Test Peta Sulut

Tag: 2021

  • 3 Cara Download Video YouTube Tanpa Aplikasi Tambahan

    test.petasulut.com/, TEKNO – Banyak pengguna media sosial khususnya aplikasi YouTube dibuat pusing dikarenakan tidak bisa mendownload video di YouTube.

    Jutaan orang di dunia menjadi pengguna Youtube karena kelengkapan video di dalamnya.

    Mulai dari pembelajaran di berbagai sektor, informasi publik, pendidikan, kebudayaan, lifestyle, politik dan lainnya.

    Sayangnya YouTube tidak menyediakan fitur download langsung di situs maupun aplikasi. Pengguna perlu menambahkan aplikasi khusus untuk mendownload video dari situs tersebut.

    Namun sekarang, masyarakat bisa download video YouTube tanpa perlu menambah aplikasi apapun dan gratis.

    Anda bisa memanfaatkan situs penyedia layanan download video untuk platform ini.

    Dilansir dari Kiaton, beberapa situs yang bisa di gunakan adalah SafeFrom, YT5s.com, dan Y2mate.

    Ketiga situs tersebut cukup mudah digunakan dan menyediakan berbagai pilihan jenis video beserta ukuran file dan resolusinya.

    Berikut ini cara untuk download video YouTube gratis tanpa aplikasi melalui SafeFrom, YT5s.com, dan Y2mate.

    Download video YouTube tanpa aplikasi pakai SaveFrom

    1. Copy link URL video YouTube yang akan didownload.
    2. Buka situs https://en.savefrom.net/. 3. Kemudian Paste link video pada kolom yang tersedia lalu klik “Download”.
    4. Klik pada “Download without installation” untuk mendownload tanpa menggunakan aplikasi tambahan.
    5. Akan muncul menu download serta pilihan jenis file beserta ukuran dan resolusinya.
    6. Pilih file video yang tidak ada tanda speaker merah bertanda silang. Jika file terdapat tanda tersebut berarti video tersebut tidak memiliki audio atau suara.
    7. Video YouTube akan otomatis terunduh setelah Anda klik pada salah satu file. Saat Anda klik pada video yang ingin di download akan muncul sebuah pop-up iklan. Anda bisa menutupnya jika dirasa mengganggu.

    Download video YouTube tanpa aplikasi pakai YT5s.com

    1. Copy terlebih dahulu link URL video YouTube yang diinginkan.
    2. Buka situs https://yt5s.com/en12.
    3. Paste link video YouTube pada kolom yang tersedia di situs YT5s.com. Lalu “Enter” atau klik “Start”.
    4. Kemudian akan muncul pilihan file video hingga MP3 beserta ukuran file dan resolusi videonya.
    5. Pilih salah satu video yang diinginkan lalu klik “Get link”.
    6. Klik pada “Download”. Video YouTube pilihan Anda akan terdownload secara otomatis. Jika Tidak ada muncul file yang terunduh, klik “Download” sekali lagi. Akan ada pop-up iklan yang muncul saat Anda klik “Download”. Iklan tersebut bisa Anda tutup jika dirasa mengganggu.

    Download video YouTube tanpa aplikasi pakai Y2mate 

    1. Salin atau copy link URL video YouTube yang ingin Anda download.
    2. Buka situs Y2mate di https://www.y2mate.com/en98.
    3. Paste link URL video yang sudah Anda copy sebelumnya pada kotak yang tersedia di laman Y2mate.
    4. Tunggu beberapa saat hingga muncul pilihan menu download.
    5. Klik pada video untuk mengunduh dalam bentuk video, Mp3 untuk lagu, atau Audio untuk bentuk suara.
    6. Tersedia beberapa pilihan unduhan sesuai dengan resolusi video YouTube yang dipilih beserta ukuran filenya.
    7. Untuk mengunduhnya, klik “Download”. Kemudian akan muncul kotak informasi dan Anda diminta menunggu hingga tombol download muncul.
    8. Jika tombol sudah muncul, klik pada “Download” dan video YouTube akan secara otomatis terdownload. Jika ingin mendownload video YouTube menggunakan Y2mate, Anda perlu sedikit bersabar. Hal ini dikarenakan pop-up iklan akan muncul beberapa kali saat Anda klik pada situs Y2mate.

    Anda bisa memilih salah satu dari ketiga situs tersebut yang menurut anda mudah dipakai.

