Test Peta Sulut

Category: Headline

  • Kemendagri Minta Lengkapi Dokumen Perihal Pemberhentian JAK

    test.petasulut.com/, SULUT – Rekomendasi hasil keputusan terkait usulan pemberhentian James Arthur Kojongian (JAK) dari posisi pimpinan dewan terus berproses di Kemendagri. Teranyar, masih ada sejumlah berkas yang dituntut lembaga pemerintahan ini untuk dilengkapi.

    Beberapa dokumen ternyata masih harus dilengkapi. Apalagi persoalan JAK ini ditenggarai merupakan kasus yang termasuk baru sepanjang Kemendagri menangani masalah.

    “Surat sudah berproses di Kemendagri. Tanggal 8 dikirim surat oleh gubernur kepada Mendgari (menteri dalam negeri) dan ada balasan dari Kemendagri untuk melengkapi dokumen yang diminta,” ungkap Kepala Biro Pemerintahan, Jemmy Kemendong, baru-baru ini.

    Menurutnya, Sekretariat DPRD Sulut, sementara melengkapi berkas tersebut. Tinggal menunggu kelengkapan dokumen itu kemudian dikirim ke Kemendagri.

    “Jadi itu dokumen terkait berita acara pemeriksaan dan lainnya,” kata Kumendong.

    Sekretaris DPRD Sulut, Glady Kawatu menjelaskan, surat pemberhentian JAK sebelumnya sudah disampaikan lewat gubernur dan semua dokumen sudah dipenuhi. Hanya saja setelah koordinasi dengan biro pemerintahan ternyata ada dokumen yang perlu ditambah untuk dilengkapi.

    “Pihak sekretariat pun langsung memenuhi dokumen yang belum lengkap. Harapannya setelah itu proses pemberhentian bisa dipenuhi. Hal itu karena semua persyaratan baik di DPRD maupun Pemprov sudah dilengkapi,” tegas Kawatu.

    Sementara itu Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Sulut Sandra Rondonuwu (Saron) yang menangani kasus JAK enggan menanggapi proses yang bergulir di Kemendagri.

    ” Jangan pa kita, itu ranahnya sekretariat dewan.Tahapan sudah dilakukan oleh BK to? Minta aja ke Sekwan apa-apa yang Kemendagri minta apakah check list itu sudah dipenuhi, dokumen apa yang diminta. Kalau semua itu dipenuhi berarti sudah no.” Ucapnya.

    ” Kalau memang Kemendagri minta sesuai check list itu yang diserahkan kan begitu. Apakah sudah dipenuhi semua atau belum, kan mereka menyerahkan dokumen sesuai yang diminta kemendagri, “tambah Saron kepada wartawan Rabu (24/3) siang.

    Disisi lain JAK menanggapi tenang proses yang sementara bergulir di Kemendagri terkait kasus yang melibatkan dirinya tersebut.

    Ia berharap apa yang menjadi keputusan DPRD terkait usulan tersebut dapat dilaksanakan sesuai mekanisme serta aturanperundang-undangan tanpa ada rekayasa maupun kepentingan tertentu.

    ” Kalau memang ini sudah di ranahnya Kemendagri silahkan saja pihak Sekretariat dewan mengajukan dokumen-dokumen pelengkap yang diminta asalkan tidak ada unsur suka atau tidak suka apalagi rekayasa tertentu. Intinya sesuai aturan itu saja ” pungkas JAK.

    (ABL)

  • SYENNI KALANGI Duduk Ketua Fraksi Nyiur Melambai

    test.petasulut.com/, SULUT – Fraksi Nyiur melambai menggelar rapat, guna membahas beberapa agenda fraksi diantaranya terkait penetapan ketua fraksi pasca ditinggal Wenny Lumentut dan beberapa pembahasan lainnya.

    Kepada wartawan, Amir liputo mengatakan bahwa Fraksi nyiur melambai telah melaksanakan rapat, setelah sekian lama tertunda karena berbagai hal. Dan telah diputuskan beberapa keputusan dengan musyawarah mufakat. Kita sepakat untuk meninggalkan perbedaan-perbedaan demi kebersamaan. Demi optimalnya kerja-kerja kita di DPRD sulut.

