Test Peta Sulut

Blog

  • Bahas Anjungan Sulut TMII, Komisi III Sesalkan Ketidakhadiran Pihak Ketiga

    test.petasulut.com/, SULUT – Guna mempertanyakan progres pengerjaan proyek revitalisasi anjungan Sulut di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Komisi III DPRD Sulut menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan PT Maju Karya Mapalus selaku pihak ketiga, Senin(19/4/21).

    Namun sayangnya, PT Maju Karya Mapalus selaku pihak ketiga tidak mengindahkan undangan Komisi III DPRD Sulut.

    Komisi III terus jemput bola dalam hal ini, karena menurut informasi pembangunan Anjungan Sulut di TMII tidak sesuai perencanaan bahkan dana pembangunan anjungan tersebut telah menghabiskan anggaran sebesar 40 milyar rupiah.

    Ketidakhadiran pihak ketiga tersebut disesalkan pimpinan dan anggota komisi III karena penjelasan mereka sangat dibutuhkan dan dianggap paling mengetahui persoalan teknis di lapangan.

    Wakil Ketua Komisi III Stella Runtuwene yang paling getol mengangkat masalah tersebut terlihat kecewa dengan sikap pandang enteng pihak kontraktor yang tidak bisa memenuhi undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP).

    “ Saya tetap ingin hadirkan pihak ketiga karena percuma kalau kita bahas karena bapak (PPK) juga ada keterbatasan. Saya usulkan bikin pertemuan kembali dan hadirkan pihak ketiga, kalau mereka tidak hadir lagi kita panggil aja pihak berwenang untuk memeriksa,” tegas politisi NasDem ini.

    Kekecewaaan Legislator Dapil Minsel Mitra ini sangat beralasan karena dirinya sejak awal paling ngotot menyoroti fungsi ruangan anjungan terutama bagian galeri yang dianggap hanya buang-buang anggaran.

    “ Saya sangat mengapresiasi pemerintah daerah untuk membangun kembali anjungan di Taman Mini Indonesia Indah Jakarta karena ini menggambarkan wajah Sulawesi Utara. Tapi saat turun melihat keadaan disana sangat disayangkan kalau kita membangun sesuatu dari yang lama berarti kita berharap sesuatu bangunan yang lebih baik lagi. Namun yang saya lihat disana kebanyakan tiang tiang yang tidak tahu fungsinya apa bahkan tangga yang dibuat di anjungan itu tidak kuat karena goyang “ ungkap Stella.

    Terkait penambahan anggaran yang di ajukan untuk proyek anjungan tersebut ia berharap pemerintah harusnya lebih fokus memperhatikan rakyat di daerah ini terutama pemanfaatan anggaran yang langsung menyentuh ke masyarakat yang perekonomiannya berdampak akibat pandemi Covid 19.

    “Dibandingkan dana yang harus keluar Sulut untuk bangun anjungan. Jangan kita bangun anjungan yang untuk sekarang ini kurang ada manfaatnya karena pandemi, fokus saja dalam daerah dulu dananya. Seperti yang dikatakan Pak Gubernur bahwa banyak yang direfocusing anggarannya, ” bebernya.

    ” Sebaiknya angaran sebesar itu digunakan untuk pemulihan ekonomi, kita perbaiki jalan-jalan yang rusak karena masih banyak keluhan masyarakat terkait infrastruktur jalan karena itu salah satu faktor yang menghambat perekonomian bilamana kondisi jalan rusak. Mohon jadi perhatian pemerintah, ” harapnya.

    Hal senada dikatakan anggota Komisi III Ayub Ali Albugis yang meminta penambahan anggaran proyek anjungan sebaiknya di pending.

    “ Penambahan anggaran belum mendesak, kalau kita curahkan ke anjungan lagi saya rasa belum ada manfaatnya.” tandas Ayub Ali.

    Politisi PAN ini juga ikut mempertanyakan tidak hadirnya pihak kontraktor namun hanya dihadiri Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Hengky Manumpil.

    “ Kalau bapak saja yang hadir di RDP ini mungkin tidak mengena sasaran, karena bapak sewaktu-waktu kami panggil mudah, tetapi pihak ketiga ini yang agak kesulitan, karena ini kami komisi III tanggung jawab moril. Masalahnya kami komisi III pernah berkunjung sidak lokasi melihat secara fisik tetapi ternyata jauh dari harapan. Tidak ada gunanya pertemuan ini kalau pihak ketiga tidak hadir, “ tandasnya.

