Test Peta Sulut

Blog

  • Polda Sulut Musnahkan Babuk, Salah Satunya Knalpot Racing

    test.petasulut.com/, SULUT – Pembasmian barang bukti ( Babuk )berupa Miras, Sajam, dan Kenalpot resing dilakukan oleh Polda Sulawesi Utara di Area Kawasan Mega Mas Manado,Jumat (16/04/2021. sore

    "Pemusnahan barang bukti ini sekaligus untuk memberi dampak positif bagi penegakan hukum secara umum, dan meminimalisir kemungkinan adanya penggelapan barang bukti," ungkap Wakapolda Sulut Brigjen. Pol. Rudi Darmoko saat membacakan sambutan Kapolda Sulut, Irjen Pol Nana Sudjana.

    "Polda Sulut mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang sudah membantu Polri khususnya Polda Sulut dalam menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif". Lanjutnya

    “Semoga peredaran narkoba, minuman beralkohol dan kerawanan kamtibmas lainnya bisa ditekan dengan upaya-upaya kepolisian yang bersifat preemtif, preventif dan upaya terakhir adalah penegakan hukum,” ujar Wakapolda kepada team media.

    Sebelum pemusnahan barang bukti, diawali dengan pembacaan surat penetapan dari Pengadilan Negeri serta penandatanganan berita acara.

    Pemusnahan barang bukti dilakukan secara simbolis yang diawali oleh Wakapolda Sulut. Kemudian dilanjutkan oleh Forkopimda Provinsi Sulut dan Kota Manado ataupun pejabat yang mewakili.

    Foto: wakapolda Sulut Brigjen Pol Rudi Darmoko saat membacakan sambutan dari Kapolda Sulut

    Diketahui, Barang bukti yang dimusnakan terdiri dari minuman beralkohol jenis cap tikus sebanyak 16.185,6 liter dan dalam kemasan botol plastik sebanyak 4.938 botol, dengan rincian sebagai berikut :

    181 botol minuman beralkohol berbagai merek, 50 buah knalpot bising, serta 21 buah senjata tajam terdiri dari pisau badik, tombak, pedang samurai, parang, panah wayer, pelontar dan busur panah.
    ( Gabri )

  • DPRD Sulut Dorong Kemendagri Revisi Permen 90 Tahun 2019

    test.petasulut.com/, SULUT – DPRD Provinsi Sulawesi Utara melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta dalam rangka konsultasi dan koordinasi terkait Implementasi Permendagri 90 Tahun 2019 dalam perencanaan pembangunan daerah, kamis (15/4) kemarin.

    Kunjungan kerja DPRD Sulut tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Andi Silangen didampingi Anggota DPRD Melky Pangemanan dan Arthur Kotambunan.

    Dan diterima oleh Roy John Erasmus Salamuni, Staf Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, di Gedung H, Lt. 9 Kemendagri RI.

    DPRD menyampaikan perihal penjabaran aturan Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang tidak bisa mengakomodir alokasi anggaran penguatan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam bentuk dukungan dana daerah penyertaan PKH minimal 5% dari APBD Provinsi Sulawesi Utara.

    Dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) tidak bisa juga melakukan penginputan Program Penguatan PKH padahal berdasarkan Permensos No. 1 Tahun 2018 Pasal 57 bahwa Sumber Pendanaan PKH berasal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

    “DPRD Provinsi Sulawesi Utara berkomitmen akan mengalokasikan dana penyertaan PKH melalui APBD sebesar 5%. Namun hal tersebut terbentur pada aturan Permendagri 90 Tahun 2019,” ucap Melky Pangemanan.

    Permendagri 90 Tahun 2019 yang menjadi dasar penyusunan perencanaan kegiatan tidak mengakomodir program Jaminan Sosial Keluarga khususnya Pelaksanaan PKH.

    MJP pun mengatakan bahwa DPRD akan mendorong Kemendagri RI untuk merevisi Permendagri 90 Tahun 2019.