    (ABL)

  • Sambut Natal, NICK Desak Pertamina Beri Jaminan Ketersediaan LPG dan BBM

    test.petasulut.com/, SULUT – Dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara DPRD Sulut melalui lintas komisi bersama pihak pertamina, Ketua Fraksi Nasdem DPRD Sulut Nick Lomban menegaskan agar Pihak Pertamina memberi jaminan ‘aman’ untuk stok ketersediaan BBM dan LPG Subsidi di penghujung tahun 2021 ini.

    Karena Nick menilai bahwa perayaan hari raya Natal bagi umat kristiani sudah dekat otomatis kebutuhan masyarakat akan Gas LPG dan BBM meningkat.

    “Hampir dipenghujung tahun selalu terdengar warga kesulitan mendapatkan BBM dan LPG Subsidi,” ucap Personil Komisi II DPRD Sulut, Nick lomban, selasa (19/10).

    “Jangan sampai persoalan ini kembali mendengung, perwakilan Pertamina di Sulut harus mampu memberikan jaminan ketersediaan stoknya aman,” tegas Politisi muda ini.

    RDP DPRD Sulut melalui lintas komisi Bersama Pihak Pertamina, Hiswana Migas Manado dan Pemprov Sulut

    Menurut Nick Lomban, Pertamina harusnya mampu melakukan kalkulasi terhadap kebutuhan warga di triwulan akhir tahun.

    “Jangan nanti sudah timbul kerisauan pasar baru kemudian mencari solusi,” tukas mantan Nyong Sulut ini.

    Terlebih lagi menurut Aleg Dapil Bitung-Minut Nick Lomban bahwa ketersediaan solar subsidi seperti menghilang di SPBU, dirinya memdesak akan pertamina segera carikan solusi.

    Dilain sisi, Sales Area Manager Pertamina Sulawesi Utara dan Gorontalo (Sulutgo) Tito Rivanto mengatakan, dalam waktu tujuh hari tidak ada lagi antrean panjang di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Sulut.

    “Beri kami waktu tujuh hari ke depan, kami jamin tidak ada antrian panjang di SPBU, asalkan DPRD membantu untuk mendapatkan penambahan kuota dari Badan Pengaturan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas),” ucapnya.

    (ABL)

  • Arus Dukungan Mengalir, Nama Nathanael Pepah Mencuat Duduki Ketua KNPI Manado

    test.petasulut.com/, MANADO – Beberapa figur potensial mulai mencuat guna memenangkan pertarungan dalam mengisi posisi ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Manado.

    Diketahui bahwa Musda KNPI Manado akan digelar pada tanggal 23 oktober 2021 nanti. Namun saat ini, salah satu kandidat kuat mengerucut ke nama Nathanael Pepah yang dinilai mampu dan berkompeten untuk mengisi posisi Ketua KNPI Manado.

    Dari informasi yang diterima wartawan, Nathan Papah telah mendapatkan dukungan hampir seluruh organisasi Kepemudaan (OKP) serta Organisasi Kepemudaan Islam (OKPI) Manado.

    Dengan demikian langkah Nathan yang tak lain merupakan putra Dirut BSG Revino bakal mulus menahkodai KNPI Manado periode lima tahun mendatang.

    ” Bung Nathanael adalah salah satu calon ketua KNPI Kota Manado figur yang mampu membawa KNPI Manado ke depan yang lebih baik lagi, bahkan dipastikan 90 persen peserta musda yang terisi dari unsur OKP dan OKPI mendukung beliau, ” ungkap salah satu pengurus OKPI Manado yang enggan disebutkan namanya.

    Sementara itu Ketua Steering Committee (SC) Marfo Lintang kepada awak media berharap pelaksanaan Musda KNPI XIV Kota Manado berjalan sesuai mekanisme, Senin (18/10/2021).

    “Saya berharap Musda KNPI Manado berjalan baik sesuai konstitusi, lancar, transparan, berlandaskan azas demokrasi”, ucap Lintang.

    Ditambahkannya untuk mekanisme serta tahapan pelaksanaan Musda tetap mengacu pada aturan aturan yang ada.

    “Sosialisasi pelaksanaan Musda KNPI XIV Kota Manado pada tanggal 18 – 19 Oktober, kemudian , pendaftaran Organisasi Kepemudaan (OKP), peninjau, undangan, dan verifikasi pada tanggal 21 Oktober di Youth Centre Kawasan Mega Mas mulai pukul 09:00 pagi sampai pukul 17:00 Wita tiap harinya.