    Sementara Sekretaris Komisi III Yongki Limen ikut mengkritisi bangunan anjungan terutama konstruksi pada bagian tangga sangat rapuh bahkan kualitas kayu yang digunakan.

    “ Saya melihat hasil yang ada terus terang mengecewakan sekali, contoh konstruksi tangga di gedung anjungan seperti bue-bue (ayunan ), saya saja takut naik. Begitupun bahan papan kayu di bangunan tersebut, karena pada pembangunan tahap pertama saya sangat keberatan. Kalau mau dibandingkan dengan rumah panggung buatan Woloan lebih bagus dibandingkan dengan kuaitas kayu di anjungan, belum lagi dengan anggaran 20 milyar finishingnya hanya cat vernis biasa.” jelas Politisi Golkar ini.

    “Saya bingung dengan dasar peritungan dengan anggaran semahal itu. Saya tahu ini karena saya juga memiliki latar belakang sebagai kontraktor. Sangat disayangkan bangunan tersebut milik masyarakat Sulut menggunakan uang rakyat, mereka pasti mempertanyakan kalau hasilnya seperti itu, Ini pemborosan anggaran namanya karena konstruksi bangunan di lantai satu dipenuhi tiang penyangga padahal bangunan di atasnya hanya rumah panggung. “ sesalnya.

    Disisi lain Amir Liputo anggota komisi III lainnya mempertanyakan gambar akhir bangunan anjungan yang belum pernah diperlihatkan oleh pihak ketiga dan PPK.

    “ Yang menjadi pertanyaan sampai saat ini komisi III belum mendapatkan gambar bangunan anjungan sampai pada penyelesian. Apakah ini ada gambar sampai selesai atau tiap tahun gambar baru lagi. Bagaimana kami akan mengawasi kalau gambar akhir sampai hari ini tidak ada. Saya juga akan mempertanyakan dalam rapat pembahasan LKPJ, salah satunya soal anjungan taman mini , saya minta tolong disainnya harus clear dan kita akan awasi sesuai disain, “ tukasnya.

    Pernyataan Liputo ikut didukung personil komisi III Rasky Mokodompit yang sepakat untuk mempertanyakan persoalan tersebut dalam rapat pembahasan LKPJ, terutama masalah perencanaan dan gambar akhir penyelesaian anjungan.

    “ Komisi III sangat menseriusi hal ini karena kami tidak menginginkan terjadi hal-hal ataupun masalah yang lebih besar kedepan, “ ucap ketua Fraksi Golkar ini.

    Di akhir Rapat Dengar Pendapat yang dipimpin Ketua komisi Berty Kapojos diputuskan untuk mengagendakan kembali rapat dengan pihak kontraktor dan PPK namun harus disertai dengan gambar disain akhir secara keseluruhan yang nantinya diserahkan kepada komisi III.

    “ Kami berharap pertemuan berikut pihak kontraktor dihadirkan sekaligus disain gambar akhir anjungan diserahkan kepada komisi III, serta berharap kita semua khususnya komisi III dapat menyelesaikan persoalan ini, “ ujar Kapojos.

    Situasi Anjungan Sulut TMII

    Sementara itu saat dikonfirmasi ketidak hadiran pihak kontraktor dalam RDP tersebut, PPK proyek anjungan Hendri Manumpil mengatakan pihaknya telah berusaha menghadirkan pihak ketiga namun pimpinan perusahaan tersebut ternyata mengalami kedukaan yang menyebabkan tidak bisa mengikuti rapat.

    “ Undangan sudah disampaikan namun tiba – tiba mendapat kabar bahwa pimpinan perusahaan PT. Maju Karya Mapalus mengalami kedukaan, “ ujar Manumpil.

    Seperti diketahui Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara pada Tahun 2017 telah melakukan perencanaan pada anjungan Sulawesi Utara Dengan konsultan perencanaan PT. Bahana Nusantara dengan nilai Kontrak Rp 904 200.000,00 yang alokasi anggarannya berada di Biro Infrastruktur dan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara

    Dari hasil perencanaan, dibagi menjadi 3 zona dan dilaksanakan secara bertahap yaitu

    1. Tahap Pertama Zona 1, Auditorium dan rumah adat Walewangko pekerjaan konstruksi dilaksanakan pada tahun 2018 dengan penyedia PT Maju Karya Mapalus dengan nila ikontrak Rp 18.345 295 229, 11 dan Konsultan pengawas PT. Bintang Perkasa Sejati nilai kontrak Rp 363 000 000,00 Alokasi Anggaran pada Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Sul Utara

    2. Tahap Kedua Zona 3, Rumah adat 3 etnis, area diorama dan pemasangan lift untuk pekerjaan konstruksi dilaksanakan pada tahun 2019 dengan penyedia PT Maju Karya Mapalus dengan nilai kontrak Rp 19.012.300 028 35 dan Konsultan pengawas PT. Bintang Perkasa Sejati.

