Test Peta Sulut

Tag: sulawesi utara

  • Setahun di Pimpin Andi Silangen, DPRD Sulut Makin Baik

    test.petasulut.com/, SULUT – Setahun kepemimpinan Fransiskus Andi Silangen sebagai ketua DPRD Sulut membawa dampak baik dalam kinerja seluruh anggota dan Pimpinan DPRD Sulut.

    Mulai dari fungsi pengawasan, Butgeting dan Legislasi berjalan dengan baik.

    Ditambah sinergitas yang baik bersama pihak sekretariat DPRD menjadikan “rumah rakyat” makin aspiratif mengakomodir kebutuhan masyarakat.

    Diketahui, sosok yang akrab disapa Dokter Andi resmi dilantik menjadi ketua DPRD Sulut pada 26 oktober 2020 lalu menggantikan posisi Andrei Angouw yang mundur dari DPRD Sulut karena menjadi peserta Pilkada Manado 2020.

    Dalam kepemimpinan Andi Silangen yang selalu mengandalkan Tuhan, memberi warna tersendiri bagi anggota DPRD Sulut.

    Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab, ia memberi keleluasan dan ruang lebih bagi para anggota dewan untuk memperjuangkan aspirasi.

    Terbukti dalam beberapa kali rapat paripurna dan pembahasan tingkat alat kelengkapan dewan, Andi Silangen tidak pernah membatasinya.

    Bahkan, dalam pembahasan badan anggaran meski berlangsung dalam suasana dinamis namun toh pada akhirnya menghasilkan kesepakatan yang baik untuk kepentingan rakyat Sulawesi Utara.

    Disisi lain sikap kerohaniawannya “Pak Ketua ”sapaan akrab para wartawan pos DPRD, ternyata membuat kesigapan para anggota dewan dalam menunjukan performa lebih ‘peka’ akan suara rakyat.

    Alhasil, dalam setahun berjalan akhirnya DPRD Sulut mampu menghasilkan perda inisiatif DPRD. Karena selama 6 tahun, DPRD belum menghasilkan perda inisiatif.

    Selasa (26/10/2021) hari ini, Genap Setahun sang dokter memimpin DPRD Sulut.

    Andi kala itu dipercayakan sebagai Ketua DPRD Sulut melalui SK DPD PDIP nomor 062/EKS/DPD21/X/2020 ke DPRD Sulut perihal pengantar pengesahan dan penetapan Ketua DPRD Sulut.

    Dokter Andi ditetapkan sebagai Ketua DPRD sesuai surat DPP PDI Perjuangan nomor 2229/IN/DPP/IX/2020 tanggal 29 September 2020.

    Fransiskus Andi Silangen dilantik sebagai Ketua DPRD Sulut di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Cengkih, Senin (26/10/2020) sore.

    Dokter Andi mengucap sumpah janji dipandu Ketua Pengadilan Tinggi, didampingi Rohaniawan.

    Acara ini dihadiri oleh dua Mantan Ketua DPRD Sulut yakni Steven Kandouw (2014-2016), dan Andrei Angouw (2016-2020)

    dr Andi yang juga aktif sebagai seorang penginjil ini pun mengutip ayat alkitab Mazmur 127:1 “Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga.”

    “Kalau bukan Tuhan Yesus yang mengangkat saya maka sia-sialah segalanya,” ujar Suami dari dr Rinni Tamuntuan.

    Di Pemilu DPRD Sulut 2019, dr Andi secara mengejutkan meraih 25.863 suara. Sebaran suaranya di Talaud (9.472), Sangihe (13.197) dan Sitaro (3.194).

    Berikut Biodata lengkap Fransiskus Andi Silangen:

    Pekerjaan

    • Ketua DPRD Sulut
    • Dokter Ahli Besah/Konsultan Bedah Disgetif

    Istri : Rinny Tamuntuan

    Anak : Priska Elianti Silangen (alma), Ranny Gabriela Silangen, dan Kristy Theresia Silangen

    Riwayat Pendidikan

    • SD RK XIX St Aloysius Manado 1970-1975
    • SMPN 1 Manado 1976-1979
    • SMAN 1 Manado 1979-1982
    • Fakultas Kedokteran (FK) Unsrat 1982-1990
    • PPDS Bedah FK Unsrat 1994-2000
      Bedah Digestif FK Universitas Indonesia 2006-2008
    • Trainer Mayo Univercity Rochester, Amerika Serikat 2006

