Test Peta Sulut

Tag: 2021

  • Reses NICK LOMBAN, Masalah Pertanian Dan BPJS Jadi Keluhan Warga Paslaten

    test.petasulut.com/, SULUT – Anggota DPRD Sulut Nick Adicipta Lomban melanjutkan kegiatan reses II Tahun 2021 dengan menyambangi warga desa Paslaten, Minahasa Utara, Jumat (27/8).

    Protokol Covid-19 pun tetap di jalankan secara ketat sesuai dengan himbauan pemerintah. Dimana kehadiran konstituen sangat terbatas.

    Nick mengawali pertemuan tersebut dengan menjelaskan tugas dan tanggung jawab Anggota DPRD.

    “Tugas Anggota dewan yakni fungsi pengawasan, Bugdeting dan Legislasi. Saya juga duduk Komisi II bidang Perekonomian,” ucapnya.

    Disisi lain, warga Paslaten pun sangat antusias mengikuti kegiatan tersebut guna menyuarakan keluhan-keluhan mereka.

    Berikut Aspirasi yang disampaikan warga:

    – Seorang warga mengeluhkan dana duka di BPJS Ketenagakerjaan. Waktu lalu ada seorang hamba Tuhan yang meninggal umur 75 tahun dan kebetulan telah mengantongi kartu BPJS, tapi setelah ditanya ke pihak terkait jawabannya adalah almarhum telah melewati umur tapi menurut warga awal pembuatan kartu BPJS ini tidak dijelaskan mengenai batas umur.

    – Meminta bantuan pupuk untuk para petani di desa Paslaten.

    – Pembuatan jalan perkebunan yang tembus Munte.

    Nick menjawab memang setahu dirinya bahwa di BPJS Ketenagakerjaan itu ada batasan umur tapi kalau memang almarhum masih mengantongi kartu BPJS itu salahnya di administrasi BPJS itu sendiri.

    “Seharusnya pihak BPJS dari awal harus menyampaikan hal ini. Keluhan dan masalah ini akan menjadi masukan untuk saya walaupun ini tetap akan dipertanyakan ke pihak BPJS. Nantinya saya akan koordinasikan dengan Komisi IV yang merupakan mitra kerja BPJS, nanti kalau sudah ada jawabannya pasti saya akan sampaikan,” jelasnya.

    Terkait permintaan bantuan pupuk, nick mengatakan bahwa nantinya ada program dari dinas pertanian terkait hal itu.

    ” Saya secara pribadi akan memberikan pupuk untuk diberikan khusus oma yang meminta tadi karena saya tidak mungkin bisa mengcover semuanya sambil mencari solusi bersama-sama untuk semua. Masalah pupuk ini memang bukan saja di desa paslaten tapi di banyak daerah mengeluh hal yang sama. Saya juga duduk di Komisi II sementara mendalami hal itu. Dalam kelompok tani itu ada yang namanya RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok), dari RDKK itu kemudian diakumulasi dan diajukan ke pusat, pusat setujui berapa banyak, jatah subsidi yang akan diberikan di Sulut. Kendalanya walaupun sudah diusulkan sekian banyak tetapi masih saja kurang,” jelas Nick.

    “Dan juga kalau memang didesa Paslaten ada yang betul-betul petani dan tidak membuat kelompok tani, agak susah mendapatkan bantuan. Karena memang kalau menerima bantuan, syarat awalnya harus bentuk kelompok,” tambahnya.

    Terkait jalan perkebunan yang tembus Munte, Nick menjawab pastinya hal ini akan disuarakan.

    “Semua aspirasi ini saya sudah catat dan nantinya akan dibacakan menjadi laporan reses saya, supaya bisa direalisasikan. Kalau belum bisa tahun ini, sabar! Ini karena masih di masa pandemi covid-19 banyak anggaran di refocusing. Tapi untuk hal-hal yang paling urgent yang paling menyentuh terhadap kebutuhan masyarakat, kebutuhan petani tolong kejar terus itu, mengenai pupuk dan jalan-jalan produksi dan tentang BPJS Ketenagakerjaan ini pasti saya akan perjuangkan,” tutupnya.

    Diketahui, pada reses itu pula secara pribadi Nick membagikan bahan pokok berupa beras kepada semua warga yang hadir.