    (ABL)

  • Reses, JAK: Aspirasi Masyarakat Yang Masuk, Akan Disampaikan di Lembaga DPRD

    test.petasulut.com/, SULUT – Pada minggu kemarin, seluruh anggota DPRD Sulut telah melaksanakan Reses I tahun 2021.

    Kewajiban itupun dilaksanakan oleh Politisi Partai Golkar Sulut, James arthur Kojongian.

    Dimana dirinya menyerap aspirasi di beberapa titik lokasi, diantaranya Tatapaan sampai dengan di pusat kota Amurang.

    “Disana saya menyerap aspirasi masyarakat sekaligus melihat bagaimana tanggapan-tanggapan dari masyarakat, apa saja yang menjadi program-program prioritas pembangunan di kabupaten Minahasa Selatan,” ucap JAK, senin (19/4) diruang kerjanya.

    Aleg Dapil Minsel-Mitra itu juga mengatakan Aspirasi yang masuk berupa infrastruktur jalan maupun bagaimana relokasi pasar Amurang yang akan pindah ditempat yang baru.

    “Ini merupakan sebuah tahapan-tahapan bagaimana masyarakat bisa mendapatkan sesuai dengan keinginan, tapi juga untuk para pedagang yang akan pindah dipasar amurang yang baru,” kata JAK

    “Intinya hasil reses berjalan dengan baik, masyarakatpun menerima dan sayapun menyerap aspirasi masyarakat agar nanti dalam paripurna buka-tutup masa reses nanti, hasil reses ini akan diparipurnakan, serta juga akan masuk dalam pokok-pokok pikiran yang akan disampaikan di lembaga DPRD,” Tambahnya.

    Dalam pergelaran Reses I tahun 2021 ini, JAK mengakui telah menerima dana reses dan tunjangan reses dari lembaga DPRD Sulut.

    “Bahkan juga ada beberapa tunjangan seperti perjalanan dan uang harian juga diberikan. Tetap dibiayai oleh lembaga DPRD Sulut, dari sekwan memberikan,” tutup JAK.

    (ABL)

  • Manfaat Kartu Tani Mulai Dirasakan Petani, di SULUT?

    test.petasulut.com/, SULUT – Kartu Tani yang diluncurkan Kementerian Pertanian mulai dirasakan masyarakat akan manfaatnya.

    Dimana Kartu Tani memudahkan petani untuk mendapatkan pupuk bersubsidi.

    Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, mengatakan pola distribusi pupuk bersubsidi terus diperbaiki dari tahun ke tahun.

    “Kita selalu berupaya agar pupuk bersubsidi bisa tepat sasaran. Oleh karena itu, pola distribusi selalu kita perbaiki. Tahun ini, kita mulai menerapkan Kartu Tani untuk memperbaiki pola distribusi,” katanya, Sabtu (17/4/2021). Dikutip dari Merdeka.com

    Sementara itu, Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian, Sarwo Edhy, mengakui Kartu Tani memiliki sejumlah manfaat.

    “Pada tahap awal, Kartu Tani memang berfungsi untuk membantu pendistribusian pupuk bersubsidi. Tapi fungsinya lebih dari itu, karena Kartu Tani juga merupakan data yang akan menjadi acuan untuk bantuan lain,” katanya.

    Ditambahkan Sarwo Edhy, Kartu Tani yang dikeluarkan Himpunan Bank Negara (Himbara), juga bisa berfungsi layaknya ATM.

    Sesuai informasi, syarat untuk mendapatkan kartu ini adalah petani harus tergabung dalam Kelompok Tani (Poktan).

    Lalu, petani harus mengumpulkan fotokopi e-KTP dan tanda kepemilikan tanah, bukti setoran pajak tanah, bukti sewa, atau anggota Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH).

    Kemudian data itu diverifikasi melalui data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dan diarahkan ke sistem e-RDKK.

    Lalu datanya diupload di e-RDKK, petani harus hadir ke bank yang di tunjuk agar kartu tani terbit.