    Riwayat Pekerjaan

    • Dokter Puskesmas, Seram Timur, Maluku 1990-1994
    • Staf Bagian Bedah RasU Aloe Saboe, Gorontalo 2000-2001
    • Staf Bagian Besah RSU Dotoe Binangkang, Kotamobagu 2002-2001
    • Staf Bagian Bedah FK Unsrat/RSUP Kandou 2005-2008
    • Dokter Bedah Umum dan Konsultan Bedah disgerif Eka Hospital BSD City, Tangerang Selatan 2008-2016
    • Dokter Bedah RSU Pancaran Kasih Manaso 2017-2018
    • Dokter Bedah dan Konsultan Bedah Disgetif RS Noongan Langowan dan RSUD Anugerah Tomohon 2018-2019

    Karir Politik

    • Calon Wakil Bupati Sangihe
    • Anggota DPRD Sulut 2019-2024
    • Ketua DPRD Sulut 2020-2024

    (ABL)

  • Sah! Nathanael Pepah Terpilih Ketua KNPI Manado

    test.petasulut.com/, SULUT – Terpilih Secara Aklamasi, Nathanael Pepah secara resmi Nahkodai KNPI manado.

    Pepah secara resmi menduduki kursi ketua setelah melalui proses pemilihan dalam Musda KNPI Kota Manado ke -14 yang digelar pada 23 Oktober 2021 di Hotel Grand Puri Manado.

    Nathanael melenggang mulus karena tiga dari empat calon ketua masing – masing Kristianto Poae, Mona Kloer, dan Cicilia Longdong sebelumnya telah mendaftar tidak hadir di acara Musda.

    Dengan demikian ketiga calon lainnya dinyatakan gugur dan secara otomatis proses pemilihan dilakukan secara aklamasi.

    Hal tersebut dilakukan berdasarkan keputusan sidang jika tidak hadir dalam pemilihan dinyatakan gugur dalam daftar calon Ketua KNPI Kota Manado.

    Kepada wartawan, Nathan menyampaikan ucapan terima kasih atas kepercayaan seluruh OKP – OKPI yang mempercayakan dirinya memimpin KNPI Manado tiga tahun kedepan.

    ” Secara pribadi saya tidak bisa sampai saat ini kalau tanpa dukungan dari pada senior-senior KNPI, Panitia Musda OC SC, dan para teman- teman OKP, ” ucap putra tercinta Dirut Bank SulutGo Revino Pepah ini.

    Ia mengaku siap dan optimis mampu membawa perubahan untuk kemajuan para pemuda di Manado tentunya dengan bersinergi bersama Pemerintah.

    “Pastinya dalam menjalankan organisasi saya siap menjaga amanah organisasi. Untuk itu saya pun butuh masukan dan kerjasama dari semua OKP maupun senior-senior KNPI. Dan terakhir tentunya akan bersinergi dengan pemerintah,” pungkas Nathan.

    (ABL)

  • Tunjang Kinerja 45 Anggota Dewan, Sekretariat Deprov Miliki Birokrasi Singkat Dalam Penyampaian Aspirasi

    test.petasulut.com/, SULUT – Demi menunjang Kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sulut dalam menerima dan memperjuangkan aspirasi masyarakat.

    Sekretariat DPRD Sulut merancangkan dan memiliki birokrasi singkat guna mempermudah masyarakat Sulut dalam proses penyampaian aspirasi.

    Kepada wartawan, Sekwan Glady Kawatu melalui Kepala Bagian (Kabag) Persidangan Sekretariat DPRD Sulut Ronny Geruh menjelaskan prosesur memasukan aspirasi ke DPRD Sulut.

    Warga ataupun Organisasi yang ingin memasukan aspirasi dapat dibawah langsung ke Kantor Sekretariat DPRD Sulut di Jalan Raya Manado – Bitung
    Kelurahan Kairagi I, Kecamatan Mapanget Kota Manado.

    Membuat surat perihal aspirasi yang ditujukan kepada Ketua DPRD Sulut.

    “Surat ini dapat dimasukan ke lantai I bagian penerimaan tamu dan aspirasi di bagian depan kantor untuk kemudian dimasukan kepada Sekwan,” kata Ronny.

    Berikut Prosesur untuk proses aspirasi sampai pada tahapan Pemanggilan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan atau Tinjauan Lapangan.

