test.petasulut.com/, SULUT – Pertanyaan seputar status keanggotaan Vonnie Anneke Panambunan (VAP) di partai NasDem Sulut terus dibicarakan dipublik pasca ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara (Sulut) pada kasus korupsi proyek pemecah ombak di Likupang, Kabupaten Minahasa Utara (Minut), dan saat ini sudah ditahan di Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Sulut.
Tanggapan pun datang dari Ketua Bidang Pembangunan dan Infrastruktur Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasional Demokrat (NasDem) Felly Estelita Runtuwene.
Dimana Bendahara Partai NasDem Sulut itu menyampaikan bahwa mengikuti pedoman yang ada di Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai NasDem, seharusnya VAP sudah dinonaktikan sebagai kader.
“Sesuai pedoman partai. Harusnya ibu VAP harus dinonaktifkan. Saya kira seperti itu, karena ada ADRT Partai NasDem,” ucap Ketua Komisi IX DPR RI ini, kepada wartawan usai kegiatan sosialisasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) di Kelurahan Pakowa, Kecamatan Wanea, Kota Manado, Sulut, Jumat (30/4/2021).
Kendati demikian, Felly menyampaikan bahwa Partai NasDem akan melihat sudah sampai dimana proses dari perkara terhadap VAP.
“Apabila VAP sudah ditetapkan sebagai tersangka, otomatis keanggotaannya di Partai NasDem sudah dinonaktifkan. Tapi kalau belum, tentu VAP masih kader Partai,” imbuh FER.
“Saya tidak mengikuti lagi, karena sibuk, tapi mungkin seperti apa yang dia (VAP), sudah di tingkat mana (proses perkara). Kalau dia belum tersangka, tentunya tidak (nonaktif), kalau dia sudah tersangka tentunya harus nonaktifkan kalau beliau tidak mengundurkan diri,” Tambahnya.
test.petasulut.com/, NASIONAL – Bahaya akan wabah Covid-19 terus menjadi perhatian pemerintah. Dimana seluruh daratan di dunia telah mengalaminya.
Pemerintah pun sangat gencar melakukan himbauan positif yakni mematuhi protokol kesehatan kepada masyarakat guna meminimalisir penyebaran virus corona ini.
Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene (FER) pun sangat ngotot menghimbau masyarakat untuk melakukan pola hidup sehat.
Hal itu dibuktikan dengan dilaksanakannya sosialisasi gerakan masyarakat (Germas) hidup sehat yang dilaksanakan di Pakowa, Manado, Jumat (30/4).
“Tujuan utama kami adalah untuk mengingatkan masyarakat bahwa bahaya Covid-19 ini tidak main-main. Apalagi sekarang Covid19 sudah ada varian baru yang perlu diwaspadai,” Jelasnya saat diwawancarai media ini.
FER Saat melakukan Sosialisasi Germas Hidup Sehat di Pakowa Manado
Politisi partai Nasdem tersebut pun menyebut bahwa saat ini banyak masyarakat ditempat-tempat tertentu sudah tidak lagi menggunakan masker.
“Maka dari itu saya perlu mengingatkan, masyarakat bukan tidak tahu, masyarakat sudah tau, tapi sudah longgar, ada di tempat-tempat tertentu sudah tidak melaksanakan pelaksanaan protokol kesehatan. Ini penting agar supaya masyarakat bisa tetap menerapkan protokol kesehatan untuk menjaga penyebaran Covid19 ini,” Imbuhnya.
Selanjutnya,salah satu wakil Sulawesi Utara di DPR RI ini mengharapkan masyarakat bisa hidup sehat bahkan sangat menjaga kesehatan. Apalagi menurutnya bahwa penyakit-penyakit lain selain Covid19 juga sangat berbahaya.
