Test Peta Sulut

Category: Headline

  • Pokir BW Jalan Manado-Tomohon Masuk Prioritas Pembangunan Pemerintah

    test.petasulut.com/, SULUT – Sulawesi Utara menjadi salah satu daerah yang paling diperhatikan Pemerintah Pusat dalam pembangunan.

    Buktinya, dalam musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 Provinsi Sulut, sebanyak 10 program kegiatan pembangunan daerah mendapatkan bantuan pusat melalui APBN.

    Proyek Prioritas pembangunan Daerah Tahun 2022 yang dimaksud adalah:

    1. Pembangunan pelabuhan perikanan dan fish market bertaraf internasional Likupang.
    2. Pembangunan dan penataan pasar di Kota Manado.
    3. Normalisasi sungai yang bermuara di Kota Manado.
    4. Pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3 medis Manado.
    5. Pembangunan jalan lingkar Pulau Karakelang.
    6. Pembangunan tanggul pengaman pantai di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
    7. Pembangunan tanggul pengaman sungai Andagile Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
    8. Pemenuhan Energi Listrik di Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sangihe dan Talaud.
    9. Feasibility study pembangunan jalan alternatif Manado-Tomohon.
    10. Pembangunan melalui kerjasama pemerintah, perguruan tinggi, dan pihak swasta yaitu Triple-Helix pembangunan ketahanan pangan (food estate) untuk industri peternakan sapi dengan Lokus Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Ruang lingkup antara lain pendirian Institute of Future Farming Systems di Manado dan pembangunan Rumah Potong Hewan.

    Berdasarkan hal tersebut, Gubernur Olly baru-baru ini sempat mengatakan bahwa dalam penyusunan RKPD Tahun 2022 juga telah diterima Pokok-Pokok Pikiran (POKIR) DPRD yang diwarnai dengan aspirasi masyarakat yang dimasukan melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).

    Tanggapan pun datang dari Lembaga DPRD Sulut yakni Ketua Komisi IV Braien Waworuntu. Dimana dirinya mendukung kesepuluh program prioritas pembangunan tahun 2022 yang tercipta dalam Musrembang.

    “Pasca selesainya masa reses Anggota DPRD Sulut, seluruh Pokok-Pokok Pikiran DPRD pun dimasukan dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD),” kata Braien, jumat (23/4).

    “Dari sejumlah POKIR yang saya masukan, langsung ditindaklanjuti dan dimasukan sebagai salah satu program prioritas pembangunan tahun 2022 yakni Perbaikan dan pembangunan Jalan yang menghubungkan Kelurahan Kinilow dengan Desa Kali Pineleng yang merupakan sarana penunjang Pariwisata (Feasibility study pembangunan jalan alternatif Manado-Tomohon),” tambah Waworuntu.

    Politisi Partai NasDem itupun berharap agar proyek pembangunan daerah Sulut ini dapat berjalan sesuai dengan koridor.

    “Dalam rangka untuk kemajuan daerah, memang perlu adanya pembangunan yang baik dan benar. Pembangunan infrastruktur, SDM, Pariwisata menjadi hal yang perlu ada perhatian. Keberpihakan pemerintah pusat untuk daerah Sulut kiranya menjadi langkah maju menuju masyarakat sejahtera,” tutup Politisi Dapil Minahasa-Tomohon itu.

    (ABL)

  • FELLY Ingatkan Warga Eris, Cek KLIK Sebelum Pemakaian Produk

    test.petasulut.com/, NASIONAL – Guna melaksanakan kewajiban, Ketua Komisi IX DPR-RI Felly Estelita Runtuwene turun kedapil, tepatnya di Desa Tandengan Kecamatan Eris Kabupaten Minahasa, Rabu (21/4/2021) siang.

    Dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi bersama BPOM, Felly memberikan informasi kepada warga eris menyangkut cara-cara yang tepat pengecekan obat, makanan, kosmetik dan lainnya, tujuannya agar masyarakat dapat dengan teliti mengkonsumsi maupun memakai produk dengan baik.

    Dalam sosialisasi tersebut juga, FER tetap mengedepankan protokol covid-19 guna pencegahan penyebaran virus ini.