    “Agar bisa mengakomodir program Jaminan Sosial Keluarga khususnya Pelaksanaan PKH dalam perencanaan pembangunan daerah atau ada kebijakan lainnya yang memungkinkan daerah untuk mengalokasikan anggaran untuk program penguatan PKH,” pungkas Pangemanan.

    Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI mengapresiasi langkah DPRD Sulut dalam memperjuangkan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam bentuk dukungan dana daerah penyertaan.

    Kemendagri meminta DPRD dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk menyampaikan hal tersebut secara tertulis kepada Menteri Dalam Negeri RI, agar nantinya dapat dikaji dan menjadi bahan pertimbangan bagi Kemendagri dalam menjawab permohonan DPRD Provinsi Sulawesi Utara.

    DPRD Provinsi Sulawesi Utara menilai penyediaan alokasi dana penyertaan PKH melalui APBD sebesar 5% akan sangat mendukung kegiatan PKH, diantaranya :

    – Menyediakan kantor sekretariat Kabupaten/Kota dan Kecamatan untuk Administrator Database dan Pendamping Sosial PKH

    – Menyediakan fasilitas pendukung sekretariat PKH antara lain : Komputer, meja kerja dan kursi, printer, ATK, AC, alat transportasi, alat komunikasi, alat dokumentasi, sepatu, dan lemari penyimpanan dokumen

    – Dana Operasional bagi Koordinator Kabupaten/Kota. Supervisor PKH, Pendamping Sosial dan Administrator Database PKH Kabupaten/Kota

    – Cetak/Pengadaan formulir verifikasi faskes, fasdik, kesos, sistem pengaduan masyarakat dan formulir pemutakhiran

    – Biaya Operasional pengiriman formulir hasil verifikasi faskes, fasdik, dan kesos dari Kabupaten/Kota pelaksana PKH ke Provinsi

    – Sosialisasi PKH tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Kelurahan/Desa

    – Rapat koordinasi teknis PKH Tingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan dengan Bappeda, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Kanwil Agama

    – Pemantapan/Capacity Building Pendamping dan Administrator Database PKH Kabupaten/Kota

    – Mendukung pelaksanaan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dalam bentuk pengadaan bahan. Pemantapan/Coaching P2K2 dan operasional pelaksanaan P2K2 bagi Peksos Supervisor, Pendamping Sosial dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

    – Honor Tim Koordinasi Teknis PKH Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan

    – Studi banding ke Kabupaten/Kota pelaksana PKH terbaik

    – Membentuk layanan Sistem Pengaduan Masyarakat (SPM) PKH di Provinsi dan Kabupaten/Kota

    – Menyediakan alokasi kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksana PKH di Kabupaten/Kota

    – Mensinergikan program penanggulangan kemiskinan lainnya khususnya yang didanai APBD

    (ABL)

  • Membentuk Karakter Muda. Polres Sangihe melakukan Hal Ini.

    test.petasulut.com/, SULUT – Dalam membentuk karakter dan sifat generasi muda, Polres Kepulauan Sangihe melaksanakan program “Polisi Mengajar”, Jum’at (16/04/2021) pagi.

    Kegiatan ini dilaksanakan serentak di 5 Sekolah menengah yang berada di Tahuna yakni, SMP Negeri 1 Tahuna, SMP Negeri 2 Tahuna, SMP Negeri 3 Tahuna, SMP Negeri 4 Tahuna dan SMP Negeri 5 Tahuna.

    Seperti yang dilansir Tribratanews.com Kasubbag Humas Polres Kepulauan Sangihe AKP Jakub Sedu, mengatakan, materi yang disampaikan kepada para pelajar adalah pencegahan radikalisme dan terorisme sejak dini.

    “Program Polisi Mengajar ini merupakan tindak lanjut dari kerjasama antara Polres Kepulauan Sangihe dengan Dinas Pendidikan, sekaligus sebagai kepedulian jajaran Polri dalam membentuk karakter, sifat, dan watak generasi muda,” jelas AKP Jakup Sedu.

