Test Peta Sulut

Tag: MELKY PANGEMANAN

  • MJP Bagikan Sembako, Sasarannya Para Pemimpin Agama

    test.petasulut.com/, SULUT – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Melky J. Pangemanan, S.IP., MAP., M.Si, Selasa (15/12) kembali melanjutkan komitmennya yakni membagikan Bingkisan Sembako secara door to door bersama tim.

    Sasaran MJP kali ini khusus untuk para pemimpin agama (Pendeta, Gembala, Ketua Stasi, Imam dan Pemimpin agama lainnya) di Kota Bitung.

    Pembagian bingkisan dari MJP adalah bentuk Solidaritas dan kepedulian kepada para pemimpin agama menjelang hari besar keagamaan umat Kristiani, Natal Yesus Kristus di tahun 2020 ini.

    “Saya berkomitmen untuk terus bekerja dan melayani serta memberi bantuan semaksimal mungkin sebagai bagian dari rasa solidaritas bagi semua ciptaan Tuhan,” ucapnya.

    (ABL)

  • Komitmen Sejak Lama Terus Dipenuhi, Hari Ini MJP Bagikan Sembako ke Lansia

    test.petasulut.com/, SULUT – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Melky J. Pangemanan, S.IP., MAP., M.Si kembali menyalurkan Sembako secara door to door terlebih khusus bagi orang tua lanjut usia (Lansia) di Kota Bitung, Kamis, (10/12).

    Pembagian bingkisan ini menurut MJP adalah bentuk Solidaritas dan kepedulian kepada masyarakat mengingat situasi sosial ekonomi masyarakat saat ini yang lagi sulit, terutama buruh harian dan kelompok masyarakat yang bekerja serabutan tanpa penghasilan tetap serta para orang tua lanjut usia.

    “Saya akan terus melayani dan memberi bantuan kepada masyarakat semaksimal mungkin sebagai bagian dari rasa solidaritas bagi warga yang saat ini dalam masa sulit,” ungkapnya.

    Diketahui, baru-baru ini sempat beredar video yang mengaitkan nama Melky Pangemanan. Dimana pembuat video tersebut menduga bahwa bantuan sembako yang dibagikan MJP melalui tim saat itu bertujuan untuk mendukung salah satu Paslon yang akan bertarung pada Pilkada 2020 ini. Pembuat video itu berpatokan pada stiker kecil salah satu paslon yang terpampang pada mobil yang mengangkut sembako dari MJP.

    Ini beberapa foto yang menampilkan perjalanan MJP membagikan sembako ke masyarakat yang dimulai dari pertengahan tahun 2020 sampai hari ini

    MJP pun menepis dugaan itu dengan mengatakan bahwa bantuan sembako yang disalurkan ke masyarakat adalah murni bantuan pribadi.

    “Saya tidak pernah mengaitkan bantuan pribadi saya dengan kepentingan pilkada, itu sangat keliru,” katanya.

    Diketahui pula bahwa bantuan-bantuan kepada masyarakat yang telah disalurkan oleh MJP itu sudah sejak awal-awal covid-19 menggerogoti Sulut, sebelum tahapan pilkada dimulai pun sampai hari ini telah selesai Pilkada MJP sudah sangat eksis memberikan bantuan pribadinya. Hal itu terbukti pada laporan harian MJP di Facebook.

    (ABL)

  • Transparansi ke Publik, MJP Kembalikan Rp. 3.963.750 Sisa Dana Reses III 2020

    test.petasulut.com/, SULUT – Masa Reses III Tahun 2020 Anggota DPRD Sulut telah selesai. Seperti biasa, guna mempertanggungjawabkan anggaran dana reses, Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Melky J. Pangemanan, S.IP., MAP., M.Si pun menyelesaikan laporan administrasi dan keuangan secara terperinci pada pelaksanaan Kegiatan Reses Masa Sidang III Tahun 2020.