    “Untuk pendaftaran bakal calon (balon) kandidat ketua DPD KNPI Kota Manado tanggal 21 – 22 Oktober di kantor Sektretariat, ” terang Lintang.

    (ABL)

  • PUTRA JAYA Nilai Pembimas Hindu Sulut Anaktirikan Peradah Bolmong

    test.petasulut.com/, SULUT – Ketua Peradah Bolmong, Putra Jaya merasa telah dianaktirikan oleh Pembimas Hindu Sulut.

    Putra Jaya beralasan sejauh ini atau pada hampir 3 tahun terakhir ini Peradah Bolmong tidak pernah tersentuh bantuan ataupun di alokasikan anggaran untuk kegiatan-kegiatan kepemudaan. Padahal kita tahu anggaran seperti itu ada.

    “Pembimas Hindu Sulut yang Notabenenya menjadi perpanjangan tangan Pemerintah pusat secara Vertikal menaungi lembaga keumatan termasuk kepemudaan. Tapi untuk Peradah Bolmong selama 3 tahun terakhir ini belum pernah tersentuh bantuan,” tegas Putra Jaya, rabu (20/10) di ruang kerjanya.

    Apalagi lanjutnya, bahwa kita tahu kantong umat Hindu sulut terbesar itu ada di Bolmong. Harusnya pembimas hindu memberikan skala prioritas atau perhatian lebih pada pemuda/Peradah Bolmong.

    “Bagaimana kita mau membuat pemuda hindu yang militan sedangkan perhatian saja tidak ada,” akunya.

    “Perjuangan saya ini semata-mata untuk mengetuk Hati Pembimas Hindu Sulut dan bukan untuk pribadi, tapi bagaimana juga pemuda/Peradah di kabupaten/kota yang lain bisa diberi perhatian juga dan bisa ditindaklanjuti,” tambahnya.

    Tak hanya itu, Putra jaya juga meminta Kakanwil Sulut, maupun dirjen Bimas Hindu di jakarta bisa memberikan perhatian lebih terkait ini.

    “Ataupun bisa mengevaluasi pimpinan Pembimas Hindu di Sulut,” Tandas Putra Jaya.

    (ABL)

  • Kelangkaan Solar, PERTAMINA Janji Pekan Depan Tak Ada Antrian Panjang di SPBU

    test.petasulut.com/, SULUT – DPRD Sulut melalui lintas komisi (I, II, III, IV) menggelar rapat dengar pendapat dengan Pihak Pertamina dan Hiswana Migas DPC Wilayah V Manado terkait dengan kelangkaan solar yang terjadi di sebagian besar SPBU yang berada di Sulut sekaligus menindaklanjuti aspirasi dari Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Sulut, selasa (19/10) diruang serbaguna DPRD Sulut.

    Hadir juga dalam rapat tersebut yakni Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Praseno Hadi dan Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulut, Fraknsiskus Maindoka.

    Dalam rapat tersebut, berbagai desakan diutarakan Anggota DPRD Sulut.

    Seperti yang disampaikan Anggota DPRD Sulut Jems Tuuk. Dimana dirinya menilai bahwa pembicaraan yang sudah panjang lebar dari tadi belum menghasilkan solusi.

    “Pembicaraan minyak saat ini terlalu banyak ‘Tai Minya’. Karena dari tadi saya belum mendengar bahwa ada solusi yang tercipta dalam rapat ini. Dari tadi bicara data, data dan data. Masyarakat tidak peduli dengan data, masyarakat butuh sekarang adalah di SPBU itu tersedia solar,” ucap Jems Tuuk.

    Tuuk pun mendesak Pihak Pertamina memberikan jawaban pasti, kapan solar akan tersedia sehingga di SPBU tidak ada lagi antrean panjang.

    Menanggapi itu, Sales Area Manager Pertamina Sulawesi Utara dan Gorontalo (Sulutgo) Tito Rivanto mengatakan, dalam waktu tujuh hari tidak ada lagi antrean panjang di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Sulut.

    “Beri kami waktu tujuh hari ke depan, kami jamin tidak ada antrian panjang di SPBU, asalkan DPRD membantu untuk mendapatkan penambahan kuota dari Badan Pengaturan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas),” ucap.