    Sementara itu Kepala SMP Negeri 3 Tahuna Johanis Gunena, mengapresiasi program Polisi Mengajar ini.

    “Terima kasih kepada Polres Kepulauan Sangihe yang telah peduli kepada para pelajar sebagai generasi muda penerus pembangunan bangsa. Semoga program ini bisa dilakukan secara berkelanjutan,” pungkasnya.

    Sementara untuk mengajar di sekolah tersebut, hadir Wakapolres Sangihe dan pejabat Polres lainnya yang ikut ambil bagian.

    Wakapolres Kepulauan Sangihe Kompol Ferry Manoppo, mengajar di SMP Negeri 1 Tahuna. Kemudian Kasatreskrim Iptu Jesli Hinonaung di SMP Negeri 2 Tahuna, Kasatbinmas AKP Novie Latuni di SMP Negeri 3 Tahuna, Kasatresnarkoba Iptu Juknais Katiandagho di SMP Negeri 4 Tahuna, serta Aiptu La Jemi di SMP Negeri 5 Tahuna.

    kegiatan tersebut dilakukan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.
    (*/Gabri)

  • Dinilai Amburadul, STELLA Sesalkan Adanya Penambahan Dana Miliaran Untuk Anjungan Sulut di TMII

    test.petasulut.com/, SULUT – Wakil Ketua Komisi III DPRD Sulut, Stella Runtuwene Kembali menyoroti Pembangunan Anjungan Pemerintah Provinsi Sulut di Taman Mini Indonesia Indah (TMII).

    Tahun lalu, Politisi Partai NasDem itu sempat melakukan interupsi di sidang Paripurna DPRD Sulut guna melaporkan ke eksekutif perihal pengerjaan anjungan yang dinilai tidak sesuai dengan anggaran yang dikeluarkan.

    Pada kesempatan ini pula, Aleg Dapil Minahasa Selatan ini mengatakan sejak terakhir dirinya datang pada agustus tahun lalu ke TMII progresnya begitu begitu saja.

    ” Apa yang saya lihat kurang lebih hampir setahun yang lalu sampai saat ini tidak ada yang berubah, masih sama,”beber Stella.

    Lanjut Stella Runtuwene mengatakan pembangunan anjungan ini tidak melalui perencanaan yang matang.

    ” Saya mendapatkan laporan dari petugas disana mereka mendapatkan tugas ekstra karena setiap hujan pasti banjir. Ini semua terjadi karena perencanaan yang tidak matang,”tegas Stella.

    Disisi lain, adik kandung Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene ini menyesalkan terkait permintaan tambahan dana puluhan Milyar untuk pembangunan gedung baru di anjungan tersebut.

    ” Saya juga bingung kenapa dimasa pandemi Covid seperti sekarang lantas ada permintaan penambahan anggaran untuk gedung baru. Gedung yang lama saja belum selesai sudah mau bikin baru,”tukas Stella.

    Pada awak media, Stella Runtuwene mempertanyakan untuk apa
    anjungan ini dibuat jika tidak jelas manfaatnya buat masyarakat Sulut. Masih banyak jalan jalan rusak yang perlu di perbaiki atau jalan jalan perkebunan agar memudahkan para petani ketimbang memaksakan membangun sesuatu yang kurang jelas manfaatnya.

    ” Jadi saya berpikir kalau pembangunan yang kurang membawa manfaat untuk apa? Perlu dikaji kembali pembangunan anjungan Sulut di TMII apakah benar benar bermanfaat untuk masyarakat Sulut atau tidak,”tandasnya.

    Diketahui berdasar data yang ada, usulan pembangunan anjungan pemerintah provinsi di Taman Mini Indonesia Indah Jakarta dimulai dengan alokasi anggaran sebesar Rp 60 Miliar pada APBD tahun 2018. Dan informasinya di tahun anggaran 2021 ini ada permintaan penambahan anggaran sekira 19 hingga 20 Milyar Rupiah.