    Diketahui, Dana Reses yang disiapkan bagi setiap Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Rp. 45.000.000 (Anggaran diserahkan kepada Staf Pendamping) dengan rincian :

    • ATK Rp. 1.000.000
    • Belanja Cetak Rp. 500.000
    • Belanja Penggandaan Rp. 500.000
    • Belanja Makan Minum Kegiatan Rp. 37.000.000 (Termasuk Pajak)
    • Jasa Sewa Tempat/Ruangan Rp. 6.000.000 (Termasuk Pajak)

    Adapun rincian anggaran yang digunakan anggota DPRD MJP dalam Reses III Tahun 2020 :

    • Belanja Makan minum = Rp. 34.000.000
    • Jasa Sewa Tempat/Ruangan = Rp. 5.531.250
    • Biaya Cetak (Baliho) = Rp. 150.000
    • Belanja ATK = Rp. 925.000
    • Belanja Penggandaan = Rp. 430.000

    Total = Rp. 41.036.250

    Anggota DPRD MJP melalui staf pendamping Reses mengembalikan Rp. 3.963.750, anggaran Reses yang tidak terpakai dalam Kegiatan Reses III Tahun 2020.

    Anggota DPRD MJP juga mendapatkan Uang Tunjangan Reses Rp. 12.750.000 (Sudah dipotong PPh 15%) dan Uang Perjalanan Dinas dalam daerah selama 5 hari dalam pelaksanaan Reses dengan jumlah Rp. 8.075.000.

    “Ini bentuk transparansi kepada publik. Anggaran yang digunakan bersumber dari APBD yang notabene adalah uang rakyat, jadi sudah seharusnya rakyat juga tahu anggaran yang disiapkan dan digunakan oleh Anggota DPRD,” ucap MJP senin (7/12) diruang kerjanya.

    (ABL)

  • Komisi IV Terima Banyak Masukan Dari DPRD DKI Soal Metode Belajar Online

    test.petasulut.com/, SULUT – Dalam rangka Studi Komparasi Penerapan Metode Pembelajaran Online dari rumah selama masa Pandemi Covid-19, Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara melakukan kunjungan kerja ke DPRD DKI Jakarta, Rabu (4/11).

    4 personil Komisi IV yang mengikuti Kunker itu, yakni Wakil Ketua Careig Runtu, Melky J. Pangemanan, I Nyoman Sarwa dan Melisa Gerungan.

    Pada kesempatan itu, DPRD DKI Jakarta memberikan penjelasan terkait kebijakan pembelajaran jarak jauh, dimana:

    • Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 467 Tahun 2020 tentang Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2020/2021 dan kesiapan dimulainya kegiatan belajar dan mengajar.
    • Pembelajaran di masa pandemi dilakukan melalui Pembelajaran Jarak Jauh dan Blended Learning. Kebijakan mengenai pembelajaran masa transisi menyesuaikan SKB 4 Menteri dan keputusan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan CVD.
    • Dalam rangka mengoptimalkan pembelajaran pada masa transisi, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta meluncurkan portal Siap Belajar (siapbelajar.jakarta.go.id) atau bisa juga diakses melalui website Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta (disdik.jakarta.go.id).
    • Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta juga berkolaborasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta untuk membuat konten “Siap Belajar Jakarta”.
    • Konten utama “Siap Belajar Jakarta” sebagai berikut; Prosedur informasi standar pelaksanaan pembelajaran masa transisi; Panduan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dan Masa Ta’aruf Siswa Madrasah (MATSAMA) bagi peserta didik baru; Panduan orientasi peserta didik lama, guru, dan orang tua; Panduan dan materi blended learning bagi guru, orang tua dan peserta didik; Asesmen Kesiapan Satuan Pendidikan.
    • Pada poin Asesmen Kesiapan Satuan Pendidikan, Sekolah/Madrasah baik Negeri dan Swasta wajib mengisi asesmen yang dimaksud untuk memastikan kesiapan kondisi dan lingkungan, walaupun PJJ tetap berlangsung.
    • Program MPLS dan MATSAMA bagi peserta didik baru tetap perlu dilakukan untuk memastikan peserta didik menjadi bagian dari satuan pendidikan, mengenal satuan pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan, peraturan-peraturan dan program satuan pendidikan.
    • Gubernur DKI Jakarta telah menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 101/2020, tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan CVD.
    • Pergub 101/2020 tidak mengubah keputusan Pemprov DKI Jakarta untuk menerapkan pembelajaran jarak jauh selama masa PSBB Transisi.
    • Pasal 9 Pergub 101/2020 adalah peraturan pengendalian kegiatan belajar-mengajar yang mana harus menggunakan protokol kesehatan CVD.
    • Pada Pasal 9 Ayat 1 tertulis penjelasan protokol pencegahan CVD bagi tenaga pendidikan dan peserta didik, beserta orang tua dalam upaya turut mengawasi kegiatan peserta didik.
    • Peraturan Daerah Penanggulangan CVD telah resmi disahkan dalam sidang paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta.
    • Perda tersebut dibentuk agar penanggulangan CVD di Jakarta memiliki aturan yang lebih kuat dan lebih lengkap daripada dua peraturan gubernur sebelumnya yang menjadi payung hukum penanganan CVD.

