Test Peta Sulut

Blog

  • Reses III 2020 STELLA RUNTUWENE, DAS, Talud Dan Lampu Jalan Jadi Keluhan Warga Buyungon

    test.petasulut.com/, SULUT – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Stella Runtuwene melanjutkan kembali kegiatan reses III tahun 2020 dengan menyambangi kelurahan Buyungon Kecamatan Amurang, senin (30/11) Malam.

    Guna menjalankan kehidupan normal baru, Runtuwene tetap memperhatikan imbauan pemerintah dengan menerapkan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran CVD.

    Kehadiran konstituen berdasarkan keterwakilan, diantaranya tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan perempuan, kelompok petani, buruh serta aparat pemerintah kelurahan setempat.

    Adapun aspirasi yang disampaikan kepada anggota DPRD Stella Runtuwene:

    • Lurah Buyungon petrus Ulaan meminta adanya pembuatan DAS ranoyapo dan pemasangan tiang listrik dari kebun lopana kecil tersambung ke batu dinding kilometer 3. Kalau ini terwujud, akan merupakan penghargaan kepada warga.
    • Ester meminta kalau boleh perjuangkan aspirasi warga untuk bisa mengaktifkan kembali BPJS Kesehatan yang sudah mati, pemasangan lampu jalan di kelurahan buyungon.
    • Alex sumampouw mengusulkan pembuatan talud dan jalan setapak di desa Buyungon.

    Menanggapi hal itu, Stella Runtuwene mengatakan bahwa mengenai kartu BPJS, dimanapun kita berada BPJS itu bisa digunakan selagi BPJS kita aktif.

    “Kalau ada kendala saat pemakaian di RS, sudah pasti Kartu BPJS tersebut sudah non aktif dan pastinya saya akan berjuang untuk warga agar kartu BPJS yang sudah di non aktifkan agar bisa diaktifkan kembali,” ucapnya.

    Lanjut Wakil ketua komisi III DPRD Sulut, mengenai keluhan warga terkait DAS, Talud dan Lampu jalan itu merupakan tugas dari Komisi III, pasti diperjuangkan di gedung cengkih.

    “Keluhan warga buyungon, pasti saya akan membawa permintaan ini ke DPRD Sulut untuk dibahas bersama eksekutif dengan dinas-dinas terkait, kalaupun tidak bisa di buat pada tahun anggaran 2021 pasti akan terlaksana pada tahun 2022. Masyarakat juga harus memaklumi bahwa tahun ini kami semua diperhadapkan dengan wabah covid-19, pergeseran anggaran besar-besaran dilakukan guna pemakaian di covid-19,” jelas Stella seraya menghimbau kepada warga agar tetap menerapkan protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak dan jauhi kerumunan.

    Warga pun memberikan apresiasi kepada Stella Runtuwene atas atensi terhadap masyarakat Buyungon.

    (ABL)

  • Serap Aspirasi Warga Kilometer 3, Stella Berjanji Akan Memperjuangkan Keluhan Warga

    test.petasulut.com/, SULUT – Guna melaksanakan kewajiban, Semua Anggota DPRD Sulut Turun ke dapil masing-masing guna menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat atau disebut dengan reses.

    Pada kesempatan ini, Anggota DPRD Sulut Stella Runtuwene melaksanakan reses III tahun 2020 di Desa Kilometer 3 kecamatan Amurang kabupaten Minahasa selatan, senin (30/11) siang.

    Protokol Covid-19 pun tetap di jalankan Runtuwene sesuai dengan himbauan pemerintah.

    Warga pun terlihat sangat antusias mengikuti jalannya kegiatan reses ini, guna menyampaikan aspirasi mereka.

    Berikut aspirasi yang disampaikan Warga Desa Kilometer 3:

    • Kumtua herman ulaan meminta perjuangkan signal untul provider Tri. Towernya sudah ada tapi providernya belum disiapkan. Anak-anak sekolah sangat perlu untuk belajar virtual

    -Viktor soputan mengusulkan perbaikan jalan dan jembatan menuju pariwisata batu dinding di Kilometer 3, Karena sampai sekarang tempat tersebut tabiar. Juga Pelebaran jalan di kawasan kilometer 3 karena masih sempit mohon untuk bisa diperjuangkan pada tahun anggaran 2021.

    -Inggrid Ngantung, meminta pembuatan talud di sungai kilometer 3. “Ta talud dimohon untuk kase lanjut akang karena sangat membahayakan dikala hujan deras,”.