    “Keputusan pertama, partai gerindra akan meneruskan kepemimpinan fraksi nyiur melambai selama dua tahun setengah, terhitung sejak pelantikan. Berarti sampai maret tahun depan. Secara spesifik tugas itu diberikan kepada Ibu sjenni kalangi. Dua tahun selanjutnya, mulai april 2022 itu akan dijabat oleh utusan partai amanat nasional. Jadi berbagi,” Jelas Liputo, Senin (22/3) usai rapat fraksi.

    “Kemudian putusan ketiga, ibu syenni kalangi menggantikan pak wenny Lumentut di badan anggaran. Jadi beliau ketua fraksi sekaligus badan anggaran. Kemudian pak harol Kaawoan menggantikan ibu syenni di badan musyawarah. Pak harol juga akan menggantikan pak wenny lumentut sebagai wakil ketua komisi 1 DPRD sulut, yang merupakan asal dari pak wenny sebelum paw,” tambahnya.

    Lanjut Liputo, Yang lain tetap, Ayub Ali wakil ketua fraksi, anggota banggar; saya sekretaris fraksi, anggota banggar; pak Yusra anggota banmus dan anggota bapemperda; ibu Nusriwin, beliau anggota badan kehormatan dan badan musyawarah; sementara pak Harol otomatis dia di badan musyawarah dan wakil ketua komisi satu.

    “Inilah komposisi yang dihasilkan hari ini. Nanti akan kita sampaikan di rapat paripurna lewat surat fraksi dan sudah ditandatangani enam orang anggota fraksi nyiur melambai. Yang terdiri dari Gerindra dua orang, PAN dua orang, PKB dan PKS masing-masing satu orang. Demikian pula untuk tenaga ahli kita bersepakat, Semua perwakilan fraksi insyaallah tenaga ahli bersama-sama dibagi, memback up agar kinerja anggota fraksi kita lebih kuat kedepan,” Jelasnya.

    “Kita juga sudah sepakat setiap bulan kita sekali rapat. Seluruh rapat anggota fraksi nyiur melambai akan didampingi oleh staf ahli, sehingga bobot rapat akan semakin terukur. Dan sumbangsih dari fraksi nyiur melambai terhadap kemajuan sulawesi utara semakin baik. Tadi staf ahli sudah hadir di rapat. Semua anggota akan mengirimkan staf ahlinya ke dprd sulut,” tambahnya lagi.

    Disisi lain, Ketua Fraksi Nyiur Melambai Syenni kalangi mengatakan bahwa akhirnya keputusan fraksi berjalan sesuai dengan yang di harapkan.

    “Jadi baik teman-teman di fraksi terutama dari PAN menyetujui saya meneruskan sebagai ketua fraksi. Jadi periode dua tahun setengah. Jadi kita semua mengikuti tatib. Kalau ada pergantian itu setelah dua tahun setengah,” Pungkas Kalangi.

    (ABL)

  • Warong Kobong Terbakar, Ini Ungkapan AI MANGINDAAN

    test.petasulut.com/, SULUT – Cafe Warong Kobong yang terletak di Jalan Pumorow, Kelurahan Teling Atas, Kecamatan Wanea pada Minggu (21/3) hari ini, dilahap si jago merah.

    Api sangat cepat menyebar ke seluruh tempat sehingga cafe tersebut secara keseluruhan hangus terbakar. Apalagi, tempat tersebut menggunakan material bangunan alam yang mudah terbakar.

    Satu unit pemadam kebakaran yang berusaha memadamkan api, tampak kesulitan karena api sangat cepat membesar dan menyebar hingga menghanguskan cafe tersebut.

    Kepada wartawan, Pemilik Warong Kobong yang terbakar, DR Harley AB Mangindaan mengatakan jika dirinya yakin akan ada berkat Tuhan ke depan yang lebih indah untuk dirinya dan keluarga pasca terjadinya musibah kebakaran tempat minum kopi dan warung makan miliknya tersebut.

    “Terlepas dari itu semua, saya tidak ingin menuduh siapapun terkait dengan musibah tersebut, mengingat saat kejadian seluruh operasional Warong Kobong tutup, di mana dirinya dan juga karyawan menjalankan ibadah hari minggu,” ucap Eks Wakil Wali Kota Manado itu.

    “Warong Kobong setiap minggu memang tutup. Saya beribadah dan karyawan serta penjaga juga sedang ibadah. Inilah kejadian. Saya merasa sedih karena Warong Kobong sedang in. Saya yakin ke depan akan ada berkat Tuhan yang lebih indah,” tambah Mangindaan.

    Mangindaan juga mengucapkan terima kasih kepada pemadam kebakaran yang bekerja dengan cepat, sehingga saat kebakaran tidak sampai ke rumah tetangga.

    “Saya ucapkan terima kasih untuk semua yang membantu terutama pemadam kebakaran, sehingga kebakaran tidak menjalar hingga ke tetangga-tetangga,” kata Mangindaan.

    Terpantau, Ketua DPD Demokrat Sulut Mor Bastiaan turut meninjau cafe warong Kobong yang terbakar.

    (ABL)

    Berikut Videonya:

    https://youtu.be/xGRvZatz21g

  • RUPS LB Bank SulutGo, Pepah Jabat DIRUT, Silangen Duduk KOMISARIS UTAMA

    test.petasulut.com/, SULUT – Bank Sulut Gorontalo (BSG) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa (LB), pada Kamis (18/3/2021).

    RUPS LB sejak pukul 9 pagi hingga 20.00 wita disalah satu hotel di Tondano Selatan Kabupaten Minahasa.

    Serta dihadiri oleh seluruh pemegang saham.

    Dalam RUPS LB itu keluar keputusan resmi terkait struktur Komisaris dan Direksi. Dimana telah terjadi perubahan dalam struktur komisaris dan Direksi.

    Berikut pengurus Periode 2021 – 2025:

    Komisaris Utama :
    EDWIN SILANGEN

    Komisaris Independen :
    MARHANI PUA

    Komisaris :
    MAX KEMBUAN
    BUCHARI MOKOAGOW
    FEDRIANTO KUNIYO

    Direktur Utama :
    REVINO PEPAH

    Direktur Pemasaran :
    MACHMUD TURUIS

    Direktur Umum :
    JOUBERT DONDOKAMBEY

    Direktur Operasional :
    LOUISA PARENGKUAN

    Direktur Kepatuhan :
    PIUS BATARA.

    (ABL)

  • Diabaikan, 10 Tahun Warga Tumpaan Menunggu Pembangunan Bronjong

    test.petasulut.com/, SULUT – Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan kecamatan Tumpaan yakni Hukum Tua Desa Tumpaan bersama dengan beberapa perwakilan masyarakat mendatangi kantor DPRD Sulut guna menyampaikan aspirasi, Senin (15/3).

    Wakil ketua Komisi III DPRD Sulut Stella Runtuwene pun menerima perwakilan masyarakat desa Tumpaan sekaligus menanyakan aspirasi apa yang akan disampaikan.

    Hukum tua desa Tumpaan pun memberikan keluhan masyarakat dalam bentuk proposal, yang didalamnya terkait dengan permintaan masyarakat untuk pembuatan tanggul penahan tanah yang berlokasi di desa Tumpaan jaga 5 dan permintaan terkait pembuatan Bronjong sungai yang berlokasi di jaga 6.

    Masyarakat desa Tumpaan berharap ini dapat segera direalisasikan oleh pemerintah karena diketahui sudah 10 tahun pengajuan disampaikan tapi belum ada tindak lanjut dari pemerintah.

    Menanggapi keluhan itu, Politisi Partai Nasdem Sulut, Stella Runtuwene berjanji akan menindaklanjuti persoalan ini.

    “Yang saya tahu diarea itu memang rawan longsor, waktu lalu kantor camat disitu sempat kena longsor, apalagi ini sudah 10 tahun tapi tidak ada tindak lanjut dari pemerintah. Memang hal ini sudah urgent,” kata Runtuwene.

    Foto situasi di Desa Tumpaan Jaga 5 dan 6

    Politisi dapil Minsel-Mitra itu juga mengatakan proposal permohonan yang telah diajukan ini akan ditindaklanjuti oleh komisi III DPRD Sulut.

    “Saya pastinya akan berkoordinasi dengan instansi terkait yakni Dinas PUPR Sulut dan Balai Sungai guna menanyakan sekaligus meminta mereka untuk melakukan langkah awal terkait hal ini. Koordinasi dengan Komisi III DPRD Sulut juga akan dilakukan,” pungkasnya.

    “Ini memang sudah mendesak, keselamatan masyarakat Desa Tumpaan Jaga 5 dan 6 dipertaruhkan,” tambah Stella.

    (ABL)

  • Update Vaksinasi Covid-19 di Sulut

    test.petasulut.com/, SULUT – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terus melakukan berbagai upaya meminimalisir mata rantai penyebaran Covid-19 di Sulut.

    Salah satunya adalah melakukan kegiatan Vaksinasi Covid-19, hal ini sekaligus menunjang program pemerintah Pusat.

    Pemprov Sulut melalui Dinas Kesehatan Daerah pun terus mengupdate kegiatan Vaksinasi yang sementara dilaksanakan di sulawesi utara.

    Terbukti, sampai pada 13 Maret 2021, untuk sasaran awal Vaksinasi SDMK berjumlah 21.782 orang dan yang sudah bergulir vaksin dosis pertama berjumlah 26.647 orang dengan presentasi capaian 122.33 % dan untuk vaksin dosis kedua 18.683 orang dengan presentasi capaian 85.77%.

    Berikutnya, untuk sasaran awal vaksinasi pelayanan publik, berjumlah 194.979 orang, sementara bergulir untuk dosis tahap pertama sudah mencapai 20.796 orang dengan presentasi capaian 10.67%, untuk dosis tahap kedua sudah 1.224 orang dengan presentasi capaian 0.63%.

    Dan untuk sasaran awal vaksinasi lansia berjumlah 172.736 orang, yang sudah di vaksin tahap pertama yakni 3.123 orang dengan presentasi capaian 1.81% dan untuk dosis vaksin tahap kedua mencapai 99 orang dengan presentasi capaian 0.06%.

    Total sasaran vaksinasi di Sulut mencapai 389.497 orang.

    Sumber: Insta Pemprov Sulut

    Pemerintah provinsi sulut pun menekankan kepada masyarakat bahwa vaksin ini aman dan halal.

    Terlepas dari itu, Pemprov pun tan henti-hentinya menghimbau agar tetap mengikuti protokol kesehatan yakni 3M (Mencuci Tangan, Menjaga Jarak dan Memakai Masker).

    (ABL)

  • Demokrat Sulut Datangi Kemenkumham Dan KPU, Serahkan Dokumen Pengurus Yang Sah

    test.petasulut.com/, SULUT – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sulawesi Utara beserta pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kabupaten/Kota, mendatangi kantor KPU Sulut dan kantor Kementerian Hukum dan Ham (kemenkumham) Provinsi Sulawesi Utara guna menyerahkan dokumen Kepengurusan Demokrat yang Sah, Jumat (12/03/2021) tadi.

    “Kedatangan kami dari Pengurus DPD Partai Demokrat Sulawesi Utara dan sejumlah pengurus DPC ini, intinya adalah menyampaikan keberatan kami terhadap pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, Sumatera Utara, karena menurut kami, KLB itu inkonstitusional, tidak legal dan mencederai demokrasi, bahkan meruntuhkan supremasi hukum,” ucap Ketua DPD Demokrat Sulut Mor Bastiaan.

    Tak hanya itu, Mor juga menegaskan bahwa Demokrat di bawah kepemimpinan AHY disahkan oleh negara, sesuai dengan AD/ART, dan tidak ada situasi yang mendesak untuk dilakukan KLB.

    “Tiba-tiba ada KLB itu mekanisme yang salah. KLB bisa dilakukan harus ada persetujuan majelis tinggi, kemudian dihadiri 2/3 dari DPD provinsi dan setengahnya dari DPC, itu berarti AD/ART kita secara hukum mengikat internal Demokrat, kemudian AD/ART kita disahkan oleh negara. Jadi instrumen ini yang harus digunakan,” tegas Mor.

    Di sisi lain, Koordinator Bidang BPOKK DPD Demokrat Sulut Henry Walukow mengatakan kepada media test.petasulut.com/ bahwa memang maksud kunjungan tadi adalah membawa berkas keabsahan partai Demokrat Sulut, lengkap dengan pengurus-pengurus DPC yang sah.

    “Contohnya tadi di KPU Sulut, mereka masih mengakui kepengurusan Demokrat yang sah versi Torang, karena memang masih Torang yang terdaftar di Menkumham. Cuma menyikapi isu-isu KLB, makanya kita hanya mempertegas disisi keabsahan partai Demokrat sesuai juga perintah dari DPP,” Jelas Anggota DPRD Sulut itu.

    Diketahui, kunjungan ini dipimpin langsung oleh Ketua DPD Demokrat Sulut Mor Bastiaan di dampingi Sekretaris DPD Demokrat Sulut Billy Lombok, Koordinator Bidang BPOKK DPD Demokrat Sulut Henry Walukow dan pengurus DPD dan DPC Kabupaten/kota.

    (ABL)

  • DPRD Sulut Pending Pembayaran Gaji JAK

    test.petasulut.com/, SULUT – Perihal dengan status James Arthur Kojongian di DPRD Sulut, pihak sekretariat Dewan untuk sementara mem-pending pembayaran gaji Legislator Partai Golkar itu.

    Langkah ini dilakukan guna menghindari agar tidak terjadi Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

    Terkait hal tersebut, Sekretaris DPRD Sulut Glady Kawatu melalui Kepala Bagian (Kabag) Keuangan Dammy Tendean membenarkan hal itu.

    Dirinya mengatakan, pending terhadap pembayaran gaji sambil menunggu SK pemberhentian karena itu yang menjadi acuan.

    ” Meski tidak dibayarkan namun dananya tetap ada di kas negara, dan ketika sudah ada SK, maka langsung direalisasikan sesuai ketentuan, ” jelas Tendean, Rabu (10/3).

    Lanjut Tendean, Alasan pending pembayaran gaji juga dilakukan atas dasar usulan pemberhentian dari posisi Wakil Ketua DPRD serta didasarkan pada pengalaman sebelumnya dimana ada Anggota DPRD mengajukan pengunduran diri sebagai wakil rakyat.

    “Pembayaran akan kembali dilakukan setelah terbitnya SK dari Mendagri dan sudah diterima oleh sekertariat,” kata Tendean.

    Pendingnya pembayaran gaji James Arthur Kojongian terhitung mulai Februari 2021.

    (ABL)

  • Lowongan CPNS 2021, Ini Passing Grade Yang Harus di Penuhi

    test.petasulut.com/, NASIONAL – Ditahun 2021 ini, Pemerintah Pusat telah mengeluarkan pengumuman terkait dibukanya kembali lowongan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2021 di semua kementerian lembaga.

    Diketahui, dalam Tes Calon PNS 2021 telah menyediakan 1,3 juta lowongan dengan formasi lebih banyak tersedia di daerah daripada pusat.

    Dikutip dari Detikcom, Selain memenuhi ketentuan, lowongan CPNS 2021 hanya bisa diisi mereka yang lolos seleksi. Syarat lolos seleksi adalah memenuhi passing grade cpns 2021, misalnya seperti yang tercantum dalam Permenpan Nomor 24 Tahun 2019.

    “Nilai ambang batas Seleksi Kompetensi Dasar adalah nilai minimal yang harus dipenuhi oleh setiap peserta seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil,” tulis aturan yang dikeluarkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

    Passing grade dalam Permenpan 24/2019 yang diterapkan dalam seleksi CPNS 2019, bisa jadi pertimbangan bagi yang ingin mengisi lowongan CPNS 2021. Peserta CPNS mengikuti tiga Tes Kompetensi Dasar (TKD).

    Passing grade CPNS:

    -Tes Karakteristik Pribadi (TKP) 126

    -Tes Intelegensia Umum (TIU) 80

    -Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) 65

    Ketentuan passing grade CPNS 2019 berlaku pada formasi khusus tenaga pengamanan siber (cyber security). Peserta seleksi lowongan CPNS 2021 sebaiknya memenuhi ketentuan ini, sehingga berpeluang menjadi abdi negara.

    Ketentuan passing grade CPNS berbeda untuk lulusan berpredikat cum laude, penyandang disabilitas, dan putra-putri Papua. Berikut ketentuannya,

    1. Lulus dengan pujian (cum laude)

    Aturan passing grade ini berlaku juga untuk peserta CPNS lulusan luar negeri (diaspora). Nilai kumulatif TKD minimal adalah 271 dengan TIU paling rendah 85.

    1. Penyandang disabilitas

    Ketentuan passing grade TKD minimal untuk kelompok inI adalah 260, dengan skor TIU paling rendah 70.

    1. Putra dan putri Papua

    Untuk peserta dari dari kelompok ini, passing grade TKD minimal adalah 260 dengan TIU paling rendah 60.

    Aturan passing grade CPNS juga berbeda untuk tenaga kesehatan dan profesi di kapal, berikut penjelasannya:

    1. Passing grade CPNS TKD 271 dan TIU 80

    Aturan ini mungkin berlaku juga untuk lowongan CPNS 2021. Batas nilai belaku bagi peserta yang ingin mengisi lowongan dokter spesialis, dokter gigi spesialis, dokter pendidik klinis, dokter, dokter gigi, dan instruktur penerbang.

    1. Passing grade CPNS TKD 260 dan TIU 70

    Ketentuan yang bisa jadi berlaku kembali di seleksi lowongan CPNS 2021 ini berlaku untuk jabatan rescuer, bosun, jenang kapal, juru mesin kapal, juru minyak kapal, juru mudi kapal, kelasi, kerani, oiler, nakhoda, mualim kapal, kepala kamar mesin kapal, masinis kapal, mandor mesin kapal, juru masak kapal, dan pengamat gunung api.

    (ABL)

  • Pantau Vaksin Massal, FELLY RUNTUWENE Senang Lihat Antusias Para Lansia

    test.petasulut.com/, NASIONAL – Pelaksanaan vaksinasi Massal yang dilaksanakan di beberapa titik lokasi Kota Manado turut dipantau oleh Pemerintah Pusat yakni Ketua Komisi XI DPR-RI Felly Runtuwene dan Menteri Kesehatan (Menkes) Republik Indonesia (RI), Ir. Budi Gunadi Sadikin, CHFC, CLU, Jumat (5/3).

    Terpantau, Felly Runtuwene bersama Menkes Sadikin terus mengawasi proses Vaksinasi di sejumlah tempat, yakni di Graha Gubernuran (Hadir Juga Wagub Steven Kandouw), Auditorium UNSRAT, Puskesmas Ranotana Weru, RSUD Provinsi dan Kandou.

    Disela-sela kunjungan lapangan tersebut, Felly Runtuwene pun memberikan tanggapan terkait vaksinasi Massal yang dilakukan.

    “Kami ada di sini tentunya dari fungsi pengawasan kami. Kami ingin melihat secara langsung seperti apa prosesnya dimana sebelumnya saya juga dengan Pak Presiden Joko Widodo mengikuti proses simulasi sebelum vaksin ini dikirim ke seluruh daerah,” ujar Runtuwene.

    Felly Runtuwene pun menambahkan bahwa simulasi yang dia saksikan bersama Presiden Jokowi dalam pelaksanaan Vaksinasi, agak berbeda dengan yang dilakukan saat ini.

    “Simulasi yang dari meja ke meja ada sekian meja, saya waktu simulasi dengan yang saya saksikan hari ini agak sedikit berbeda. Waktu simulasi masyarakat itu datang ke meja 1, kemudian ada screening awal dan selanjutnya, tapi yang hari ini dilaksanakan sebagian besar sudah melalui screening awal, jadi harusnya tinggal meja 2 dan meja 3 saja,” ungkap politikus wanita ini.

    Dirinya pun mengaku senang dengan tahapan Vaksinasi kali ini, dimana prioritas salah satunya bagi para Lansia.

    “Kami senang sekali menyaksikan begitu banyak keinginan dari pada Lansia untuk mendapatkan vaksin, jadi boleh terbantahkan untuk bicara tentang takut untuk divaksin. Sekarang kita bisa lihat semua ingin divaksin, tapi tentunya kita harus memberikan vaksin ini pertama di pusat kota dulu nanti selesai dari Kota Manado yang adalah Ibu Kota Provinsi baru kita akan turun ke Kabupaten/Kota yang lain,” tutur Runtuwene.

    Runtuwene pun berharap agar bilamana sudah divaksin jangan langsung berpikir bisa seenaknya buat perjalanan atau tidak lagi mengikuti Protokol Kesehatan.

    “Perlu saya ingatkan bahwa bukan berarti sesudah divaksin, kita seenaknya buat perjalanan dan tidak menerapkan Prokes. Saya juga berharap teman-teman media harus terus mengingatkan kepada masyarakat bagaimana pentingnya jaga jarak dan cuci tangan 3M + 2M,” tutup Legislator utusan Partai Nasdem ini.

    Turut hadir pula Walikota Manado GS Vicky Lumentut, Ketua Komisi IV DPRD Sulut Braien Waworuntu, Dirut RS Kandou Jimmy Panelewen, Rektor Unsrat, Prof. Dr. Ir. Ellen Joan Kumaat M.Sc., DEA. dan Kepala Dinas Kesehatan (Kadis) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), dr. Debby Kalalo.

    (ABL)