“Khusus di Sulawesi Utara selain Jantung, Diabetes juga berbahaya dan sangat pesat perkembangannya. Jika sudah Diabetes banyak sekali penyakit penyerta lainnya. Jadi kita harus mengingatkan lagi masyarakat bagaimana untuk selalu hidup sehat,” Harapnya sembari menegaskan perlu adanya kerjasama yang baik antar semua pemerintah baik di Kelurahan, Kota maupun Provinsi dalam mensosialisasikan gerakan hidup sehat ini.
(ABL)
Berikut Video Selengkapnya: https://youtu.be/dFFbGMikG9Y
test.petasulut.com/, NASIONAL – Terkait dengan tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk PNS, TNI, Polri, dan pensiunan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun telah menandatangani peraturan pemerintah.
PP tersebut diteken Presiden Jokowi pada Rabu (28/4) lalu.
“Ya saya telah mendatangani PP yang menetapkan tentang THR dan gaji ke-13 untuk aparatur negara baik itu PNS, CPNS, TNI-POLRI dan pejabat negara, pensiunan penerima pensiun, penerima tunjangan. kemarin, hari rabu 28 april saya sudah tanda tangani,” kata Presiden Jokowi, dilansir dari Merdeka.com
Jokowi menjelaskan bahwa pemberian THR ini adalah salah satu program pemerintah untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia.
Sehingga, lanjutnya, Program ini diharapkan bisa meningkatkan daya ungkit di masyarakat.
“Pemberian THR ini untuk salah satu program pemerintah untuk mendorong peningkatan konsumsi, daya beli yang diharapkan daya ungkit ekonomi kita, dan bulan ramadan dan idulfitri jadi momentum pertumbuhan ekonomi masyarakat, bisa menaikan ekonomi kita,” bebernya.
Presiden Jokowi pun menambahkan, THR tersebut akan mulai diberikan pada 10 hari kerja sebelum Hari Raya Idul Fitri.
“THR ini akan dibayarkan mulai 10 hari kerja sebelum hari raya, untuk gaji ke-13 menjelang tahun ajaran baru anak sekolah,” bebernya.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati memastikan, gaji ke-13 untuk ASN, TNI dan Polri akan cair pada Juni 2021 mendatang.
test.petasulut.com/, NASIONAL – Dampak dari adanya Pandemi Covid-19 kini, terdapat penambahan delapan juta petani baru.
Hal itu dikatakan oleh Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo, saat menyerahkan bantuan presiden berupa alat dan mesin pertanian (alsintan) untuk kelompok tani di Indramayu, Jawa Barat, Jumat (30/4).
“Saat ini, kurang lebih ada delapan juta petani baru,” kata Mentan Limpo, dikutip dari Merdeka.com.
Mentan mengatakan bahwa sudah sekitar satu tahun lebih pandemi Covid-19 berlangsung, hal itupun membuat banyak karyawan terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh perusahaan tempatnya bekerja dan kemudian pulang kampung untuk beralih menjadi petani.
“Semua yang di-PHK, keluar dari perusahaan, mereka sekarang bertani supaya enggak stres juga,” ujarnya.
Dirinya juga menambahkan pada masa pandemi Covid-19 banyak perusahaan yang tidak melakukan perekrutan baru, sehingga bertani merupakan solusi yang tepat.
Apalagi, lanjut Mentan, sektor pertanian menjadi salah satu sektor yang mampu memberikan kontribusi positif di tengah pandemi Covid-19. Tidak hanya itu, kebutuhan pangan terus ada dan meningkat, sehingga pertanian selalu menyediakan lapangan pekerjaan.
“Pertanian itu (banyak) lapangan kerja, jadi kalau mau cari uang tidak usah ke kota, di desa saja dan bertani,” tutupnya.
test.petasulut.com/, SULUT – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan dan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2020 diketahui telah selesai melakukan pembahasan dengan seluruh OPD Pemprov Sulut.
Pembahasan itu dimulai sejak Rabu 21 April sampai Senin 26 April 2021.
