test.petasulut.com/, SULUT – Kegiatan Vaksinasi Covid-19 terus dilakukan Pemerintah Provinsi Sulut, terbukti pagi tadi sekira pukul 10.00 di Graha Gubernuran Sulawesi Utara (Sulut), Kamis (12/3).
Walikota Manado terpilih Andrei Angouw pun turut mensukseskan kegiatan vaksin covid-19 ini dengan menerima suntikan dosis pertama vaksin Sinovac.
Setelah melalui tahapan screning dari tim media Dinas Kesehatan Sulut, Andrei Angouw dinyatakan layak menerima suntikan vaksin.
Dari pantauan wartawan, ada pemandangan menarik ketika mantan Ketua DPRD Sulut itu menerima suntikan dari tim medis, Angouw dengan santai memegang telepon genggam miliknya dan asik berselfie ria, sampai tim medis selesai memberikan suntikan.
Terlihat tenang, Angouw yang diwawancarai usai menerima suntikan mengajak warga masyarakat untuk tidak takut menerima suntikan vaksin,
“Kita bersama-sama bergandengan tangan memutus mata rantai dari virus covid-19, caranya selain selalu patuhi protokol kesehatan yah dengan mau disuntik vaksin. Pokoknya jangan takut, vaksin ini aman dan halal” ucap Angouw.
Dirinya pun berharap seluruh lapisan masyarakat mendapatkan suntikan vaksin demi menekan jumlah pasien positif covid-19.
test.petasulut.com/, SULUT – Terkait dengan menumpuknya sampah plastik yang dinilai merupakan salah satu faktor berbahaya di sektor lingkungan hidup. Wakil Rakyat yang duduk di DPRD Sulut, khususnya Bapemperda DPRD Sulut pun menseriusi persoalan ini.
Terbukti, Bapemperda yang diketuai Winsulangi Salindeho mulai menggenjot Ranperda tentang pengendalian sampah plastik.
Bu Winsu (Sapaan Akrabnya) mengatakan bahwa persoalan sampah plastik ini sudah sangat urgent.
“Ini sudah sangat urgent. Kita lihat baru-baru ombak besar di pantai Manado. Semua plastik balik ke daratan. Botol aqua dan semuanya,” ungkap personil Komisi I DPRD Sulut itu, Rabu (10/3).
Lebih lanjut politisi Partai Golongan Karya ini menuturkan, anaknya merupakan Camat di Pulau Bunaken. Dirinya mendapat informasi kalau masyarakat di sana mengangkat sampah plastik dengan jumlah yang sangat banyak.
“Kebetulan anak saya camat di Bunaken sana. Dia bilang, pak ribuan itu plastik masyarakat ada angka,” ungkapnya.
Selain itu dijelaskan, pernah ditemukan ikan Paus yang sudah meninggal. Ternyata diketahui kematiannya itu karena memakan begitu banyak sampah plastik.
“Ikan Paus saja makan itu sampah, mati. Setelah mati dibelah, ternyata ada 150 ton plastik ditemukan,” jelasnya.
Nantinya menurut dia, ketika Ranperda itu dibahas, akan melibatkan perusahaan yang memproduksi plastik ini. Mereka dinilai harus mengambil peran dan tanggung jawab.
“Pada akhirnya ketika ini akan dibuat, saya akan panggil beberapa perusahaan yang menggunakan produksi plastik untuk menanyakan apa yang akan mereka lakukan,” ucap wakil rakyat daerah pemilihan Nusa Utara ini.
Bahan plastik ini menurut dia, sulit sekali terurai. Kalau itu dibuang sembarangan, sampah plastik itulah yang akan menyumbat saluran air.
“Plastik pembungkus dari pasar susah terurai. Kalau dibuang dorang itu penyumbat saluran air. Mereka (perusahaan, red) ini banyak aqua, ake, supermie. Nanti ini diberlakukan, termasuk pemerintah memakai dispenser daripada aqua gelas, atau tumblr,” tandasnya.
test.petasulut.com/, SULUT – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) melakukan kunjungan kerja di Gudang Prosesing Benih Jagung JH37 di Desa Suwaan Minahasa Utara (Minut), Selasa (9/3).