    Hari Pertama Surat Aspirasi Dimasukan ke Lantai I Hula Sekretariat DPRD sulut yang dilanjutkan kepada Sekertaris Dewan untuk pencatatan administrasi.

    Hari Kedua Sekwan meneruskan kepada ketua DPRD Sulut untuk ditindaklanjuti penugasan kepada komisi terkait dengan aspirasi.

    Hari Ketiga Diserahkan ke Bagian Persidangan untuk pembuatan surat ke Komisi terkait.

    Hari keempat dan kelima diserahkan ke komisi untuk ditindak lanjuti penjadwalan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan atau Tinjauan lapangan.

    Hari keenam dijalankan undangan/surat panggilan untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan atau Tinjauan lapangan.

    Untuk diketahui, di DPRD Sulut terdapat empat komisi yaitu :

    Komisi I Membidangi Politik Pemerintahan

    Komisi II Mebidangi Keuangan Dan Perekonomian

    Komisi III Membidangi Pembangunan

    Komisi IV Membidangi Kesejahteraan Rakyat

    Dalam berbagai kesempatan, Sekwan Glady Kawatu kerap menyampaikan optimalisasi kerja sekretariat dewan untuk menopang kinerja 45 anggota dewan dalam pelayanan terhadap kepentingan warga.

    Selain itu, untuk permudah penyampaian aspirasi warga, menurut Glady Kawatu ditahun 2022 pihaknya akan mengjadirkan Elektronik Aspirasi.

    “Dengan Elektronik Aspirasi, masyarakat tidak perlu repot-repot harus datang ke kantor dewan tapi cukup dengan memasukannya lewat aplikasi tersebut,” lugas Glady.

    Menurutnya Ini dilakukan mendukung komitmen Ketua dan anggota DPRD Sulut.

    “Ini untuk menuju DPRD yang makin hebat, makin bersih adn berwibawa sebagaiman visi Ketua DPRD Bpk.Dr.Ftansciskus Andy Silangen,” tandasnya.

    (ABL)

  • Sambut Natal, NICK Desak Pertamina Beri Jaminan Ketersediaan LPG dan BBM

    test.petasulut.com/, SULUT – Dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara DPRD Sulut melalui lintas komisi bersama pihak pertamina, Ketua Fraksi Nasdem DPRD Sulut Nick Lomban menegaskan agar Pihak Pertamina memberi jaminan ‘aman’ untuk stok ketersediaan BBM dan LPG Subsidi di penghujung tahun 2021 ini.

    Karena Nick menilai bahwa perayaan hari raya Natal bagi umat kristiani sudah dekat otomatis kebutuhan masyarakat akan Gas LPG dan BBM meningkat.

    “Hampir dipenghujung tahun selalu terdengar warga kesulitan mendapatkan BBM dan LPG Subsidi,” ucap Personil Komisi II DPRD Sulut, Nick lomban, selasa (19/10).

    “Jangan sampai persoalan ini kembali mendengung, perwakilan Pertamina di Sulut harus mampu memberikan jaminan ketersediaan stoknya aman,” tegas Politisi muda ini.

    RDP DPRD Sulut melalui lintas komisi Bersama Pihak Pertamina, Hiswana Migas Manado dan Pemprov Sulut

    Menurut Nick Lomban, Pertamina harusnya mampu melakukan kalkulasi terhadap kebutuhan warga di triwulan akhir tahun.

    “Jangan nanti sudah timbul kerisauan pasar baru kemudian mencari solusi,” tukas mantan Nyong Sulut ini.

    Terlebih lagi menurut Aleg Dapil Bitung-Minut Nick Lomban bahwa ketersediaan solar subsidi seperti menghilang di SPBU, dirinya memdesak akan pertamina segera carikan solusi.

    Dilain sisi, Sales Area Manager Pertamina Sulawesi Utara dan Gorontalo (Sulutgo) Tito Rivanto mengatakan, dalam waktu tujuh hari tidak ada lagi antrean panjang di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Sulut.

    “Beri kami waktu tujuh hari ke depan, kami jamin tidak ada antrian panjang di SPBU, asalkan DPRD membantu untuk mendapatkan penambahan kuota dari Badan Pengaturan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas),” ucapnya.

    (ABL)

  • Arus Dukungan Mengalir, Nama Nathanael Pepah Mencuat Duduki Ketua KNPI Manado

    test.petasulut.com/, MANADO – Beberapa figur potensial mulai mencuat guna memenangkan pertarungan dalam mengisi posisi ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Manado.