    (ABL)

  • Marijo Belajar Region Sulut Terbentuk, Veronica: Tetap Fokus Menjadi Yang Terbaik

    test.petasulut.com/, SULUT – Pengurus dan
    Komunitas Marijo Belajar Region Sulut akhirnya terbentuk, Jumat (14/04/2021).

    Terbentuknya komunitas Marijo Belajar Region Sulut dibuktikan dengan pelantikan secara virtual oleh Pengurus Marijo Belajar Pusat.

    kepengurusan Marijo Belajar Region Sulut periode 2021/2022 yang baru dilantik diantaranya, Ketua Jessica Veronica Tarima, S.Pd, Sekertaris Gracia Sumayku dan
    Bendahara Glorya Lensun.

    Adapun divisi beserta anggotanya yang baru dilantik yaitu, divisi Event dan Program: Armando G. Mantik, S.Th, Thessalonica Wowor, Angelina Umboh, divisi Public Relation: Meggy Supit, Jullya Salawati, Erza Sampebua, sedangkan divisi Jurnalis: Meikel Pontolondo, Brigitta Tampi,
    divisi Multimedia: Linda Mende dan Jeane Parera.

    Setelah dilantik, Ketua Marijo Belajar Regional Sulut, Jesica Veronica Tarima mengucapkan rasa terimakasihnya kepada pengurus Marijo Belajar Pusat yang memberikan kepercayaan akan dirinya dan teman-teman.

    “Makasih buat pengurus Marijo Belajar Pusat yang mempercayakan saya dan teman-teman untuk bisa menjadi pengurus Marijo Belajar Region Sulut periode 2021/2021 ini,” ujarnya.

    “Kami pengurus Marijo Belajar Region Sulut masih membutuhkan bimbingan dari pengurus pusat terkait program-program yang kedepannya akan kami jalankan. Kami akan berusaha menjadi yang terbaik agar tujuan dari visi dan misi komunitas ini bisa tercapai,” tutur Veronica.

    Pada kesempatan yang sama, Founder Marijo Belajar Meinagustia C. Ngangi memberikan apresiasinya untuk pelantikan komunitas Marijo Region Sulut dan Sulteng.

    “Saya mengapresiasi pengurus dengan adanya pelantikan 2 Regional Marijo Belajar Sulut dan Sulteng, dan saya pribadi mengucapkan banyak selamat bagi ketua, sekretaris dan Bendahara serta anggota yang sudah dilantik,” jelasnya.

    Ia pun berharap, kepemimpinan dan anggota Marijo Belajar di Region Sulut dan Sulteng berkembang dan menghasilkan aksi nyata untuk Indonesia.

    “Saya meminta kepada pengurus yang baru dilantik untuk mampu mengayomi satu dengan yang lainnya. Apa arti kepemimpinan jika tidak dijunjung dengan keanggotaan yang baik. Saya pun berharap pengurusan di 2 Region ini menerapkan rasa pengertian dan saling menghormati, jika kita satu sama lain pengertian pasti tidak akan ada perselisihan,”ujarnya.

    Sebagai generasi ditengah kemajuan global. Intinya semua mengutamakan kasih di atas segalanya.

    “Mari kita berjuang bersama dan bawah Komunitas Marijo Belajar bermanfaat dan dikenal oleh Masyarakat Indonesia,” ajaknya.

    Sejarah dari Komunitas Marijo Belajar

    Marijo Belajar adalah terdiri dari dua bahasa diantaranya, Marijo dari bahasa Manado tandanya ajakan, sedangkan Belajar diambil dari bahasa Indonesia yang baik.

    Komunitas Marijo Belajar dibentuk oleh Founder Meinagustia C. Ngangi dan Co-Founder Vicky Victor Manangkalangi pada 5 Juni 2020 ini. Keduanya berlatar belakang pendidikan Sarjana Biologi, Fakultas Matematika dan Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Negeri Manado (Unima).

    Komunitas Marijo Belajar terbentuk ditengah tamu Covid-19 melanda dunia. Terbentuknya komunitas ini sebagai wadah pembelajaran yang memanfaatkan berbagai sosial media baik Instagram, Facebook maupun YouTube. Dan setiap anak muda dan masyarakat pada umumnya bisa mengikutinya.

    Ajakan yang sontak dari Komunitas Marijo belajar ini, agar anak-anak muda di Indonesia bisa membangun kepercayaan akan dirinya bahwa dia mampu dengan kemampuannya untuk membangun dan membentuk Indonesia ini lebih baik. Marijo Belajar mendorong anak muda berani keluar dari zona nyaman.

    Marijo Belajar memiliki visi sebagi Platfrom edukasi yang memberikan wadah bagi generasi muda yang produktif dan inovatif sehingga tercapainya target SDGs 2030. Sedangkan misi yakni memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk mengembangkan kemampuan dari segi pengetahuan, sikap dan keterampilan.

    Keanggotaan dan relawan Marijo Belajar sudah tersebar di beberapa daerah di Indonesia.

    (ABL)

  • Komisi I DPRD Sulut Apresiasi Kerja Hebat Inspektorat

    test.petasulut.com/, SULUT – Komisi I DPRD Sulut melaksanakan Rapat Dengar Pendapat dengan Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Selasa (13/4).

    Dalam pertemuan itu, Ketua Komisi I Vonny Paat mengapresiasi kerja hebat Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dibawah kepemimpinan Drs. Mecky M. Onibala, M.Si.

    Menurut Paat, kerja Inspektorat berjalan dengan baik dalam hal pengawasan bahkan juga kinerjanya.

    “Tentunya apresiasi kepada pihak Inspektorat yang telah melaksanakan tugas dengan baik dalam rangka pengawasan dan kerjanya,” tutur Paat.

    Politisi PDIP itu juga mengatakan bahwa peran positif Inspektorat memberi nuansa tersendiri bagi pelayanan pemerintahan yang hebat yang digaungkan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara.

    Pun, mereka berharap kinerja tersebut akan terus dipertahankan oleh Mecky Onibala dkk.

    Menanggapi hal tersebut, Mantan Pjs Bupati Minahasa Selatan tersebut tak mau berbesar hati. Saat diwawancarai, dirinya sangat berterima kasih atas apresiasi yang diberikan.

    “Saya berterima kasih, bukan saya yang menilai tapi rakyat dalam hal ini anggota DPRD,” jawabnya.

    Dia menjelaskan berjalan dengan baiknya kerja Inspektorat ditentukan dalam tugas pokok Inspektorat dalam bidang pengawasan, yaitu mengawal program-program atau kebijakan yang akan dilakukan oleh instansi terkait, dalam hal ini pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

    “Mulai dari perencanaan sampai pada evaluasi kami kawal. Jadi sebelum diperiksa oleh BPK dikawal terus oleh aparat pengawas internal pemerintah (APIP). Kalau perlu tidak ada catatan,” tutupnya.

    (ABL)

  • Temui Pemerintah Min-Tom, HVK Sampaikan Aspirasi Masyarakat

    test.petasulut.com/, SULUT – Anggota DPRD Sulut Dapil Minahasa-Tomohon melakukan pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Minahasa dan Tomohon perihal penyampaian aspirasi masyarakat pasca kegiatan Reses I tahun 2021, Senin (12/4) kemarin.

    Seperti yang dikatakan Herol Vresly Kaawoan, Wakil ketua komisi 1 DPRD Provinsi Sulut, Dapil Minahasa Tomohon.

    Dimana, dalam penyampaian hasil resesnya di enam lokasi yakni Desa Kaima, Sinuian, Parepei kecamatan remboken, Desa tempok selatan kecamatan tompaso kabupaten Minahasa.

    Serta Kota tomohon, di Kelurahan Woloan satu kecamatan Tomohon Barat dan Kelurahan Lansot Kecamatan Tomohon Selatan.