Maksud Kunker tersebut guna meninjau prosesing dan pendistribusian benih jagung.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Sulut, Cindy Wurangian mengatakan, dalam kunjungan kerja (Kunker) Komisi II DPRD Sulut itu, didapati ada Kelompok Tani (Poktan) lokal sudah bergerak dan mendistribusikan ratusan ton benih jagung.
“Kami dapati dari kunker tersebut ada kelompok tani lokal, yakni Kelompok Tani Anugerah, yang sudah beberapa tahun bergerak di bidang proses benih jagung dan sudah mendistribusikan ratusan ton benih yang ada di Sulut, maupun ke kabupaten kota,” kata Srikandi Partai Golongan Karya (Golkar) Sulut ini.
Menurutnya, hal seperti ini harus mendapatkan tunjangan lebih dari APBN dan APBD untuk menambah fasilitas yang mereka butuhkan.
“Kami melihat dukungan dari Dinas Pertanian Provinsi Sulut, maupun dari Dinas Pertanian Minut sudah maksimal. Kedepannya perlu tetap diperhatikan agar kesinambungan dari kerja yang dilakukan oleh kelompok tani ini bisa terus berlangsung dan skalanya menjadi besar,” ungkap legislator daerah pemilihan (Dapil) Bitung-Minut ini.
“Kunjungan tadi juga didampingi dari pihak produsen pupuk. Kita melihat harus ada sinergitas atau kolaborasi lebih holistik antara pupuk dan benih sehingga apa yang mereka hasilkan dan nanti dijual ke masyarakat yang ingin bertani jagung, kwalitasnya bisa lebih,” tandasnya.
Hadir dalam kunjungan itu, Koordinator Komisi II Victor Mailangkay, Anggota Komisi II Syenny Kalangi serta Kadis Pertanian Sulut Novly Wowiling.
test.petasulut.com/, SULUT – Setelah pada hari kemarin dilakukan Penyerahan LKPD Tahun Anggaran 2020 Unaudited dari 13 pemerintah daerah, pada hari ini Selasa (9/3) bertempat di Aula BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, dilaksanakan Penyerahan LKPD Tahun Anggaran 2020 Unaudited dari Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dan Kota Kotamobagu.
Penyerahan tersebut dilakukan oleh Bupati Bolaang Mongondow Dra. Hj. Yasti Soepredjo Mokoagow, Bupati Minahasa Tenggara James Sumendap, SH. dan Walikota Kotamobagu Ir. Hj. Tatong Bara.
Pada pergelaran itu, hadir pula Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Welty Komaling, Ketua DPRD Minahasa Tenggara Marty Mareyke Ole, dan Ketua DPRD Kota Kotamobagu Meiddy Makalalag.
Pelaksanaan kegiatan Penyerahan LKPD Tahun Anggaran 2020 Unaudited tahun ini lebih cepat dibandingkan pelaksanaan kegiatan serupa pada tahun sebelumnya yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2020 lalu.
Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Karyadi, S.E., M.M., Ak., CA.,CFrA., CSFA dalam sambutannya menyatakan bahwa BPK akan segera melaksanakan Pemeriksaan Terinci Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020.
“Dan juga mengharapkan kepada pemerintah daerah untuk segera memperbaiki catatan-catatan yang diberikan pada saat Pemeriksaan Pendahuluan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020,” ucap Karyadi.
Kepala BPK RI Perwakilan Sulut, Karyadi menerima LKPD T.A 2020 Unaudited dari Pemerintah Kabupaten BMR dan Kotamobagu
Disamping itu, Bupati Bolaang Mongondow Dra. Hj. Yasti Soepredjo Mokoagow menyatakan berkeinginan memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow telah melakukan upaya – upaya ekstra untuk menyelesaikan catatan – catatan, khususnya di bidang Aset dengan melakukan penelusuran aset dan melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Manado untuk melakukan penilaian aset tetap yang berada di Kabupaten Bolaang Mongondow,” pungkasnya.
test.petasulut.com/, SULUT – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sulut melaksanakan rapat bersama tim ahli dan Sekretariat DPRD guna membahas 2 Ranperda inisiatif DPRD yakni Ranperda tentang Pemberdayaan Disabilitas dan Ranperda tentang pengendalian sampah plastik, Selasa (9/3) diruang rapat Komisi I DPRD Sulut.
Rapat itu dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulut Andi Silangen dan didampingi Ketua Bapemperda Winsulangi Salindeho, Wakil Ketua Bapemperda Melky Pangemanan serta Anggota Jhony Panambunan, turut hadir Sekretaris DPRD Sulut Glady Kawatu dan Para Tim Ahli.
Kepada Wartawan, Ketua Bapemperda DPRD Sulut Winsulangi Salindeho menyampaikan Terima kasih kepada tim ahli yang sudah sangat serius membuat kajian naskah akademik dan draft yang akan kita bahas bersama.
“Kerinduan kita bersama bahwa kedua Ranperda ini bisa secepatnya ditetapkan menjadi perda. Awalnya saya sendiri menjadwalkan pada bulan Agustus 2021 tapi ternyata itu terlalu lambat. Jadi kita usahakan di triwulan kedua, Ranperda ini sudah ditetapkan menjadi Perda,” ucapnya.
Minggu depan, lanjut Salindeho masih akan dilakukannya uji publik sebanyak 3 kali yaitu melakukan pertemuan dengan para pakar yang menguasai bidang sampah plastik, kemudian uji publik dengan OPD-OPD terkait serta LSM dan para pengusaha, sehingga mereka tahu bahwa DPRD sedang membahas Ranperda ini.
“Mengenai kedua Ranperda ini, Bapemperda telah menjadwalkan setiap hari Senin dan Selasa akan diadakannya rapat dalam rangka percepatan,” tambahnya.
Rapat dihadiri Sekretaris DPRD Sulut Glady Kawatu dan Para tim ahli
Tak hanya itu, Wakil ketua Bapemperda Melky Jakhin Pangemanan mengatakan bahwa memang maksud dari rapat ini adalah memintakan draft dan naskah akademik dari tim ahli dan ini progresnya sangat cepat karena pada awal Maret sudah diagendakan bahwa ini akan masuk Propemperda 2021.
“Awal Maret nanti tim ahli akan memasukan draft dan naskah akademik. Dan hari ini sudah dipresentasikan oleh tim ahli. Berarti kita sudah memulai langkah yang lebih cepat dan berharap setelah ini kita akan melanjutkan dalam tahap uji publik, sehingga kita bisa melakukan upaya-upaya dalam rangka percepatan,” kata MJP.
MJP juga menambahkan bahwa Setelah itu dilalui, akan segera menyurat ke pimpinan supaya bisa masuk ketahap pembahasan.
“Tim ahli sangat berkomitmen untuk kita mengakselerasi produk hukum daerah ini agar cepat selesai agar kita bisa menghasilkan ranperda inisiatif DPRD. Intinya, kita semua bersepakat dan komitmen mulai dari Ketua DPRD, Bapemperda, Tim ahli yang hadir untuk mempercepat penyelesaian ranperda pengendalian sampah plastik dan pemberdayaan disabilitas,” jelasnya.
“Targetnya tentu kita akan mengikuti tahapan tapi kalau di Kemendagri kan bulan November tahap Fasilitasi mereka sudah Close, makanya kami akan mempercepat mudah mudahan masuk triwulan kedua kita sudah bisa menyelesaikan tanggung jawab legislasi ini,” tutupnya.
test.petasulut.com/, SULUT – Badan Pemeriksa Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara menggelar Penyerahan LKPD Tahun Anggaran 2020 Unaudited dari 13 Pemerintah Provinsi Daerah, yaitu Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandanng Biaro, Kota Manado, Kota Bitung dan Kota Tomohon, Senin (8/3).
Turut hadir pada kegiatan ini yakni Gubernur Olly Dondokambey, Ketua DPRD Provinsi Provinsi Sulawesi Utara dr. Fransiskus Andi Silangen, Bupati/Walikota serta unsur pimpinan DPRD dari 12 Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota.
Pelaksanaan kegiatan Penyerahan LKPD Tahun Anggaran 2020 Unaudited tahun ini lebih cepat dibandingkan pelaksanaan kegiatan serupa pada tahun sebelumnya yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2020 lalu.
Masing-masing Kepala Daerah menyerahkan LKPD T.A 2020 Unaudited kepada BPK
Sementara itu, dalam sambutannya Gubernur Sulawesi Utara Bapak Olly Dondokambey, SE mengatakan, melalui Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang akan diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan diharapkan kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah di pemerintah daerah, baik Provinsi Sulawesi Utara dan seluruh Kabupaten Kota akan mengalami peningkatan.
Disamping itu, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Bapak Karyadi, S.E.,M.M., Ak., CA., CFrA., CSFA. menyatakan bahwa Laporan Keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Pada tahun ini akan dilaksanakan Long Form Audit Report (LFAR) yang dilaksanakan pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara,” ucapnya.
Kepala BPK Perwakilan Sulut Karyadi juga mengapresiasi upaya pemerintah daerah dalam pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan sehingga secara keseluruhan mengalami kenaikkan yang signifikan dimana telah mencapan 75%.
” Diharapkan pemerintah daerah terus berusaha meningkatkan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara.” tandas Karyadi.
test.petasulut.com/, SULUT – Senin (8/3) pagi tadi Anggota DPRD Sulut melaksanakan kegiatan Vaksinasi Covid-19 diruang Paripurna DPRD Sulut.
Kegiatan ini bertujuan sebagai upaya pemutusan wabah Covid-19.
Mengenai hal itu, Ketua Fraksi Partai NasDem Sulut Nick Adicipta Lomban yang juga turut mensukseskan kegiatan Vaksinasi ini mengatakan bahwa program ini untuk menjamin pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.
“Vaksinasi ini menjamin pemulihan ekonomi pasca Covid-19. Pada saat masyarakat sudah disuntik vaksin Covid-19, tentunya akan berkegiatan dengan baik dan menunjang lebih masif perekonomian yang ada,” kata Lomban usai di suntik Vaksin tahap pertama.
Ia menilai, upaya vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat, baik pemerintah provinsi Sulut, hingga kabupaten dan kota, sangat serius.
“Saya apresiasi upaya vaksinasi dan saya baru selesai divaksin. Vaksinasi tahap kedua ini difokuskan kepada pedagang, anggota dewan dan juga wartawan. Jadi sekali lagi, pemerintah cukup serius dalam hal vaksinasi ini,” tutur Anggota Komisi II DPRD Sulut itu.
Lebih lanjut Lomban mengatakan, di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah Bumi Nyiur Melambai, terpukul di bidang perekonomian akibat pandemi Covid-19.
“Akan tetapi di Sulut ada beberapa sektor usaha yang secara langsung tidak terlalu terdampak. Seperti sektor perikanan dan pertanian. Ini menjadi motor pertumbuhan perekonomian di Sulut. Jadi saya harapkan setelah selesai vaksinasi, pemulihan ekonomi berjalan dengan baik. Untuk itu, diharapkan adanya sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota,” tandas Politisi Dapil Bitung-Minut itu.
test.petasulut.com/, SULUT – Guna me-mediasi sekaligus mencari solusi terbaik atas keluhan warga perumahan Citraland terhadap pihak managemen PT. Ciputra Internasional, Komisi IV DPRD Sulut melaksanakan rapat, senin (8/3) siang.
Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPRD Sulut Braien Waworuntu, didampingi Wakil Ketua Careig Runtu, Sekretaris Jems Tuuk dan Personil Komisi Melky Pangemanan serta Hilman Idrus dan dihadiri Perwakilan Warga Perumahan Citraland dan Pihak Managemen PT.Ciputra Internasional.
Pada pergelaran tersebut, Warga Perumahan Citraland mengeluhkan beberapa persoalan, salah satunya terkait retribusi yang dinilai hanya membuat keputusan secara sepihak oleh Managemen Perumahan Citraland tanpa berkonsultasi atau memberitahukan kepada warga perumahan.
Mengenai hal itu, Komisi IV DPRD Sulut pun memberikan solusi kepada kedua belah pihak yakni melakukan mediasi.
Selama 2 jam kedua belah pihak bermediasi, akhirnya keluar kesepakatan bersama secara tertulis yang ditandatangani Komisi IV DPRD Sulut, Pihak Managemen dan Warga Perumahan Citraland yang berisi:
Di harapkan kepada pengelola Citraland dapat memperhatikan beberapa fasilitas pengamanan dilingkungan perumahan yang tidak/belum dibuat dan berpotensi menciptakan ketidaknyamanan bahkan dapat membahayakan warga setempat, fasilitas tersebut antara lain:
Pagar pembatas di kompleks cluster Edenbridge (dapat mulai dikerjakan pada bulan Maret Tahun 2021)
-Kerusakan pada parit (Drainase) yang sudah sangat besar dikompleks Edenbridge karena lubang dan fondasi yang ada sudah menggantung (dapat dikerjakan pada bulan April Tahun 2021)
-Terjadi kerusakan akibat longsor di kompleks jalan paving ruko (CMW) dan di dekat gerbang Big Ben
-Di harapkan pengelola Citraland dapat berkoordinasi dengan Balai Jalan Daerah Provinsi Sulawesi Utara terkait Kerusakan jalan di pintu masuk atau gerbang wilayah Citra Land Minahasa tepatnya di depan patung kuda yang bisa membahayakan kendaraan dan warga yang melintas di jalan tersebut (tenggang waktu selama 1 Bulan)
Keputusan dan sikap managemen Citraland: -Menaikan tarif air/lingkungan/keamanan/retribusi semapah secara sepihak dan itu diperlukan penjelasan secara detail masing-masing retribusi tersebut (minggu ini akan diberikan detail penjelasan harga secara tertulis oleh pihak Citraland) -Ada standart ganda dalam penerapan jasa berlangganan jaringan internet indohome dalam kompleks perumahan Untuk dapat di evaluasi kembali paling lambat pada minggu berjalan pada bulan maret 2021 (Citraland memfasilitasi pertemuan warga dengan pihak penyedia provider)
Di harapkan Pungutan baru di kompleks ruko untuk dicabut oleh pihak Pengelola Citraland antara:
Di tengah pandemic, dimana ekonomi lagi lesu dan usaha sedang merosot, manajemen Citraland bukannya membantu meningkatkan fasilitas kenyamanan dan keamanan di kompleks ruko, malah membuat kebijakan baru dengan menagih biaya sewa walk way di depan pemilik ruko yang sedang berusaha (pihak Citraland menarik kembali ketentuan penarikan biaya sewa Walk way)
-Di sisi lain lampu jalan di kompleks ruko yang sering padam dan pintu masuk kompleks ruko ada yang tidak dilengkapi portal (diperhatikan)
Agar dapat lebih diperhatikan dan di tindaklanjuti terkait Retribusi keamanan dan keresihan di harapkan kepada pihak citraland dapat di sampaikan secara transparan terkait peruntukannya untuk masyarakat
Agar dapat lebih di perhatikan dan di tindaklanjuti terkait Kebersihan pemukiman pendudukan yang tidak ditempati oleh pemilik rumah (harap dapat diperhatikan kebersihannya sehingga tidak menggganggu kenyamanan penghuni yang lain)
Agar dapat lebih di perhatikan dan di tindaklanjuti terkait Untuk permasalahan sampah agar selalu dapat di perhatikan khususnya jam pengangkutan sampah dapat dilakuan secara rutin oleh pihak pengelola
Agar dapat lebih di perhatikan dan di tindaklanjuti terkait Kearifan lokal warga citraland agar dapat dilibatkan dalam bentuk kerjasama seperti asourscing pekerjaan fisik tender dan lain-lain
Agar dapat lebih di perhatikan dan di tindaklanjuti terkait Semua kebijakan yang diambil oleh pihak citaland harus di ketahui dan melibatkan seluruh warga melalui bentuk komunikasi yang intens
Demikian surat Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani bersama oleh Pimpinan Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara bersama Pihak Managemen Citraland dan Warga yang berdomisi di citraland.
Penandatanganan Kesepakatan bersama Komisi IV DPRD Sulut, Pihak managemen dan Warga Perumahan Citraland
Menanggapi kesepakatan bersama itu, Komisi IV pun kepada pihak Managemen untuk tidak keluar dari kesepakatan yang diambil.
“Kiranya apa yang menjadi kesepakatan ini bisa menjadi solusi bersama,” ucap Careig dan Braien.
Usai rapat, kepada wartawan General Manager Sofian Khabib mengatakan bahwa persoalan ini hanyalah masalah komunikasi yang sempat terputus antara Managemen dan warga.
“Sebetulnya keluhan-keluhan warga yang disampaikan sudah kami jadwalkan untuk dikerjakan. Jadi kesepakatan bersama secara tertulis tadi memang sudah masuk schedule,” ucapnya.
“Waktu terjadinya banjir manado, memang ada beberapa titik yang pagarnya rubuh, saluran tergerus dan lainnya. Intinya, dalam kesepakatan ini secara jelas telah tertulis bahwa sebagian besar sudah mempunyai estimasi waktu untuk pengerjaan, jadi yang pasti kami pihak managemen akan melaksanakannya,” tambahnya.
test.petasulut.com/, MANADO – Kedatangan Menteri Kesehatan Ir Budi Gunadi Sadikin bersama ketua komisi IX DPR RI Felly Runtuwene guna memantau pelaksanaan Vaksinasi Massal di Manado mendapat apresiasi dari Walikota Manado GSVL.
Lumentut mengatakan bahwa Kota Manado mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di kota Manado. Kedatangan Menkes dan Felly Runtuwene merupakan hal yang luar biasa.
“Terima kasih kepada Menkes yang memberi perhatian yang besar kepada Manado, untuk melakukan pemantauan langsung kegiatan Vaksin Massal, yang digelar hari ini. Ini sangat luar biasa, Menteri Kesehatan ditengah kegiatan yang padat mengambil bagian datang ke Manado, bersama ibu Felly Runtuwene, juga Menteri Pariwisata Sandiaga Uno.” Ucap GSVL, Jumat (5/3) saat Mendampingi Menkes Dan Ketua Komisi IX DPR RI pantau Vaksin Massal di Puskesmas Karombasan.
Walikota Manado 2 periode ini juga berharap semua warga Kota Manado mendukung penuh kegiatan vaksinasi ini.
“Warga Manado diharapkan mendukung penuh kegiatan vaksinasi ini, dan juga diharapkan serta ikut melakukan vaksinasi, guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19.” Pungkasnya.
test.petasulut.com/, SULUT – Sekretariat DPRD (Setwan) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) terus melakukan berbagai upaya dalam hal memutus mata rantai penyebaran Covid-19, sekaligus menunjang program pemerintah pusat dalam mensukseskan kegiatan Vaksinasi Covid-19.
Terbukti, pada besok hari, Senin (8/3) Setwan Sulut akan melakukan kegiatan Vaksinasi dilingkaran Anggota DPRD, ASN, THL, karyawan dan juga pers yang bertugas di lingkup kantor DPRD Provinsi Sulawesi Utara.
Kepada Wartawan, Sekretaris DPRD Sulut Glady Kawatu melalui Kepala Bagian (Kabag) Umum John Paerunan menyampaikan bahwa, Senin (8/3/2021) besok, akan dilaksanakan vaksinasi covid-19.
“Berdasarkan penyampaian dari dokter Steaven Dinkes Sulut, bahwa vaksinasi akan dilaksanakan di ruang Paripurna Hari Senin tgl 8 Maret 2021, di mulai jam 10.00 hingga sore,” ujar Paerunan.
Dikatakan Paerunan, pelaksanaan vaksinasi ini untuk Pimpinan dan Anggota DPRD yang belum di vaksin, seluruh ASN, THL jajaran Setwan, dan juga wartawan yang meliput di DPRD Sulut.
“Bagi yang belum di vaksin, silahkan besok bergabung. Untuk keluarga, belum masuk jadwal,” kata Paerunan.