    Tito juga menyampaikan, pihaknya juga telah melakukan rapat bersama Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Praseno Hadi dan Biro Perekonomian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut belum lama ini.

    Hasil rapat itu, Pemprov Sulut akan mengirimkan surat permohonan penambahan kuota solar kepada BPH Migas.

    “Mudah-mudahan dengan adanya surat tersebut bisa disetujui maka untuk kuota solar di Sulut bisa ditambah sehingga bisa memenuhi kebutuhan,” kata tito.

    Tito menyebutkan, PT Pertamina bukan lagi regulator dalam arti yang membuat peraturan dan menetukan ketentuan bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia.

    Sejak 2001, PT Pertamina hanya sebagai operator, artinya hanya menjalankan apa yang sudah ditentukan pemerintah lewat BPH Migas.

    Akibatnya, untuk menyalurkan BBM, Pertamina harus tunduk dan patuh pada ketentuan-ketentuan dari BPH Migas.

    “Untuk isu solar sendiri saat ini memang semuanya itu di tangan BPH Migas, jadi kami hanya menyalurkan apa yang sudah ditentukan oleh BPH Migas. Itu kami dari Pertamina tidak bisa apa-apa lagi, karena setiap kelebihan dari kuota yang disalurkan kepada masyarakat itu tidak akan diganti oleh pemerintah,” jelasnya.

    Selain kuota terbatas, Pertamina menilai penyebab lain kelangkaan solar di Sulut karena banyaknya proyek yang digenjot.

    “Banyak proyek-proyek yang digenjot dan digeber otomatis kebutuhan solar meningkat dibandingkan triwulan satu, dua dan tiga,” bebernya.

    RDP DPRD Sulut melalui lintas komisi Bersama Pihak Pertamina, Hiswana Migas Manado dan Pemprov Sulut

    Adapun kesimpulan yang di dapat dalam RDP tersebut, yakni:

    – Data dari Pertamina dan Hiswana Migas untuk dapat di berikan secara berkala Setiap 3 bulan kepada Pemprov dan Deprov Sulut

    – 25 oktober 2021 tidak ada lagi antrian solar di sulawesi utara dengan tidak merugikan pihak manapun

    – Data ‘pemain’ dari ALFI untuk di berikan ke Deprov Sulut

    – Pemprov Sulut (assisten ekonomi) untuk segera menyurat ke BPH Migas untuk penambahan quota

    – Pemprov sulut dibawa koordinasi Asisten Perekonomian sulut akan secara berkala memberikan laporan kepada komisi II

    – Pertamina menjamin ketersediaan stok BBM dan Gas Elpiji sampai seterusnya

    – Pemprov membentuk team monev malibatkan semua pihak terkait

    (ABL)

  • Muluskan Ranperda PSP, Pansus Bersama Minta Kerja Kab/Kota Satukan Persepsi

    test.petasulut.com/, SULUT – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sulut pembahas Ranperda Pengendalian Sampah Plastik (PSP) kembali melanjutkan pembahasan, selasa (19/10) diruang Komisi I DPRD Sulut.

    Rapat tersebut di pimpin oleh ketua pansus Fabian Kaloh dan dihadiri oleh para tenaga ahli. Hadir juga secara virtual mitra kerja eksekutif terkait di 15 kabupaten/kota.

    Kepada wartawan, Fabian Kaloh menjelaskan bahwa rapat tadi membahas mengenai teknis administratif tapi juga rapat dukungan ‘politis’ karena rencana pansus dalam ranperda ini tidak bertentangan.

    “Kita (Pansus) tidak akan bertentangan dengan kepentingan-kepentingan atau kewenangan-kewenangan yang ada di kota kabupaten. Itu yang paling pokok, karena kalau kita bikin perda dan ada resistensi dibawah kan tidak bagus, karena itu kami mengundang semua walaupun dari 15 yang terundang, hanya 11 kepala dinas lingkungan hidup dan Kadis lingkungan hidup provinsi sulut yang ikut. Jadi ada 4 kadis yang tidak ikut. Jadi rapat berikutnya pasti kita akan dorong untuk hadir,” jelas Personil Komisi I DPRD Sulut, Fabian Kaloh.

    “Untuk 11 kadis lingkungan hidup yang hadir tadi, semuanya men-support. Dan jawaban itu menurut saya adalah suatu indikasi positif dalam membentuk dan menyusun Ranperda PSP ini, itu yang paling penting. Karena memang di UU sampah, besar kewenangannya ada di kota kabupaten,” tambah Fabian Kaloh.