    Diketahui bahwa Musda KNPI Manado akan digelar pada tanggal 23 oktober 2021 nanti. Namun saat ini, salah satu kandidat kuat mengerucut ke nama Nathanael Pepah yang dinilai mampu dan berkompeten untuk mengisi posisi Ketua KNPI Manado.

    Dari informasi yang diterima wartawan, Nathan Papah telah mendapatkan dukungan hampir seluruh organisasi Kepemudaan (OKP) serta Organisasi Kepemudaan Islam (OKPI) Manado.

    Dengan demikian langkah Nathan yang tak lain merupakan putra Dirut BSG Revino bakal mulus menahkodai KNPI Manado periode lima tahun mendatang.

    ” Bung Nathanael adalah salah satu calon ketua KNPI Kota Manado figur yang mampu membawa KNPI Manado ke depan yang lebih baik lagi, bahkan dipastikan 90 persen peserta musda yang terisi dari unsur OKP dan OKPI mendukung beliau, ” ungkap salah satu pengurus OKPI Manado yang enggan disebutkan namanya.

    Sementara itu Ketua Steering Committee (SC) Marfo Lintang kepada awak media berharap pelaksanaan Musda KNPI XIV Kota Manado berjalan sesuai mekanisme, Senin (18/10/2021).

    “Saya berharap Musda KNPI Manado berjalan baik sesuai konstitusi, lancar, transparan, berlandaskan azas demokrasi”, ucap Lintang.

    Ditambahkannya untuk mekanisme serta tahapan pelaksanaan Musda tetap mengacu pada aturan aturan yang ada.

    “Sosialisasi pelaksanaan Musda KNPI XIV Kota Manado pada tanggal 18 – 19 Oktober, kemudian , pendaftaran Organisasi Kepemudaan (OKP), peninjau, undangan, dan verifikasi pada tanggal 21 Oktober di Youth Centre Kawasan Mega Mas mulai pukul 09:00 pagi sampai pukul 17:00 Wita tiap harinya.

    “Untuk pendaftaran bakal calon (balon) kandidat ketua DPD KNPI Kota Manado tanggal 21 – 22 Oktober di kantor Sektretariat, ” terang Lintang.

    (ABL)

  • PUTRA JAYA Nilai Pembimas Hindu Sulut Anaktirikan Peradah Bolmong

    test.petasulut.com/, SULUT – Ketua Peradah Bolmong, Putra Jaya merasa telah dianaktirikan oleh Pembimas Hindu Sulut.

    Putra Jaya beralasan sejauh ini atau pada hampir 3 tahun terakhir ini Peradah Bolmong tidak pernah tersentuh bantuan ataupun di alokasikan anggaran untuk kegiatan-kegiatan kepemudaan. Padahal kita tahu anggaran seperti itu ada.

    “Pembimas Hindu Sulut yang Notabenenya menjadi perpanjangan tangan Pemerintah pusat secara Vertikal menaungi lembaga keumatan termasuk kepemudaan. Tapi untuk Peradah Bolmong selama 3 tahun terakhir ini belum pernah tersentuh bantuan,” tegas Putra Jaya, rabu (20/10) di ruang kerjanya.

    Apalagi lanjutnya, bahwa kita tahu kantong umat Hindu sulut terbesar itu ada di Bolmong. Harusnya pembimas hindu memberikan skala prioritas atau perhatian lebih pada pemuda/Peradah Bolmong.

    “Bagaimana kita mau membuat pemuda hindu yang militan sedangkan perhatian saja tidak ada,” akunya.

    “Perjuangan saya ini semata-mata untuk mengetuk Hati Pembimas Hindu Sulut dan bukan untuk pribadi, tapi bagaimana juga pemuda/Peradah di kabupaten/kota yang lain bisa diberi perhatian juga dan bisa ditindaklanjuti,” tambahnya.

    Tak hanya itu, Putra jaya juga meminta Kakanwil Sulut, maupun dirjen Bimas Hindu di jakarta bisa memberikan perhatian lebih terkait ini.

    “Ataupun bisa mengevaluasi pimpinan Pembimas Hindu di Sulut,” Tandas Putra Jaya.

