test.petasulut.com/, SULUT – Anggota DPRD Sulut Melky Jakhin Pangemanan menanggapi aksi Walk Out dari Fraksi Partai Golkar saat pergelaran rapat konsultasi bersama seluruh pimpinan DPRD dan fraksi perihal ranperda protokol covid-19.
Dimana, pada saat rapat ketua FPG Raski Mokodompit mengajak seluruh personil fraksi Golkar untuk keluar dari ruang rapat.
Kepada wartawan, MJP mengatakan bahwa Beliau (Ketua FPG) sok membela Gubernur seorang diri padahal tidak sadar Fraksi PDI Perjuangan mendukung penuh Ranperda ini untuk dipercepat.
“Ingat kami ada 19 anggota jadi tidak perlu pembelaan 1 orang seperti Ketua FPG. Toh masih ada Fraksi lain yang mendukung Ranperda ini agar segera ditetapkan bahkan anggota Fraksi Golkar lainnya juga mendukung,” ucap wakil ketua Bapemperda, Selasa (23/2) diruang kerjanya.
Jadi intinya, lanjut MJP hanya Ketua FPG yang ingin menghambat Ranperda Covid ini.
“Aleg lain dari Fraksi Golkar sama pemahaman dengan kami. Waktu mereka walk out kan itu keputusan pribadi Ketua Fraksi Golkar. Saya menduga keputusan walk out tidak dirapatkan atau dibicarakan lebih dulu. Kasihan FPG hanya diatur oleh satu orang,” jelasnya.
“Ingat juga Ketua FPG ini melawan Ketua Umumnya sendiri. Pak Airlangga kan dipercayakan Presiden Jokowi menjadi ketua tim penanganan covid 19 dan pemulihan ekonomi nasional. Ketua FPG ini berani menghambat upaya ketua umumnya dalam menangani covid 19 di Sulawesi Utara,” sambung MJP.
test.petasulut.com/, SULUT – Terkait dengan sikap yang diambil pimpinan dan anggota Dewan Provinsi Sulut terhadap James Arthur Kojongian (JAK) terkait kasus video viral yang melibatkan istri sahnya, Michaela E. Paruntu (MEP) diapresiasi Ketua Gerakan Anti Narkoba (Granat) Sulut Pdt Billy Johanis.
“Pemberhentian JAK dari Wakil Ketua Deprov Sulut sudah tepat. Ini menunjukan bahwa pimpinan dan anggota dewan periode sekarang ini benar benar berhati malaikat dan tidak pernah berbuat kasus amoral,” kata Pdt Billy.
“Para pimpinan dan anggota dewan sekarang ini adalah orang-orang suci dan tidak pernah ruci, mereka adalah orang-orang saleh yang tidak pernah berbuat salah. Saya sangat salut dan bangga dengan kepemimpinan Ketua Deprov dr Fransiscus Silangen, Billy Lombok SH dan DR Victor Mailangkai. Dibandingkan pimpinan dan anggota dewan sebelumnya yang ketika ada rekan mereka yang terlibat kasus Narkoba, mereka berupaya membela walaupun mereka tahu bahwa Narkoba adalah kejahatan luar biasa dan musuh negara,” tambah Pdt Billy.
Pdt Billy juga mengatakan bahwa kasus amoral mungkin jauh lebih berat dari kasus Narkoba.
“Semoga di kemudian hari tidak ada kasus kasus Narkoba dan mudah-mudahan tidak ada istri atau suami anggota dewan yg selingkuh atau minta cerai,” kata dia.
MEP dan JAK
Semoga dengan kasus JAK ini, lanjutnya membuat para anggota dewan lebih mawas diri dan lebih tahu diri. Walaupun dirinya menduga kasus ini sarat dengan muatan politik.
“Upaya dan manuver untuk menggantikan JAK sebagai Wakil Ketua Deprov Sulut sangat kental terasa. Walau demikian, kami masyarakat sangat mengharapkan kasus ini menjadi kasus yang terakhir di periode sekarang, dan mendoakan supaya para anggota dewan tidak terlibat prahara rumah tangga,” pungkasnya.
test.petasulut.com/, SULUT – Terkait dengan Fraksi Partai Golkar melakukan aksi Walk Out di rapat konsultasi perihal ranperda protokol covid-19.
FPG beralasan bahwa aksi Walk Out tersebut salah satunya untuk melindungi Gubernur Sulut.
Atas alasan itu, Melky Pangemanan pun buka suara.