    Aspirasi yang ditemui adalah
    soal infrastruktur, penggunaan jaring soma di danau tondano, bantuan alat pertanian kultifator petani desa parepei, pembuatan jalan pertanian,
    kelangkaan pupuk, jalan lingkar danau desa kaima sampai desa Sendangan, Revitalisasi bendungan/irigasi sedap mata desa sendangan tompaso, balai desa sinuian, musrembang tahun kemarin di kelurahan kampung jawa
    tomohon belum terealisasi.

    Pertemuan Seluruh Anggota DPRD Sulut Dapil Minahasa-Tomohn Dengan Pemerintah Kota Tomohon

    “Saya sudah sampaikan langsung aspirasi masyarakat ini kepada bupati minahasa Dr. Ir Roy roring Msi
    Asisten 1 Denny mangala dan
    juga kepada Wakil walikota tomohon, Wenny Lumentut SE dan jajarannya,” kata Politisi Partai Gerindra itu, Selasa (13/4) kepada media test.petasulut.com/.

    “Intinya, pemerintah Minahasa dan Tomohon menyambut baik aspirasi yang kami sampaikan ini,” tambah HVK.

    (ABL)

  • Transparan, MJP Kembalikan Sisa Dana Reses Rp.5.725.000

    test.petasulut.com/, SULUT – Masa Reses I Tahun 2021 Anggota DPRD Sulut diketahui sudah selesai dilaksanakan.

    Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara
    Melky J. Pangemanan, S.IP., MAP., M.Si pun langsung melaporkan secara terperinci pemakaian dana reses sekaligus mengembalikan sisa dana reses yang tidak terpakai.

    “Bersama staf pendamping Reses, saya menyelesaikan Laporan Administrasi dan Keuangan dalam pelaksanaan Kegiatan Reses Masa Sidang I Tahun 2021,” kata Personil Komisi IV DPRD Sulut itu, Rabu (14/4) di ruangan kerjanya.

    Diketahui, Dana Reses yang disiapkan bagi setiap Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Rp. 45.000.000 (Anggaran diserahkan kepada Staf Pendamping) dengan rincian :
    – ATK Rp. 1.000.000

    – Belanja Cetak Rp. 500.000

    – Belanja Penggandaan Rp. 500.000

    – Belanja Makan Minum Kegiatan Rp. 37.000.000 (Termasuk Pajak)

    – Jasa Sewa Tempat/Ruangan/Mebel Rp. 6.000.000 (Termasuk Pajak)

    Adapun rincian anggaran yang digunakan anggota DPRD MJP dalam Reses I Tahun 2021 :

    – Belanja Makan minum = Rp. 34.000.000

    – Belanja Sewa Mebel = Rp. 3.500.000

    – Belanja Cetak dan Penggandaan = Rp. 925.000

    – Belanja ATK = Rp. 850.000

    Total = Rp. 39.275.000

    Anggota DPRD MJP juga mendapatkan Uang Tunjangan Reses Rp. 12.750.000 (Sudah dipotong PPh 15%) dan Uang Perjalanan Dinas dalam daerah selama 6 hari dalam pelaksanaan Reses dengan jumlah Rp. 5.424.000

    Anggota DPRD MJP melalui staf pendamping Reses mengembalikan Rp. 5.725.000, anggaran Reses yang tidak terpakai dalam Kegiatan Reses I Tahun 2021.

    “Transparan kepada publik. Siap kerja siap diawasi,” tegasnya.

    (ABL)

  • Peduli Lingkungan Hidup. GenBI dan Bank Indonesia KPW SULUT Deklarasikan Bersih Indonesia

    test.petasulut.com/, SULUT – Ditengah pandemi Covid-19 ini tidak membuat masyarakat bahkan para anak muda untuk terus peduli terhadap lingkungan sekitar.

    Hal ini nampak oleh para Generasi Baru Indonesia (Bank Indonesia KPW Sulut) yang mengadakan kegiatan dengan tema bersih Indonesia.