    (ABL)

  • NICK Reses di Kokole, Berbagai Masalah Pertanian Jadi Aspirasi Warga

    test.petasulut.com/, SULUT – Guna melaksanakan kewajiban, Semua Anggota DPRD Sulut Turun ke dapil masing-masing guna menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat atau disebut dengan reses.

    Pada Reses II Tahun 2021 ini, Anggota DPRD Sulut Nick Adicipta Lomban melaksanakan reses di Desa Kokole I, Minut pada jumat (27/8) kemarin.

    Protokol Covid-19 pun tetap di jalankan secara ketat sesuai dengan himbauan pemerintah.

    Pada kesempatan itu dihadapan konstituen, Lomban menyampaikan tugas dan fungsi pokok Anggota DPRD Sulut.

    “Fungsi pengawasan, Butgeting dan Legislasi,” singkatnya.

    Menanggapi itu, warga yang hadir pun menyampaikan sejumlah aspirasi, diantaranya:

    – Jalan utama di kawasan kokole I yang berpotensi ambruk, diminta agar dinas PU memperhatikan hal ini.

    – Banyak warga bekerja sebagai petani dan sekarang ini sebagian besar warga menanam jagung tapi untuk saat ini harga pupuk sangat mahal, diminta agar harga pupuk kembali normal.

    – Usulan, untuk dana desa yang turun rata-rata mencapai 1 miliar, diminta apakah bisa mengambil dana dari dandes untuk membeli traktor, karena warga petani sangat membutuhkan itu. Dan tentunya petani akan sejahtera.

    – Untuk kartu tani yang sudah diberikan kepada petani di Sulut, sampai saat ini belum bisa digunakan. Kartu tani sekaligus ATM BNI yang dibuatkan oleh dinas pertanian tidak ada gunanya, saya memohon agar bisa dicari tahu apa kendalanya.

    – Ada Poskesdes di Kokole I tapi tidak pernah difungsikan kiranya melalui perjuangan Anggota DPRD Nick Lomban, Poskesdes ini bisa di aktifkan.

    – Minimalisir kejahatan, warga meminta adanya pos-pos penjagaan dititik-titik yang rawan.

    – Usul kalau ada bantuan dana untuk modal usaha bagi anak muda di masa pandemi ini. Karena Bumdes di desa Kokole I itu saat ini macet dan sampai sekarang pertanggungjawabannya tidak ada.

    – Penjual captikus di warung-warung yang sudah terlalu banyak sehingga mabuk mabukan di desa sering terjadi, mohon dipikirkan solusinya.

    – Usul, Pemberdayaan anak muda yaitu pelatihan-pelatihan khusus agar mereka ada skill tertentu untuk bekerja atau ber-usaha.

    – Perhatikan infrastruktur desa yaitu jalan perkebunan, kalau tidak ada jalan perkebunan susah memang untuk mengeluarkan hasil bertani dari dalam kebun.

    Menanggapi berbagai aspirasi warga, Ketua Fraksi NasDem itu menjelaskan bahwa Likupang ini merupakan salah satu daerah kawasan super prioritas. Di Sulut ini merupakan satu-satunya provinsi yang mempunyai dua kawasan ekonomi khusus, di Bitung KEK industri dan di Minut ada KEK Pariwisata Likupang.

    “Oleh karena itu, semuanya sepakat dan setuju bahwa KEK Likupang harus dinikmati oleh seluruh masyarakat likupang. Sehingga perlu adanya pengembangan destinasi unggulan, salah satunya sektor pariwisata yang ada di Kokole, itu harus dikembangkan. Ini menjadi catatan saya dan semoga bisa direalisasikan.

    Dirinya juga mengatakan untuk jalan utama yang berpotensi ambruk itu nanti menjadi catatan dirinya untuk disampaikan ke Komisi III DPRD Sulut membidangi Infrastruktur. Pastinya hal yang mendesak itu menjadi bagian yang utama.

    “Terkait harga pupuk, memang saat ini tengah menjadi masalah, di kabupaten lainnya pun mengeluhkan hal yang sama, menurut informasi yang kami komisi II dapati dilapangan bahwa kouta dan kebutuhannya berbanding terbalik, diusulkan sekian tapi realisasinya dibawa rata-rata. Dan terakhir menurut informasi dari pemerintah bahwa kuotanya akan ditingkatkan. Yang saya lihat juga kebutuhan pupuk meningkat karena banyak masyarakat yang beralih menjadi petani,” jelasnya.

    “Untuk pengadaan traktor diambil dari dandes nantinya saya akan kaji itu bersama tim ahli fraksi. Nantinya saya akan sampaikan terkait hal itu secara detail. Dan untuk kartu tani juga menjadi perhatian saya untuk di sampaikan, bukan saja di pemprov saya akan tanyakan melalui jalur partai NasDem yang berada di pusat. Intinya saya juga akan berusaha turun di desa kokole bersama dinas pertanian provinsi,” tambahnya.

    Aleg Dapil Bitung-minut itu juga menjelaskan terkait Poskesdes yang tidak difungsikan, dimana hal itu memang menjadi kewenangan kabupaten tapi nanti dirinya akan ingatkan hal itu. Nanti saya akan meminta fraksi nasdem minut yang akan mengejar itu.

    “Dan untuk adanya pos-pos penjagaan di desa, ini menjadi masukan saya untuk disampaikan ke Komisi I DPRD. Dan aspirasi tadi terkait pemberdayaan para pemuda, kalau memang Bumdes belum maksimal saya usulkan para pemuda terjun ke pertanian ataupun pariwisata karena perlahan-lahan pasti bantuan itu akan datang. Tentunya bisa kami komisi II DPRD Sulut fasilitasi dan bantu. Dan juga untuk pelatihan untuk para pemuda, nanti saya akan koordinasi dengan komisi IV DPRD terkait program-program yang menyentuh para pemuda,” jelasnya lagi.

    Terkait penjualan captikus, Nick mengatakan bahwa nantinya hal ini kita semua serahkan ke instansi terkait untuk pengaturannya. Bisa juga dibuatkan regulasi di desa terkait penjualan captikus ini. Nanti juga hal ini menjadi catatan.

    “Terkait jalan perkebunan, waktu rapat KUA PPAS tanggal 24 agustus 2021 lalu saya sudah ingatkan ke eksekutif terkait hal ini karena daerah-daerah lain juga mengeluh tentang ini. Jawaban eksekuti bahwa hal itu belum prioritas untuk 2021 tapi dalam APBD 2022 itu yang akan saya kejar, tapi pengerjaannya akan bertahap karena anggarannya juga pastinya terbatas,” katanya seraya menuturkan dalam masa pandemi ini, ada tiga prioritas yang dilaksanakan pemeritah yakni pemulihan ekonomi, kesehatan dan jaring pengaman sosial.

    Nick menutup acara reses itu dengan mengatakan bahwa dalam laporan reses nanti semua aspirasi akan disampaikan.

    “Dalam SIPD nanti, pokok-pokok pikiran anggota DPRD, ini akan menjadi Pokir saya. Untuk realisasinya tentu saya akan awasi itu,” tutupnya.

    Diketahui, pada reses itu pula secara pribadi Nick membagikan bahan pokok berupa beras kepada semua warga yang hadir.

    (ABL)

  • Reses MJP, Warga Tumaluntung Keluhkan Persoalan Data BST

    test.petasulut.com/, SULUT – Terus berupaya mengedepankan kesejahteraan rakyat, Anggota DPRD Sulut Melky Pangemanan menyerap aspirasi warga Desa Tumaluntung, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara (Minut), kamis (26/8) di Kantor Hukum Tua Desa Tumaluntung.

    Diketahui, Penjaringan aspirasi ini hanya pertemuan dengan perwakilan desa setempat serta tetap mengikuti protokol Covid-19.

    Dalam pertemuan reses di Desa Tumaluntung, Politisi Partai Solidaritas Sulut itu, menerima aspirasi antara lain terkait tidak adanya sinkronisasi data Batuan Sosial Tunai (BST).

    MJP pun diminta memperhatikan persoalan tersebut.

    Warga mengatakan, data BST tidak sesuai dengan yang diharapkan. Dikarenakan pada awal pandemi Covid-19 pihak desa telah diminta data-data dari pemerintah pusat untuk masyarakat sebagai penerima bantuan, akan tetapi data yang disodorkan tidak tepat sasaran.