    (ABL)

  • Kelangkaan Solar, PERTAMINA Janji Pekan Depan Tak Ada Antrian Panjang di SPBU

    test.petasulut.com/, SULUT – DPRD Sulut melalui lintas komisi (I, II, III, IV) menggelar rapat dengar pendapat dengan Pihak Pertamina dan Hiswana Migas DPC Wilayah V Manado terkait dengan kelangkaan solar yang terjadi di sebagian besar SPBU yang berada di Sulut sekaligus menindaklanjuti aspirasi dari Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Sulut, selasa (19/10) diruang serbaguna DPRD Sulut.

    Hadir juga dalam rapat tersebut yakni Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Praseno Hadi dan Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulut, Fraknsiskus Maindoka.

    Dalam rapat tersebut, berbagai desakan diutarakan Anggota DPRD Sulut.

    Seperti yang disampaikan Anggota DPRD Sulut Jems Tuuk. Dimana dirinya menilai bahwa pembicaraan yang sudah panjang lebar dari tadi belum menghasilkan solusi.

    “Pembicaraan minyak saat ini terlalu banyak ‘Tai Minya’. Karena dari tadi saya belum mendengar bahwa ada solusi yang tercipta dalam rapat ini. Dari tadi bicara data, data dan data. Masyarakat tidak peduli dengan data, masyarakat butuh sekarang adalah di SPBU itu tersedia solar,” ucap Jems Tuuk.

    Tuuk pun mendesak Pihak Pertamina memberikan jawaban pasti, kapan solar akan tersedia sehingga di SPBU tidak ada lagi antrean panjang.

    Menanggapi itu, Sales Area Manager Pertamina Sulawesi Utara dan Gorontalo (Sulutgo) Tito Rivanto mengatakan, dalam waktu tujuh hari tidak ada lagi antrean panjang di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Sulut.

    “Beri kami waktu tujuh hari ke depan, kami jamin tidak ada antrian panjang di SPBU, asalkan DPRD membantu untuk mendapatkan penambahan kuota dari Badan Pengaturan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas),” ucap.

    Tito juga menyampaikan, pihaknya juga telah melakukan rapat bersama Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Praseno Hadi dan Biro Perekonomian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut belum lama ini.

    Hasil rapat itu, Pemprov Sulut akan mengirimkan surat permohonan penambahan kuota solar kepada BPH Migas.

    “Mudah-mudahan dengan adanya surat tersebut bisa disetujui maka untuk kuota solar di Sulut bisa ditambah sehingga bisa memenuhi kebutuhan,” kata tito.

    Tito menyebutkan, PT Pertamina bukan lagi regulator dalam arti yang membuat peraturan dan menetukan ketentuan bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia.

    Sejak 2001, PT Pertamina hanya sebagai operator, artinya hanya menjalankan apa yang sudah ditentukan pemerintah lewat BPH Migas.

    Akibatnya, untuk menyalurkan BBM, Pertamina harus tunduk dan patuh pada ketentuan-ketentuan dari BPH Migas.

    “Untuk isu solar sendiri saat ini memang semuanya itu di tangan BPH Migas, jadi kami hanya menyalurkan apa yang sudah ditentukan oleh BPH Migas. Itu kami dari Pertamina tidak bisa apa-apa lagi, karena setiap kelebihan dari kuota yang disalurkan kepada masyarakat itu tidak akan diganti oleh pemerintah,” jelasnya.

    Selain kuota terbatas, Pertamina menilai penyebab lain kelangkaan solar di Sulut karena banyaknya proyek yang digenjot.

    “Banyak proyek-proyek yang digenjot dan digeber otomatis kebutuhan solar meningkat dibandingkan triwulan satu, dua dan tiga,” bebernya.

    RDP DPRD Sulut melalui lintas komisi Bersama Pihak Pertamina, Hiswana Migas Manado dan Pemprov Sulut

    Adapun kesimpulan yang di dapat dalam RDP tersebut, yakni:

    – Data dari Pertamina dan Hiswana Migas untuk dapat di berikan secara berkala Setiap 3 bulan kepada Pemprov dan Deprov Sulut

    – 25 oktober 2021 tidak ada lagi antrian solar di sulawesi utara dengan tidak merugikan pihak manapun

    – Data ‘pemain’ dari ALFI untuk di berikan ke Deprov Sulut

    – Pemprov Sulut (assisten ekonomi) untuk segera menyurat ke BPH Migas untuk penambahan quota

    – Pemprov sulut dibawa koordinasi Asisten Perekonomian sulut akan secara berkala memberikan laporan kepada komisi II

    – Pertamina menjamin ketersediaan stok BBM dan Gas Elpiji sampai seterusnya

    – Pemprov membentuk team monev malibatkan semua pihak terkait

    (ABL)

  • Muluskan Ranperda PSP, Pansus Bersama Minta Kerja Kab/Kota Satukan Persepsi

    test.petasulut.com/, SULUT – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sulut pembahas Ranperda Pengendalian Sampah Plastik (PSP) kembali melanjutkan pembahasan, selasa (19/10) diruang Komisi I DPRD Sulut.