    Kegiatan bersih pantai sekaligus deklarasi jaga kebersihan pantai dilakukan di pantai Batu Angus, Bitung. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Sabtu, 10 April 2021.waktu lalu

    Menurut Serjio Saeh ketua devisi development GenBI Sulut menjelaskan, Kegiatan Bersih Indonesia tersebut mengajak seluruh masyarakat agar dapat meningkatkan kepedulian dengan kebersihan di seputaran pantai.

    Selain itu Lanjut Serjio, kegiatan bersih pantai sekalian mendeklarasikan “Jaga Kebersihan Pantai".
    Kegiatan ini juga merupakan suatu kegiatan positif bagi masyarakat terlebih khusus kaum milenial untuk menjaga kebersihan pantai.

    Diharapkan juga melalui kegiatan tersebut dapat menarik para wisatawan baik lokal maupun mancanegara untuk dapat berkunjung ke Sulawesi Utara terlbih khusus pantai Batu Angus,Bitung, dengan demikian dapat meningkatkan pendapatan daerah dan pendapatan dari masyarakat seputaran batu Angus. Tutupnya

    Dilain sisi Arbonas Hutabarat Mengatakan, Kegiatan Bersih Indonesia diharapkan dapat menjadi dasar bagi semua masyarakat menigkatkan kualitas sadar wisata bagi seluruh masyarakat khususnya Sulawesi Utara, karena mengingat Sulawesi Utara sebagai salah satu Destinasi Pariwisata Super Prioritas yakni KEK LIKUPANG, ucap Arbonas.

    Deklarasi tersebut ditandatangani langsung oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Utara Arbonas Hutabarat, jajaran pimpinan Bank Indonesia Sulawesi Utara, Ketua Divisi Social and Community Development Serjio Saeh dan perwakilan dari GenBI Sulut.
    (Gabri)

  • Gelar Reses, WALUKOW Bertekad Perjuangkan Aduan Masyarakat

    test.petasulut.com/, SULUT – Anggota DPRD Sulut, Henry Walukow melaksanakan tanggung jawabnya sebagai representasi masyarakat dengan melakukan reses I tahun 2021.

    Penjaringan aspirasi masyarakat oleh anggota DPRD Sulut tersebut berdasarkan peraturan DPRD Nomor 2 tahun 2019 tentang tata tertib DPRD.

    Politisi Partai Demokrat itu menyambangi beberapa tempat yakni Sukur, Tatelu, Paslaten Lumpias dan Pinilih Kabupaten Minahasa Utara.

    Sejumlah aspirasi masyarakat pun disampaikan diantaranya:

    – Masyarakat meminta Support pemerintah terhadap Ijin Pertambangan Rakyat Batu Emas Tatelu agar kiranya ijin dapat diperpanjang serta meminta proteksi pemerintah terhadap lahan yang digarap masyarakat yang rencananya akan dibeli oleh PT. MSM/TTN.

    – Perihal Sarana-Prasarana, pembuatan dan perbaikan Drainase di sepanjang jalan Sukur-Likupang dan drainase di jalan Tatelu-Klabat (Jalan Provinsi), perbaikan Jalan lorong dan produksi hasil pertanian (APBD Pemerintah Minut).

    – Aspirasi Masyarakat Desa Paslaten, Lumpias dan Pinilih dalam rangka rencana membuka lahan milik warga dapat menjadi area pertambangan rakyat.

    Menanggapi hal itu, Personil Komisi I DPRD Sulut itu mengatakan akan membawa keluhan, aduan dan masukan dari masyarakat ini ke lembaga DPRD.

    “Memang ada aspirasi yang masuk  merupakan kewenangan kabupaten, tapi tak mengapa tetap itu akan dikoordinasikan dengan Pemkab Minut.  Tapi untuk aspirasi yang merupakan kewenangan Provinsi pastinya akan saya kawal dan perjuangkan,” ucap Politisi Dapil Minut-Bitung, Selasa (13/4) kepada media test.petasulut.com/.

    (ABL)