Yang Melanggar

    test.petasulut.com/, SULUT – Guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19, pemerintah Kecamatan Madidir bersama dengan Satgas Covid Madidir, Polsek Maesa, Satpol PP, Puskesmas Paceda, dan Kodim1310 Bitung, gelar Operasi diadakan di Jl.Wolter Monginsidi tepatnya depan GPDI Berea Wangurer, senin (18/01).

    Dalam operasi tersebut, tim satgas Covid madidir temukan banyak yang melanggar protokol kesehatan, salah satunya kurangnya kesadaran masyarakat memakai masker.

    Petugas langsung menindak tegas bagi masyarakat yang melanggar protokol kesehatan, sanksi yang diberikan ada beberapa pilihan, membersihkan lingkungan, mengangkat pasir, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, membacakan Pancasila, atau denda sebanyak 100.000 Rupiah.

    Operasi Protokol covid-19 pemerintah kecamatan madidir bersama tim

    Camat Madidir, Altin Tumengkol berharap masyarakat dapat bekerjasama dengan pemerintah guna mencegah penyebaran virus covid-19.

    “Hal ini kita lakukan karena sudah perintah langsung dari Presiden Jokowidodo agar dapat menekan penyebaran virus covid-19, terbukti saat ini masih banyak masyarakat yang belum sadar betapa pentingnya kita menggunakan masker ketika keluar dari rumah,” kata Altin.

    Dirinya juga mengajak kepada masyarakat yang ada di Kota Bitung khususnya di Kecamatan Madidir mari bersama pemerintah kita bersatu melawan penyebaran virus covid-19 ini dengan tetap menjaga protokol kesehatan, toh ini buat keselamatan kita bersama.

    “Kegiatan seperti ini akan rutin dilaksanakan, agar masyarakat akan selalu ingat dengan protokol kesehatan,” tutupnya.

    (FT)

  • Musim Hujan, Ketua DPRD MANADO Imbau Kepada Warga Manado Agar Waspada

    test.petasulut.com/, SULUT – Mengantisipasi terjadinya banjir dan tanah longsor, Ketua DPRD Kota Manado AAltje Dondokambey menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk selalu waspada di musim penghujan.

    “Hindari daerah rawan yang sering terjadi banjir dan tanah longsor. Keselamatan yang utama,” imbau Aaltje.

    Ditambahkan srikandi PDIP ini, pihaknya pun menghimbau pemerintah untuk kerja ekstra dalam membantu masyarakat yang terdampak bencana.

    “Pemerintah harus memperhatikan segala kebutuhan dari warga korban bencana. Hal itu menjadi tugas pemerintah. Sama halnya yang disampaikan ibu ketua, warga diharapkan waspada dan mari kita terus berdoa, agar kota ini dihindarkan dari bencana alam,” ungkapnya.

    (ABL)

  • Cuaca Ekstrim, Legislator Dekot Manado Jean Sumilat Minta Warga Manado Waspada

    test.petasulut.com/, MANADO – Kewaspadaan terhadap curah hujan yang tinggi di kota Manado berpotensi terjadinya bencana alam seperti banjir dan tanah longsor.

    Menyikapi hal itu, Anggota DPRD kota Manado, Jean Sumilat meminta masyarakat perlu untuk mewaspadai dan mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

    ” Masyarakat pesisir sungai dan yang tinggal di daerah yang rawan tanah longsor untuk sementara menjauh dari daerah tersebut, ini semua untuk menghindari kita dari hal-hal yang tidak diinginkan,” tutur ketua PAC PDIP Kecamatan Malalayang.

    Sumilat pun menghimbau masyarakat agar tetap waspada dan selalu berhati-hati dalam beraktivitas.

    “Langkah awal kami dari DPC PDIP Kota Manado dari arahan langsung Walikota terpilih, Andrei Angouw, sudah membuka dapur umum, dan telah membagikan makanan siap saji. Karena kita lihat intensitas curah hujan masih tinggi, oleh karena itu kepada warga Manado untuk selalu berhati-hati apabila melakukan aktivitas, jaga imun, jaga kesehatan dan selalu mengandalkan Tuhan”, tutupnya.

    (ABL)

  • GERINDRA Sulut Buka Dapur Umum Untuk Warga Manado, SUAWAH: Badai Pasti Berlalu

    test.petasulut.com/, SULUT – Di Minggu kemarin, Kota Manado dan sekitarnya terus diguyur hujan lebat yang berdampak pada terjadinya banjir dan tanah longsor di beberapa titik lokasi.

    Bahkan, sesuai laporan 6 nyawa direnggut akibat bencana alam tanah longsor.

    Wujud keterpanggilan dan sikap tanggung jawab pun hadir di tubuh Partai Gerindra Sulut, dimana sejak kemarin partai berlambang garuda ini telah membuka posko satuan relawan Indonesia Raya Peduli banjir dan tanah longsor ‘Dapur Umum Gerindra Sulaweai Utara’.

    Yang berlokasi di Teling tingkulu dan Kombos.

    Ribuan bungkus makanan pun telah disalurkan kepada masyarakat yang terdampak banjir dan tanah longsor.

    Terpantau pula Ketua DPD Gerindra sulut Melki Suawah, Sekretaris Gerindra Sulut Ferdinand Mewengkang, Ketua DPC Gerindra Kota Manado Mona Kloer bersama pengurus partai turun langsung di dapur umum gerindra Sulut.

    Sementara itu, kepada Media test.petasulut.com/ Ketua DPD Gerindra Sulut Melki Suawah mengatakan bahwa sejak kemarin, partai gerindra langsung bergerak mengumpulkan sumber daya yang ada terus membantu masyarakat terdampak.

    “Sampe hari ini ribuan bungkus makanan sudah dibagikan. Walaupun dengan jumlah yang kecil tapi kami ingin berbuat untuk membantu walau tidak seberapa,” ungkap Suawah, senin (18/01).

    “Kita semua yang mengalami musibah, tetap semangat dan terus berdoa supaya selalu kuat dan sehat walau terkena musibah. Percayalah badai akan berlalu,” tambahnya.

    (ABL)