    Rapat tersebut di pimpin oleh ketua pansus Fabian Kaloh dan dihadiri oleh para tenaga ahli. Hadir juga secara virtual mitra kerja eksekutif terkait di 15 kabupaten/kota.

    Kepada wartawan, Fabian Kaloh menjelaskan bahwa rapat tadi membahas mengenai teknis administratif tapi juga rapat dukungan ‘politis’ karena rencana pansus dalam ranperda ini tidak bertentangan.

    “Kita (Pansus) tidak akan bertentangan dengan kepentingan-kepentingan atau kewenangan-kewenangan yang ada di kota kabupaten. Itu yang paling pokok, karena kalau kita bikin perda dan ada resistensi dibawah kan tidak bagus, karena itu kami mengundang semua walaupun dari 15 yang terundang, hanya 11 kepala dinas lingkungan hidup dan Kadis lingkungan hidup provinsi sulut yang ikut. Jadi ada 4 kadis yang tidak ikut. Jadi rapat berikutnya pasti kita akan dorong untuk hadir,” jelas Personil Komisi I DPRD Sulut, Fabian Kaloh.

    “Untuk 11 kadis lingkungan hidup yang hadir tadi, semuanya men-support. Dan jawaban itu menurut saya adalah suatu indikasi positif dalam membentuk dan menyusun Ranperda PSP ini, itu yang paling penting. Karena memang di UU sampah, besar kewenangannya ada di kota kabupaten,” tambah Fabian Kaloh.

    Tak hanya itu, Politisi dapil Bitung-Minut itu juga menuturkan bahwa semua masukan-masukan yang disampaikan tadi tetap Pansus menerima.

    “Kebetulan sebenarnya apa yang Pansus rancangkan tidak terlalu berbeda dengan pandangan dari kota kabupaten. Secara substantif tidak ada, Pansus tidak mau setelah Perda ini lahir dan kedepannya beririsan dan bahkan ada konflik antara provinsi dan kota kabupaten, karena itu pansus kumpul mereka dalam bentuk rapat virtual ini,” tutur Fabian Kaloh.

    Mengenai Ranperda Sampah Plastik ini, lanjut Politisi PDIP bahwa penting sampah di kendalikan. Penggunaan plastik ini tidak boleh dilarang karena yang pansus fokuskan adalah pengendalian.

    “Plastik akan menjadi sampah apabila kita tidak kendalikan. Contoh paling praktis adalah ketika kita urus ijin keramaian dalam pergelaran pesta, kan dari kepolisian akan memberikan catatan-catatan. Nah, dengan adanya Perda ini pastinya akan berbeda dan itu akan melekat ke masyarakat,” ucapnya.

    “Bahkan, plastik yang tadinya akan menjadi sampah bisa dikendalikan menjadi bahan ekonomis. Kan di bank-bank sampah, mereka butuh itu! Cuma memang harus adanya kesedaran masyarakat untuk mengendalikan sampah plastik ini. Apabila plastik dikendalikan dengan benar, itu bisa menghasilkan uang dan bukan sampah. Itu dampak positifnya dari rancangan perda ini,” tutup Fabian Kaloh.

    (ABL)

     

  • Deprov Sulut Gelar Paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS APBD TA 2022

    test.petasulut.com/, SULUT – Dalam rangka Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS APBD Tahun 2022, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Rapat Paripurna pada Selasa (19/10).

    Rapat paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulut Fransiscus Andi Silangen didampingi Wakil Ketua DPRD Sulut Victor Mailangkay dan Billy Lombok serta dihadiri oleh Gubernur dan Wagub Sulut, Olly Dondokambey-Steven Kandouw.

    Agenda ini berlangsung setelah sebelumnya telah melewati roda pembahasan bersama tim TAPD. Para wakil rakyat akhirnya menyetujui usulan KUA-PPAS APBD tahun 2022.