    Tak hanya itu, Politisi dapil Bitung-Minut itu juga menuturkan bahwa semua masukan-masukan yang disampaikan tadi tetap Pansus menerima.

    “Kebetulan sebenarnya apa yang Pansus rancangkan tidak terlalu berbeda dengan pandangan dari kota kabupaten. Secara substantif tidak ada, Pansus tidak mau setelah Perda ini lahir dan kedepannya beririsan dan bahkan ada konflik antara provinsi dan kota kabupaten, karena itu pansus kumpul mereka dalam bentuk rapat virtual ini,” tutur Fabian Kaloh.

    Mengenai Ranperda Sampah Plastik ini, lanjut Politisi PDIP bahwa penting sampah di kendalikan. Penggunaan plastik ini tidak boleh dilarang karena yang pansus fokuskan adalah pengendalian.

    “Plastik akan menjadi sampah apabila kita tidak kendalikan. Contoh paling praktis adalah ketika kita urus ijin keramaian dalam pergelaran pesta, kan dari kepolisian akan memberikan catatan-catatan. Nah, dengan adanya Perda ini pastinya akan berbeda dan itu akan melekat ke masyarakat,” ucapnya.

    “Bahkan, plastik yang tadinya akan menjadi sampah bisa dikendalikan menjadi bahan ekonomis. Kan di bank-bank sampah, mereka butuh itu! Cuma memang harus adanya kesedaran masyarakat untuk mengendalikan sampah plastik ini. Apabila plastik dikendalikan dengan benar, itu bisa menghasilkan uang dan bukan sampah. Itu dampak positifnya dari rancangan perda ini,” tutup Fabian Kaloh.

    (ABL)

     

  • Deprov Sulut Gelar Paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS APBD TA 2022

    test.petasulut.com/, SULUT – Dalam rangka Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS APBD Tahun 2022, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Rapat Paripurna pada Selasa (19/10).

    Rapat paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulut Fransiscus Andi Silangen didampingi Wakil Ketua DPRD Sulut Victor Mailangkay dan Billy Lombok serta dihadiri oleh Gubernur dan Wagub Sulut, Olly Dondokambey-Steven Kandouw.

    Agenda ini berlangsung setelah sebelumnya telah melewati roda pembahasan bersama tim TAPD. Para wakil rakyat akhirnya menyetujui usulan KUA-PPAS APBD tahun 2022.

    Pada kesempatan itu, Ketua DPRD Sulut Fransiscus Silangen menyampaikan, rapat paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS ini telah melewati berbagai tahapan.

    “Dari komisi-komisi, kemudian pada tingkat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut,” kata Silangen.

    “Hasil dari kesepakatan TAPD dan Banggar, kita sepakati dan diparipurnakan melalui penandatanganan nota kesepakatan pada hari ini,” jelas anggota dewan provinsi (Deprov) daerah pemilihan  Nusa Utara ini.

    Tak hanya itu, Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini menyampaikan, ada sejumlah kesepakatan yang muncul dalam pembahasan antara Banggar dan TAPD. Seperti dana alokasi internet digabungkan di Dinas Komunikasi Informasi Persandian dan Statistik.

    “Ada juga penambahan sub kegiatan baru tidak dicantumkan di RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) 2022 untuk dituangkan dala penambahan. Inilah dasar penandatanganan KUA PPAS APBD 2022,” tuturnya.

    Pada kesempatan itu pula, Gubernur Sulut Olly Dondokambey dalam sambutannya melayangkan apresiasi dan terima kasih kepada DPRD Provinsi Sulut yang telah melakukan pembahasan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2022 bersama TAPD. Dengan demikian bisa disepakati melalui rapat paripurna.

    Ia menyampaikan, lewat usulan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2022 yang diajukan ke DPRD, Pemprov Sulut telah berkomitmen membantu masyarakat untuk dapat mengakomodir semua aspirasi masyarakat yang telah dimasukkan kepada Banggar.

    “Sekaligus telah memberikan masukan, koreksi dan mengusulkan program untuk disingkronkan dengan program nasional, yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD),” ungkap Olly.

    Disampaikannya, KUA-PPAS menjadi dasar dan penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) perangkat daerah, juga sebagai arah pembagian program. Seperti untuk pemulihan ekonomi sosial dan  ketahanan pangan. Sehingga dalam melaksanakan kegiatan program utama dan peningkatan pemulihan ekonomi daerah, terjadi peningkatan perekonomian dan angka kemiskinan menurun 7,5 persen.