Ia mengatakan Apa hubungannya dengan melindungi Gubernur?
“Saya kira sangat lucu. Apa hubungannya dengan melindungi Gubernur? Apalagi sih Ketua Fraksi ini. Ada Fraksi PDI Perjuangan dengan 19 anggota dan fraksi lain yang mengerti dan disiplin prosedur. Ingat tidak perlu 1 orang semacam dia. Ini jelas kepentingan pribadi ketua fraksi saja, kasihan FPG,” ucap MJP kepada wartawan, Senin (22/2).
Yang pertama, MJP prihatin karena partai sekelas Golkar memilih walk out karena alasan yang kurang mendasar.
“Kedua, pilihan mereka menurut saya bukan keinginan kolektif hanya kepentingan Ketua fraksinya. Coba lihat saat disuruh keluar oleh ketua fraksi para anggota yang hadir terlihat kebingungan seperti tidak ingin keluar,” kata Pangemanan.
Ketiga lanjut MJP, perlu publik ketahui Fraksi partai Golkar ikut mengutus anggotanya dalam Pansus untuk membahas Ranperda tersebut. Berarti ketua Fraksi tidak percaya dengan orang yang diutus di Pansus untuk membahas atau Ketua Fraksinya tidak peduli.
“Keempat, Ketua Fraksi PG tidak paham proses penyusunan Ranperda. Secara formal kami penuhi dan materil sudah dibahas dan berdinamika dalam tahap pembahasan. Sudah selesai hasil fasilitasi dari Kemendagri dan kami telah melaksanakan sinkronisasi. Saya yakin rekan-rekan anggota FPG lainnya paham hanya ketua Fraksinya yang tidak mengerti,” ungkapnya.
“Kelima, Ketua FPG jelas menghambat lahirnya produk hukum daerah dalam upaya penanganan Covid 19 di Sulawesi Utara. Padahal anggota Fraksi Golkar lainnya semangat untuk mempercepat Ranperda tersebut,” sambung MJP.
test.petasulut.com/, SULUT – Dalam rapat konsultasi Pimpinan DPRD Sulut, Fraksi bersama biro hukum dan dinas kesehatan terkait Ranperda Protokol Covid-19, senin (22/2) pagi.
Fraksi Partai Golkar diketahui melakukan aksi walk out ditengah-tengah rapat.
Adapun alasan mengapa FPG melakukan aksi tersebut. Seperti yang di sampaikan ketua FPG Raski Mokodompit.
Ia menuturkan bahwa seakan Fraksi Partai Golkar sudah tidak dibutuhkan lagi dalam pembahasan Ranperda Protokol Covid-19.
“Dalam rapat tadi, Melky Pangemanan telah mengatakan bahwa dari 5 fraksi, sudah 3 fraksi yang telah memasukan pendapat akhir fraksi sedangkan 2 fraksi belum memasukannya yakni FPG dan fraksi Demokrat. Dan hal ini seakan bahwa Melky Pangemanan sudah tidak membutuhkan lagi pemandangan dari FPG karena MJP mengatakan tadi bahwa pembahasan di lanjutkan saja,” jelas Mokodompit diruang kerjanya.
Dengan alasan itu, Dirinya pun mengajak seluruh personil FPG untuk keluar dari ruang rapat.
“Saya tidak terlalu mempersoalkan teknisnya dan terkait pembahasannya, tapi saya membahas produk hukumnya untuk menjaga kewibawaan Gubernur dan menjaga tanggapan-tanggapan masyarakat nantinya,” katanya.
“Jadi tadi ketika MJP menyinggung Fraksi Partai Golkar dan Demokrat, kami FPG merasa sangat tersinggung karena tidak membutuhkan partai Golkar lagi, itukan bahasa yang disampaikan MJP tadi diruang rapat. Semua orang berhak memberikan pendapat, entah itu dirananya atau bukan, kalau kita berpendidikan pasti kita tahu mana yang baik disampaikan, mana kalimat-kalimat berteman dan mana kalimat-kalimat untuk mengajak bermusuhan,” tambah Mokodompit.
test.petasulut.com/, SULUT – Ada yang menarik dalam rapat konsultasi Pimpinan DPRD, Fraksi bersama biro hukum dan dinas kesehatan terkait Ranperda Protokol Covid-19, senin (22/2).
Ditengah rapat, Fraksi Partai Golkar melakukan aksi walk out.
Aksi walk out tersebut karena dipicu oleh pernyataan Melky Jakhin Pangemanan (MJP) yang mengatakan bahwa sudah ada 3 fraksi yang memasukan pendapat fraksi dan tinggal 2 fraksi yang belum memasukannya yakni Fraksi Partai Golkar dan Fraksi Partai Demokrat. Jadi sesuai mekanisme, tahapan bisa kita lanjutkan.
Kepada wartawan, MJP mengatakan bahwa setiap fraksi mempunyai sikap politik masing-masing.
“Perlu diingat bahwa tahapan pembahasan sudah selesai. Ada dimana waktu tahap pembahasan?,” ungkap MJP.
MJP juga mengingatkan untuk disiplin prosedur.
“Harus disiplin prosedur. Secara formal kita telah penuhi. Pembahasan sudah selesai dan hasil fasilitasi dari Kemendagri telah ditindaklanjuti dalam rapat sinkronisasi dan pendapat akhir fraksi telah diterima,” tukasnya.
Mengenai Ketua FPG tidak setuju dengan Ranperda tersebut, MJP kembali menegaskan jika itu pilihan politik mereka.
“Intinya kita butuh produk hukum daerah dalam rangka upaya pencegahan dan pengendalian Covid 19 di Sulawesi Utara,” tutupnya.
test.petasulut.com/, SULUT – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terus merilis data Covid-19, dimana data per tanggal 19 Februari 2021 jam 22.00 Wita terus mengalami perubahan.
Jumlah kasus Covid-19 yang sembuh tiap harinya mengalami peningkatan namun disisi lain kasus aktif juga terus naik.
Berikut ini data terkini kasus Covid-19 di Sulawesi Utara.
Sumber: Insta Pemprov Sulut
Pemprov Sulut pun tak henti-hentinya mengeluarkan himbauan kepada masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan guna meminimalisir penyebaran wabah Covid-19.
Pakai masker, jaga jarak, jauhi kerumunan dan sering mencuci tangan pakai sabun atau Handsanitizer.
test.petasulut.com/, TANGERANG – Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Ramdhani pada Jumat (19/2) menjemput kepulangan tiga Pekerja Migran yang mengalami sakit dari Taiwan di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang Banten.
Ramdhani sempat meneteskan air mata saat menjemput ketiga PMI tersebut karena kondisi mereka sedang sakit.
Pada kesempatan itu, Benny mengatakan kepada tiga PMI itu agar cepat sehat kembali.
Setibanya di Tanah Air ketiga PMI tersebut langsung dibawa ke Rumah Sakit (RS) Polri Jakarta dan diantar langsung oleh Kepala BP2MI Benny Ramdhani untuk perawatan lebih lanjut.
“Bapak Ibu tidak usah khawatir soal biaya perawatan, semua sudah dibiayai oleh negara. Saya ingin Bapak Ibu sehat cepat sehat agar bisa berkumpul kembali dengan keluarga di rumah,” jelas Benny kepada ke tiga PMI sambil menitiskan air matanya di Lounge PMI Bandara Soekarno Hatta Tangerang, Jumat 19/2/2021.
Benny menambahkan, para PMI merupakan pahlawan devisa dan Pemerintah harus memberikan perlakuan hormat kepada mereka. Menurut Benny dahulu PMI banyak terlantar. Namun, sejak ada lounge PMI yang diresmikan 18 Desember 2020, para PMI yang pulang bisa menikmati lounge, jalur cepat, dan berbagai fasilitasi lainnya di Bandara Soekarno Hatta.
“Semua PMI berhak menikmati ini. Agar tidak berdesakan dan antri panjang. Mereka juga bisa beristirahat di lounge sambil menunggu keluarga yang menjemput,” jelasnya.
Adapun data ketiga PMI sakit tersebut, pertama PMI Eni Neni Waryuni, asal Indramayu Jawa Barat. Eni mengalami sakit kanker Payudara Stadium 4 . Ia telah menjalani perawatan dan kemoterapi di EDCH Hospital, sejak 23-25 November 2020 dan 7 Desember 2020 serta 16-22 Januari 2021.
Sejak mengalami sakit dan menjalani kemoterapi rutin, PMI ditampung di Taiwan Labor Rights Care Association (LCC) Kaohsiung. PMI juga telah menerima seluruh hak-haknya dan biaya kepulangannya ditanggung oleh pengguna.
PMI pertama yaitu Eni berharap, setibanya di Indonesia dapat melakukan isolasi mandiri di rumah atau melakukan perawatan lanjutan.
PMI sakit yang kedua yaitu Siti Sumarni asal Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Ia mengalami sakit Acute Myeloid Lymphoma (AML) atau Leukimia Myeloid Akut.
PMI Siti telah menjalani perawatan dan kemoterapi di National Taiwan University Hospital selama 55 hari, sejak 23 Desember 2020-17 Februari 2021. Selama menjalani perawatan, PMI telah melakukan 6 kali tindakan medis.
Pada 17 Februari 2021, Siti diperbolehkan meninggalkan rumah sakit dan melakukan persiapan kepulangan ke Indonesia. Ia juga telah menerima seluruh hak-haknya dan biaya kepulangannya ditanggung oleh pengguna.
Sedangkan PMI yang ketiga adalah Arif Hidayat asal Planjan Kesugihan Cilacap Jawa Tengah. Arif yang bekerja di Home Industry pembuatan tangki air mengalami sakit luka bakar.
Kejadian tangki terbakar berawal ketika Arif sedang melakukan pengecatan bagian dalam tangki. Tiba-tiba yang bersangkutan pingsan di dalam tangki karena menghirup aroma cat dalam waktu yang lama.
Saat itu juga, majikan mencoba membantu dengan masuk ke dalam tangki, tetapi ikut pingsan. Meskipun, rekan pekerja membantu menolong dengan mengelas tangki untuk membuat lubang, namun percikan api mengenai campuran cat yang mengakibatkan tangki meledak.
Arif dan majikannya langsung dibawa ke Kaohsiung Hospital untuk mendapatkan perawatan. Luka bakar Arif Hidayat 47% sedangkan majikannya 80%.
Selang seminggu, tepatnya 17 Oktober, Arif Hidayat dipindahkan ke RS NCKU di Taiwan dan telah menerima tindakan medis berita operasi pembersihan kulit sebanyak 3 kali.
Majikan telah membayarkan sebesar NTD 500.000 untuk biaya Arif selama di RS Tawian. Selanjutnyaz Arif dipindah ke shelter khusus WNIO KDEI Taipei dengan menjalani rawat jalan sampai dipulangkan ke Indonesia.
test.petasulut.com/, MANADO – Berdasarkan hasil Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum (KPU) Manado yang beragendakan Penetapan Calon Walikota dan Wakil Walikota Manado Terpilih Tahun 2020.
Secara resmi Andrei Angouw dan dr. Richard Sualang ditetapkan sebagai Walikota dan Wakil Walikota Manado periode 2021-2024, Jumat (19/2/2021) di Grand Kawanua Convention Center, Jalan A. A. Maramis, Manado.
Pada kesempatan itu, Sekretaris KPU Manado, Jemmy Tamboto membacakan surat keputusannya.
“Walikota dan Wakil Walikota terpilih pada Pemilihan Kepala Daerah 2020 adalah pasangan calon nomor urut 1, atas nama Andrei Angouw dan dr. Richard Sualang. Dengan perolehan suara sebanyak 88.303,” lugasnya.
“Ini berdasarkan Surat Keputusan KPU Manado Nomor: 03/PL.02.07-KPT/7171/KPU-Kot/II/2021, tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Manado terpilih pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020,” tandas Jemmy.
Diketahui, hasil penetapan ini akan diparipurnakan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Manado, Rabu (24/2/2021).
Setelahnya masih akan berproses di Pemerintah Provinsi Sulut dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Hingga akhirnya AARS dilantik pada tanggal 9 Mei 2021.
test.petasulut.com/, SULUT – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan sejumlah rotasi pejabat di lingkup Kepolisian RI.
Dimana, ada beberapa Kapolda dipindah tugaskan. Salah satunya Kapolda Sulut.
Mantan Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana ditugaskan menjadi Kapolda Sulut menggantikan Irjen Panca Putra.
Sementara Irjen Panca sendiri dirotasi menjadi Kapolda Sumut.
Surat telegram bernomor ST/318/II/KEP/2021 diterbitkan pada Rabu (18/2/2021). Irjen Nana yang terakhir kali menjabat sebagai Koors Ahli Kapolri diangkat menjadi Kapolda Sulut.
Selain itu, masih terdapat sejumlah rotasi dalam posisi strategis di tubuh Mabes Polri. Dalam surat telegram ini, Komjen Agus Andrianto diangkat dalam jabatan baru sebagai Kabareskrim Polri.
Komjen Agus sebelumnya menjabat Kabaharkam Polri. Agus mengisi kekosongan jabatan yang ditinggalkan Sigit usai menjadi Kapolri.
Sementara itu, posisi Kabaharkam Polri akan ditempati Komjen Arief Sulistyanto. Jabatan Komjen Arief sebelumnya yakni Kalemdiklat Polri.
Di samping itu, Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw dirotasi menjadi Kabaintelkan Polri. Posisi Irjen Paulus di Kapolda Papua akan dijabat Brigjen Mathius D Fakhiri.
test.petasulut.com/, SULUT – DPRD Provinsi Sulawesi Utara menggelar Rapat Paripurna dalam rangka mendengarkan pidato Gubernur Sulawesi Utara di ruang Rapat Paripurna DPRD Sulut (17/02/2021).
Rapat Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD dr. Andi Silangen dan didampingi oleh Victor Mailangkay dan Billy Lombok selaku Wakil Ketua DPRD, dan dihadiri oleh Gubernur Sulut Olly Dondokambey serta Wakil Gubernur Drs. Steven O. E. Kandouw.
Ketua Dewan dalam kesempatan mendaulat Olly dan Steven berdiri dan mengucapkan selamat atas dilantiknya serta memberikan apresiasi dan terima kasih kepada Gubernur Olly Dondokambey dan Wagub Steven Kandouw yang terpilih untuk periode Selanjutnya Gubernur Olly Dondokambey dalam 2021- 2024.
Dalam Pidatonya Gubernur Olly mengatakan bahwa berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 21/P Tahun 2021, pada hari Senin, 15 Februari 2021, dirinya bersama Drs. Steven kandouw telah dilantik oleh Bapak Presiden Indonesia Ir. Joko Widodo, untuk melanjutkan kepemimpinan Provinsi Sulawesi Utara sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Periode 2021-2024.
“Saya bersama Steven Kandouw mengucapkan banyak terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Sulawesi Utara atas pelaksanaan rapat paripurna ini,” ucap Gubernur Olly.
“Momentum ini adalah momentum suka cita, tidak saja dari Saya dan Steven Kandouw yang kembali dipercayakan masyarakat Sulawesi Utara untuk melanjutkan kepemimpinan dalam tiga tahun ke depan,” tambahnya.
Selanjutnya Gubernur Olly mengajak kepada kita semua untuk terus menjalani, saling topang menopang dan bahu membahu, agar kedepan dapat melaksanakan tugas dan tangung jawab secara baik. Mampu menjawab dengan kinerja yang optimal dan mampu memberikan perubahan signifikan terhadap pembangunan, dalam rangka memberikan Sulut yang lebih hebat semakin maju dan sejahtera.
“Untuk itu kita semua terus menjalani, terus saling topang-menopang dan bahu-membahu untuk kedepan dapat melaksanakan tugas dan tangung jawab secara baik. Mampu menjawab dengan kinerja yang optimal dan mampu memberikan perubahan signifikan terhadap pembangunan, dalam rangka memberikan Sulut yang lebih hebat, semakin maju dan sejahtera,” tukasnya.
Dalam pidatonya, Gubernur Olly Juga memaparkan Visi dan Misi yang akan dijalankannya bersama dengan Steven Kandouw selama periode 2021-2024. Visi “Menjadikan Sulut Maju dan Sejahtera Sebagai Pintu Gerbang Indonesia Ke Asia Pasifik”.
Misi;
Peningkatan kualitas manusia Sulut;
Penguatan ekonomi yang bertumpu pada industri pertanian, perikanan, pariwisata dan jasa;
Pembangunan infrastruktur dan perluasan konektivitas;
Pembangunan daerah yang berkelanjutan;
Pemerintahan yang baik dan bersih didukung oleh sinergitas daerah.
Dan di sela-sela pidatonya, baik Gubernur Olly maupun Ketua Dewan secara hormat menyampaikan turut berbelasungkawa yang dalam atas kepergian seorang tokoh sulut senior bapak DR. Drs. Sinyo Harry Sarundajang dengan filosofinya Nihil nova sub sole. “tidak ada yang abadi di bawah matahari, setiap orang ada waktunya”
Rapat paripurna turut dihadiri Forkopimda Sulut, Komjen Filipina, Kepala OJK, Sekdaprov Edwin Silangen, Walikota terpilih Kota Manado Andrei Angouw dan Wakil Walikota Tomohon terpilih Wenny Lumentut dan para pejabat di lingkup Pemprov Sulut.