    Pada Pemaparannya, Felly Estelita Runtuwene menyampaikan ketika kita akan belanja ingat cek KLIK selalu agar terlindungi dari obat dan makanan Ilegal, cek KLIK yaitu cek Kemasan, jangan beli produk dengan kemasan yang telah rusak atau penyot meski sedikit, cek Label, baca dahulu Label berisi informasi produk sebelum dibeli, cek Izin edar apakah produk tersebut sudah terdaftar apa belum dan yang terakhir cek kadaluarsa,

    “jangan beli atau konsumsi obat dan makanan yang telah kedaluarsa,”ujar Felly Runtuwene.

    Suasana sosialisasi di Eris Minahasa

    Selain itu, Felly Runtuwene juga berbagi tips kepada warga yang hadir dalam kegiatan sosialiasi tersebut saat berbelanja di warung, toko atau pasar.

    “Jika membeli produk makanan, sebaiknya tidak diisi di dalam kantong plastik secara bersamaan dengan produk lain yang mengandung bahan kimia seperti sabun, shampoo dan lain sebagainya. Hal ini berpotensi terjadi perpindahan zat kimia ke dalam makanan,” ujar Felly Runtuwene.

    Ia pun berharap, masyarakat yang hadir dalam sosialisasi tersebut untuk dapat menjadi perpanjangan tangan dari Komisi IX DPR RI dan juga Balai Besar POM di Manado kepada masyarakat lainnya dalam menyampaikan informasi yang diterima.

    “Intinya kegiatan ini adalah bagian dari tupoksinya untuk menjaring aspirasi warga SulawesI Utara dalam kapasitasnya sebagai anggota DPR-RI,” Katanya.

    “Jadi ini adalah bagian dari Tupoksi saya sebagai anggota DPR RI untuk menjaring aspirasi warga, selain itu bersama dengan Balai Besar POM di Manado kami mensosialisasikan bagaimana cara membeli produk obat dan makanan dengan aman agar tidak salah dalam mengkonsumsinya,” tambah Felly.

    (ABL)

  • Reses di Winangun, FER Apresiasi Perusahaan PMI di Manado

    test.petasulut.com/, NASIONAL – Dalam rangka pelaksanaan Reses Seluruh Anggota DPR RI, Felly Estelita Runtuwene yang adalah Ketua Komisi IX DPR RI daerah pemilihan Sulawesi Utara (Sulut) melakukan kunjungan kerja di Kelurahan Winangun, Kota Manado, Sulut, Selasa (20/4).

    Dalam kunjungan itu Felly meninjau kantor dan fasilitas pelatihan bahasa asing oleh perusahaan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Manado.

    Dalam kunjungan tersebut Ketua Komisi IX DPR RI itu didampingi Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Kota Manado, Hendra Makalalag.

    “Saya mengapresiasi perusahaan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang serius mempersiapkan calon PMI agar memiliki kemampuan bahasa asing sesuai negara penempatan,” kata Felly di sela-sela kunjungan.

    Tak hanya itu, Legislator NasDem dari dapil Sulawesi Utara itu juga memberi semangat kepada para calon yang sedang mengikuti pelatihan agar mempersiapkan kemampuan sehingga memiliki daya saing.

    Di waktu yang sama, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Kota Manado, Hendra Makalalag menyampaikan pentingnya sinergi semua pihak untuk mempersiapkan calon PMI.

    “Masih ada kendala dalam pelatihan terkait dengan sumber daya instruktur yang terbatas,” imbuh Hendra.

    (ABL)

  • Tandatangani Kerjasama dengan Minut, BP2MI Dorong Pemda Siapkan CPMI Profesional

    test.petasulut.com/, NASIONAL – Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menandatangani Nota Kesepahaman dengan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara tentang penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Aula Abdurrahman Wahid BP2MI, Jakarta, Rabu (21/04).

    Hadir langsung dalam penandatanganan tersebut yaitu Bupati Kabupaten Minahasa Utara Joune J.E Ganda dan Kepala Dinas Tenaga Kerja Daerah Kab. Minahasa Utara Hanny Kumontoy, serta para pejabat Eselon I dan II di lingkungan BP2MI

    “Ini merupakan kesepahaman dengan Pemerintah Daerah (Pemda) ketiga, setelah sebelumnya dengan Kab. Talaud dan Kab. Sangihe. Karena pemerintah dalam hal ini BP2MI memiliki berbagai keterbatasan, yang tidak mungkin bekerja sendiri tanpa bekerjasama, bergandeng tangan dengan stakeholder, terutama Pemda,” ujar Kepala BP2MI, Benny Rhamdani.

    Oleh karena itu, lanjut Benny, momentum hari ini sepatutnya dimaknai sebagai bentuk nyata kolaborasi positif antar pemangku kepentingan, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah maupun pihak swasta, para pelaku usaha, termasuk Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) didalamnya, serta tentu masyarakat sipil atau NGO untuk bersama-sama mewujudkan PMI yang merdeka, berdaya, dan sejahtera.

    Foto Ist

    Benny menambahkan, terlebih lagi amanat Undang-Undang No.18/ 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang memberikan tanggungjawab kepada Pemerintah Daerah untuk peningkatan kapasitas Calon PMI.

    “Kami berharap Pemda Kab. Minahasa Utara dapat membantu untuk mensosialisasikan program-program BP2MI, serta berkomitmen untuk mengalokasikan anggaran pelatihan dan sertifikasi kompetensi sebagaimana diamanahkan UU 18/2017,” jelasnya.

    Lebih lanjut Benny mengatakan, untuk peluang kerja ke negara Jepang dan Korea Selatan, hingga saat ini baru 20% dari kuota penempatan ke Jepang yang terpenuhi dimana dibutuhkan 500 tenaga perawat (nurse) dan perawat lansia (caregiver) untuk skema G to G, serta 70.000 untuk skema SSW. Selain itu 25,71% kuota yang baru terpenuhi untuk penempatan ke Korea Selatan, dimana dibutuhkan 8.800 orang untuk skema G to G. Padahal negara Jepang dan Korea Selatan merupakan negara yang memiliki undang-undang perlindungan warga negara asing yang baik, memiliki tingkat standar gaji yang tinggi sehingga menjamin keselamatan dan juga kesejahteraan para PMI disana.

    “Saya berkeyakinan kita memiliki supply yang besar dan mampu memenuhi kuota tersebut. Ini hanya membutuhkan komitmen dan kerja-kerja pelayanan dan sinergi, tinggal kemauan menggalang kerjasama dengan berbagai sekolah-sekolah dan perguruan tinggi, untuk menjadikan PMI yang kompeten,” papar Benny.

    Adapun ruang lingkup Nota Kesepahaman tersebut adalah sinergi dalam pemberantasan sindikasi pengiriman ilegal PMI sesuai kewenangan para pihak, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi Calon PMI di wilayah Kabupaten Minahasa Utara, fasilitasi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pelayanan dan pelindungan Calon PMI dan PMI, sosialisasi peluang kerja Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan, dan koordinasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya.

    “Saya mengapresiasi inisiatif dari Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara yang bekerjasama dengan BP2MI. Semoga kolaborasi dan inisiatif positif ini terus dikuatkan dan dikembangkan, juga dapat diimplementasi UPT BP2MI, khususnya yang ada di Kota Manado. Dan semoga niat baik kita untuk melayani para pahlawan devisa tidak pernah luntur terbentur kepentingan yang tidak berpihak  kepada PMI dan keluarganya,” tutup Benny.

    MoU antara BP2MI dan PEMKAB Minahasa Utara adalah bentuk komitmen Kepala Daerah dalam melaksanakan amanah Undang-Undang 18/3017 khususnya pasal 40, 41 dan 42 dimana penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi Calon Pekerja Migran Indonesi (PMI) merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah sehingga masyarakat yang mencari peluang kerja ke Luar Negeri dan terkendala pembiayaan diklat dapat ditangani oleh Pemda setempat.

    (ABL)

  • DPRD Sulut Gelar Paripurna Tutup-Buka Masa Reses Tahun 2021

    test.petasulut.com/, SULUT – Dalam rangka Penutupan Masa Persidangan Pertama Tahun 2021 dan Penyampaian Laporan Kinerja Alat Kelengkapan (AKD) DPRD sekaligus Pembukaan Masa Persidangan Kedua Tahun 2021 dan Penyampaian Laporan Pelaksanaan Reses Pertama Tahun 2021, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) menggelar rapat paripurna pada Senin (19/4), di ruang paripurna DPRD Sulut.

    Sidang Paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulut Andi Silangen didampingi Wakil Ketua Viktor Mailangkay, Billy Lombok dan Dihadiri Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan Wagub Sulut Steven Kandouw.

    Dalam sambutannya, Ketua DPRD Sulut, Andy Silangen menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa bagi umat Muslim.

    “Izinkanlah saya atas nama rekan-rekan pimpinan dan seluruh anggota DPRD Sulut menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci ramadan ini bagi seluruh umat Muslim yang ada di Sulut. Lewat momentum ini saya mengajak memperkuat jalinan silaturahmi dan kebersamaan serta memperat ikatan antara kita sebagai modal utama dalam pelaksanaan pelaksanaan pembangunan di provinsi Sulut,” kata Silangen.

    Ia menambahkan, pada momentum ibadah puasa untuk selalu memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.

    “Atas rahmat dan anugerah kita masih diberikan kehidupan serta kesehatan di tengah-tengah masih berhadapan dengan pandemi Covid-19 yang sampai pada saat ini masih melanda seluruh dunia, melanda bangsa dan negara termasuk Sulut yang kita cintai,” tuturnya.

    Dalam kesempatan tersebut, dirinya pun mengapresiasi kinerja anggota DPRD karena tetap menjaga performa maksimal dalam melaksanakan tugas-tugas kedewanan selama masa persidangan pertama. Antara lain dalam menyerap aspirasi masyarakat, mengawal dan mengawasi kinerja pemerintahan daerah serta melakukan pengawasan atas pelaksanaan peraturan daerah, walaupun masih menghadapi situasi pandemi Covid-19.

    “Memasuki masa persidangan yang kedua nanti saya berharap performa yang baik ini dapat semakin ditingkatkan. Kita perlu mengingat pada diri masing-masing bahwa kita adalah representasi masyarakat. Kita berada di sini karena telah dipilih dan dipercaya oleh masyarakat sebagai penyambung lidah untuk menyampaikan aspirasi dan keinginan masyarakat. Pada sisi lain, kita dituntut untuk menjadi teladan dalam perkataan dan tindakan karena kita adalah representatif rakyat,” katanya.

    Ia pun meminta untuk terus menjaga sikap sebagai pejabat publik, tempat diletakkan banyak harapan rakyat.

    “Marilah kita terus berbenah diri dan meningkatkan performa kinerja kedewanan kita sehingga kita terus memperjuangkan setiap aspirasi masyarakat, menjawab setiap permasalahan yang ada di masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab moral atas kepercayaan dan amanah yang telah diberikan kepada kita,” pintanya.

    Lebih lanjut Silangen mengatakan, DPRD Sulut memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw beserta seluruh jajaran pemerintah provinsi Sulut yang tetap memperlihatkan kinerja maksimal dalam menjalankan roda pemerintahan, terutama dalam kondisi Covid-19 yang terjadi saat ini.

    “DPRD Sulut selaku mitra strategis pemerintah Sulut sepenuhnya mendukung serta siap sedia memberikan rekomendasi yang solutif terhadap berbagai persoalan dan upaya serta kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur di Sulut, khususnya upaya penangan dan pencegahan pandemi Covid-19, serta kebijakan pemulihan ekonomi pasca terjadinya pandemi,” tuturnya.

    Ia menambahkan, DPRD mendorong pemerintah Sulut untuk berinovasi dan berkreasi meskipun di tengah tantangan dan halangan di berbagai sisi dan mengajak kepada pimpinan dan anggota DPRD Sulut agar terus mengingat kepada seluruh masyarakat untuk mewaspadai dan berhati-hati dengan ancaman bibit badai siklon tropis yang mengakibatkan cuaca ekstrem yang terjadi akhir-akhir ini.

    “DPRD juga berharap pemerintah daerah menyusun langkah-langkah taktis mitigasi bencana untuk mengatasi potensi-potensi bencana yang bisa terjadi sewaktu-waktu,” tutupnya.

    Sementara itu, Gubernur Sulut Olly Dondokambey menyampaikan apresiasi atas kinerja DPRD Sulut karena telah menunjukkan eksistensi pemenuhan tugas dan tanggung jawab sebagai wakil rakyat.

    “Pemerintah dan rakyat Sulut sampai saat ini berbangga karena para pimpinan dan segenap anggota DPRD Sulut senantiasa konsisten menunjukkan eksistensi pemenuhan tugas dan tanggung jawab dalam menjadi komponen pembangunan bangsa di Bumi Nyiur Melambai,” kata Dondokambey.

    Ia menambahkan, DPRD Sulut mampu menjalin koordinasi dan sinergitas yang positif dengan pemerintah Sulut untuk mengawal pencapaian visi dan misi pembangunan daerah, termasuk dalam menghadapi tantangan pandemi Covid-19.

    “Sangat diharapkan kegiatan pada tahun 2020 akan menjadi bahan bagi DPRD Sulut untuk bersama dengan pemerintah daerah menyusun langkah strategis rencana kerja dan rencana kebijakan ke depan sehingga seluruh kebutuhan dan aspirasi masyarakat dapat terakomodasi dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah,” ujarnya.

    Lebih lanjut Dondokambey mengungkapkan, dengan aspirasi masyarakat dan tidak dapat dipungkiri bahwa pemerintah daerah maupun DPRD Sulut masih memiliki berbagai kekurangan dan keterbatasan yang menyebabkan tidak semua kebutuhan dan keinginan masyarakat dapat terpenuhi sehingga kemudian senantiasa perlu disusun dengan mempertimbangkan aspek disparitas kebutuhan dan kemampuan kapasitas pemerintah daerah.

    “Untuk memenuhinya ini menjadi persoalan bagi pemerintah provinsi Sulut dalam tahun 2020, APBD pemerintah provinsi Sulut dengan Pilkada yang ada kurang lebih 353 miliar, APBD dialokasikan untuk kegiatan Pilkada. Tiba-tiba terjadi Covid-19, kita diwajibkan untuk semua kegiatan-kegiatan yang direncanakan direkofusing untuk menangani pandemi Covid-19,” tandasnya.

    Diketahui, Rapat Paripurna ini tetap menerapkan protokol kesehatan guna meminimalisir penyebaran Wabah Covid-19.

    (ABL)

  • Manfaat Kartu Tani Mulai Dirasakan Petani, di SULUT?

    test.petasulut.com/, SULUT – Kartu Tani yang diluncurkan Kementerian Pertanian mulai dirasakan masyarakat akan manfaatnya.

    Dimana Kartu Tani memudahkan petani untuk mendapatkan pupuk bersubsidi.

    Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, mengatakan pola distribusi pupuk bersubsidi terus diperbaiki dari tahun ke tahun.

    “Kita selalu berupaya agar pupuk bersubsidi bisa tepat sasaran. Oleh karena itu, pola distribusi selalu kita perbaiki. Tahun ini, kita mulai menerapkan Kartu Tani untuk memperbaiki pola distribusi,” katanya, Sabtu (17/4/2021). Dikutip dari Merdeka.com

    Sementara itu, Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian, Sarwo Edhy, mengakui Kartu Tani memiliki sejumlah manfaat.

    “Pada tahap awal, Kartu Tani memang berfungsi untuk membantu pendistribusian pupuk bersubsidi. Tapi fungsinya lebih dari itu, karena Kartu Tani juga merupakan data yang akan menjadi acuan untuk bantuan lain,” katanya.

    Ditambahkan Sarwo Edhy, Kartu Tani yang dikeluarkan Himpunan Bank Negara (Himbara), juga bisa berfungsi layaknya ATM.

    Sesuai informasi, syarat untuk mendapatkan kartu ini adalah petani harus tergabung dalam Kelompok Tani (Poktan).

    Lalu, petani harus mengumpulkan fotokopi e-KTP dan tanda kepemilikan tanah, bukti setoran pajak tanah, bukti sewa, atau anggota Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH).

    Kemudian data itu diverifikasi melalui data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dan diarahkan ke sistem e-RDKK.

    Lalu datanya diupload di e-RDKK, petani harus hadir ke bank yang di tunjuk agar kartu tani terbit.

    Di Sulawesi Utara sendiri, pembuatan kartu tani dinilai cukup sulit.

    Dimana, salah satu warga di Kelurahan Tendeki Kecamatan Matuari, Kota Bitung, Jemmy Pantouw mengeluhkan perihal pembuatan kartu tani.

    “Di kelurahan tendeki ada 60% petani penggarap dan 40% adalah petani, sayangnya dari dinas pertanian tidak akan memberi bantuan jika tidak memiliki kartu anggota, padahal untuk mendapatkan kartu saja sangat sulit, diusulkan atau mendaftar tahun ini, tahun depan baru KTA-nya di dapat, padahal bantuan seperti bantuan pupuk sangat penting bagi petani,” jelas Pantouw, Jumat (9/4) lalu.

    Pantouw pun berharap jika memang untuk dapat bantuan pupuk harus punya Kartu tani, maka seharusnya proses pembuatan Kartu itu tidak memakan waktu lama.

    (ABL)

  • Menurut Survei, Korupsi Jadi Tantangan Utama ASN

    test.petasulut.com/, NASIONAL – Lembaga Survei Indonesia (LSI) melakukan pembahasan mengenai reformasi birokrasi ASN. Ada tiga poin yang dibahas LSI yakni pertama korupsi, kedua demokrasi, dan ketiga intoleransi.

    Melalui pembahasan itu, LSI pun mengeluarkan atau merilis survei persepsi dan pengalaman PNS atau ASN mengenai reformasi birokrasi.

    Direktur Lembaga Survei Indonesia (LSI), Djayadi Hanan menyebut temuan survei menunjukkan korupsi masih menjadi salah satu tantangan utama.

    “PNS yang menjadi responden survei terbelah antara yang menilai bahwa tingkat korupsi meningkat (34,6%) dan tidak ada perubahan (33,9%). Akan tetapi, lebih banyak yang menilai korupsi meningkat dibanding yang menilai menurun (25,4%),” kata Djayadi dalam rilis virtual, Minggu (18/4/2021). Dikutip dari Liputan6.com.

    Djayadi menyatakan potensi korupsi PNS atau ASN masih kuat termasuk penyalahgunaan wewenang.

    Menurut responden survei, bentuk penyalahgunaan korupsi yang paling banyak terjadi di instansi pemerintah ialah menggunakan wewenang untuk kepentingan pribadi, kemudian kerugian keuangan negara, gratifikasi, dan menerima suap.

    “Hal itu terjadi karena kurangnya pengawasan, kemudian kedekatan PNS dengan pihak yang memberi uang, dan ada campur tangan politik dari yang lebih berkuasa adalah faktor-faktor yang banyak mempengaruhi PNS menerima uang/hadiah di luar ketentuan,” ungkap Djayadi.

    Faktor lain penyebab maraknya korupsi adalah gaji rendah, budaya korup, mendapat uang tambahan, tidak ada ketentuan yang jelas, jarang ada hukuman jika ketahuan, pelaku tidak paham bahwa tindakan dilakukan adalah korupsi, dukungan atasan, persepsi hak PNS, dan takut dikucilkan.

    “Dalam hal pengalaman dalam situasi koruptif, terdapat sekitar 3.5% yang pernah menyaksikan sendiri PNS menerima uang/hadiah di luar ketentuan. Sementara 14.6% menyatakan tidak pernah menyaksikan sendiri tapi ada orang yang dikenal secara pribadi pernah menyaksikannya. Namun, mayoritas menyatakan dirinya dan rekan yang dikenalnya tidak pernah menyaksikan, 77.9%,” tandasnya.

    (ABL)

  • Ini Aset Keluarga Cendana Yang Disita Negara, Salah Satunya TMII

    test.petasulut.com/, NASIONAL – Aset Soeharto yang dikelola negara, bukan hanya Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Itu hanya merupakan salah satu aset dari beberapa aset yang dimiliki.

    Hal itu diungkapkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

    Dimana, Direktur Barang Milik Negara (BMN) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu Encep Sudarwan mengatakan, ada dua aset milik Presiden ke-2 RI itu yang sebelumnya sudah diambil alih, yakni Gedung Granadi dan villa di Megamendung.

    “Selanjutnya yang Gedung Granadi dan aset di Megamendung, sepanjang itu BMN dikelola DJKN,” kata Encep dalam konferensi video, Jumat (16/4/2021), Dikutip dari Kompas.com.

    Encep menegaskan bahwa Kemenkeu merupakan pengelola barang atas aset-aset yang disita negara.

    Sementara pengguna barang adalah K/L terkait yang mengambil alih, seperti halnya TMII diambil alih Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

    “Sepanjang BMN apapun juga ada pengelolanya, jadi kalau itu sudah jadi barang milik negara, pasti dikelola untuk DJKN,” sebut dia.

    Tak hanya itu, Encep menambahkan bahwa penyerahan TMII ke negara membuat pemerintah merogok kocek untuk mengasuransikan.

    Sebab, setiap BMN memang perlu diasuransikan. Pengasuransian TMII bakal dilakukan secara bertahap.

    Meski begitu, pihaknya perlu menghitung valuasi dan menginventarisasi aset-aset di dalamnya, termasuk tanah dan bangunan.

    Besaran asuransi bakal diketahui setelah tim menginventarisasi tempat wisata yang sebelumnya di kelola Yayasan Harapan Kita itu.

    “Makanya ini sedang dilakukan, kita valuasi tanahnya dan bangunannya. Kita lihat mana yang perlu diasuransikan. Prinsipnya semua BMN harus diasuransikan,” tutur Encep.

    Pengambilalihan juga diharapkan agar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bisa masuk ke kas negara.

    Pasalnya selama ini, TMII tidak pernah menyetor PNBP ke negara.

    Maklum, Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 51 Tahun 1977 tidak ada aturan lebih detil mengenai hak negara seperti PNBP.

    Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Perpres tersebut pun telah diundangkan pada 1 April 2021.

    “Kita belum ada yang detil mengenai bagaimana hak negara, hak yayasan. Maklum dulu tahun 77 apalagi baru berdiri yayasan itu. Saat itu tidak diatur. Kalau sekarang nanti akan diatur,” pungkas dia.

    Total aset tanah yang berhasil dihitung mencapai Rp 20,5 triliun.

    Saat ini, tim tengah menghitung aset bangunan di dalam TMII.

    Nantinya Kemensetneg bakal mengelola TMII bersama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang pariwisata.

    (ABL)

  • Wah! 9.303 Peserta UTBK Gugur di 2 Hari Pertama

    test.petasulut.com/, NASIONAL – Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) diketahui sudah mulai diselenggarakan pada 12 April sampai 18 April 2021 untuk gelombang pertama.

    Dan 26 April-2 Mei 2021 untuk gelombang kedua.

    Ujian dilaksanakan di 73 pusat UTBK atau Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di seluruh Indonesia.

    Namun kendala yang terjadi adalah tidak semua peserta hadir memenuhi jadwal ujian. Dimana ada lebih dari 9.000 peserta yang tidak hadir.

    Melihat hal itu, Ketua Pelaksana Eksekutif LTMPT Budi Prasetyo Widyobroto menjelaskan, terdapat 141.121 peserta yang terdaftar untuk ujian pada dua hari pertama.

    Dari jumlah tersebut, sebanyak 131.818 peserta atau 93,41 persen hadir. Namun sebanyak 9.303 peserta atau sebanyak 6,59 persen tidak hadir.

    Budi juga menjelaskan data kehadiran dan ketidakhadiran itu merupakan data yang dihimpun dari 12-13 April 2021. Karena per hari ada 2 sesi, sehingga data tersebut merupakan data 4 sesi.

    “Ya (sampai) hari kedua atau 4 sesi,” katanya, Kamis (15/4/2021), dikutip dari Kompas.com.

    Dirinya juga mengatakan untuk hari ketiga dan keempat datanya belum dihimpun.

    Sementara itu, data per pusat UTBK, bisa dicek di masing-masing pusat UTBK. Salah satu pusat UTBK adalah di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY).

    Disisi lain, Kasubag Humas UNY Sudaryono mengatakan peserta yang tidak hadir pada hari pertama sebanyak 208 peserta (15,4 persen).

    Dari jumlah tersebut yang tidak hadir pada sesi pertama ada 143 peserta dan pada sesi kedua 65 peserta.

    Sudaryono mengakui bahwa banyak peserta yang tidak hadir dikarenakan hujan lebat yang melanda Yogyakarta.

    “Waktu itu hujan lebat, mungkin itu berpengaruh,” tuturnya.

    Kemudian pada hari kedua ada 95 peserta (7 persen) yang tidak hadir. Lalu yang tidak hadir pada hari ketiga ada 108 peserta (8 persen).

    “Adapun data peserta hari ini belum masuk seluruhnya. Sementara pada sesi satu yang tidak hadir ada 52 peserta (6,9 persen),” imbuhnya.

    Sudaryono mengungkapkan, setidaknya 5 peserta UTBK difabel tunanetra mengikuti ujian di salah satu ruang di UNY pada Kamis (15/4/2021).

    “Layanan khusus difabel tunanetra pada UTBK 2021 ini untuk wilayah Yogyakarta dan sekitarnya dipusatkan di Universitas Negeri Yogyakarta,” kata dia.

    Hal itu dikarenakan, secara nasional UNY dipandang sebagai salah satu Pusat UTBK yang memiliki sarana dan kemampuan pendampingan, sehingga dapat menyelenggarakan ujian dengan baik.

    Lebih lanjut, Sudaryono menambahkan peserta UTBK yang tidak hadir pada waktu yang telah ditentukan maka dianggap gugur.

    “Sampai saat ini, kita masih mengacu pada aturan bahwa yang tidak hadir mengikuti tes dianggap gugur, tidak ada susulan,” kata dia.