    Di Sulawesi Utara sendiri, pembuatan kartu tani dinilai cukup sulit.

    Dimana, salah satu warga di Kelurahan Tendeki Kecamatan Matuari, Kota Bitung, Jemmy Pantouw mengeluhkan perihal pembuatan kartu tani.

    “Di kelurahan tendeki ada 60% petani penggarap dan 40% adalah petani, sayangnya dari dinas pertanian tidak akan memberi bantuan jika tidak memiliki kartu anggota, padahal untuk mendapatkan kartu saja sangat sulit, diusulkan atau mendaftar tahun ini, tahun depan baru KTA-nya di dapat, padahal bantuan seperti bantuan pupuk sangat penting bagi petani,” jelas Pantouw, Jumat (9/4) lalu.

    Pantouw pun berharap jika memang untuk dapat bantuan pupuk harus punya Kartu tani, maka seharusnya proses pembuatan Kartu itu tidak memakan waktu lama.

    (ABL)

  • Menurut Survei, Korupsi Jadi Tantangan Utama ASN

    test.petasulut.com/, NASIONAL – Lembaga Survei Indonesia (LSI) melakukan pembahasan mengenai reformasi birokrasi ASN. Ada tiga poin yang dibahas LSI yakni pertama korupsi, kedua demokrasi, dan ketiga intoleransi.

    Melalui pembahasan itu, LSI pun mengeluarkan atau merilis survei persepsi dan pengalaman PNS atau ASN mengenai reformasi birokrasi.

    Direktur Lembaga Survei Indonesia (LSI), Djayadi Hanan menyebut temuan survei menunjukkan korupsi masih menjadi salah satu tantangan utama.

    “PNS yang menjadi responden survei terbelah antara yang menilai bahwa tingkat korupsi meningkat (34,6%) dan tidak ada perubahan (33,9%). Akan tetapi, lebih banyak yang menilai korupsi meningkat dibanding yang menilai menurun (25,4%),” kata Djayadi dalam rilis virtual, Minggu (18/4/2021). Dikutip dari Liputan6.com.

    Djayadi menyatakan potensi korupsi PNS atau ASN masih kuat termasuk penyalahgunaan wewenang.

    Menurut responden survei, bentuk penyalahgunaan korupsi yang paling banyak terjadi di instansi pemerintah ialah menggunakan wewenang untuk kepentingan pribadi, kemudian kerugian keuangan negara, gratifikasi, dan menerima suap.

    “Hal itu terjadi karena kurangnya pengawasan, kemudian kedekatan PNS dengan pihak yang memberi uang, dan ada campur tangan politik dari yang lebih berkuasa adalah faktor-faktor yang banyak mempengaruhi PNS menerima uang/hadiah di luar ketentuan,” ungkap Djayadi.

    Faktor lain penyebab maraknya korupsi adalah gaji rendah, budaya korup, mendapat uang tambahan, tidak ada ketentuan yang jelas, jarang ada hukuman jika ketahuan, pelaku tidak paham bahwa tindakan dilakukan adalah korupsi, dukungan atasan, persepsi hak PNS, dan takut dikucilkan.

    “Dalam hal pengalaman dalam situasi koruptif, terdapat sekitar 3.5% yang pernah menyaksikan sendiri PNS menerima uang/hadiah di luar ketentuan. Sementara 14.6% menyatakan tidak pernah menyaksikan sendiri tapi ada orang yang dikenal secara pribadi pernah menyaksikannya. Namun, mayoritas menyatakan dirinya dan rekan yang dikenalnya tidak pernah menyaksikan, 77.9%,” tandasnya.

    (ABL)

  • Kuliah Umum IPDN, JOUNE GANDA Diminta Jadi Pemateri

    test.petasulut.com/, SULUT – Bupati Minahasa Utara, Joune Ganda dipercayakan menjadi narasumber dalam Kuliah Umum (Stadium General) Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Senin (19/4/2021) besok.

    Sosok milenial Joune Ganda dalam memenangkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Minahasa Utara (Minut) Tahun 2020 dengan menyisihkan para politisi senior maupun incumbent, diharapkan mampu dibagikan kepada para praja.

    Berdasarkan undangan yang ditandatangani langsung Rektor IPDN Hadi Prabowo tersebut, Bupati Minut Joune Ganda dimohonkan kesediaannya untuk menjadi nara sumber dengan menyampaikan materi ‘Strategi Pemenangan Pilkada dan Implementasi Visi-Misi Kepala Daerah Terpilih Dalam Pelaksanaan Pembangunan Daerah’.