    “Ternyata penyaluran tersebut tidak sesuai diharapkan dari desa. Hal ini meminta kejelasan data-data yang masuk karena di desa ini masih banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan dan layak dibantu tapi data yang keluar dari pusat tidak sesuai dengan data di desa,” kata warga.

    Menanggapi hal tersebut, anggota DPRD Sulut Melky Pangemanan mengatakan, nama penerima BST telah diusulkan oleh pemerintah pusat dari daerah, tapi data dari desa tidak keluar.

    “Yang saya mau sampaikan, persoalan hari ini di 15 kabupaten kota di Provinsi Sulut (Sulawesi Utara), DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang ada di Pusdatin (Pusat Data dan Sistem Informasi) Kemensos tidak diperbaharui sejak tahun 2015,” kata Pangemanan yang juga personel Komisi IV DPRD Sulut.

    “Jadi jangan heran, jangan salahkan Hukum Tua kalau ada program reguler dari pemerintah pusat yang berkaitan dengan penanganan Covid-19, jaring pengamanan sosial, jangan heran kalau ada yang sudah meninggal masih keluar nama, jangan heran orang yang sudah tidak layak terima tapi terima dan orang yang layak tidak terima,” tuturnya.

    Ditambahkannya, indikator yang dipakai pemerintah pusat adalah 14 indikator kemiskinan.

    “Kami sudah bicara, nantinya lewat peraturan daerah penanganan fakir miskin dan anak terlantar, pengaturan pelaksanaannya teknisnya bisa lewat peraturan gubernur,” tambah politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini.

    Dikatakan Pangemanan, DPRD Sulut akan mendorong pemerintah daerah lewat musyawarah perencanaan pembangunan (musrembang) desa, kabupaten, kota, membuat surat edaran untuk memfasilitasi, terlebih khusus untuk memverifikasi dan validasi data.

    “Kami sudah berkonsultasi ke Kemensos dan Kemendagri karena dana desa bisa dialokasikan untuk musrembangdes khusus verivali data. Kan nanti bisa dikonfrontasi langsung oleh Pemdes saat pertemuan. Mana yang layak menerima atau tidak,” terang legislator daerah pemilihan (dapil) Kabupaten Minut dan Kota Bitung ini.

    Lebih lanjut, DPRD Sulut telah melakukan konsultasi dengan pemerintah agar BST diperpanjang.

    “Tetapi seharusnya diberikan kepada yang memang sangat membutuhkan. Data sebenarnya setiap minggu bisa dilakukan pemutakhiran dan masyarakat bisa mengkoreksi langsung. Pemerintah harus melakukan akselerasi pemutahiran data sembari kita melihat kondisi masyarakat yang kontekstual, yang makin susah pada hari ini,” tandasnya.

    (ABL)

  • KALOH Reses di Airmadidi Bawah, Persoalan Lahan Kubur Mengerucut

    test.petasulut.com/, SULUT – Dalam kegiatan reses II tahun 2021, Anggota DPRD Sulut Fabian Kaloh menyambangi warga Airmadidi Bawah, kamis (26/8) di kantor Kelurahan Airmadidi Bawah.

    Pada pertemuan itu, Kaloh diperhadapkan oleh Keluh konstituen terkait lahan pekuburan dan diminta untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut.

    Warga menyampaikan, pihak Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Badan Kerjasama Antar Umat Beragama (BKASUA) Airmadidi Bawah tengah mengupayakan pembuatan lahan pekuburan baru.

    “Kami dari LPM dan BKSAUA sedang mengupayakan lahan pekuburan. Jadi boleh kah kami meminta kepada bapak untuk berkontribusi dalam lahan pekuburan yang sama-sama akan digalakkan,” kata warga.

    Menanggapi hal tersebut, Kaloh mengatakan, untuk lahan pekuburan bagaimana membuat tim dan dilakukan secara partisipatif ke masyarakat.

    “Makanya kita saran, pemerintah kelurahan saja bikin tim, bikin panitia kemudian dibuat proposal, diurus dengan baik, transparan dan dijaga atau sebaiknya bikin panitia kecil,” kata Kaloh yang juga politisi partai berlambang banteng moncong putih (PDIP) ini.

    Dirinya pun mengajak masyarakat untuk membuat panitia kecil. Juga meminta masyarakat berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten (Pemkab) Minut.

    “Jadi harus di pilah-pilah, permintaan mereka sebagian kewenangan pemerintah provinsi, sebagian kewenangan pemerintah kabupaten. Kita koordinatif dan nanti disampaikan ke bupati di rapat-rapat atau bisa bertemu di musrembang (musyawarah perencanaan pembangunan),” tandasnya.

    (ABL)

  • Reses II Tahun 2021, KAPOJOS Serap Aspirasi Warga Kolongan Tetempangan

    test.petasulut.com/, SULUT – Guna menyerap dan menjaring aspirasi masyarakat, semua Wakil Rakyat turun ke daerah pemilihan masing-masing.

    Seperti yang dilakukan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Berty Kapojos dalam masa Reses II Tahun 2021.

    Dirinya menyambangi warga Kolongan Tetempangan, Minut pada kamis (26/8) di kantor Kumtua Kolongan tetempangan.

    Dalam pergelaran itu, BK tetap mengedepankan protokol kesehatan guna pencegahan penyebaran Covid-19.

    Kehadiran konstituen pun hanya dihadiri oleh para perangkat desa dan tokoh masyarakat kolongan tetempangan.

    Pada kesempatan itu dihadapan konstituen, Kapojos menyampaikan tugas dan fungsi pokok Anggota DPRD Sulut.

    “Fungsi pengawasan, Butgeting dan Legislasi,” singkatnya.

    Menanggapi itu, warga yang hadir pun menyampaikan sejumlah aspirasi, diantaranya:

    – meminta pemasangan CCTV dan juga lampu jalan dibeberapa titik. Mengingat banyak sekali kejahatan dan pencurian yang terjadi pada akhir-akhir ini.

    – persoalan memgenai batas desa kolongan tetempangan dan watutumou induk, dimana sudah enam kali pertemuan dengan para pihak terkait tapi belum ada kata sepakat dari pemkab.

    – adanya rencana pembangunan balai desa, meminta untuk adanya bantuan dalam rencana ini.

    – meminta adanya tempat pendistribusian hasil panen karena banya hasil panen, contohnya ubi tapi tidak tahu harus dijual dimana.

    Menjawab itu, Berty mengatakan untuk CCTV nanti ditanyakan ke dinas terkait pemprov kalau ada anggaran untuk itu.

    “Untuk lampu jalan pasti saya akan perjuangankan, tapi untuk pulsa lampu jalan itu menjadi tanggung jawab warga. Saya pastikan dalam waktu dekat ini, lampu jalan itu akan dipasang,” ungkapnya.

    Untuk persoalan batas desa lanjut BK, nanti akan dicarikan solusi bersama. Saya akan bicarakan ini dengan Bupati Minut.

    “Namun apabila tidak ada titik terang, akan ditindaklanjuti oleh provinsi. Dan untuk permintaan bantuan soal rencana pembangunan balai desa, saya mengusulkan untuk memasukan proposal bantuan contohnya di BSG atau Angkasa Pura atau juga di MSM, karena mereka ada dana CSR untuk hal-hal seperti itu,” jelas BK.

    “Dan untuk permintaan tempat pendistribusian hasil panin nantinya akan saya usulkan. Intinya semua aspirasi yang disampaikan pasti saya akan perjuangkan sampai pada tahap realisasi,” tutupnya.

    (ABL)

  • STELLA Sesalkan Adanya Pemotongan Anggaran di Dinsos

    test.petasulut.com/, SULUT – Pemotongan anggaran yang terjadi di Dinas Sosial (Dinsos) membuat Anggota DPRD Sulut Stella Runtuwene berang.

    Jerit masyarakat di tengah pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) nyaring terdengar. Namun disesalkan wakil rakyat Gedung Cengkih, dana Dinsos Provinsi Sulut justru dipotong. Sementara rakyat berteriak butuh bantuan.

    “Saat ini masyarakat Sulut banyak menjerit minta bantuan. Terus terang saya beberapa minggu yang lalu ada orang yang ngomong, langsung bicara ke media sosial walaupun itu bukan di dapil (daerah pemilihan) saya, itu di dapil di Minahasa. Mereka minta bantuan ke saya,” ungkap Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut, Stella Runtuwene, dalam pembahasan antara Banggar DPRD Sulut dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sulut terkait dengan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P), Selasa (24/8), di ruang rapat Paripurna DPRD Sulut.

    Wakil rakyat daerah pemilihan Minahasa Tenggara dan Minahasa Selatan (Mitra-Minsel) menjelaskan, keluarga-keluarga ini tidak pernah mendapat satu pun bantuan selama ini. Maka dari itu dirinya menyayangkan kalau ada pemotongan anggaran di Dinsos.

    “Yang saya pertanyakan, kenapa di saat-saat seperti ini, di dinas sosial justru ada pemotongan yang sangat besar Rp8,5 miliar. Ini sangat disayangkan karena masyarakat Sulut banyak ingin dapat bantuan,” tegasnya.

    Dirinya berharap, agar pemerintah bisa memperhatikan persoalan tersebut. Hal itu karena banyak sekali ketika dirinya turun ke lapangan meminta bantuan kepada dirinya.

    “Mereka bilang, kenapa mereka dapat, kita tidak. Ada di keluarga ini, ada yang tulang punggung keluarga, hanya pekerja di restoran dan di-PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). Di kondisi ini makanya banyak yang minta bantuan. Saya bilang ke mereka aspirasi ini akan saya bawa ke pembahasan ini, kiranya pak Sekprov (Sekretaris Provinsi) bisa memperhatikan,” pinta politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) ini.

    Menanggapi itu, Sekretaris Provinsi Sulut, Edwin Silangen selaku Ketua TAPD menjelaskan, mengenai pengurangan anggaran adalah usul dari dinas terkait. Pihaknya hanya menerima masukkan dari Dinsos mengenai penggunaan anggaran dalam APBD-P nanti.

    “Dan mereka meneruskan kepada kami sebagai tim TAPD,” ucapnya.

    Lanjut Silangen, pengurangan juga dilakukan karena kegiatan mengumpulkan orang dalam rapat koordinasi.

    “Perjalanan dinas sudah tidak dilakukan lagi,” jelasnya.

    (ABL)

  • NAL Dorong Pemerintah Berikan Stimulus Untuk Dukung Pemulihan Ekonomi

    test.petasulut.com/, SULUT – Ekonomi masyarakat menjadi bagian yang paling berdampak di masa pandemi covid-19. Respon pun datang dari gedung DPRD Sulut. Melalui Ketua Fraksi Partai NasDem Nick Adicipta Lomban pun melayangkan dorongan kepada pemerintah untuk terus memberikan stimulus untuk pemulihan ekonomi masyarakat. Terutama menatanya dalam anggaran perubahan.

    Ia mengungkapkan, penataan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021 disusun menurut arahan dari pusat. Di dalamnya fokus kepada tiga hal yakni pemulihan ekonomi, penanganan Covid-19 dan jaring pengaman sosial. Maka dari itu dalam anggaran perubahan ini menurutnya, harus ada yang disesuaikan dengan arahan pusat.

    “Memang di 2021 tentu juga sudah mengatur pemulihan ekonomi dan jaring pengaman sosial,” ungkap personil Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut, Nick Adicipta Lomban dalam pembahasan antara Banggar DPRD Sulut dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sulut terkait dengan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P), Selasa (24/8), di ruang rapat Paripurna DPRD Sulut.

    Menurutnya, pada pertengahan tahun 2021 ini pemerintah telah melakukan yang namanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Upaya ini untuk memutus penyebaran Covid-19. Hanya saja, ini berdampak pada ekonomi masyarakat.

    “Kita tahu ini upaya pemerintah yang kita apresiasi bersama karena dilakukan untuk mengendalikan penyebaran covid-19. Di satu sisi ada dampak yang muncul yakni ekonomi masyarakat,” ujar anggota dewan provinsi (Deprov) daerah pemilihan Minahasa Utara dan Kota Bitung ini.

    Untuk itu dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) ini, dirinya sangat berharap agar masalah ekonomi bisa diperhatikan. Memang diakuinya, sektor kesehatan yang saat ini terlihat sudah masif.

    “Perlu ada stimulus-stimulus terhadap pemulihan ekonomi masyarakat. Karena asumsi sebelumnya kita tidak pernah berpikir akan ada PPKM. Bagaimana pemulihan ekonomi ini dapat menyasar langsung ke masyarakat sehingga bisa memacu daya beli masyarakat,” ucapnya.

    (ABL)

  • Jaring Asmara, Rotinsulu Gelar Reses II Tahun 2021 di Kalawat

    test.petasulut.com/, SULUT – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) Herry Rotinsulu menggelar Kegiatan Reses II Tahun 2021, Rabu (25/8), di Kantor Camat Kecamatan Kalawat. Permasalahan masyarakat pun dibedah.

    Rotinsulu mengatakan, salah satu fungsi dari Anggota DPRD Sulut adalah menyerap aspirasi masyarakat dan nanti akan di bawah.

    “Saya harap kegiatan yang berlangsung ditempatkan ini akan membenah persoalan masyarakat kemudian akan carikan solusi,” kata Rotinsulu yang juga personil Anggota Komisi II DPRD Sulut.

    Ditambahkannya, permasalahan yang didapati ditempat ini solusinya apakah akan diselesaikan dengan APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, merespon dana CSR atau pun dana perbankan.

    “Oleh karena itu pada pertemuan hari ini saya mengundang Ketua KTNA (Kontak Tani Andalan Masyarakat) Kabupaten Minahasa Utara (Minut), Arly Dondokambey supaya boleh menyampaikan tentang bagaimana bisa mendapatkan KUR (Kredit Usaha Rakyat) terlebih khusus dalam bidang pertanian,” tutur legislator daerah pemilihan Minut Bitung ini.

    Ditambahkannya, dalam kondisi pandemi Covid-19 seperti ini menciptakan berbagai dampak terlebih khusus di bidang ekonomi.

    “Kondisi perekonomian pada masa pandemi semua lapisan dirasakan baik lapisan bawah, menengah dan atas, berbeda yang dirasakan pada krisis tahun 1998. Akan tetapi sektor pertanian juga terbukti dapat meminimalisir hal tersebut, maka dari itu sektor pertanian hari dijadikan fokus untuk masyarakat,” terang politisi partai berlambang banteng moncong putih ini (PDIP).

    Selain itu, kehadiran di masa reses kali ini adalah membawa visi misi kabupaten Minut yakni mensejahterakan masyarakat.

    “Kehadiran saya sebagai anggota dewan adalah mensejahterakan rakyat sesuai dengan visi misi kabupaten Minut,” tandasnya.

    Pada kesempatan itu, beberapa aspirasi masyarakat pun di sampaikan yakni soal pengembangan desa wisata yang berada di desa kuwil dan desa maumbi, diminta untuk adanya bantuan dari segala sektor, contohnya di danai oleh dana desa, kabupaten, provinsi dan bahkan pusat.

    Ada pula aspirasi yang disampaikan terkait dibidang pertanian, infrastruktur dan pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19.

    Rotinsulu pun menegaskan akan memperjuangkan aspirasi ini untuk dibawah ke gedung cengkih.

    “Pasti akan diperjuangkan di lembaga DPRD Sulut,” singkatnya.

    Turut hadir, Camat kalawat, perangkat desa serta para tokoh masyarakat.

    (ABL)

  • Dihadapan Sekprov, ROCKY WOWOR Adukan Soal Pemotongan Gaji ASN Pemprov

    test.petasulut.com/, SULUT – Ada yang menarik dalam rapat pembahasan KUA-PPAS APBD Perubahan tahun 2021 antara Banggar DPRD dan TAPD Sulut, Senin (23/8) diruang paripurna DPRD Sulut.

    Dimana, Ketua Fraksi PDIP Rocky Wowor membeberkan bahwa adanya pengeluhan dari oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Sulut bahwa gajinya dipotong pada masa pandemi Covid-19 ini.

    “Bahkan ada yang dipotong sampai Rp500 ribu,” kata Wowor dihadapan Sekprov bersama jajaran.

    Mendengar itu, Sekprov Sulut Edwin Silangen dengan cekatan langsung menanggapinya dengan menuturkan bahwa pada pembayaran gaji ASN dilakukan secara full tanpa potongan.

    “Kecuali yang bersangkutan ada cicilan. Itu pasti dipotong. Tapi kalau tidak, pasti dibayar full,” jawab Silangen.

    Tak hanya itu, Sekprov juga langsung meminta kepada Rocky Wowor untuk bisa membeberkan nama ASN dimaksud.

    “Kebetulan pak Inspektorat ada di sini. Saya mohon pak Wowor untuk memberikan nama ASN tersebut, dan akan segera kami tindaklanjuti,” ucap Silangen.

    Edwin pun menegaskan bahwa kalau untuk gaji ASN tidak ada pengurangan sama sekali. Pak Gubernur sangat konsen akan hal ini. Pasti akan segera ditindaklanjuti.

    “Kalau betul ada, sudah keterlaluan. Di masa sulit ini gaji masih dipotong,” ucapnya.

    (ABL)

  • Kunker Pansus Disabilitas, Guru SLB Dimembe Minta Ada Tunjangan Khusus

    test.petasulut.com/, SULUT – Pansus Pembahas Ranperda Pelindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas DPRD Sulut melakukan kunjungan kerja di SLB Anugerah Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara, kamis (19/8).

    Kunjungan kerja Pansus ini dalam rangka mendapatkan masukan/usulan dalam penyusunan Ranperda Pelindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.

    Turlap itu dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Pansus Melky Pangemanan didampingi Anggota Pansus Melisa Gerungan dan Hilman Idrus.

    Pada pertemuan itu terungkap bahwa Insentif guru honor SLB, pada tahun-tahun sebelumnya sudah pernah diberikan namun kemudian hilang karena sudah tidak dianggarkan pemerintah.

    “Tunjangan khusus guru ASN SLB, dulunya menerima Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) tapi sejak guru SMA dan SMK ditarik menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi maka tunjangan pun hilang,” ucap MJP.

    Guru-guru SLB Anugerah bermohon agar DPRD Provinsi Sulawesi Utara dapat memperhatikan nasib guru SLB dengan memberikan tunjangan khusus guru SLB.

    Diketahui, SLB Dimembe melayani siswa sampai wilayah Likupang dan sampai saat ini belum maksimal pelayanan pendidikannya karena keterbatasan sarana dan tenaga pendidik bahkan biaya operasionalnya.

    MJP pun berharap agar wilayah Likupang dibuatkan SLB Negeri.

    “Usulan untuk biaya operasional di sekolah SLB, perlu adanya penambahan dari pemerintah daerah,” tuturnya.

    BERIKUT DATA DAN USULAN KEBERADAAN SLB ANUGERAH DIMEMBE:

    A.PROFIL SEKOLAH

    1. DATA SISWA
    -SDLB: 46 Siswa
    -SMPLB: 12 Siswa
    -SMALB: 6 Siswa
    Jumlah: 64 Siswa
    2 CATATAN UNTUK SISWA, ADA KELAS JAUH DI WILAYAH LIKUPANG BERJUMLAH 20 SISWA

    2. DATA GURU
    -PNS: 3 Orang
    -Honor: 4 Orang
    Jumlah: 7 Orang

    3. DATA SARPRAS
    – RUANG KELAS: 4
    – RUANG KEPALA SEKOLAH: 1
    – ASRAMA: 3 RUANG
    – WC 4 RUANG DAN 2 PERLU REHAB

    USULAN KEBUTUHAN

    1. UNTUK SISWA SESUAI DENGAN KETUNAAN (SISWA TUNANETRA TUNARUNGU TUNAGRAHITA/AUTIS TUNADAKSA)
    – TONGKAT BRAILLE HEARING AIDS/ALAT BANTU DENGAR ALAT PENDIDIKAN/ PERMAINAN KURSI RODA
    -KACAMATA ALAT BANTU PENDIDIKAN ALAT LATIHAN KESEIMBANGAN
    – ALAT TULIS BRAILLE PERALATAN KETRAMPILAN
    – JAM TANGAN BRAILE
    – PERALATAN ALAT BANTU
    PENDIDIKAN

    2. UNTUK SARANA PRASARANA
    – RUANG KELAS 3 RUANG
    – RUANG KETRAMPILAN 1 RUANG
    – RUANG PERPUSTAKAAN 1 RUANG
    – RUANG UKS 1 RUANG
    – RUANG ASESEMEN 1 RUANG
    – RUANG GURU DAN TU 1 RUANG

    (ABL)