    Pada kesempatan itu, Ketua DPRD Sulut Fransiscus Silangen menyampaikan, rapat paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS ini telah melewati berbagai tahapan.

    “Dari komisi-komisi, kemudian pada tingkat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut,” kata Silangen.

    “Hasil dari kesepakatan TAPD dan Banggar, kita sepakati dan diparipurnakan melalui penandatanganan nota kesepakatan pada hari ini,” jelas anggota dewan provinsi (Deprov) daerah pemilihan  Nusa Utara ini.

    Tak hanya itu, Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini menyampaikan, ada sejumlah kesepakatan yang muncul dalam pembahasan antara Banggar dan TAPD. Seperti dana alokasi internet digabungkan di Dinas Komunikasi Informasi Persandian dan Statistik.

    “Ada juga penambahan sub kegiatan baru tidak dicantumkan di RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) 2022 untuk dituangkan dala penambahan. Inilah dasar penandatanganan KUA PPAS APBD 2022,” tuturnya.

    Pada kesempatan itu pula, Gubernur Sulut Olly Dondokambey dalam sambutannya melayangkan apresiasi dan terima kasih kepada DPRD Provinsi Sulut yang telah melakukan pembahasan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2022 bersama TAPD. Dengan demikian bisa disepakati melalui rapat paripurna.

    Ia menyampaikan, lewat usulan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2022 yang diajukan ke DPRD, Pemprov Sulut telah berkomitmen membantu masyarakat untuk dapat mengakomodir semua aspirasi masyarakat yang telah dimasukkan kepada Banggar.

    “Sekaligus telah memberikan masukan, koreksi dan mengusulkan program untuk disingkronkan dengan program nasional, yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD),” ungkap Olly.

    Disampaikannya, KUA-PPAS menjadi dasar dan penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) perangkat daerah, juga sebagai arah pembagian program. Seperti untuk pemulihan ekonomi sosial dan  ketahanan pangan. Sehingga dalam melaksanakan kegiatan program utama dan peningkatan pemulihan ekonomi daerah, terjadi peningkatan perekonomian dan angka kemiskinan menurun 7,5 persen.

    “Sementara, indeks pembangun manusianya 7,3 persen. Olehnya, kebijakan makro daerah menjadi tanggung jawab bersama,” urai Olly.

    Turut hadir juga Sekprov Edwin Silangen, OPD, Tenaga ahli Fraksi dan insan pers.

    (ADVETORIAL)

  • Kasus Guru di Motoling Berproses, Ini Kata Kadis Pendidikan Sulut

    test.petasulut.com/, SULUT – Terkait dengan dugaan kasus pelecehan seksual yang dilakukan seorang guru terhadap siswi di Sekolah Menengah Atas (SMA) Motoling, Minahasa Selatan (Minsel) Sulawesi Utara (Sulut) yang viral di media sosial diketahui telah berproses di Polres Minsel.

    Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara Grace Punuh pun membenarkan hal tersebut.

    Grace Punuh mengatakan oknum guru yang bersangkutan telah diperiksa di Polres Minsel, sambil dimintai keterangan.

    “Ternyata yang mengaku sekitar 17 atau 18 Siswi. Tapi saat ini yang sudah dimintai keterangan ada 4 siswi. Ini agak miris,” kata Grace Punuh usai mengikuti rapat KUA PPAS TA 2022, Senin (18/10) diruang rapat paripurna DPRD Sulut.

    Kepala Dinas Pendidikan Sulut, Grace Punuh

    Grace Punuh pun mengharapkan kepada seluruh kepala-kepala sekolah agar waspada. Jangan sampai terjadi lagi hal-hal memiriskan seperti ini.

    “Hal ini sangat mencoreng dunia pendidikan yang ada di sulawesi utara karena menyangkut moral. Saya beranggapan bahwa oknum yang bersangkutan punya kelainan, padahal oknum guru itu punya 4 anak. Bayangkan, depe anak mo trima yang dia da rasa. Kebutuhan sosial besar sekali, kasiang keluarganya harus menerima hal seperti ini,” tutur Grace Punuh.

    “Jadi sekali lagi saya ingatkan untuk seluruh kepsek agar terus mengawasi, jangan terjadi lagi hal-hal miris seperti ini,” tutup Grace Punuh.

    (ABL)

    Video selengkapnya: