Test Peta Sulut

Blog

  • Rocky Wowor Apresiasi Raport BSG

    test.petasulut.com/, SULUT – Direktur Utama BSG Revino Pepah didampingi Direktur Pemasaran Machmud Turuis, Direktur Umum Joubert Dondokambey, Direktur Operasional Louisa Parengkuan, Direktur Kepatutan Plus Batabara
    menjelaskan hasil kinerja serta progres pertumbuhan secara menyeluruh yang telah dicapai ‘Torang Pe Bank’ tahun 2020.

    Hal itu diungkapkan Dirut Pepah dalam Rapat Pansus LKPJ tahun 2020, Selasa (20/4/21).

    Secara terperinci Dirut Pepah menjelaskan, untuk tahun 2020 Bank SulutGo bisa mencapai total aset sebesar 16,1 triliun lebih dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar 15,147 triliun maka total pertumbuhan aset BSG mencapai 8,31 persen.

    ” Apabila dibandingkan dengan rencana kita terkait total aset ini yaitu sebesar 16,4 persen, maka target pertumbuhan mencapai 100,5 persen.” jelas Pepah.

    Sementara untuk dana pihak ketiga giro, tabungan dan deposito yang dihimpun dari masyarakat per- Desember 2020 total dana ketiga di BSG mencapai Rp. 13,660 triliun rupiah. Dibandingkan dengan periode yang sama di bulan Desember 2019 sebesar Rp.11,973 triliun maka dana pihak ketiga mengalami pertumbuhan sebesar 14,1 persen.

    ” Pertumbuhan ini meningkat dibandingkan dengan rencana target di akhir tahun 2020 sebesar Rp.13,534 triliun maka realisasi pertumbuhan dana pihak ketiga mencapai 100,95 persen. “paparnya.

    Untuk penyaluran kredit BSG sampai Desember 2020 mencapai Rp.12,470 triliun lebih dibandingkan dengan target sebesar Rp. 13,48 trilyun maka realisasi sebesar 95,57 persen

    Namun demikian bila dibandingkan dengan pertumbuhan secara year on year (yoy) pada Desember 2919 sebesar Rp. 12,163 triliun maka terdapat pertumbuhan sebesar 2,52 persen.

    Disisi lain terkait pertumbuhan kredit di tahun 2020 relatif sedikit mengalami penurunan karena terkendala dengan masalah covid 19 yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia maupun di Sulawesi Utara sehingga pertumbuhan kredit relatif slow down

    “Namun kami bisa bertumbuh sebesar 2,52 persen, ” ujar Dirut Revino Pepah

    Lanjut dijelaskannya, modal inti Bank BSG pada akhir tahun 2020 sebesar Rp.1,316 triliun lebih dibandingkan dengan pencapaian modal inti sebesar 1,439 triliun maka pencapaiannya hanya 91,43 persen

    “Secara year and year modal inti kita mengalami penurunan sebesar 7,51 persen” ungkapnya

    Dari sisi laba rugi dari pendapatan Bank pada akhir 2020 sebesar Rp. 2,39 triliun lebih, dibandingkan dengan rencana sebesar Rp.2,268 triliun maka rencana pendapatan Bank hanya mencapai 93 persen, namun dibandingkan dengan pertumbuhan secara year on year akhir 2019 terdapat pertumbuhan sebesar 1,05 persen.

    Sementara dari sisi beban bunga yang bisa direalisasikan untuk tahun 2020 adalah Rp. 1,783 miliar lebih dibandingkan dengan rencana pada akhir 2020 sebesar Rp.2,12 milyar maka pencapaian beban bunga hanya 88,59 persen.

    Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya maka terdapat penurunan beban atau penurunan biaya mencapai 0,35 persen.

    “Artinya pertama kita tidak mencapai target daripada beban, kemudian beban ini juga secara year on year mengalami penurunan.Bagaimana dengan posisi provitabilitas bank tahun 2020? BSG bisa mencapai laba bruto sebesar Rp. 256,6 milyar dibandingkan dengan rencana akhir 2020 sebesar Rp. 255,3 milyar maka pencapaian terhadap laba BSG sebesar 100,5 persen.Dibandingkan dengan pertumbuhan laba tahun 2019 sebesar Rp.229 milyar maka laba bruto BSG bisa bertumbuh 12,06 persen.” terang Pepah.

    Dari sisi rasio kecukupan modal, posisi BSG di akhir 2020 sebesar 15,19 persen dibandingkan dengan regulator syarat minimal 8 persen maka sampai hari ini BSG memiliki kecukupan modal sebesar 15,19 persen

    Dengan demikian kemampuan aset BSG untuk menghasilkan provit yakni 1,6 persen dari keseluruhan total aset.

    Dari segi kemampuan Bank dari total modal yang ada, BSG bisa menghasilkan keuntungan salah satu tolak ukurnya yakni bunga deposito.

    ” Loan to deposit ratio (LDR) BSG berada pada posisi 91,28 persen. Artinya rasio dana yang kita himpun dengan kredit yang kita berikan 91,28 persen.” tandas Pepah.

    Sementara itu Ketua Pansus LKPJ Rocky Wowor mengapresiasi raport yang disampaikan jajaran Direksi BSG.

    Meski ada sejumlah capaian yang mengalami perlambatan di tahun 2020 terutama dari sisi pertumbuhan kredit, namun hal tersebut bisa dimaklumi karena semua sektor terkena dampak akibat pandemi covid 19 termasuk sektor perbankan.

    Selain itu Wowor yang juga ketua Fraksi PDIP ini tak lupa menyampaikan ucapan selamat kepada jajaran Direksi yang baru terpilih hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) baru – baru ini.

    ” Dalam momentum ini tak lupa saya menyampaikan banyak selamat kepada jajaran direksi Bank SulutGo yang baru periode 2021- 2025 dengan harapan lebih mendongkrak kinerja BSG secara keseluruhan terutama dalam pencapaian progres maupun target yang akan dilaksanakan kedepan. ” ucap Wowor.

    (ABL)

  • UPT BP2MI Manado Rapat Koordinasi Dengan Pemkot Tomohon Bahas Penempatan PMI ke Luar Negeri

    test.petasulut.com/, SULUT – UPT BP2MI Manado dan pemerintah kota Tomohon mengadakan rapat koordinasi dalam rangka membahas kesepakatan bersama yang akan dilakukan antara pemerintah kota Tomohon dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Kamis (22/4).

    Dalam rapat yang diadakan di ruang rapat Sekretaris Daerah Kota Tomohon ini, Hendra Makalalag menyampaikan perihal rencana strategis dari UPT BP2MI Manado untuk meningkatkan penempatan CPMI profesional pada beberapa jabatan yang ada di luar negeri khususnya di negara Jepang.

    “Saat ini Jepang sedang membuka peluang kerja di 14 sektor pekerjaan yang membutuhkan tenaga kerja sebanyak 345.150 orang dengan gaji mulai dari Rp. 20 jutaan per bulannya. Namun yang saat ini bisa diisi oleh pekerja asal Indonesia adalah di sektor perawat lansia, pertanian, industri pelayanan makanan, dan industri pengepakkan makanan dan minuman karena saat ini ke-4 industri ini yang sudah ada tesnya di Indonesia” jelas Hendra.

    Hendra juga menyebutkan bahwa kedepannya 10 sektor pekerjaan yang lain juga akan dapat diduduki oleh pekerja asal Indonesia.

    “Kedepannya 10 sektor pekerjaan yang lain juga pasti dapat diisi oleh PMI, kami tinggal menunggu tesnya dibuka di Indonesia” ujar Hendra.

    Tak hanya itu, Hendra juga mengatakan persyaratan untuk bekerja di Jepang sebenarnya cukup mudah.

    “Calon pekerja hanya cukup memenuhi beberapa persyaratan yaitu minimal berusia 18 tahun, memiliki ijazah SMA/SMK, memiliki kemampuan berbahasa Jepang setara N4, dan lulus dalam ujian sertifikat kemampuan sesuai sektor yang dilamar. Nah, untuk pelatihan bahasa dan kemampuan, sesuai dengan UU nomor 18 tahun 2017, harusnya menjadi tugas dan tanggung jawab dari pemerintah daerah. Untuk itulah ditindaklanjuti dengan nota kesepahaman untuk menunjukkan komitmen dari pemerintah daerah untuk melaksanakan apa yang sudah di amanatkan oleh UU ” jelas Hendra.

    Di temui di tempat penyelenggaraan acara, Pj. Sekda Tomohon Jemmy Ringkuangan mengatakan bahwa rapat koordinasi yang dilakukan hari ini merupakan bentuk kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk melaksanakan amanah UU No 18 tahun 2017.

    “Kami mengundang pihak UPT BP2MI Manado hari ini untuk membicarakan mengenai nota kesepahaman antara BP2MI dan Pemkot Tomohon untuk mendorong penempatan PMI profesional dan terampil ke luar negeri khususnya ke Jepang. Ini adalah bentuk kerjasama yang baik lintas kelembagaan untuk melaksanakan amanah UU No 18 tahun 2017 tentang pelindungan pekerja migran Indonesia” tukas Jemmy.

    Lebih lanjut Jemmy juga menyebutkan bahwa dengan adanya nota kesepahaman ini, maka pemkot Tomohon dapat mengurangi tingkat pengangguran serta dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan warganya.

    “Kami sangat antusias dengan peluang kerjasama ini karena dapat membantu daerah dalam menekan angka pengangguran dan meningkatkan pendapatan. Untuk itu dalam waktu dekat ini kami akan segera untuk menindaklanjuti kerjasama penempatan antara BP2MI dan Pemkot Tomohon” tutup Jemmy.

    (ABL)

  • FELLY Ingatkan Warga Eris, Cek KLIK Sebelum Pemakaian Produk

    test.petasulut.com/, NASIONAL – Guna melaksanakan kewajiban, Ketua Komisi IX DPR-RI Felly Estelita Runtuwene turun kedapil, tepatnya di Desa Tandengan Kecamatan Eris Kabupaten Minahasa, Rabu (21/4/2021) siang.

    Dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi bersama BPOM, Felly memberikan informasi kepada warga eris menyangkut cara-cara yang tepat pengecekan obat, makanan, kosmetik dan lainnya, tujuannya agar masyarakat dapat dengan teliti mengkonsumsi maupun memakai produk dengan baik.

    Dalam sosialisasi tersebut juga, FER tetap mengedepankan protokol covid-19 guna pencegahan penyebaran virus ini.

    Pada Pemaparannya, Felly Estelita Runtuwene menyampaikan ketika kita akan belanja ingat cek KLIK selalu agar terlindungi dari obat dan makanan Ilegal, cek KLIK yaitu cek Kemasan, jangan beli produk dengan kemasan yang telah rusak atau penyot meski sedikit, cek Label, baca dahulu Label berisi informasi produk sebelum dibeli, cek Izin edar apakah produk tersebut sudah terdaftar apa belum dan yang terakhir cek kadaluarsa,

    “jangan beli atau konsumsi obat dan makanan yang telah kedaluarsa,”ujar Felly Runtuwene.

    Suasana sosialisasi di Eris Minahasa

    Selain itu, Felly Runtuwene juga berbagi tips kepada warga yang hadir dalam kegiatan sosialiasi tersebut saat berbelanja di warung, toko atau pasar.

    “Jika membeli produk makanan, sebaiknya tidak diisi di dalam kantong plastik secara bersamaan dengan produk lain yang mengandung bahan kimia seperti sabun, shampoo dan lain sebagainya. Hal ini berpotensi terjadi perpindahan zat kimia ke dalam makanan,” ujar Felly Runtuwene.

    Ia pun berharap, masyarakat yang hadir dalam sosialisasi tersebut untuk dapat menjadi perpanjangan tangan dari Komisi IX DPR RI dan juga Balai Besar POM di Manado kepada masyarakat lainnya dalam menyampaikan informasi yang diterima.

    “Intinya kegiatan ini adalah bagian dari tupoksinya untuk menjaring aspirasi warga SulawesI Utara dalam kapasitasnya sebagai anggota DPR-RI,” Katanya.

    “Jadi ini adalah bagian dari Tupoksi saya sebagai anggota DPR RI untuk menjaring aspirasi warga, selain itu bersama dengan Balai Besar POM di Manado kami mensosialisasikan bagaimana cara membeli produk obat dan makanan dengan aman agar tidak salah dalam mengkonsumsinya,” tambah Felly.

    (ABL)

  • Terkait Kasus RS Siloam Palembang, Perawat Sulut Angkat Bicara

    test.petasulut.com/, SULUT – Akhir – Akhir ini kita digemparkan dengan isu penganiayaan, salah satunya yang terjadi di Palembang. Kamis (15/4/2021) lalu.

    Hal ini memancing perhatian dari berbagai kalangan public, bahkan tagar #SavePerawatIndonesia menggema di media sosial WhatsApp dan beberapa medsos lainnya.

    Menanggapi hal itu seorang perawat muda asal Minahasa Sulawesi Utara Rina Maria Putri Tumion yang sekarang mengenyam pendidikan akhir di Akademi keperawatan Gunung Maria Tomohon.

    Menurutnya, "Hal semacam ini sering terjadi di rumah sakit ketika ia turun praktek, namun semuanya itu ada penanggulangan langsung oleh team medis".

    "Perawat juga manusia jika ada hal yang terjadi bisa dibicarakan dengan baik bukan dengan cara langsung dipukul tanpa mengetahui alasan yang jelas". Lanjutnya

    "Tenaga medis adalah garda terdepan guna menyelamatkan nyawa manusia, jika tenaga medis saja tidak di hargai bagaimana kinerja kami sebagai seorang Nakes kedepan untuk menolong sesama", ungkap Perawat cantik asal Minahasa ini lewat rekam suara yang diterima test.petasulut.com/, Kamis,22/04/2021.

    Saya berharap kejadian ini tidak terulang kembali karena hampir tiap tahun selalu ada kasus penganiyaan terhadap perawat, untungnya perawat itu mempunyai hati yang bersih serta lembut dan terbuka kepada siapa saja. Harap Rina sapaan akrabnya.

    Diketahui kronologi terjadinya penganiayaan perawat hingga viral tersebut berawal dari pasien yang merupakan anak pelaku sudah diperbolehkan pulang. Untuk itu, korban sebagai perawat melakukan tugasnya melepaskan infus yang terpasang di tubuh pasien.

    Menurut direktur rumah sakit yang dilansir dari Sumsel.inews.id

    “Pelepasan infus sudah sesuai SOP yang ada. Namun karena usia anak yang dirawat masih 2 tahun dan gerakannya terlalu lincah, sehingga plaster terlepas dan mengeluarkan darah”.

    “Alhasil, perawat langsung mengganti dengan perban yang baru hingga darah pasien tidak keluar lagi,” Lanjutnya

    Kepala Ruangan RS Siloam Sriwijaya mendatangi ibu pasien dan meminta maaf atas kejadian yang sempat terjadi. “Itu ayah pasien (pelaku) belum datang karena posisinya lagi di Kayu Agung, masalah sudah dianggap selesai karena kepala ruangan kami mendatangi ibu pasien,”

    Namun saat pelaku datang, istrinya menceritakan kronologi dan pelaku memanggil dan korban langsung ditanya “bagaimana cara melepaskan infus”. Belum sempat menjawab, di saat yang bersamaan pelaku menampar keras perawat hingga terjatuh.

    Dua orang yang menemani perawat sontak langsung membantunya berdiri dan berusaha melindungi, akan tetapi pelaku tetap berusaha melalukan tindak kekerasan disertai menarik rambut korban.

    Dari kejadian tersebut Korban yang merupakan perawat tersebut langsung dirawat dirumah sakit Siloam, serta pelaku penganiaya ditahan oleh pihak kepolisian dengan Pasal yang dikenakan terhadap pelaku yakni Pasal 351 KUHP dengan ancaman penjara dua tahun delapan bulan.
    ( Gabri )

  • Reses di Winangun, FER Apresiasi Perusahaan PMI di Manado

    test.petasulut.com/, NASIONAL – Dalam rangka pelaksanaan Reses Seluruh Anggota DPR RI, Felly Estelita Runtuwene yang adalah Ketua Komisi IX DPR RI daerah pemilihan Sulawesi Utara (Sulut) melakukan kunjungan kerja di Kelurahan Winangun, Kota Manado, Sulut, Selasa (20/4).

    Dalam kunjungan itu Felly meninjau kantor dan fasilitas pelatihan bahasa asing oleh perusahaan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Manado.

    Dalam kunjungan tersebut Ketua Komisi IX DPR RI itu didampingi Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Kota Manado, Hendra Makalalag.

    “Saya mengapresiasi perusahaan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang serius mempersiapkan calon PMI agar memiliki kemampuan bahasa asing sesuai negara penempatan,” kata Felly di sela-sela kunjungan.

    Tak hanya itu, Legislator NasDem dari dapil Sulawesi Utara itu juga memberi semangat kepada para calon yang sedang mengikuti pelatihan agar mempersiapkan kemampuan sehingga memiliki daya saing.

    Di waktu yang sama, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Kota Manado, Hendra Makalalag menyampaikan pentingnya sinergi semua pihak untuk mempersiapkan calon PMI.

    “Masih ada kendala dalam pelatihan terkait dengan sumber daya instruktur yang terbatas,” imbuh Hendra.

    (ABL)

  • Sulit Dapat Pupuk Bersubsidi, JT: Kurangnya Sosialisasi Jadi Persoalan

    test.petasulut.com/, SULUT – Terkait dengan bantuan pertanian khususnya pupuk bersubsidi yang dicanangkan pemerintah pusat untuk para petani dinilai sulit dan rumit.

    Hal itu dikatakan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut), Julius Jems Tuuk, Selasa (20/4).

    Dimana menurutnya, pemberlakuan sistem yang baru ini prosesnya terlalu rumit dan tidak memberikan manfaat bagi petani, terlebih lagi pihak pemerintah kurang melaksanakan sosialisasi sehingga menimbulkan polemik di kalangan petani.

    “Prosesnya terlalu sulit, terlebih lagi pemerintah provinsi dan kabupaten kota tidak terdengar melakukan sosialisasi. Penyaluran bantuan pemerintah memberikan banyak prasyarat, contohnya penyaluran pupuk bersubsidi dari Kementrian Pertanian. Syaratnya bagus tetapi kondisi real di lapangan tidak memenuhi itu,” kata legislator DPRD Sulut daerah pemilihan (Dapil) Bolaang Mongondow Raya (BMR).

    Ia menjelaskan, untuk mendapatkan bantuan pertanian harus ada Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang pekerjaannya terekam petani.

    “Selain itu harus ada Kartu Petani dan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan  Kelompok Tani),” ungkap politis Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.

    Menurutnya, sistem yang dibuat oleh pemerintah pada dasarnya baik. Akan tetapi untuk situasi sekarang ini belum tepat dilaksanakan.

    “Ada yang benar-benar petani namun KTP-nya tertera pekerjaan wiraswasta. Cuma karena tidak ingin malu saja pekerjaannya petani,” tuturnya.

    Lebih lanjut Tuuk mengatakan, pemerintah membuat sistem tersebut supaya pupuk tidak dimonopoli kelompok tertentu.

    “Tapi sistem sebagus apapun bisa dimanfaatkan. Kalau sistem seperti itu kemudian petani tidak bisa mengakses bantuan, untuk apa sistem ini. Tujuan sistem supaya mempermudah akses petani memiliki bantuan pertanian, untuk membuat Kartu Tani, KTP harus tertera juga petani. Sementara salah satu syarat untuk mendapatkan bantuan adalah Kartu Tani,” ketusnya.

    Sekretaris Komisi IV DPRD Sulut ini menyampaikan, syarat untuk RDKK harus ada kelompok tani dan terdaftar di website kementerian. Dibuktikan dengan sertifikat. Sistim ini membuat petani tidak dapat apa-apa.

    “Ditambah lagi kurang sosialisasi dari pemerintah provinsi dan kabupaten kota atau dalam kata lain sebagian besar tidak dipublikasikan kepada masyarakat. Hal ini terungkap dalam reses. Memang juga diharapkan agar petani jangan dibuat manja, semuanya musti ditanggung pemerintah,” bebernya.

    Pada waktu lalu juga ada beberapa petani di Kelurahan Tendeki Kecamatan Matuari, Kota Bitung, mengeluhkan perihal bantuan pupuk tersebut.

    “Di kelurahan tendeki ada 60% petani penggarap dan 40% adalah petani, sayangnya dari dinas pertanian tidak akan memberi bantuan jika tidak memiliki kartu anggota, padahal untuk mendapatkan kartu saja sangat sulit, diusulkan atau mendaftar tahun ini, tahun depan baru KTA-nya di dapat, padahal bantuan seperti bantuan pupuk sangat penting bagi petani,” jelas seorang petani Jemmy Pantouw.

    Pantouw pun berharap jika memang untuk dapat bantuan pupuk harus punya Kartu tani, maka seharusnya proses pembuatan Kartu itu tidak memakan waktu lama.

    (ABL)

  • Tandatangani Kerjasama dengan Minut, BP2MI Dorong Pemda Siapkan CPMI Profesional

    test.petasulut.com/, NASIONAL – Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menandatangani Nota Kesepahaman dengan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara tentang penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Aula Abdurrahman Wahid BP2MI, Jakarta, Rabu (21/04).

    Hadir langsung dalam penandatanganan tersebut yaitu Bupati Kabupaten Minahasa Utara Joune J.E Ganda dan Kepala Dinas Tenaga Kerja Daerah Kab. Minahasa Utara Hanny Kumontoy, serta para pejabat Eselon I dan II di lingkungan BP2MI

    “Ini merupakan kesepahaman dengan Pemerintah Daerah (Pemda) ketiga, setelah sebelumnya dengan Kab. Talaud dan Kab. Sangihe. Karena pemerintah dalam hal ini BP2MI memiliki berbagai keterbatasan, yang tidak mungkin bekerja sendiri tanpa bekerjasama, bergandeng tangan dengan stakeholder, terutama Pemda,” ujar Kepala BP2MI, Benny Rhamdani.

    Oleh karena itu, lanjut Benny, momentum hari ini sepatutnya dimaknai sebagai bentuk nyata kolaborasi positif antar pemangku kepentingan, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah maupun pihak swasta, para pelaku usaha, termasuk Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) didalamnya, serta tentu masyarakat sipil atau NGO untuk bersama-sama mewujudkan PMI yang merdeka, berdaya, dan sejahtera.

    Foto Ist

    Benny menambahkan, terlebih lagi amanat Undang-Undang No.18/ 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang memberikan tanggungjawab kepada Pemerintah Daerah untuk peningkatan kapasitas Calon PMI.

    “Kami berharap Pemda Kab. Minahasa Utara dapat membantu untuk mensosialisasikan program-program BP2MI, serta berkomitmen untuk mengalokasikan anggaran pelatihan dan sertifikasi kompetensi sebagaimana diamanahkan UU 18/2017,” jelasnya.

    Lebih lanjut Benny mengatakan, untuk peluang kerja ke negara Jepang dan Korea Selatan, hingga saat ini baru 20% dari kuota penempatan ke Jepang yang terpenuhi dimana dibutuhkan 500 tenaga perawat (nurse) dan perawat lansia (caregiver) untuk skema G to G, serta 70.000 untuk skema SSW. Selain itu 25,71% kuota yang baru terpenuhi untuk penempatan ke Korea Selatan, dimana dibutuhkan 8.800 orang untuk skema G to G. Padahal negara Jepang dan Korea Selatan merupakan negara yang memiliki undang-undang perlindungan warga negara asing yang baik, memiliki tingkat standar gaji yang tinggi sehingga menjamin keselamatan dan juga kesejahteraan para PMI disana.

    “Saya berkeyakinan kita memiliki supply yang besar dan mampu memenuhi kuota tersebut. Ini hanya membutuhkan komitmen dan kerja-kerja pelayanan dan sinergi, tinggal kemauan menggalang kerjasama dengan berbagai sekolah-sekolah dan perguruan tinggi, untuk menjadikan PMI yang kompeten,” papar Benny.

    Adapun ruang lingkup Nota Kesepahaman tersebut adalah sinergi dalam pemberantasan sindikasi pengiriman ilegal PMI sesuai kewenangan para pihak, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi Calon PMI di wilayah Kabupaten Minahasa Utara, fasilitasi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pelayanan dan pelindungan Calon PMI dan PMI, sosialisasi peluang kerja Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan, dan koordinasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya.

    “Saya mengapresiasi inisiatif dari Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara yang bekerjasama dengan BP2MI. Semoga kolaborasi dan inisiatif positif ini terus dikuatkan dan dikembangkan, juga dapat diimplementasi UPT BP2MI, khususnya yang ada di Kota Manado. Dan semoga niat baik kita untuk melayani para pahlawan devisa tidak pernah luntur terbentur kepentingan yang tidak berpihak  kepada PMI dan keluarganya,” tutup Benny.

    MoU antara BP2MI dan PEMKAB Minahasa Utara adalah bentuk komitmen Kepala Daerah dalam melaksanakan amanah Undang-Undang 18/3017 khususnya pasal 40, 41 dan 42 dimana penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi Calon Pekerja Migran Indonesi (PMI) merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah sehingga masyarakat yang mencari peluang kerja ke Luar Negeri dan terkendala pembiayaan diklat dapat ditangani oleh Pemda setempat.

    (ABL)

  • Kenang Sosok R.A Kartini, Ketua Marijo Belajar Sulut Ajak Perempuan Tunjukan Potensi

    test.petasulut.com/, SULUT – Setiap tanggal 21 April diperingati hari perempuan, dimana tanggal 21 April 1879 adalah kelahiran dari R.A Kartini.

    Raden Adjeng (R.A) Kartini, perempuan Bangsawan Jawa yang selalu dikenang akan perjuangannya.

    R.A Kartini adalah pahlawan Perempuan Indonesia yang memperjuangkan kesetaraan perempuan salah satunya mendapatkan hak dalam dunia pendidikan.

    Rabu 21 April 2021, Bangsa Indonesia akan mengingat cerita dan perjuangan dari R.A Kartini semasa ia hidup. Dalam menyambut hari perempuan, beberapa tanggapan tentang R.A Kartini berdatangan.

    Kali ini, datangnya dari ketua Komunitas Marijo Belajar Sulut, Jessica Veronica Tarima.

    “Bagi saya R.A Kartini adalah sosok perempuan hebat yang memperjuangkan martabat dari kaum perempuan agar bisa mendapatkan kebebasan dan kesetaraan dengan laki-laki,” ujar Jessica, Selasa (20/04/2021).

    Ia menambahkan, berkat perjuangannya sehingga bisa merasakan persamaan derajat dan dapat melakukan peran-peran sosial secara luas.

    “Saat ini saya lebih mampu mengembangkan minat dan keinginan dengan bebas berekspresi sebagai bentuk perjuangan Kartini, serta mengikuti jejak Kartini untuk bisa menjadi perempuan yang hebat lewat pekerjaan saya sebagai salah satu pendidik yang bisa memajukan anak-anak Bangsa,” jelasnya.

    Jessica pun mengajak, untuk para perempuan hebat dimana pun berada.

    “Mari kita tunjukkan potensi yang ada dalam diri kita sebagai bentuk apresiasi kepada pejuang kaum perempuan, sekaligus mengembangkan jati diri kita menjadi seorang perempuan yang lebih bermartabat dan berguna bagi perkembangan dimasa kini,” Pungkasnya.

    (ABL)

  • Rapat Dengan BSG, Pansus LKPJ 2020 Pertanyakan Dana CSR

    test.petasulut.com/, SULUT – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Kerja Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Tahun 2020 melaksanakan rapat bersama Bank SulutGo pada Selasa, (20/4) tadi.

    Rapat dipimpin Ketua Panitia Khusus Pansus Rocky Wowor dan didampingi Wakil Ketua Victor Mailangkay, Billy Lombok serta anggota Pansus lainnya.

    Pada kesempatan itu, berbagai pertanyaan di suarakan anggota Pansus kepada Pihak BSG. Salah satunya terkait Dana Corporate Social Responsibility (CSR).

    Vonny Paat meminta penjelasan dari Direktur Utama (Dirut) Bank SulutGo Revino Pepah, bahkan Paat meminta pendampingan staf BSGo saat turun ke Dapil untuk menyerap aspirasi, serta kredit bermasalah yang ada.

    “Untuk CSR sendiri seperti apa, saya juga meminta nanti kalo reses bisa didampingi dari Bank SulutGo, meski saya dari komisi 1 yang bukan mitra” ucap Paat.

    Menjawab pertanyaan Paat, Pepah mengatakan CSR ada dua yaitu
    CSR Pemerintah maupun CSR oleh pemegang saham.

    “Kegiatan CSR Bank SulutGo ialah pengadaan komputer di sekolah, MCK maupun air bersih,” ungkapnya.

    Dia menambahkan, untuk kewenangan pihaknya sebesar Rp2 milliar. Namun, untuk penggunaan dana tersebut sudah dilaporkan dalam keuangan berkelanjutan secara transparan.

    Mengenai kredit bermasalah, Pepah mengakui di Bank SulutGo ada kredit macet dan tidak ada bank yang tidak memiliki kredit macet.

    Bahkan saran untuk pendampingan karyawan Bank SulutGo dalam pelaksanaan reses 45 Anggota DPRD Sulut, akan disiapkan dan dikondisikan sesuai kebutuhan.

    “Kami siap menyiapkan karyawan BSG dalam reses nanti. Apabila akan melaksanakan reses dapat menghubungi kami waktunya kapan dan akan kami siapkan,” imbuhnya.

    (ABL)

  • DPRD Sulut Gelar Paripurna Tutup-Buka Masa Reses Tahun 2021

    test.petasulut.com/, SULUT – Dalam rangka Penutupan Masa Persidangan Pertama Tahun 2021 dan Penyampaian Laporan Kinerja Alat Kelengkapan (AKD) DPRD sekaligus Pembukaan Masa Persidangan Kedua Tahun 2021 dan Penyampaian Laporan Pelaksanaan Reses Pertama Tahun 2021, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) menggelar rapat paripurna pada Senin (19/4), di ruang paripurna DPRD Sulut.

    Sidang Paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulut Andi Silangen didampingi Wakil Ketua Viktor Mailangkay, Billy Lombok dan Dihadiri Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan Wagub Sulut Steven Kandouw.

    Dalam sambutannya, Ketua DPRD Sulut, Andy Silangen menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa bagi umat Muslim.

    “Izinkanlah saya atas nama rekan-rekan pimpinan dan seluruh anggota DPRD Sulut menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci ramadan ini bagi seluruh umat Muslim yang ada di Sulut. Lewat momentum ini saya mengajak memperkuat jalinan silaturahmi dan kebersamaan serta memperat ikatan antara kita sebagai modal utama dalam pelaksanaan pelaksanaan pembangunan di provinsi Sulut,” kata Silangen.

    Ia menambahkan, pada momentum ibadah puasa untuk selalu memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.

    “Atas rahmat dan anugerah kita masih diberikan kehidupan serta kesehatan di tengah-tengah masih berhadapan dengan pandemi Covid-19 yang sampai pada saat ini masih melanda seluruh dunia, melanda bangsa dan negara termasuk Sulut yang kita cintai,” tuturnya.

    Dalam kesempatan tersebut, dirinya pun mengapresiasi kinerja anggota DPRD karena tetap menjaga performa maksimal dalam melaksanakan tugas-tugas kedewanan selama masa persidangan pertama. Antara lain dalam menyerap aspirasi masyarakat, mengawal dan mengawasi kinerja pemerintahan daerah serta melakukan pengawasan atas pelaksanaan peraturan daerah, walaupun masih menghadapi situasi pandemi Covid-19.

    “Memasuki masa persidangan yang kedua nanti saya berharap performa yang baik ini dapat semakin ditingkatkan. Kita perlu mengingat pada diri masing-masing bahwa kita adalah representasi masyarakat. Kita berada di sini karena telah dipilih dan dipercaya oleh masyarakat sebagai penyambung lidah untuk menyampaikan aspirasi dan keinginan masyarakat. Pada sisi lain, kita dituntut untuk menjadi teladan dalam perkataan dan tindakan karena kita adalah representatif rakyat,” katanya.

    Ia pun meminta untuk terus menjaga sikap sebagai pejabat publik, tempat diletakkan banyak harapan rakyat.

    “Marilah kita terus berbenah diri dan meningkatkan performa kinerja kedewanan kita sehingga kita terus memperjuangkan setiap aspirasi masyarakat, menjawab setiap permasalahan yang ada di masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab moral atas kepercayaan dan amanah yang telah diberikan kepada kita,” pintanya.

    Lebih lanjut Silangen mengatakan, DPRD Sulut memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw beserta seluruh jajaran pemerintah provinsi Sulut yang tetap memperlihatkan kinerja maksimal dalam menjalankan roda pemerintahan, terutama dalam kondisi Covid-19 yang terjadi saat ini.

    “DPRD Sulut selaku mitra strategis pemerintah Sulut sepenuhnya mendukung serta siap sedia memberikan rekomendasi yang solutif terhadap berbagai persoalan dan upaya serta kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur di Sulut, khususnya upaya penangan dan pencegahan pandemi Covid-19, serta kebijakan pemulihan ekonomi pasca terjadinya pandemi,” tuturnya.

    Ia menambahkan, DPRD mendorong pemerintah Sulut untuk berinovasi dan berkreasi meskipun di tengah tantangan dan halangan di berbagai sisi dan mengajak kepada pimpinan dan anggota DPRD Sulut agar terus mengingat kepada seluruh masyarakat untuk mewaspadai dan berhati-hati dengan ancaman bibit badai siklon tropis yang mengakibatkan cuaca ekstrem yang terjadi akhir-akhir ini.

    “DPRD juga berharap pemerintah daerah menyusun langkah-langkah taktis mitigasi bencana untuk mengatasi potensi-potensi bencana yang bisa terjadi sewaktu-waktu,” tutupnya.

    Sementara itu, Gubernur Sulut Olly Dondokambey menyampaikan apresiasi atas kinerja DPRD Sulut karena telah menunjukkan eksistensi pemenuhan tugas dan tanggung jawab sebagai wakil rakyat.

    “Pemerintah dan rakyat Sulut sampai saat ini berbangga karena para pimpinan dan segenap anggota DPRD Sulut senantiasa konsisten menunjukkan eksistensi pemenuhan tugas dan tanggung jawab dalam menjadi komponen pembangunan bangsa di Bumi Nyiur Melambai,” kata Dondokambey.

    Ia menambahkan, DPRD Sulut mampu menjalin koordinasi dan sinergitas yang positif dengan pemerintah Sulut untuk mengawal pencapaian visi dan misi pembangunan daerah, termasuk dalam menghadapi tantangan pandemi Covid-19.

    “Sangat diharapkan kegiatan pada tahun 2020 akan menjadi bahan bagi DPRD Sulut untuk bersama dengan pemerintah daerah menyusun langkah strategis rencana kerja dan rencana kebijakan ke depan sehingga seluruh kebutuhan dan aspirasi masyarakat dapat terakomodasi dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah,” ujarnya.

    Lebih lanjut Dondokambey mengungkapkan, dengan aspirasi masyarakat dan tidak dapat dipungkiri bahwa pemerintah daerah maupun DPRD Sulut masih memiliki berbagai kekurangan dan keterbatasan yang menyebabkan tidak semua kebutuhan dan keinginan masyarakat dapat terpenuhi sehingga kemudian senantiasa perlu disusun dengan mempertimbangkan aspek disparitas kebutuhan dan kemampuan kapasitas pemerintah daerah.

    “Untuk memenuhinya ini menjadi persoalan bagi pemerintah provinsi Sulut dalam tahun 2020, APBD pemerintah provinsi Sulut dengan Pilkada yang ada kurang lebih 353 miliar, APBD dialokasikan untuk kegiatan Pilkada. Tiba-tiba terjadi Covid-19, kita diwajibkan untuk semua kegiatan-kegiatan yang direncanakan direkofusing untuk menangani pandemi Covid-19,” tandasnya.

    Diketahui, Rapat Paripurna ini tetap menerapkan protokol kesehatan guna meminimalisir penyebaran Wabah Covid-19.

    (ABL)