    -Ivan meminta untuk fungsikan puskesmas yang ada di kilometer 3. Karena sampai sekarang puskesmasnya ada tapi tidak difungsikan.

    -Fence tumangkeng meminta agar warga Kilometer 3 dapat dicover lewat BPJS kesehatan. Warga disini banyak yang belum memiliki BPJS. Dan juga adanya pemeriksaan Covid-19.

    -Welma lelemboto mengusulkan adanya beasiswa untuk anak-anak maupun yang sudah kuliah. Banyak anak-anak belum menerima beasiswa. kiranya usulan ini dapat diperjuangkan.

    Menanggapi hal itu, Wakil ketua Komisi III DPRD Sulut Stella Runtuwene menuturkan mengenai jalan maupun jembatan pariwisata Batu Dinding pasti akan diperjuangkan, tapi memang untuk anggaran di tahun 2020 ini banyak terserap di percepatan pergeseran anggaran di covid 19.

    “Perihal kesulitannya akses ke Batu Dinding, nantinya akan saya perjuangkan di gedung cengkih. Ini merupakan aset daerah yang perlu adanya percepatan pembenahan,” ucapnya.

    Lanjut Stela, untuk Pemeriksaan covid-19, dirinya memberi informasi bagi yang ingin memeriksa perihal Covid-19 bisa langsung pergi ke dinKes provinsi Sulut pasti mereka akan melayani tanpa dibayar.

    ” Dan untuk warga yang belum tercover BPJS kesehatan pastinya saya akan mengusahakan di DPRD Sulut,” katanya.

    Mengenai beasiswa, Stella mengatakan untuk SD dan SMP itu merupakan kewenangan kabupaten tapi untuk SMA itu adalah kewenangan provinsi.

    “Ajukan saja proposal yang berisikan anak-anak yang kurang mampu yang ingin mendapatkan beasiswa ke Dinas Pendidikan Sulut. Pastinya saya akan menyuarakan dan teriak terus ke eksekutif, koordinasi di fraksi Nasdem juga selalu saya beritahukan,” ujarnya.

    Mengenai persoalan jaringan telepon, saya akan langsung mendatangi kantor provider 3 untuk menyampaikan hal ini.

    “Di gedung DPRD Sulut nanti semua aspirasi warga pasti saya akan memperjuangkannya, melalui lintas fraksi maupun lintas komisi. Terakhir, saya mengingatkan kepada semua warga untuk tetap mematuho protokol kesehatan, mulai dari pakai masker, jaga jarak dan hindari kerumunan,” tutupnya.

    (ABL)

  • Ini Penjelasan Kacab Pelindo 4 Rudi Hartono Soal Tarif Baru Masuk Pelabuhan Manado

    test.petasulut.com/, SULUT – Masyarakat Nusa Utara melalui Pengurus Besar IKISST, dan DPP MUKAT sempat melontarkan penolakan terkait dengan tarif baru bagi penumpang maupun pengantar/penjemput yang masuk pelabuhan manado, bahkan persoalan ini sempat dibicarakan di DPRD Sulut melalui Komisi III pada kemarin hari.

    Komisi III pun diketahui telah melayangkan rekomendasi pembatalan atas tarif baru tersebut.

    Mengenai hal itu, Pihak PT. Pelindo Manado melalui pimpinan cabang Rudi Hartono Lontaan menjelaskan kenaikan tarif yang dituangkan melalui Peraturan Direksi nomor 5 tahun 2020 tersebut tak lain untuk meningkatkan pelayanan khususnya bagi penumpang yang akan berangkat maupun tiba di Pelabuhan Manado.

    Soal keluhan masyarakat yang mengajukan keberatan terkait kenaikan tarif tersebut diungkapkannya, dimana telah ada kesepakatan sebelumnya dengan perwakilan Mahasiswa maupun pelajar khususnya yang berasal dari Nusa Utara untuk meng-gratiskan biaya masuk.

    ” Ini bentuk empati saya kepada anak-anak asal Nusa Utara yang biasanya mendapat kiriman dari orang tua mereka, saya berani mengambil kebijakan terutama kepada Mahasiswa dan Pelajar asal Nusa Utara terkait tuntutan mereka tidak hanya menurunkan tarif tetapi justru saya gratiskan mereka masuk pelabuhan hanya dengan menunjukan kartu mahasiswa atau kartu pelajar. ” bebernya kepada awak media, kamis (26/11).

    Ditambahkannya kebijakan menaikan tarif tersebut justru merespon keluhan masyarakat terutama dari segi pelayanan termasuk permintaan dari pihak pemerintah dalam hal ini Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Pelabuhan Manado yang meminta PT. Pelindo untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

    ” Saya memiliki komitmen dan berjanji kepada masyarakat Nusa Utara bahwa nantinya pengembangan Pelabuhan Manado akan ditata seperti pelabuhan udara yang nantinya dilengkapi sejumlah fasilitas penunjang seperti Videotron untuk memberikan informasi secara luas kedatangan dan keberangkatan kapal, WiFi gratis termasuk memperbaiki kursi penumpang di dalam terminal. Semuanya itu tentunya untuk kenyamanan penumpang yang menggunakan jasa Pelabuhan Manado.” terangnya.

    Terkait kenaikan tarif masuk bagi pengantar di dalam pelabuhan menurutnya merupakan upaya untuk membatasi keluar masuk kendaraan agar tidak terjadi penumpukan yang menyebabkan kemacetan di ruas jalan sekitar pelabuhan.

    ” Kami juga sempat berdiskusi dengan KSOP dan disarankan untuk menaikan tarif masuk kendaraan, tujuan sebenarnya baik karena kalau kita perhatikan tempat parkir sudah tidak lagi memadai. Kalau kita kenakan tarif murah, mereka akan berbondong-bondong masuk menyebabkan antrian cukup panjang yang berakibat kemacetan.” jelasnya.

    Selain itu ia meminta masyarakat yang masuk Pelabuhan hanya yang benar-benar memiliki kepentingan.

    Disisi lain dirinya menyoroti sikap para agen pelayaran kapal yang sebelumnya menjual tiket inklud dengan pass penumpang namun saat justru dibebankan ke PT. Pelindo.

    ” Sebelumnya penjualan tiket sudah inklud dengan pass penumpang. Seperti contoh Bandar Udara Manado pada saat penumpang mau ke bandara sudah dikenakan Airpor Tax yang sudah ada dalam tiket sehingga penumpang pada saat masuk di Bandara tidak menyadari bahwa telah dikenakan pass masuk sebesar Rp. 60.000.” ungkapnya

    ” Itulah sebenarnya yang terjadi di Pelabuhan Manado saat ini sebelum ada kenaikan dimana pass-nya Rp. 4000 otomatis menempel di tiket penumpang. Pada saat kita menaikan tarif kerjasama agen pelayaran awalnya menjual tiket tersebut namun karena ada kenaikan tarif masuk mereka minta Pelindo menjualnya sendiri. Ini yang menyebabkan konflik karena mereka merasa dua kali bayar yakni pada saat membeli tiket maupun masuk terminal penumpang. Ini yang membuat penumpang merasa keberatan. Ini juga yang kami sayangkan kepada teman-teman agen pelayaran yang tidak mau membantu PT. Pelindo, padahal selama ini yang kami layani justru penumpang dan kapal mereka sendiri. ” pungkas Kacab Rudi Hartono Lontaan.

  • Terkait Kenaikan Tarif Masuk Pelabuhan, Watania: Pelindo Harus Ambil Kebijakan Yang Bisa Diterima Masyarakat

    test.petasulut.com/, SULUT – Dalam RDP Komisi 3 DPRD Sulut, bersama Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Sulut, Kepala KSOP kelas III Manado, General Manager PT. Pelindo IV Cabang Manado, Pengurus Besar IKISST, dan DPP MUKAT, yang membahas terkait dengan kenaikan tarif jasa terminal Penumpang dan Tanda Masuk Pelabuhan.

    PT Pelindo IV Cabang Manado pun diketahui akan menunda penerapan PD Nomor 05 tahun 2019, tentang kenaikan tarif masuk pelabuhan dan kembali menerapkan tarif lama.

    GM Pelindo IV Wilayah Manado, Rudi Hartono Lontaan mengatakan, kebijakan untuk menaikkan tarif masuk Pelabuhan Manado sebenarnya sudah lama dikaji dan disesuaikan dengan kondisi pelayanan dari PT Pelindo IV Manado. Namun, dengan melihat kondisi saat ini, dan atas aspirasi dari warga Nusa Utara, PT Pelindo IV Manado sepakat untuk menunda kenaikan tarif masuk Pelabuhan Manado.

    “Melihat kondisi saat ini yang masih dalam Pandemi Covid-19, serta mendengar akan aspirasi warga Nusa Utara, dengan ini PT Pelindo IV Manado sepakat untuk membatalkan kenaikan tarif masuk Pelabuhan Manado saat ini, dan menunda sampai 15 Januari 2021,” ucapnya.

    Disisi lain, Kadishub Sulut Linda Watania mengatakan bahwa kehadiran eksekutif adalah dalam rangka memberikan keseimbangan kepada para pemangku kepentingan yang berada di pelabuhan.

    “Kan disitu ada banyak stake holder yang terlibat, jadi dalam sebuah kebijakan publik itu semestinya harus melibatkan seluruh komponen didalamnya, apalagi keputusan yang langsung menyentuh ke masyarakat,” jelas Watania kepada awak media usai RDP, rabu (25/11).

    Linda juga menuturkan bahwa sinergitas antara Pelindo dengan Dishub Sulut berjalan dengan baik.

    ” Dishub dan Pelindo sering melakukan pertemuan, apa yang harus ditingkatkan itu yang dibicarakan. Seperti pertemuan tadi mengenai kenaikan tarif, Pihak Pelindo diminta mengambil kebijakan yang bisa diterima oleh semua elemen masyarakat terutama untuk masyarakat nusa utara,” tutupnya.

  • Penuhi DELH, Kepala UPP Kelas III Likupang Bermohon DLH Sulut Lakukan Proses Sampai Tahap Penerbitan

    test.petasulut.com/, SULUT – UPP kelas III Likupang melakukan gerak cepat dengan menindaklanjuti surat arahan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 660.1/39/VDLHD/2020 tanggal 29 Januari 2020 perihal arahan dokumen lingkungan hidup.

    UPP Kelas III Likupang mengakui bahwa sangat memperhatikan pembangunan yang berwawasan lingkungan dalam upaya pelestarian lingkungan hidup serta untuk memenuhi peraturan perundang undangan yang berlaku, maka disusunlah Dokumen Evaluasi lingkungan Hidup (DELH) Kegiatan Operasional Pelabuhan Likupang yang berlokasi di Desa Munte Kecamatan Likupang Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara.

    Sementara itu, Kepala kantor UPP kelas III Likupang, Moh. Qowi mengatakan bahwa sesuai arahan DLH Sulut kepada Pelabuhan Laut Likupang untuk menyusun dokumen evaluasi lingkungan hidup, dan pada bulan april sampai akhir november 2020 ini telah selesai disusun.

    “Laporan awal sampai akhir telah kami selesaikan dan rencananya besok 24 november saya akan menyambangi DLH Sulut untuk mengantar dokumen evaluasi lingkungan hidup yang telah dikerjakan oleh konsultan dari bandung untuk dinilai oleh DLH sendiri,” ucapnya kepada awak media, senin (23/11) diruang kerjanya.

    Diketahui, UPP kelas III Likupang telah melakukan Penyusunan dokumen lingkungan yang mengacu pada Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SE.07/MENLHK/SETJEN/PLA.4/12/2016 tentang Kewajiban Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Orang Perseorangan atau Badan usaha yang telah memiliki Izin usaha dan/atau Kegiatan.

    Qowi pun berharap Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara dapat melanjutkan proses pembahasan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) ini sebagai syarat penerbitan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan dan Izin Lingkungan.

    ” Melalui proses pembahasan DELH ini, kiranya DLH Sulut dapat melakukan Penerbitan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan dan Izin Lingkungan atas kegiatan operasional Pelabuhan Likupang yang berlokasi di Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara,” tutupnya.

  • DPP PEWARNA Indonesia Resmi Melantik Pengurus DPD PEWARNA Sulut Periode 2020-2025

    test.petasulut.com/, SULUT – DPP Persatuan Wartawan Nasrani (PEWARNA) Indonesia melalui Sekretaris Jenderal Ronald Stevly Onibala secara resmi melantik pengurus Pewarna Sulawesi Utara (Sulut) yang akan bertugas pada periode 2020-2025.

    Pelantikan tersebut dilaksanakan di puncak Decorlano Theresia Residence Manado, Sabtu (21/11/2020).

    Dalam sambutannya Sekjen Ronald Onibala menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya acara pelantikan pengurus PEWARNA Indonesia Sulawesi Utara.

    ” Atas nama Pengurus DPP PEWARNA Indonesia menyampaikan apresiasi dan selamat kepada pengurus PEWARNA Sulut yang hari telah resmi dilantik,” ucapnya.

    Lanjut Sekjen mengatakan pelantikan pengurus PEWARNA Indonesia Sulawesi Utara merupakan provinsi yang ketiga dilantik tahun ini.

    ” Provinsi Sulawesi Utara adalah provinsi yang ketiga dilantik kepengurusannya. Sebelumnya juga ada provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten,” jelas Onibala.

    Sementara PEWARNA Indonesia yang terbentuk di daerah hingga saat ini sebanyak 18 provinsi yang terbentuk.

    ” ada 18 Provinsi yang sudah terbentuk,” urainya seraya berharap, PEWARNA Sulut dapat mewarnai dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

    Sementara itu, Ketua DPD PEWARNA Sulut Sisco Manossoh mengatakan bahwa perjalanan PEWARNA Sulut sampai sekarang sudah berjalan sekitar 5 tahun.

    ” Sebelum saya dilantik sebagai ketua DPD Sulut, organisasi ini sudah berjalan selama lima tahun. Kedepannya,tentu saya berharap kiranya PEWARNA Sulut terus mewarnai dan berkarya dalam bingkai NKRI,” terangnya.

    Manossoh juga mengharapkan kerjasama pengurus dan anggota PEWARNA Sulut menjadi modal dalam memajukan dan membesarkan organisasi.

    “Semua yang masuk struktur organisasi dan anggota PEWARNA Sulut kita bergandengan tangan bekerjasama untuk kemajuan organisasi PEWARNA Sulut ini dan tetap menjaga keberagaman dalam menjalankantugas sebagai jurnalis nasrani,” tutupnya.

  • P3S Dan Diskop UKM Sulut Gelar Webinar ‘Banpres Gairahkan UMKM di Sulut’

    test.petasulut.com/, SULUT – Political And Public Policy Studies (P3S), Dinas Koperasi Dan UKM Sulut dan ESENSINEWS.COM menggelar Zoom Webinar dengan topik 'Banpres Gairahkan UMKM di Sulut', senin (16/11) siang tadi.

    Narasumber yang berperan yakni HENRA SARAGIH, S.H., M.H, Asisten Deputi Peraturan Perundang-undangan Kemenkop UKM, Ir. RONALD SORONGAN, M.SI, Kadis Koperasi dan UMKM Sulawesi Utara, Dr. JERRY MASSIE, Ph.D, Direktur Eksekutif P3S, Dr. TRUBUS RAHARDIANSYAH, Pakar Kebijakan Publik serta Dr. AGNES L. CH.P. LAPIAN, S.E., M.SI, Peneliti P3S bertindak sebagai moderator.

    Sementara itu, HENRA SARAGIH, S.H., M.H, Asisten Deputi Peraturan Perundang-undangan Kemenkop UKM menjelaskan bahwa dampak pandemi Covid-19 terhadap UMKM yakni 50% UMKM menutup usahanya. Kondisi bisnis UMKM di Indonesia tergolong buruk dengan setengah dari UMKM terpaksa menutup usahanya dan setengah sisanya harus beroperasi dengan kondisi omset yang menurun drastih pada bulan Maret dan April (Hasil Rapid Survey ADB). 88% usaha mikro tidak memiliki kas dan tabungan, Kondisi finansial UMKM di Indonesia mengalami penurunan yang serius pada modal kerja-nya. Akses kepada pembiayaan formal terbatas, 39% UMKM menggantungkan keuangannya dari pinjaman saudara. (Hasil rapid SurveyADB) dan 19% usaha mikro tidak memiliki akses permodalan, UMKM mengalami masalah cash flow serta akses permodalan usaha (SiapbersamakuMKM, KemenkopuKM).

    ” Maka dari itu, pemerintah pusat pun memberikan bantuan tahap awal sebesar Rp. 22 Triliun Kepada 9,1 Juta Pelaku usaha mikro, guna kelancaran usaha di masa pandemi Covid-19,” ucapnya.

    Disisi lain, Keynote Speech Pjs Gubernur Sulawesi Utara DR Agus Fatoni MSI, Sampai kini, pemerintah terus menancapkan gasnya usai Bapak Jokowi dan Bapak Maruf Amien dilantik sebagai presiden dan wakil presiden di periode kedua.

    Pemerintah pun menargetkan tahun 2020 ini sebanyak 15 juta penerima bantuan UMKM dengan bantuan Rp2,4 juta bagi pelaku usaha.

    Belum lagi, anggaran pelatihan kartu prakerja yang mencapai Rp.5,6 triliun sampai Bansos Rp92,8 triliun dan program lainya yang diluncurkan Pemerintahan Jokowi.

    Sementara, melalui Online Data System (ODS) di Dinas Koperasi dan UMKM Sulut jumlah koperasi yang terdaftar sebanyak  6301 tersebar di 15 Kabupaten/Kota.

    Tapi yang aktif hanya 3659 Koperasi, yang tidak aktif 2622. Setelah edaran Gubernur melalui Bupati/Walikota tanggal 27 Oktober 2019 Koperasi yang mendaftar kembali hanya 1289, tapi setelah dilakukan verifikasi dari jumlah tersebut  ternyata yang aktif dan sehat hanya  325 koperasi.

    Dinas koperasi Sulut terus menggurita dengan meluncurkan puluhan produk lokal antara lain, Oma Yuli Cakalang Saos, Kopi Kawanua, Kopi Redo, Ikan Tandipan Asli, Kacang Shanghai Indry, Kacang Songara Kawangkoan serta masih banyak lagi.

    Pemerintah Pemprov Sulut terus mendorong sektor ini melalui Dinas Koperasi dan UMKM tetap tumbuh subur dan bergairah di tengah pandemi virus corona yang jumlah korban sebanyak 400-an ribu sudah terinfeksi Covid-19 di Indonesia dan 50 jutaan di dunia.

    Barangkali ada sebuah “beautiful wishes and high hopes” atau harapan yang indah dan besar atas diselenggarakannya kegiatan webinar dengan narasumber yang kredibel dan kompeten.

    Ada pepatah : “Where is a will, there is a way” (Dimana ada kemauan, disitu ada jalan). Paling tidak, publik harus cepat merespon rencana dan program pemerintah.

    Sinergitas dan sistem transparansi sangat dibutuhkan untuk membangun bangsa ini lebih baik ke depan. Apalagi, Sulawesi Utara memiliki manusia-manusia yang unggul yang mana Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2019-2020 di daerah ini skornya mencapai 72,99 dan ini termasuk paling tinggi di Pulau Sulawesi.

    Untuk itulah, bumi nyiur melambai julukan untuk provinsi yang kaya dengan hasil alam kelapa, pala, padi dan cengkih ini biar tetep progress (maju).

    Diketahui, PRDB Sulut kuartal I Tahun 2020 mencapai Rp.31,37 triliun dan ini baik. 69 persen UMKM pun juga perlu dibantu. Ditargetkan sampai akhir tahun 10 juta yang akan di bantu. Pada 2018 lalu jumlan UMKM mencapai 64,19 juta usaha (2018) Serapan 117 juta pekerja (2018) Menyumbang 61,07 persen PDB (2018) dan Menyerap kredit Rp 1.015 triliun (Juni 2018).

    Disisi lain, Kadis Koperasi dan UMKM Sulawesi Utara Ronald Sorongan pun mengakui ada kendala kecil yang terjadi mengenai penerima bantuan UMKM di Sulut.

    “Yakni adanya Double nama yang dikirim ke pemerintah pusat, tapi yang pasti Pemprov Sulut akan terus bersinergi dengan pusat guna kelancaran penyaluran bantuan,” ucapnya seraya menuturkan bahwa data BPUM dimana saat ini data terkirim ke Kemenkop RI dan BPKP berjumlah 582.254, data yang sudah diverikasi dan sudah clean sementara berjumlah 216.230 (masih ada sisa data clean akan menyusul) Yang sudah mendapat SK dari Kemenkop berjumlah 140.618 yang diusul oleh Diskop Sulut, Bank BRI, Bank BNI, Pegadaian dan PNM.

    Sementara itu, Dr. JERRY MASSIE, Ph.D, Direktur Eksekutif P3S menuturkan bahwa kegiatan webinar ini sangat membantu guna kelancaran disegi komunikasi antar Pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

    “Pemprov Sulut dalam hal ini Dinas Koperasi UKM sejauh ini telah berperan aktif, dalam artian bantuan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat di masa pandemi Covid-19 ini sangatlah membantu guna kesejahteraan masyarakat sulut,” ujar Massie.

    Turut hadir juga sebagai peserta yakni Para Dosen dan Mahasiswa UNSRAT, Akademisi serta Insan pers.

  • Tingkatkan Pelayanan Kesehatan, GSVL Resmikan RSKD Mulut dan Gigi

    test.petasulut.com/, MANADO – Walikota Manado, DR. Ir. GS Vicky Lumentut, SH, M.Si, DEA, meresmikan Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Mulut dan Gigi, berlokasi di Tingkulu Kecamatan Wenang, pada Selasa (10/11).

    Peresmian tersebut diawali dengan ibadah yang dilayani Hamba Tuhan, Pdt. DR. Hendri Runtuwene.

    Secara simbolis Walikota didampingi Sekretaris Daerah Kota Manado, Micler CS Lakat, SH, MH, Kadis Kesehatan Kota Manado, dr. Ivan Marthin, Direktur RSKD Mulut dan Gigi, drg. Jenny Sumual, Direktur RSUD Kota Manado, drg. Sani Marentek, menandatangani prasasti dan menggunting pita di depan pintu utama RSKD Mulut dan Gigi sebagai tanda mulainya beroperasi.

    Yang juga hadir dalam peresmian tersebut yakni Kepala BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara, Karyadi, Kepala BPKP RI Perwakikan Sulawesi Utara, Setya Nugraha, Forkopimda Kota Manado serta para pejabat eselon II dan III dilingkup Kota Manado.

    Sementara itu, dalam sambutannya Walikota GSVL mengatakan, kehadiran RSKD Mulut dan Gigi sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kota Manado dalam memberikan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada warganya. RSKD Mulut dan Gigi ini diharapkan bisa melayani warga Kota Manado dalam kesehatan khusus mulut dan gigi dengan dilengkapi alat kesehatan terbaik dan modern.

    “Kehadiran RSDK ini sebagai komitmen kami dalam meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat Kota Manado pelayanan kesehatan adalah kebutuhan mendasar yang tak bisa ditawar yang harus diberikan kepada masyarakat,” ungkap GSVL.

    Selain itu, hadirnya RSKD Gigi & Mulut di Kota Manado lanjut Lumentut, menjadikan Manado sebagai Kota tujuan Wisata di Indonesia.

    “Dan Kota Manado sebagai pusat pelayanan masyarakat,” pungkasnya.

  • Terkait Pilpres AS, JERRY MASSIE Kritik Pernyataan Profesor Politik Florida Aubrey Jewett

    test.petasulut.com/, NASIONAL – Peneliti politik Amerika Jerry Massie mengkritik pernyataan profesor Aubrey Jewett, seorang profesor ilmu politik dari Universitas Florida bagian Tengah yang menyatakan presidential election (Pemilihan Presiden) 2020 di Amerika Serikat berbeda kasus dengan kasus Florida tahun 2000 silam.

    Jerry menilai ini bagian intimidasi politik agar Trump tak membawa ke ranah hukum.

    Contoh kongkrit di Wisconsin 2016 silam. Awalnya, Trump kalah dan diajukan recount baik dari Jill Stein dari partai hijau dan secara evidensia Trump menang.

    “Di negara bagian ini adalah tempat lahirnya partai Republik pada tahun 1858, dipersoalkan terkait 20 ribu suara. Tapi dari tim Trump harus membayar 2 Juta dollar dari $3,5 juta,” kata Jerry, rabu (11/11).

    “Secara legal standing and morality saya nilai Trump sudah benar. Dirinya mau penghitungan suara legal count bukan ilegal count. Contoh, dugaan pembuangan 200 ribu suara di Michigan dan ribuan pemilih ilegal di Arizona sampai laporan di Rhode Islands,” kata Jerry.

    “Wilayah ini kan basisnya Partai Republik, nah secara bukum Supreme Court yang akan menjawab, kata dia.

    Selanjutnya kata Jerry, menurut Barry Richard pengacara George Bush yang dipersoalkan suara rusak, tapi ini kan 2 sistem pemilihan yakni lewat pos dan langsung,” kata Jerry.

    Jadi ucapnya, dengan menggunaakan aturan baru yang secara aspek probabilitas election pasti terjadi error and mistake, misalkan pengelembungan sampai ke suara ganda.

    Yang kuasai senat partai republik, tak mungkin mereka tinggal diam.

    Selanjutnya, jika mau honest and fair presidential election (pemilihan presiden yang jujur dan adil) jika di komplain dan meminta penghitungan ulang contoh di Georgia di bawah 1 persen dan wisconsin di bawah 0,5 persen di tanggung federal setempat dan selisih disana sekitar 0,7 persen. Beda dengan Nevada yang mana petahana dan penantang membawanya ke Mahkamah Agung di negara bagian itu,” kata Jerry.