    Dalam penyampaian materi pada sesi kedua tersebut, Joune Ganda membawakan materi bersama menantu Presiden Jokowi yang juga menjabat sebagai Walikota Medan, Bobby Nasution serta Gubernur Kalimantan Utara, Zainal Arifin Paliwang.

    Sementara itu, Joune Ganda menuturkan perihal undangan tersebut menjadi kesempatan bagi dirinya untuk berbagi pengetahuan dan strategi bagi para praja, dalam meningkatkan kualitas dan pemahaman penyelenggaraan pemerintahan daerah.

    “Selain itu, saya juga akan memperkenalkan Kabupaten Minut terkait rencana pembangunan daerah maupun potensi pariwisata yang dimiliki. Apalagi ada sejumlah Kepala Daerah lain yang juga hadir sebagai nara sumber menyampaikan materi di IPDN,” tutur Joune Ganda.

    Diketahui, dalam Jam Pimpinan Kuliah Umum paraja IPDN tersebut, terundang juga Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dan Walikota Semarang, Hendrar Prihadi sebagai nara sumber untuk menyampaikan materi ‘Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penanganan Covid-19’.

    (ABL)

  • Pemerintah Pusat Janji Selesaikan Persoalan Akses Internet di Desa

    test.petasulut.com/, SULUT – Dalam rangka konsultasi dan koordinasi terkait Kebijakan Pemerintah dalam pembangunan Desa di Provinsi Sulawesi Utara, DPRD Sulut melakukan Kunker ke Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, Jumat (16/4) di Jakarta.

    Kunjungan DPRD Sulut itu dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Andi Silangen dan didampingi Anggota DPRD Melky Pangemanan, Arthur Kotambunan, Hilman Idrus dan Melisa Gerungan.

    Kunjungan kerja diterima oleh Ir. Sofyan Hanafi, M.Si, Direktur Penyerasian Pembangunan Sarana dan Prasarana Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

    Sebagai Informasi, Program Prioritas Pembangunan Desa untuk Tahun Anggaran 2021 yakni Bidang Pembangunan Desa dan Perdesaan, Bidang Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Bidang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Bidang Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi.

    Pada kesempatan itu, Ir. Sofyan Hanafi, M.Si, Direktur Penyerasian Pembangunan Sarana dan Prasarana Kemendes PDTT memberi informasi kepada DPRD Provinsi Sulawesi Utara untuk bisa mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara lebih khusus di wilayah Kepulauan agar bisa memaksimalkan program Pemerintah Pusat, diantaranya program untuk memenuhi kebutuhan internet di suatu wilayah atau Desa.

    “Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerja sama untuk menyelesaikan persoalan di Desa yang tidak memiliki jaringan internet,” kata Hanafi.

    Hanafi juga Menginformasikan bahwa Badan Aksesbilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo RI bersama Kemendes PDTT bertanggung jawab memperluas akses internet dan memperkuat infrastruktur digital bagi seluruh wilayah Indonesia.

    “BAKTI bekerjasama dengan Kemendes PDTT menjalankan beberapa strategi yaitu realisasi proyek strategis nasional (PSN) Palapa Ring, perluasan pembangunan BTS, penyediaan akses internet di wilayah 3T, daerah tertinggal, terdepan dan terluar di Indonesi serta pembangunan ekosistem digital,” jelasnya.

    Menanggapi itu, Melky Pangemanan mengatakan bahwa DPRD Provinsi Sulawesi Utara akan menyampaikan hasil pertemuan dengan Kemendes PDTT kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara.

    “Pemerintah Kabupaten/Kota diharapkan lebih pro aktif dalam mencari informasi dan membangun komunikasi yang intensif dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Pemerintah Pusat mengingat ada banyak program dalam rangka pemajuan daerah dan peningkatan kesejahteraan rakyat,” pungkas MJP kepada Media test.petasulut.com/

    (ABL)

  • Ini Aset Keluarga Cendana Yang Disita Negara, Salah Satunya TMII

    test.petasulut.com/, NASIONAL – Aset Soeharto yang dikelola negara, bukan hanya Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Itu hanya merupakan salah satu aset dari beberapa aset yang dimiliki.

    Hal itu diungkapkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

    Dimana, Direktur Barang Milik Negara (BMN) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu Encep Sudarwan mengatakan, ada dua aset milik Presiden ke-2 RI itu yang sebelumnya sudah diambil alih, yakni Gedung Granadi dan villa di Megamendung.