    “Sementara, indeks pembangun manusianya 7,3 persen. Olehnya, kebijakan makro daerah menjadi tanggung jawab bersama,” urai Olly.

    Turut hadir juga Sekprov Edwin Silangen, OPD, Tenaga ahli Fraksi dan insan pers.

    (ADVETORIAL)

  • Kasus Guru di Motoling Berproses, Ini Kata Kadis Pendidikan Sulut

    test.petasulut.com/, SULUT – Terkait dengan dugaan kasus pelecehan seksual yang dilakukan seorang guru terhadap siswi di Sekolah Menengah Atas (SMA) Motoling, Minahasa Selatan (Minsel) Sulawesi Utara (Sulut) yang viral di media sosial diketahui telah berproses di Polres Minsel.

    Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara Grace Punuh pun membenarkan hal tersebut.

    Grace Punuh mengatakan oknum guru yang bersangkutan telah diperiksa di Polres Minsel, sambil dimintai keterangan.

    “Ternyata yang mengaku sekitar 17 atau 18 Siswi. Tapi saat ini yang sudah dimintai keterangan ada 4 siswi. Ini agak miris,” kata Grace Punuh usai mengikuti rapat KUA PPAS TA 2022, Senin (18/10) diruang rapat paripurna DPRD Sulut.

    Kepala Dinas Pendidikan Sulut, Grace Punuh

    Grace Punuh pun mengharapkan kepada seluruh kepala-kepala sekolah agar waspada. Jangan sampai terjadi lagi hal-hal memiriskan seperti ini.

    “Hal ini sangat mencoreng dunia pendidikan yang ada di sulawesi utara karena menyangkut moral. Saya beranggapan bahwa oknum yang bersangkutan punya kelainan, padahal oknum guru itu punya 4 anak. Bayangkan, depe anak mo trima yang dia da rasa. Kebutuhan sosial besar sekali, kasiang keluarganya harus menerima hal seperti ini,” tutur Grace Punuh.

    “Jadi sekali lagi saya ingatkan untuk seluruh kepsek agar terus mengawasi, jangan terjadi lagi hal-hal miris seperti ini,” tutup Grace Punuh.

    (ABL)

    Video selengkapnya:

  • Sering Terjadi Bencana, STELLA Minta Adanya Penambahan Anggaran di BPBD

    test.petasulut.com/, SULUT – Anggota DPRD Sulut, Stella Runtuwene mengatakan Rencana anggaran tahun 2022 di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulut telah berkurang dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan perbandingan sekitar 641 juta. Harapannya di tahun anggaran 2022 ini, BPBD mendapat penambahan anggaran mengacu pada situasi daerah saat ini.

    Hal itu dikatakan Stella Runtuwene dalam rapat KUA PPAS TA 2022 bersama tim TAPD, Senin (18/10) diruang rapat paripurna DPRD Sulut.

    “Saya berhadap di BPBD ada penambahan anggaran. Kita lihat bersama bahwa pada beberapa hari ini Sulawesi Utara diguncang gempa bumi. Saya takutkan disini jangan terjadi sesuatu dan di BPBD tidak ada stok untuk penanggulangan,” kata Personil Komisi III DPRD Sulut itu dihadapan Ketua tim TAPD Edwin Silangen.

    “BPBD kemarin hearing dengan kita (Komisi III) dan mereka mengeluh soal logistik. Pas saat kejadian bencana awal tahun di tumpaan, minahasa selatan tidak adanya sentuhan dari BPBD, saya pun menanyakan soal itu dan pihak BPBD mengatakan kekurangan dana. Jadi sekali lagi saya katakan agar di BPBD ada penambahan anggaran, jangan pengurangan karena berdasarkan buku yang kami terima bahwa BPBD terjadi pengurangan anggaran,” jelasnya.

    Tujuan penambahan anggaran di BPBD Sulut, lanjut Politisi Partai Nasdem bahwa Sulawesi Utara sangat rentan dengan bencana. Akhir-akhir ini kita mendengar bencana dimana-mana.

    “Kiranya hal ini segera diperhatikan. Jangan sudah terjadi bencana, dana tidak ada dan mereka tidak tahu dan bingun harus bantu masyarakat bagaimana. Mohon diperhatikan,” kata Aleg Dapil Minsel-Mitra.