    Pangemanan, Runtu, Sarwa dan Gerungan pun mengakui bahwa telah menerima banyak informasi terkait penerapan kebijakan dan inovasi Pemerintah DKI Jakarta, sehingga nantinya bisa menjadi bahan evaluasi bagi penerapan pembelajaran jarak jauh di Sulawesi Utara.

    DKI Jakarta tidak terlalu kesulitan dalam menjalankan PJJ mengingat fasilitas internet dan jaringan yang memadai sementara di beberapa daerah di Sulawesi Utara masih sulit mengakses jaringan internet, misal di daerah Kepulauan.

    Beragam suka dan duka dialami para siswa saat belajar dari rumah. Persoalan gagap teknologi hingga kejenuhan mengikuti pembelajaran jarak jauh dan tidak memiliki Laptop atau Handphone.

    Di Provinsi Sulawesi Utara Pelaksanaan kegiatan pendidikan selama pandemi di lingkungan Dinas Pendidikan Daerah dengan Pembelajaran online dalam jaringan (Daring) dan Luar jaringan (Luring) dilaksanakan oleh semua satuan pendidikan menengah yang terdiri SMA 224 Sekolah SMK 187 sekolah dan SLB 30 sekolah, sesuai arahan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI yang diikuti surat edaran Gubernur Sulawesi Utara terkait belajar dari rumah selama pandemi.

    Guru dan siswa melakukan proses mengajar dan belajar dari rumah dengan menggunakan beberapa aplikasi gratis diantaranya rumah belajar ruang guru, zoom, whatsapp messenger, penugasan terstruktur dan kunjungan ke rumah siswa secara langsung bagi yang tidak memiliki fasilitas internet.

    Persentase pembelajaran daring keseluruhan ada 70 persen sedangkan luring ada 30 persen untuk seluruh siswa di Sulawesi Utara.

    Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) diefektifkan untuk membantu pembelajaran jarak jauh sesuai perubahan-perubahan petunjuk penggunaan BOS.

    Penyesuaian Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler.

  • Adu Kekuatan, 2 Politisi Ini Bersitegang

    test.petasulut.com/, SULUT – Pemilihan kepala daerah diketahui akan di langsungkan pada 9 desember 2020 nanti, khususnya di Sulawesi Utara untuk pemilihan Gubernur/Wagub sudah dipastikan ada tiga pasangan calon yang akan bertarung.

    Ketiga paslon tersebut yakni CEP-SL nomor urut 1, VAP-HR nomor urut 2 dan OD-SK nomor urut 3.

    Adu gagasan, strategi dan elektabilitas pun menjadi modal awal dari ketiga paslon tersebut guna membangkitkan kepercayaan publik.

    Para kader, tim dan pengurus di masing-masing partai juga terus bekerja serius.

    Namun, saling bentrok pun seringkali terjadi, seperti yang dilakukan kedua politisi muda ini, yakni Anggota Komisi IV DPRD Sulut Melky J. Pangemanan dan Ketua Komisi IV DPRD Sulut Braien Waworuntu.

    Diketahui, MJP adalah Ketua DPD PSI Sulut. PSI adalah salah satu partai pengusung OD-SK, dan BW adalah Koordinator pemenangan VAP-HR di Minahasa Tomohon.