    “Selanjutnya yang Gedung Granadi dan aset di Megamendung, sepanjang itu BMN dikelola DJKN,” kata Encep dalam konferensi video, Jumat (16/4/2021), Dikutip dari Kompas.com.

    Encep menegaskan bahwa Kemenkeu merupakan pengelola barang atas aset-aset yang disita negara.

    Sementara pengguna barang adalah K/L terkait yang mengambil alih, seperti halnya TMII diambil alih Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

    “Sepanjang BMN apapun juga ada pengelolanya, jadi kalau itu sudah jadi barang milik negara, pasti dikelola untuk DJKN,” sebut dia.

    Tak hanya itu, Encep menambahkan bahwa penyerahan TMII ke negara membuat pemerintah merogok kocek untuk mengasuransikan.

    Sebab, setiap BMN memang perlu diasuransikan. Pengasuransian TMII bakal dilakukan secara bertahap.

    Meski begitu, pihaknya perlu menghitung valuasi dan menginventarisasi aset-aset di dalamnya, termasuk tanah dan bangunan.

    Besaran asuransi bakal diketahui setelah tim menginventarisasi tempat wisata yang sebelumnya di kelola Yayasan Harapan Kita itu.

    “Makanya ini sedang dilakukan, kita valuasi tanahnya dan bangunannya. Kita lihat mana yang perlu diasuransikan. Prinsipnya semua BMN harus diasuransikan,” tutur Encep.

    Pengambilalihan juga diharapkan agar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bisa masuk ke kas negara.

    Pasalnya selama ini, TMII tidak pernah menyetor PNBP ke negara.

    Maklum, Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 51 Tahun 1977 tidak ada aturan lebih detil mengenai hak negara seperti PNBP.

    Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Perpres tersebut pun telah diundangkan pada 1 April 2021.

    “Kita belum ada yang detil mengenai bagaimana hak negara, hak yayasan. Maklum dulu tahun 77 apalagi baru berdiri yayasan itu. Saat itu tidak diatur. Kalau sekarang nanti akan diatur,” pungkas dia.

    Total aset tanah yang berhasil dihitung mencapai Rp 20,5 triliun.

    Saat ini, tim tengah menghitung aset bangunan di dalam TMII.

    Nantinya Kemensetneg bakal mengelola TMII bersama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang pariwisata.

    (ABL)

  • Gerak Cepat, Komisi III Deprov Temukan Penyebab Banjir di Paniki Baru

    test.petasulut.com/, SULUT – Langkah cepat dilakukan Komisi III DPRD Sulut, perihal aduan warga Desa Paniki Baru Kecamatan Talawaan terkait dampak banjir yang terjadi di lokasi tersebut baru-baru ini.

    Dimana, Komisi III langsung meninjau aliran sungai yang menjadi titik utama penyebab banjir di wilayah tersebut.

    Kunjungan tersebut dipimpin langsung Ketua Komisi III Berty Kapojos didampingi Wakil Ketua Yongki Limen, Sekretaris Stella Runtuwene, anggota Ayub Ali Albugis, Agustien Kambey bersama pihak Balai Sungai.

    Peninjauan itu pun menemukan salah satu penyebab terjadinya banjir di lokasi tersebut dikarenakan adanya penyempitan dan pendangkalan sungai yang ada.

    “Jelas karena masalah ini hujan sedikit saja bisa menyebabkan banjir. Saluran tidak mampu menampung volume air yang ada saat banjir,” ujar Berty Kapojos, Jumat (16/4/21) siang kepada awak media.

    Dalam penanganannya, lanjut Kapojos, pihaknya meminta proposal langsung dari perangkat desa untuk bisa diteruskan serta ditindaklanjuti oleh pihak terkait.

    “Jadi, Hukum Tua bisa memasukkan proposal melalui DPRD Sulut agar masalah ini bisa segera diperhatikan,” tuturnya.

    Kapojos menambahkan, pembangunan drainase di Desa Paniki Baru tersebut sudah sangat mendesak karena setiap kali musim hujan masyarakat selalu merasakan dampak banjir.

    ” Dalam pantauan kami di lokasi ternyata hampir tidak ada saluran induk disana, kami juga berupaya dan sudah bicara dengan pihak balai sungai untuk pembuatan saluran, ” ujar mantan Ketua DPRD Minut ini.

    Ditambahkannya, Desa Paniki Baru merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan Kota Manado sehingga dalam waktu dekat komisi III juga akan berkonsultasikan dengan pemerintah kota dalam hal ini Dinas PU agar nantinya proses pembangunan bisa berjalan dengan baik.

    “Desa Paniki Baru memang masuk wilayah Minahasa Utara tetapi aliran air akan melewati wilayah Manado, itu yang akan kami konsultasikan dengan pemerintah kota apalagi saat ini sudah terbangun sinergitas antara Propinsi dan Kota Manado tentu ini sangat memudahkan kami memperjuangkan aspirasi masyarakat. ” tandas politisi PDIP ini.

    Sementara itu, Pjs. Hukum Tua Desa Paniki Baru Lenda Mokalu mengaku akan menjadikan masalah tersebut sebagai salah satu prioritas.

    “Karena saya sendiri baru dilantik sebagai Pjs Hukum Tua sehari sebelum kunjungan ini,” kata Mokalu.

    (ABL)

  • Wah! 9.303 Peserta UTBK Gugur di 2 Hari Pertama

    test.petasulut.com/, NASIONAL – Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) diketahui sudah mulai diselenggarakan pada 12 April sampai 18 April 2021 untuk gelombang pertama.

    Dan 26 April-2 Mei 2021 untuk gelombang kedua.

    Ujian dilaksanakan di 73 pusat UTBK atau Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di seluruh Indonesia.

    Namun kendala yang terjadi adalah tidak semua peserta hadir memenuhi jadwal ujian. Dimana ada lebih dari 9.000 peserta yang tidak hadir.

    Melihat hal itu, Ketua Pelaksana Eksekutif LTMPT Budi Prasetyo Widyobroto menjelaskan, terdapat 141.121 peserta yang terdaftar untuk ujian pada dua hari pertama.

    Dari jumlah tersebut, sebanyak 131.818 peserta atau 93,41 persen hadir. Namun sebanyak 9.303 peserta atau sebanyak 6,59 persen tidak hadir.

    Budi juga menjelaskan data kehadiran dan ketidakhadiran itu merupakan data yang dihimpun dari 12-13 April 2021. Karena per hari ada 2 sesi, sehingga data tersebut merupakan data 4 sesi.

    “Ya (sampai) hari kedua atau 4 sesi,” katanya, Kamis (15/4/2021), dikutip dari Kompas.com.

    Dirinya juga mengatakan untuk hari ketiga dan keempat datanya belum dihimpun.

    Sementara itu, data per pusat UTBK, bisa dicek di masing-masing pusat UTBK. Salah satu pusat UTBK adalah di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY).

    Disisi lain, Kasubag Humas UNY Sudaryono mengatakan peserta yang tidak hadir pada hari pertama sebanyak 208 peserta (15,4 persen).

    Dari jumlah tersebut yang tidak hadir pada sesi pertama ada 143 peserta dan pada sesi kedua 65 peserta.

    Sudaryono mengakui bahwa banyak peserta yang tidak hadir dikarenakan hujan lebat yang melanda Yogyakarta.

    “Waktu itu hujan lebat, mungkin itu berpengaruh,” tuturnya.

    Kemudian pada hari kedua ada 95 peserta (7 persen) yang tidak hadir. Lalu yang tidak hadir pada hari ketiga ada 108 peserta (8 persen).

    “Adapun data peserta hari ini belum masuk seluruhnya. Sementara pada sesi satu yang tidak hadir ada 52 peserta (6,9 persen),” imbuhnya.

    Sudaryono mengungkapkan, setidaknya 5 peserta UTBK difabel tunanetra mengikuti ujian di salah satu ruang di UNY pada Kamis (15/4/2021).

    “Layanan khusus difabel tunanetra pada UTBK 2021 ini untuk wilayah Yogyakarta dan sekitarnya dipusatkan di Universitas Negeri Yogyakarta,” kata dia.

    Hal itu dikarenakan, secara nasional UNY dipandang sebagai salah satu Pusat UTBK yang memiliki sarana dan kemampuan pendampingan, sehingga dapat menyelenggarakan ujian dengan baik.

    Lebih lanjut, Sudaryono menambahkan peserta UTBK yang tidak hadir pada waktu yang telah ditentukan maka dianggap gugur.

    “Sampai saat ini, kita masih mengacu pada aturan bahwa yang tidak hadir mengikuti tes dianggap gugur, tidak ada susulan,” kata dia.