    Rapat pembahasan KUA PPAS 2022 di DPRD Sulut

    Menanggapi itu, Edwin Silangen mengatakan bahwa kalau kepala dinas mengeluh soal kekurangan dana, yang goblok itu kadisnya.

    ‘karena kalau bencana, apapun yang terjadi sepanjang kabupaten/kota itu mengeluarkan SK bahwa ini darurat bencana, pasti kita bantu dan bukan dana dari BPBD tapi dana dari belanja tidak terduga,” ucapnya.

    Tak hanya itu, Edwin Silangen juga menuturkan terkait pengurangan anggaran di BPBD sebesar 641 juta, menurut pengalaman dirinya dalam gerak pelaksanaan pemerintahan daerah di tahun 2020 di masa pandemi covid-19.

    “Dan sekarang ini pun terjadi refocusing, tetap badan bencana tetap ditambah anggaran. Jadi saya kira ini jadi pertimbangan juga. Trima kasih ibu stella yang sudah menyampaikan itu,” tutupnya.

    (ABL)

  • KUA PPAS 2022, NICK LOMBAN Beri Sejumlah Catatan Strategis ke Eksekutif

    test.petasulut.com/, SULUT – Dalam pembahasan KUA PPAS tahun 2022 bersama Tim TAPD Pemprov Sulut, senin (18/10) Anggota DPRD Sulut Nick Adicipta Lomban mengusulkan serta mempertanyakan sejumlah keluhan masyarakat.

    “Terkait prioritas pembangunan yang ada di kebijakan umum anggaran, bahwa disini ada terkait adaptasi lingkungan dan mitigasi bencana. Memang yang saya baca di berikan eksekutif bahwa dinas kehutanan terjadi penambahan anggaran (kami DPRD apresiasi) tapi juga terkait BPBD yang telah dibicarakan sebelumnya bahwa memang bukan terfokus pada bencananya tapi soal mitigasi bencananya. Mungkin ini jadi masukan untuk eksekutif, minimal anggaran di BPBD dipertahankan seperti sebelumnya,” jelasnya.

    Ketua Fraksi partai NasDem itu juga menuturkan perihal penguatan UMKM dan industri pengolahan yang ada di dinas Koperasi dan Disperindag.

    “Di 2 dinas ini, dibandingkan dengan anggaran yang di tata pada tahun sebelumnya tidak mengalami penambahan yang cukup signifikan. Jangankan kenaikan, kalau dilihat hanya sama saja. Jika memungkinkan, disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah kiranya bisa ditambahkan anggarannya di 2 dinas tersebut. Karena di 2 dinas ini menurut hemat saya akan menjadi pendorong pemulihan ekonomi,” jelas NAL.

    Rapat pembahasan KUA PPAS 2022 di DPRD Sulut

    Berikutnya terkait kewajiban pemerintah daerah, Lanjut Nick dalam hal pendidikan dan kesehatan.

    “Saya meminta jawaban terkait kewajiban pendidikan yaitu 20 persen. Apakah rancangan KUA PPAS ini dalam hal pagunya sudah sesuai, sudah 20 persen untuk pendidikan. Untuk kesehatan, 10 persen diluar gaji,” tanyanya.

    Tak hanya itu, Personil Komisi II DPRD Sulut itu juga menyampaikan bahwa waktu lalu dirinya sudah menyampaikan terkait jalan-jalan produksi di kabupaten/kota terlebih khusus di Bitung dan Minut dan hal itu sudah di dengar oleh Sekprov melalui assisten dan akan diupayakan dalam APBD Induk 2022.

    “Dan melihat anggaran yang ada di dinas pertanian ini cukup lumayan, saya berharap bisa terealisasi minimal di beberapa titik, pengembangan di jalan-jalan produksi ini juga dalam rangka mendorong produktifitas petani dalam mewujudkan ketahanan pangan,” katanya.

    Menanggapi itu, Ketua tim TAPD Edwin Silangen mengatakan bahwa pendidikan mandatorinya 31 persen dari 20 persen dan kesehatan 21 persen, jadi ada 11 persen disana.

    “Terkait aspirasi yang disampaikan, jalan-jalan produksi nantinya akan disesuaikan setelah tentu berita acara yang akan kita tandatangani dari hasil notulen,” kata Edwin.

    (ABL)