    Bersitegang mungkin bakal terjadi dari kedua politisi milenial ini karena sudah pasti berbeda pendapat maupun pemahaman di Pilgub 2020 ini.

    “Kami berdua memang sangat kompak untuk pelaksanaan tugas di Komisi IV, saling tukar pikiran dan saling mengisi guna memperjuangkan kesejahteraan masyarakat sampai terealisasi namun untuk tugas pemenangan di pilgub 2020 ini, kami berdua siap bertarung. Tapi bukan dengan sikap arogansi melainkan bersaing sehat agar pilkada 2020 ini berjalan damai,” jelas MJP dengan jari metalnya, jumat (23/10).

    Waworuntu juga menjawab “Saya siap bertarung guna memenangkan VAP-HR,” ucap BW disusul dengan jari V.

    Siapa yang akan duduk sebagai Gubernur dan Wagub Sulawesi Utara akan ditentukan tanggal 9 desember 2020 nanti.

    “Nanti akan dibuktikan 9 desember 2020,” teriak keduanya.

  • GIRING: Olly Adalah Pemimpin Yang Paling Mengerti Kebutuhan Masyarakat

    test.petasulut.com/, SULUT – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sulut menggelar Konsolidasi dalam rangka memenangkan Olly-Steven, senin (19/10) di hotel Peninsula Manado.

    Kegiatan tersebut dihadiri oleh Plt Ketua DPP PSI Giring Ganesha, Ketua DPD PSI Sulut Melky Pangemanan, wakil ketua DPW Sulut PSI Jurani Rurubua dan seluruh kader PSI, serta dihadiri oleh Ketua DPD PDIP Olly Dondokambey.

    Pada kesempatan itu, Plt Ketua DPP PSI Giring Ganesha menilai pembangunan di sulawesi utara, dimana dirinya menjelaskan bahwa melihat situasi Sulut ditambah juga masukan dari Ketua DPD PSI Melky Pangemanan bahwa selama pandemi Covid-19 sulut adalah satu-satunya mungkin di Indonesia yang ada peningkatan ekonomi sampai dengan 4,3 persen.

    “Dan juga empati dari pak Olly Dondokambey sangat luar biasa. Saya baru tahu juga bahwa yang pertama adalah petugas sosial dan petugas keagamaan diberikan BPJS, itu artinya beliau memiliki empati yang luar biasa,” ungkap Giring.

    Giring juga mengingat waktu Olly Dondokambey menyambangi DPP PSI,Olly cerita bahwa ada satu daerah yang tidak mendapat listrik, sehingga mendatangkan kapal listrik dari Turki.

    “Itulah yang dinamakan pemimpin, yang paling mengerti apa yang dibutuhkan masyarakat,” tutupnya.

  • OD: Saya Sangat Bersyukur Adanya Dukungan Penuh Dari PSI

    test.petasulut.com/, SULUT – Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sulut, Olly Dondokambey sangat bersyukur atas dukungan penuh dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sulut dalam rangka memenangkan pasangan calon Olly-Steven di perhelatan Pilgub Sulut 9 Desember 2020 nanti.

    “Memang dari awal PSI bersama-sama dengan kita (Olly-Steven) di pendaftaran KPU. Itu bukan saja dukungan tapi sebagai peserta, sehingga saya sangat bersyukur karena pilihan PSI dalam rangka Pilkada 2020 turut bersama-sama dengan PDIP, untuk membawa masyarakat Sulut lebih sejahtera,” ungkap OD, Senin (19/10) usai mengikuti kegiatan Konsolidasi PSI Se-Sulawesi Utara dalam rangka memenangkan Olly-Steven, di hotel Peninsula Manado.

    Tak hanya itu, dihadapan Plt Ketua DPP PSI Giring Ganesha dan Ketua DPD PSI Sulut Melky Pangemanan, Dirinya juga percaya kalau OD-SK menang masyarakat bisa melihat partai-partai yang akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat Sulut.

    “Sehingga partai-partai yang ikut dengan kita (OD-SK) tentunya akan membawa manfaat yang lebih besar, karena kita akan bersama-sama membangun sulut lebih hebat kedepan, tutupnya seraya mengatakan jangan lupa tanggal 9 desember coblos nomor 3.