Ketua Pansus, Rocky Wowor
Adapun struktur kepemimpinan dan anggota Pansus adalah Rocky Wowor (Ketua), Nick Lomban (Wakil Ketua), Raski Mokodompit (Sekretaris), Victor Mailangkay, Billy Lombok, Vonny Paat, Sandra Rondonuwu, Melissa Gerungan, Hilman Idrus, Herry Rotinsulu, Agustine Kambey, Stella Runtuwene, Braien Waworuntu, Cindy Wurangian, Ronald Sampel, Sjenni Kalangi dan Amir Liputo.
Rapat Pansus Dengan Sekretariat DPRD Sulut
Dalam pembahasan yang dipimpin oleh Ketua Pansus Rocky Wowor yang berlangsung selama beberapa hari itu, terlihat pansus LKPJ bekerja serius dan penuh ketelitian menguliti serta menelaah LKPJ dari setiap instansi OPD Pemprov.
Berbagai catatan-catatan penting pun disampaikan pansus pada beberapa OPD yang kurang maksimal dalam kinerja, perihal perencanaan sampai pada tahap realisasi anggaran.
Anggota Pansus, Sandra Rondonuwu
Sejumlah poin penting pun dibahas diantaranya, masalah batas pengembalian kredit mikro yang diberikan oleh Bank Sulutgo (BSG) untuk petani dan peternak singkat.
Hal Itu disampaikan Sandra Rondonuwu, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), saat rapat dengan Bank Sulutgo, Selasa (20/4/2021) lalu.
“Saya terima keluhan para petani maupun peternak, mengeluhkan soal batas pengembalian kredit dari Bank Sulutgo yang hanya enam bulan saja,” ucapnya.
Ketua Fraksi NasDem Sulut, Nick Adicipta Lomban
Sementara itu Wakil Ketua Pansus LKPJ, Nick Lomban, saat pembahasan dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), menyinggung soal sub sektor pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19 sentuh Rp 2,5 miliar.
“Ini saya minta penjelasan terkait lokasi-lokasi dan seberapa manfaat dari program penanganan Covid-19 di Disperindag sebanyak Rp 2,5 miliar,” kata politisi Partai Nasdem, Kamis (22/4/2021).
Rocky Wowor
Ketua Pansus LKPJ Gubernur Tahun 2020, Rocky Wowor, usai semua pembahasan menjelaskan kesimpulan Pansus yang dilaksanakan sejak pembahasan Selasa (20/4/2021) dan berakhir pembahasannya Senin (26/4/2021). Pihaknya melihat karena terjadi refocusing anggaran di setiap SKPD, ada banyak program yang tidak terlaksana. Seluruh SKPD tidak ada satu pun yang tidak direfocusing.
“Jadi program-program kami DPRD bersama eksekutif di tahun 2020 sebagian besar direfocusing. Itu yang menjadi persoalan. Jadi, kita tahu bersama dasar refocusing itu adalah Perppu 1 tahun 2020 untuk penanganan pandemi Covid-19,” ucap Ketua Pansus.
Anggota DPRD Sulut, Stella Runtuwene
Setelah pembahasan, Pansus akan turun lapangan, dimulai Rabu (28/4/2021) hingga Selasa (4/5/2021). Finalisasi, Pansus akan memberi laporan sehingga ini akan dimasukkan ke Badan Musyawarah (Banmus) untuk jadwal rapat paripurna.
Rapat Pansus Dengan Badan Penghubung
“Sebenarnya tahapan paripurna direncanakan pada tanggal 7 atau 8 tetapi untuk paripurna harus diputuskan di Banmus. Kami juga melihat di laporan LKPJ tahun lalu tidak ada rekomendasi untuk sekretariat dewan tetapi kami hanya lihat dari sisi bagaimana sinergitas antara dewan dan sekretariat. Karena Sekwan sering menunjang kinerja anggota DPRD,” pungkas dia.
test.petasulut.com/, SULUT – Terkait Pembangunan Anjungan Sulut di TMII, Anggota DPRD Sulut Cindy Wurangian menjelaskan perjalanan dari pembangunan Anjungan Sulut di Taman Mini tersebut.
“Dari awal, desain anjungan Sulut yang baru ini didesain dari Biro perlengkapan yang pada waktu itu namanya masih biro perlengkapan yang merupakan mitra kerja dari komisi II, kemudian namanya diganti menjadi biro infrastruktur sehingga mitranya berubah ke Komisi III sampai saat ini namanya sudah berubah lagi,” jelas Ketua Komisi II DPRD Sulut itu, dihadapan Seluruh Anggota Pansus LKPJ Tahun 2020 dan Kaban Penghubung Christian Singal, Senin (26/4) di ruang paripurna DPRD Sulut.
Lanjut Wurangian, pada waktu lalu dirinya mengingat bahwa desain ini butuh waktu diselesaikan karena memerlukan persetujuan dari setneg.
“Data-data gambar maupun CD masih ada di saya, semuanya. Jadi pada saat itu, desainnya sudah disetujui. Apakah saat ini semuanya sudah berjalan sesuai desain itu? Kalau pak Kaban tadi menyampaikan sudah ada perubahan dan lain sebagainya, ini disetujui oleh siapa? Perubahan-perubahan ini disetujui oleh siapa? Apakah disetujui oleh DPRD melalui komisi III? atau disetujui oleh pimpinan DPRD? dan apakah perubahan-perubahan desain itu disetujui juga oleh Setneg? Karena saya ingat betul bahwa setiap perubahan dan pembangunan yang kita rencanakan harus mendapat persetujuan dari setneg tentang tiang-tiang yang tadi disinggung,” jelas Cindy.
“Saya sebenarnya tidak ingat yah bahwa ada tiang-tiang seperti itu pada desain awal, karena pada waktu lalu dipaparkan pada Komisi II kelihatannya begitu bagus sehingga kita menyetujui, 60 miliar 500 juta yang akan dikerjakan secara bertahap yakni 3 tahun,” tambahnya.
Ketua Komisi II DPRD Sulut, Cindy Wurangian
Wurangian juga menambahkan bahwa sudah selesainya tahap demi tahap dengan dana 60 miliar 500 juta yang juga ada proporsinya kabupaten dan kota.
“Nah, kami (Anggota DPRD) berkunjung ke sana beberapa waktu lalu, yang seharusnya bangunan ini masih baru, kenapa kok kualitasnya seperti itu? Ada banyak foto-foto, lantai yang baru jadi kelihatan bangunannya sudah berabad-abad padahal baru jadi, begitu juga dengan atap yang bocor dan bahkan atapnya sudah jatuh, jadi banyak sekali sarana yang dibangun disana yang harusnya masih baru tapi kelihatannya sudah seperti bangunan yang sangat tua. Pengawasannya seperti apa? Apakah ini masuk di badan penghubung juga atau mungkin tidak masuk dirananya badan penghubung, mohon dijelaskan?,” tanya Cindy.
Menanggapi pertanyaan dari Politisi Golkar itu, Kaban Penghubung mengatakan terkait perubahan desain, jadi dari badan penghubung, PU dan Inspektorat melakukan review dengan upaya penghematan anggaran sehingga jika dilihat dari struktur dari tiang-tiang tersebut masih bisa di sesuaikan akhirnya disesuaikan sehingga dari penyesuaian-penyesuaian itu didapati bangunan yang baru.
“Contohnya, diawal desain cuma 2 rumah ada sekarang menjadi 3 rumah adat. Dan untuk tiang-tiang, sebenarnya besaran tiang-tiang itu sudah diperkecil, sehingga ada penghematan anggaran,” kata Kaban.
Sampai berita ini dimuat, tidak ada penjelasan dari Kaban Penghubung perihal adakah persetujuan Setneg atas perubahan desain dari pembangunan Anjungan Sulut di TMII.
test.petasulut.com/, SULUT – Dalam rapat pansus LKPJ 2020 dengan Badan Penghubung Provinsi Sulut, Senin (26/4), Kaban Penghubung Christian Singal mengatakan bahwa Pembangunan anjungan Sulut di TMII sudah tepat sasaran atau sudah memenuhi kriteria dari perencanaan awal.
Menanggapi itu, anggota Pansus LKPJ 2020 Stella Runtuwene mengatakan bahwa kata tepat sasaran itu diukurnya dari mana? Karena semuanya yang disampaikan barusan seolah-olah sudah sesuai.
“Namun itu sangat bertolak belakang dari apa yang sudah kita Anggota DPRD kunjungi disana, yang kita lihat secara langsung,” ucap Runtuwene.
Menanggapi itu, Kanan Christian Singal menjelaskan pembangunan Anjungan Sulut di TMII itu direncanakan pembangunannya secara 3 tahun berturut-turut.
“Pembangunannya mulai dari 2018, 2019 dan 2020. Anggaran yang ada pada badan penghubung itu sudah sesuai dengan perencanaan awal. Memang diawal pembangunan tahun 2018, itu dilakukan oleh biro perlengkapan, tahap kedua yakni 2019 itu diserahkan ke badan penghubung,” jelasnya.
“Jadi tahun 2019, kami Badan penghubung sudah melakukan pembangunannya sesuai dengan apa yang direncanakan. Jadi memang kelihatannya belum selesai karena masih ada tahap ketiga yang belum dilaksanakan,” tambahnya.
Kaban Penghubung, Christian Singal
Diketahui, dalam rencana awal total anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk anjungan Sulut TMII itu sebesar 60 miliar lebih dalam 3 tahun pembangunan.
Pada tahun 2020, lanjut Singal bahwa itu gagal lelang karena persoalan pandemi Covid-19.
“Jadi ditahun 2020, sebanyak dua kali gagal tender. Akhirnya ditunda ditahun 2021,” singkatnya.
Ketua pansus Rocky Wowor pun menyimpulkan bahwa status pembangunan Anjungan Sulut TMII belum selesai, masih ada tahap 3.
Stella pun melakukan interupsi dengan mengatakan bahwa tadi disampaikan ada 2 kali gagal lelang ditahun 2020 karena pandemi. Jadi kalau gagal lelang itu tidak sampai 2 kali seperti ini. Berarti kita niat untuk lelang.
“Memang penting sekali agar kita juga hadir dan bersama-sama ke anjungan Sulut TMII guna melihat secara langsung pembangunannya. Karena menurut saya itu, kita membangun sesuatu harus punya tujuan, fungsinya untuk apa? Dan benar-benar alokasi dana itu tepat sasaran. Itu yang terpenting, Jangan hanya kita membangun-membangun tapi tidak kena sasaran, menurut saya melihat pembangunan itu sangat-sangat pemborosan karena sangat disayangkan kalau fisiknya hanya terdiri dari tiang-tiang seperti itu, tidak ada manfaatnya, itu sangat boros anggaran,” jelas Stella.
“Kalau tiang-tiang itu fungsinya hanya untuk menyangga rumah yang terdiri dari rumah kayu, buat apa kita buang anggaran sebesar itu, kita buat tiang-tiang segitu banyaknya dan ruangan itu tidak ada fungsinya sama sekali. Semuanya itu harus melalui perencanaan yang matang, jangan mubazir seperti itu karena masih banyak masyarakat Sulut yang berteriak, intinya perhatikan betul pembangunan Anjungan itu,” ucap Stella geram.
Kaban menuturkan tiang-tiang itu akan difungsikan sebagai ruang galery.
“Memang desain awal pembangunan itu ada pada biro perlengkapan, badan penghubung hanya mengikuti desain awal itu sampai dengan tiang-tiang,” katanya.
Namun anehnya, Kaban Penghubung mengatakan dan mengakui bahwa desain awal itu sudah dirubah.
“Memang sebenarnya tiang-tiangnya itu lebih besar dari itu kalau mengikuti desain awal,” tuturnya.
test.petasulut.com/, SULUT – Pemberian nama RSUD ODSK yang terletak di jalan Bethesda Manado dan Rumah Sakit Khusus Mata yang berada di Kelurahan Bumi Nyiur Manado terus dibicarakan di publik.
Dimana, legalitas nama RS ODSK menjadi pembicaraan.
Seperti yang diungkapkan Wakil ketua komisi III DPRD Sulut Stella Runtuwene. Dirinya mengkritisi soal legalitas pemberian nama RS ODSK.
Dikatakannya anggaran pembangunan dua rumah sakit tersebut dibiayai melalui pinjaman daerah ke PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) memiliki nilai yang tidak sedikit.
" RS mata juga pake nama ODSK padahal pake uang rakyat dan rakyat yang harus tanggung selama 5 tahun kedepan pinjaman 100 M untuk bangun,
Ini nama kan sudah melekat di pemerintahan skrg," ungkap Politisi NasDem saat dikonfirmasi Minggu (25/4/) melalui nomor WhatsApp.
Hal ini menurut dia penting disampaikan ke publik agar masyarakat dapat mengetahui bahwa anggaran pembangunan dua buah rumah sakit dengan total pinjaman Rp.400 miliar harus dikembalikan lagi ke PT.SMI.
Legislator Dapil Minsel Mitra ini juga merinci anggaran sebesar 300 milyar pembangunan RSUD lewat PT SMI melalui perjanjian pinjaman 17 Oktober 2018 dengan nilai obligasi/jumlah pinjaman sebesar Rp.300 milyar serta jangka waktu pinjaman 5 thn disertai prosentasi bunga 7,89 persen.
Sementara untuk RS Khusus Mata Sulawesi Utara lewat sumber dana pinjaman yang sama dengan perjanjian pinjaman 12 Februari 2019 sebesar Rp.100 miliar, jangka waktu pengembalian 5 tahun serta prosentase bunga 8.53 persen.
" Yang perlu dipertanyakan disini, kenapa harus pake nama ODSK karena nama tersebut sudah sangat melekat pada pemerintahan saat ini kalau kepanjangannya kita nda tahu."
" Jangan seolah – olah milik pasangan yang terpilih yaitu pemerintahan saat ini bahkan terkesan milik dari pribadi. Masyarakat harus tau itu adalah uang masyarakat yang sampe sekarang kita masih bayar hutang. Tidak eloklah kita memakai nama itu seolah-olah bangun dengan uang pribadi" tandas Stella.
Ia bahkan mengusulkan sebaiknya pemberian nama kedua rumah sakit tersebut diambil dari para pejuang kesehatan yang banyak memberi diri untuk masyarakat Sulut atau nama pahlawan asal Sulawesi Utara.
Disisi lain ia menghawatirkan dengan nilai pinjaman serta beban bunga sebesar itu justru akan membebani rumah sakit pada akhirnya berimbas pada masyarakat.
" Yang perlu ditekankan disini bahwa kita masih ngutang, masyarakat musti bayar sampai beberapa tahun kedepan. Saya ngomong berdasarkan data-data karena data ini juga dari mereka dari buku yang dibagikan," tegasnya.
Selain itu ia menilai penempatan RSUD di kota Manado kurang tepat karena fasilitas rumah sakit di ibu kota Provinsi Sulawesi Utara sudah banyak tersedia.
" Kenapa RSUD yang ada sekarang tidak di bangun di daerah Bolmong Raya yang menurut saya disana masih kurang fasilitas RS-nya, sehingga banyak yang harus berobat ke pusat kota Manado. Harusnya ada pemerataan karena kalau kita hitung fasilitas kesehatan di pusat kota ada belasan rumah sakit yang tersedia disini." pungkas Stella.
test.petasulut.com/, NASIONAL – Situasi Wabah Covid-19 di India semakin menjadi-jadi.