    Saat disinggung terkait sejumlah alasan mengapa tidak ada susulan, Ketua Pelaksana Eksekutif LTMPT Budi Prasetyo mengatakan pihaknya telah menyiapkan segala sesuatunya untuk pelaksanaan UTBK 2021.

    “Kita itu sudah menyediakan tempat, kemudian tempat itulah yang dipesan atau dibeli oleh peserta baik dari gelombang 1 atau 2,” imbuh dia.

    Bahkan, tutur Budi, di beberapa pusat UTBK misalnya di Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Jakarta hingga Universitas Indonesia (UI), tempatnya telah penuh.

    “Artinya ya enggak mungkin kita merelokasi atau mengganti ke hari setelah itu, karena pada tanggal 4 Mei itu semua harus selesai tesnya, clear. Itu agar segera bisa diproses skoring, seleksi oleh rektor dan diumumkan hasilnya pada 14 Juni. Jadi itu alasannya,” tegas Budi.

    (ABL)

  • Anak Buah Sri Mulyani Tegur Anies Baswedan

    test.petasulut.com/, NASIONAL – Terkait dengan sisa lebih perhitungan APBD Pemprov DKI Jakarta (Silpa) 2020 sebesar Rp. 2,02 triliun, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti menegur Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

    Anak buah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tersebut meminta Anies dalam pengelolaan keuangan daerah sebaiknya Silpa tidak terlalu besar.

    “Ini mungkin sebetulnya pengelolaan keuangan di daerah ya, kalau bisa yang namanya Silpa daerah ini jangan terlalu besar Pak Gubernur, karena ini dilihatnya seperti uang nganggur,” ujar Astera dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) DKI secara virtual, Rabu, 14 April 2021 lalu, dikutip dari Tempo.co.

    Padahal, menurut Astera, Silpa ini seharusnya sudah ada peruntukannya.

    “Ini masalah di daerah, monggo diatur yang baik,” ucapnya. Kemenkeu mencatat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggunakan Silpa sebesar Rp 2,02 triliun itu sebagai sumber alternatif menutupi defisit pembiayaan tahun 2021.

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menggunakan penerimaan pinjaman daerah yang naik signifikan dari Rp 0,26 triliun di APBD 2020 menjadi sebesar Rp 9,98 triliun di APBD 2021.

    “Kita berharap ini juga diikuti dengan tata kelola yang baik, saya percaya DKI Jakarta ini Ibu Kota negara tentunya level dari pada pengelolaannya seharusnya sudah lebih tinggi dibanding daerah lainnya,” kata Astera.

    Secara umum laporan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ihwal serapan APBD 2020 kepada Kemenkeu menunjukkan realisasi pendapatan DKI Jakarta sebesar 118,43 persen atau lebih tinggi dari pada capaian nasional yang berada di kisaran 100,34 persen.

    Hal itu juga diikuti dengan realisasi belanja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang relatif baik di angka 117,7 persen. Sementara, realisasi belanja nasional berkisar di angka 97,60 persen. Akhir tahun lalu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyepakati besaran pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021 sebesar Rp 84,19 triliun.

    Besaran tersebut disepakati setelah Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama TAPD menetapkan sejumlah pagu. Seperti proyeksi pendapatan daerah sebesar Rp 72,18 triliun, pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 51,89 triliun, pendapatan transfer sebesar Rp 16,87 triliun dan pendapatan lain-lain yang sah Rp 3,42 triliun.

    Selanjutnya, pagu belanja daerah yang ditetapkan sebesar Rp 72,96 triliun dengan perincian belanja operasi Rp 57,45 triliun, belanja modal Rp 9,99 triliun, belanja tidak terduga (BTT) Rp 5,04 triliun serta belanja transfer Rp 498,01 miliar. Adapun, untuk postur penerimaan pembiayaan daerah diproyeksikan sebesar Rp 12,09 triliun yang didapat dari Silpa 2020 Rp 2,02 triliun dan penerimaan pinjaman daerah sebesar Rp 9,98 triliun.

    Adapun postur pengeluaran pembiayaan diproyeksikan Rp 11,22 triliun dengan perincian Penyertaan Modal Daerah (PMD) Rp 10,99 triliun dan pembayaran cicilan utang jatuh tempo Rp 33,65 miliar, dan pemberian pinjaman daerah Rp 200 miliar. Persetujuan tersebut sebelumnya telah mempertimbangkan dalam pandangan lima komisi DPRD Provinsi DKI Jakarta dengan memberikan sejumlah catatan terhadap APBD DKI 2021.

    (ABL)