  • MJP Terima Aspirasi Lewat Medsos, Terfokus Pada Persoalan Pendidikan Dan Kesehatan

    test.petasulut.com/, SULUT – Terus memaksimalkan kinerja sebagai wakil rakyat, Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Melky J. Pangemanan, S.IP., MAP., M.Si tetap membuka diri untuk menerima aduan, keluhan serta aspirasi masyarakat lewat sosial media.

    Dalam Work From home (WFH) MJP hari Kamis (15/10), Adapun beberapa aspirasi yang masuk didominasi persoalan pendidikan di masa pandemi dan terkait pelayanan kesehatan.

    “Persoalan Pembelajaran Jarak Jauh di masa Pandemi diantaranya, pelajar yang tidak memiliki komputer atau laptop, persoalan jaringan internet dan penggunaan kuota internet yang menambah beban orang tua peserta didik,” ungkap Personil Komisi IV DPRD Sulut itu.

    MJP pun akan menyampaikan beberapa aspirasi tersebut kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

    “Pemerintah wajib mendengarkan, mengkaji dan mengeksekusi masukan dan aduan publik untuk perbaikan dan upaya meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan peningkatan kualitas pendidikan ditengah pandemi CVD,” pungkas politisi PSI Dapil Minut-Bitung.

    Tak hanya itu, Koordinasi bersama rekan-rekan anggota DPRD dan Mitra kerja Komisi IV terkait urusan internal dan kerja pelayanan kepada publik terus dilakukan MJP.

  • WFH, MJP Paling Banyak Terima Aduan Menyangkut Penolakan Omninus Law/Ciptaker

    test.petasulut.com/, SULUT – Ditutupnya pelayanan kantor DPRD Sulut selama 1 minggu guna meminimalisir penyebaran wabah covid-19, Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Melky J. Pangemanan, S.IP., MAP., M.Si pun memilih untuk bekerja dari rumah (Work From Home), rabu (14/10).

    MJP pun menerima aduan dan aspirasi publik yang disampaikan via sosial media.

    Paling banyak aduan dan aspirasi yang masuk melalui sosial media terkait penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja.

    MJP menjelaskan bahwa produk undang-undang tersebut adalah kewenangan dari pemerintah pusat dan lembaga DPR Republik Indonesia.

    “Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara turut berjuang dan menyampaikan aspirasi dari masyarakat sejak tanggal 17 Januari 2020 dan juga Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara telah menyampaikan aspirasi tersebut kepada Komisi IX DPR RI dan Kementerian Tenaga Kerja RI di Jakarta. Kewenangan DPRD Provinsi Sulawesi Utara hanya sampai disitu, mengingat ini adalah produk hukum DPR RI dan pemerintah pusat,” jelas MJP.

    Pangemanan juga mengajak mahasiswa dan seluruh elemen masyarakat untuk sama-sama mempelajari dan mengkaji aturan tersebut.

    “Setiap masyarakat atau organisasi juga yang menolak bisa menempuh langkah konstitusional atas UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK), salah satu caranya dengan mengajukan Judicial Review,” ungkapnya.

    WFH dari Politisi PSI Sulut itu juga adalah Koordinasi bersama rekan-rekan anggota DPRD dan Mitra kerja Komisi IV terkait urusan internal dan kerja pelayanan kepada publik.

  • Pesan MJP di HUT Ke-30 Kota Bitung

    test.petasulut.com/, SULUT – Di Hari Ulang Tahun (HUT) ke-30 Kota Bitung, ada makna tersendiri yang dituangkan Anggota DPRD Provinsi Sulut, Sulawesi Utara Melky J. Pangemanan, S.IP., MAP., M.Si.

    Dimana, Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sulut ini mengatakan bahwa Keberagaman, solidaritas adalah kunci Kota ini maju dan berbudaya.

    “Semoga rakyat semakin sejahtera, daerah aman dan nyaman bagi semua suku, ras dan agama.Tuhan Yesus memberkati Tanah Tonsea Kota Bitung dan Torang samua,” ungkap Personil Komisi IV DPRD Sulut ini seraya menuturkan Dirgahayu Kota Bitung ke- 30, Sabtu (10/10).