Hal tersebut dikarenakan terus melonjaknya jumlah kasus dan kematian disana.
Yang berakibat, Negara India pun lumpuh, sebagaimana dilansir BBC, Sabtu (24/4/2021).
Terbukti, sejumlah rumah sakit melaporkan kehabisan tempat tidur perawatan intensif, obat-obatan, dan kehabisan oksigen dalam gelombang infeksi Covid-19 yang mengganas.
“Negeri Anak Benua” sejauh ini melaporkan lebih dari 186.000 kematian dan 16 juta kasus Covid-19 yang terkonfirmasi.
Dari jumlah kasus Covid-19, sebanyak tiga juta kasus ditambahkan hanya dalam dua pekan terakhir.
Jumlah kasus harian Covid-19 di India juga tidak menunjukkan penurunan, justru sebaliknya, terus mengalami kenaikan.
Bahkan dalam tiga hari terakhir, Kamis (22/4/2021) hingga Sabtu, jumlah kasus harian Covid-19 di India melampaui 300.000 kasus.
Kengerian akibat Covid-19 di India semakin kentara saat televisi dan foto-foto yang tersebar di media sosial menunjukkan kremasi massal di seluruh negeri.
Kremasi massal dilakukan saat seluruh negeri kehabisan ruang akibat korban tewas Covid-19 yang sangat banyak.
Para jurnalis di berbagai kota mempertanyakan angka resmi yang dikeluarkan pemerintah India.
Mereka seringkali menghabiskan berhari-hari di luar krematorium untuk menghitung korban tewas yang sebenarnya.
Hasil penghitungan mereka menunjukkan, kematian akibat Covid-19 di beberapa kota sebenarnya sepuluh kali lebih banyak daripada yang dilaporkan pemerintah India.
Pekan lalu, BBC Gujarat melaporkan bahwa krematorium di kota Surat berlangsung terus menerus sehingga panas mulai melelehkan sebagian cerobong asapnya.
Kenaikan kasus Covid-19 yang terjadi di India menurut informasi bahwa warga disana kebanyakan tidak mengikuti anjuran pemerintah dalam hal protokol kesehatan.
Bahkan, menurut informasi yang didapat bahwa kerumunan orang sering terjadi disana sehingga angka covid-19 terus mengalami lonjakan drastis.
test.petasulut.com/, MANADO – Anggota DPRD Kota Manado dari Fraksi Golkar Meikel Stiff Maringka diketahui meninggal dunia akibat kecelakaan yang terjadi pada Minggu (25/4) subuh.
Menurut informasi melalui saksi mata yang sempat menyaksikan kecelakaan tersebut, dimana melibatkan 1 unit kendaraan roda 4 Honda Brio dan 1 unit kendaraan roda 2 Honda Beat terjadi di Jalan 14 Februari, Kelurahan Teling Atas, Kecamatan Wanea, tepatnya di depan Makodam XIII/Merdeka, subuh tadi.
Meikel Stiff Maringka diketahui mengendarai Brio berwarna kuning dan saat kecelakaan terjadi sedang bersama satu orang rekannya dalam perjalanan. Sedangkan Honda Beat dikendarai oleh Jansen Muntuh, pelajar SMA N 2 Manado dan berboncengan dengan 2 orang rekannya.
Saksi mata pun mengatakan Brio datang dari arah RS Advent menuju RS RW Monginsidi sedangkan dari arah berlawanan datang Honda Beat, keduanya dalam kecepatan tinggi hingga terjadi tabrakan.
Menurut informasi yang beredar, Pengendara motor meninggal di tempat kejadian sedangkan korban lainnya dibawa ke rumah sakit oleh warga setempat.
sedangkan, Meikel Maringka dan rekannya dilarikan ke RSUP Prof Kandou, dan lainnya dibawa ke RS Advent. Meikel Maringka kemudian meninggal di RSUP Prof Kandou subuh tadi.