    Masalah gugatan hukum tak perlu diributkan, menggunakan rumus sebab-akibat tak mungkin tak ada sebab. Menurut Pemimpin Mayoritas Senat Mitch McConnell saat berpidato di Kentucky dia melihat Wakil Presiden Gore menguras sistem hukum dan menunggu untuk menyerah sampai Desember.

    Saya setuju dengan pernyataan mantan Capres Partai Republik 2016 lalu dn senator di Florida Marco Rubio yang mengungkapkan dan terus ada akibat.
    Salah satu cara agar pemilu ini dapat diterima secara luas, yang kami butuhkan adalah melalui proses pasca pemilu baik Demokrat dan Republik telah menggunakan undang-undang.

    Jerry sempat melontarkan kritikan terhadap sejumlah profesor politik yang terlalu apatis dan skeptis.

    “Mereka hanya mlihat proses yang terjadi tanpa membaca terjadi “fraud and cheating” atau tidak. Politik itu segala cara akan dilakukan untuk mencapai puncak. Saya sudah analisis dan kaji jauh-hauh ini selain pemilihan ulang, maka akan di bawah ke Supreme Court,” kata dia.

    Jadi ujarnya, ada menang belum tentu menang begitu pula kalah belum tentu kalah. Misalkan, pemilihan di Nebraska dan Maine dari 4 Electoral College 3 diberikan pada pemenang dan satu jatah kepada yang kalah. Jadi winners takes-all-system in every state tak berlaku di dua negara bagian ini. Kalau New York 29 electoral college dan Texas 38 maka yang kalah tak dapat kursi.

    Panitia pemilihan di Michigan Georgia dan lainya dari Partai Demokrat jadi wajar jika ada permainan.

    Saya nilai bisa saja terjadi kejutan di Supreme Court lantaran 6 dari konservatif dan 3 dari liberal.

    Publik kata dia, perlu menunggu sampai proses gugatan hukum selesai. Presiden Rusia Vladimir Putin belum menyampaikan ucapannya kepada Joe Biden dia pun menunggu sampai acara “Innaguration”.

    “ada menang belum tentu menang begitu pula kalah belum tentu kalah. Misalkan, pemilihan di Nebraska dan Maine dari 4 Electoral College 3 diberikan pada pemenang dan satu jatah kepada yang kalah. Jadi winners takes-all-system in every state tak berlaku di dua negara bagian ini. Kalau New York 29 electoral college dan Texas 38 maka yang kalah tak dapat kursi,” tutupnya.

  • Gisel Klarifikasi Soal Video Panas Yang Mirip Dengannya

    test.petasulut.com/, SULUT – Video syur yang sangat mirip Gisella Anastasia dengan seorang pria membuat heboh warganet.

    Sejak kemarin sabtu (7/11) nama Gisel menjadi trending topic di media sosial.

    Banyak yang berkomentar bahwa wanita dalam video itu adalah gisel, dimana warganet mencocokkan desain dan posisi kamar serta gordennya.

    Dikutip dari youtube Cumi-cumi, Gisella Anastasia pun memberi jawaban akan hal itu.

    “Yang tahu aku ya tahulah, cuma ada saja kalau yang enggak terlalu dekat, ‘Itu tuh kamar kamu banget tuh, gordennya’, kan sedih. Aku enggak mungkinlah ngapa-ngapain di kamarku. Biasa tidur sama Gempi,” Minggu (8/11).

    Mantan istri Gading Marten itu juga mengungkapkan reaksinya saat pertama kali mendengar kehebohan video syur mirip dirinya tersebut.

    “Sudah dengar banget, ‘Ha, again?’ gitu. Jadi sebenarnya malas, sih nanggepinnya. Cuma kan dari kalian (media) dan teman-teman enggak mungkin juga untuk enggak jawab terus,” ucap ibu Gempi.

    Diketahui, Video itu viral disaat Gisel bersama sahabat-sahabatnya sedang liburan di Nihi Sumba, NTT.

    “Sebenarnya mah agak enggak happy ya. Ini bukan kali pertama karena yang kemarin saja kita masih proses, jadi ya sudah. Jadi sedikit (terganggu) ini liburannya, kaget,” kata Gisel seraya memohon doa agar badai ini cepat berlalu.