    Saat disinggung terkait sejumlah alasan mengapa tidak ada susulan, Ketua Pelaksana Eksekutif LTMPT Budi Prasetyo mengatakan pihaknya telah menyiapkan segala sesuatunya untuk pelaksanaan UTBK 2021.

    “Kita itu sudah menyediakan tempat, kemudian tempat itulah yang dipesan atau dibeli oleh peserta baik dari gelombang 1 atau 2,” imbuh dia.

    Bahkan, tutur Budi, di beberapa pusat UTBK misalnya di Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Jakarta hingga Universitas Indonesia (UI), tempatnya telah penuh.

    “Artinya ya enggak mungkin kita merelokasi atau mengganti ke hari setelah itu, karena pada tanggal 4 Mei itu semua harus selesai tesnya, clear. Itu agar segera bisa diproses skoring, seleksi oleh rektor dan diumumkan hasilnya pada 14 Juni. Jadi itu alasannya,” tegas Budi.

    (ABL)

  • Anak Buah Sri Mulyani Tegur Anies Baswedan

    test.petasulut.com/, NASIONAL – Terkait dengan sisa lebih perhitungan APBD Pemprov DKI Jakarta (Silpa) 2020 sebesar Rp. 2,02 triliun, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti menegur Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

    Anak buah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tersebut meminta Anies dalam pengelolaan keuangan daerah sebaiknya Silpa tidak terlalu besar.

    “Ini mungkin sebetulnya pengelolaan keuangan di daerah ya, kalau bisa yang namanya Silpa daerah ini jangan terlalu besar Pak Gubernur, karena ini dilihatnya seperti uang nganggur,” ujar Astera dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) DKI secara virtual, Rabu, 14 April 2021 lalu, dikutip dari Tempo.co.

    Padahal, menurut Astera, Silpa ini seharusnya sudah ada peruntukannya.

    “Ini masalah di daerah, monggo diatur yang baik,” ucapnya. Kemenkeu mencatat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggunakan Silpa sebesar Rp 2,02 triliun itu sebagai sumber alternatif menutupi defisit pembiayaan tahun 2021.

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menggunakan penerimaan pinjaman daerah yang naik signifikan dari Rp 0,26 triliun di APBD 2020 menjadi sebesar Rp 9,98 triliun di APBD 2021.

    “Kita berharap ini juga diikuti dengan tata kelola yang baik, saya percaya DKI Jakarta ini Ibu Kota negara tentunya level dari pada pengelolaannya seharusnya sudah lebih tinggi dibanding daerah lainnya,” kata Astera.

    Secara umum laporan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ihwal serapan APBD 2020 kepada Kemenkeu menunjukkan realisasi pendapatan DKI Jakarta sebesar 118,43 persen atau lebih tinggi dari pada capaian nasional yang berada di kisaran 100,34 persen.

    Hal itu juga diikuti dengan realisasi belanja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang relatif baik di angka 117,7 persen. Sementara, realisasi belanja nasional berkisar di angka 97,60 persen. Akhir tahun lalu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyepakati besaran pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021 sebesar Rp 84,19 triliun.

    Besaran tersebut disepakati setelah Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama TAPD menetapkan sejumlah pagu. Seperti proyeksi pendapatan daerah sebesar Rp 72,18 triliun, pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 51,89 triliun, pendapatan transfer sebesar Rp 16,87 triliun dan pendapatan lain-lain yang sah Rp 3,42 triliun.

    Selanjutnya, pagu belanja daerah yang ditetapkan sebesar Rp 72,96 triliun dengan perincian belanja operasi Rp 57,45 triliun, belanja modal Rp 9,99 triliun, belanja tidak terduga (BTT) Rp 5,04 triliun serta belanja transfer Rp 498,01 miliar. Adapun, untuk postur penerimaan pembiayaan daerah diproyeksikan sebesar Rp 12,09 triliun yang didapat dari Silpa 2020 Rp 2,02 triliun dan penerimaan pinjaman daerah sebesar Rp 9,98 triliun.

    Adapun postur pengeluaran pembiayaan diproyeksikan Rp 11,22 triliun dengan perincian Penyertaan Modal Daerah (PMD) Rp 10,99 triliun dan pembayaran cicilan utang jatuh tempo Rp 33,65 miliar, dan pemberian pinjaman daerah Rp 200 miliar. Persetujuan tersebut sebelumnya telah mempertimbangkan dalam pandangan lima komisi DPRD Provinsi DKI Jakarta dengan memberikan sejumlah catatan terhadap APBD DKI 2021.

    (ABL)