test.petasulut.com/, MINUT – Bupati Joune JE Ganda SE, atas nama Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, menerima bantuan dari PT. Tirta Investama, PT. Kawanua Dasa Pratama, PT. Meares Soputan Mining, PT. Adi Cipta Wisesa dan PT. Sukanda Jaya, dan disaksikan Kapolres Minahasa Utara, AKBP Grace Rahakbauw, SIK, MSi dan Perwira Penghubung Kodim 1310 Bitung, Mayor Inf Jemmy Lotulung, kamis (5/8-21), di pendopo kabupaten minut.
Pada kesempatan itu, JG mengatakan bahwa sudah banyak upaya yang pemerintah lakukan, sejak Kabupaten Minahasa Utara ditetapkan PPKM level 4 puji Tuhan sampai saat ini sudah menunjukkan hasil yang cukup baik. Bantuan dari pihak perusahaan sangat membantu masyarakat yang isoman dan yang terdampak dari segi ekonomi.
“Kita tidak boleh kendor dalam melakukan penanganan Covid-19.
Niat baik yang telah diberikan ini, saya yakin bisa memberi nilai yang baik dan akan dinilai oleh Tuhan,” kata Bupati.
Dalam acara tersebut, Bupati JG menegaskan kepada para camat dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) jangan coba-coba mengambil kesempatan dalam kesempitan.
“Terutama dimasa pandemi ini dansaya minta agar bisa tepat sasaran dalam memberikan bantuan kepada masyarakat Minut. Bersama kita saling menjaga dan membantu di masa pandemi,” tutup Joune.
test.petasulut.com/, SULUT – DPRD Sulut menggelar rapat paripurna Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulawesi Utara tahun 2021-2026, Kamis (5/8).
Rapat tersebut dipimpin Oleh Ketua DPRD Sulut Andi Silangen didampingi Wakil Ketua Victor Mailangkay serta dihadiri Wakil Gubernur Steven Kandouw.
Pada kesempatan itu, Fraksi NasDem DPRD Sulut melalui Ketua Fraksi Nick Lomban menyampaikan pandangan umum fraksinya dengan mengapresiasi dan mendukung setiap program pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dibawah kepemimpinan Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven OE Kandow dalam setiap program pembangunan untuk kesejahteraan rakyat.
“Jika pembangunan itu bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara Partai NasDem siap mendukung dan bersinergi untuk mewujudkan Provinsi Sulawesi Utara yang maju dan sejahtera, ” tandas Lomban.
Partai Nasdem juga berharap setiap rencana pembangunan yang tertuang dalam RPJMD dapat memperhatikan kelestarian yang berwawasan lingkungan sehingga dapat meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup daerah Provinsi Sulawesi Utara menjadi lebih baik.
Selain itu lanjutnya, apa yang tertuang dalam RPJMD dapat memberi dampak yang bermanfaat khususnya dalam menekan angka kemiskinan di daerah.
Fraksi NasDem juga meminta pemerintah daerah terutama dalam setiap pelaksanaan proyek pembangunan dapat lebih melibatkan dan memprioritaskan pekerja lokal.
” Fraksi NasDem juga mengapresiasi bahwa Sulawesi Utara adalah satu satunya provinsi yang memiliki dua kawasan ekonomi khusus yakni KEK Bitung dan KEK Pariwisata khusus Likupang sehingga kami berharap pembangunan kedua KEK ini dapat selaras dan mendukung Sulawesi Utara sebagai super hub dan pintu gerbang Indonesia di Asia Pasifik, ” ujar legislator Dapil Bitung – Minut ini.
Disisi lain dalam rangka pemerataan pembangunan, Fraksi NasDem berharap agar ada perhatian lebih baik bagi daerah-daerah wilayah kepulauan Maupun perbatasan terluar untuk pembangunan jaringan listrik penerangan, fasilitas komunikasi internet dan lain-lain namun dengan memperhatikan skala prioritas, proporsionalitas kemampuan keuangan daerah.
” Kami berharap strategi arah kebijakan RPJMD ini sudah dilakukan kajian mendalam berkaitan dengan masalah pemulihan ekonomi, sosial dan kesehatan akibat Pandemi covid 19. ” pungkas NAL sapaan akrabnya.
test.petasulut.com/, SULUT – Pemerintah saat ini diketahui telah mengambil kebijakan untuk melakukan PPKM di beberapa daerah. Himbauan ini juga diketahui sudah berjalan pada beberapa pekan ini.
Pemberlakuan himbauan ini otomatis berdampak pada masalah sosial ekonomi masyarakat kelas menengah kebawah.
Melihat hal ini, Kepedulian pun dilakukan Ketua Komisi IV DPRD Sulawesi Utara (Sulut), Braien Waworuntu (BW).
Dimana, dirinya berinisiatif secara pribadi untuk membagikan bantuan berupa beras dan sejumlah uang tunai kepada masyarakat khususnya untuk para Janda-Duda guna membantu kebutuhan sehari-hari mereka.
“Hari ini, rekan-rekan BW Center kembali turun ke masyarakat di 19 desa yang ada di kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa untuk membagikan bantuan,” kata Braien, Kamis (5/8) saat dihubungi melalui telepon seluler.
Diketahui, target pemberian bantuan dari Legislator Braien Waworuntu adalah sekitar seribuan lebih Janda dan Duda yang berada di 19 desa kecamatan Sonder.
Bantuan berupa beras telah siap untuk disalurkan
Legislator Partai NasDem mengatakan bahwa kebijakan PPKM ini menekan penyebaran pandemi Covid-19 sangat berdampak ke masyarakat pekerja harian/pekerja informal.
“Program ini kami lakukan secara swadaya yang dihimpun melalui BW Center. Semoga bantuan sembako ini dapat sedikit meringankan beban hidup masyarakat yang membutuhkan,” harapnya.
Braien juga mendoakan semoga pandemi covid-19 ini cepat berlalu.
“Hidup ini harus jadi berkat. Bantuan sekecil apapun, kalau kita tulus memberi pasti akan menjadi berkat untuk kita,” tutup BW.
Sebelumnya, BWC telah menyalurkan bantuan untuk masyarakat desa Rambunan.
test.petasulut.com/, SULUT – Guna melakukan fungsi pengawasan, Komisi III DPRD Sulut dalam waktu dekat ini akan melakukan peninjauan lapangan di beberapa lokasi pembangunan.
Ketua Komisi IV DPRD Sulut Berty Kapojos pun membenarkan akan hal itu.
Dirinya mengatakan bahwa pada minggu berjalan ini akan turun ke lapangan meninjau proyek yang sementara berjalan yakni Ringroad 3.
“Ada juga rencana untuk melihat proyek dari balai sungai yang ada di minahasa utara menuju ke likupang, dalam rangka KEK likupang,” jelas Politisi Partai PDIP itu, selasa (3/8) di ruang komisi III DPRD Sulut usai rapat pansus Ranperda Irigasi.
“Tapi kita akan melihat kalau masih zona merah, pastinya akan ditunda dulu. Intinya rencana dekat Komisi III adalah itu,” tambah Aleg Dapil Minut-Bitung itu.
Manado, test.petasulut.com/ – Walikota Manado Melantik 504 ketua Lingkungan se-Kota Manado. Hal itupun dilakukan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan ketat, karena mengingat serta mencegah penyebaran dan penularan covid-19, sehingga yang dilantik dalam acara itu hanya perwakilan dari setiap ketua lingkungan, yaitu 2 orang ketua lingkungan saja dihadirkan di ruang serbaguna kantor Walikota Manado. Selasa (3/8).
Bagi ketua Lingkungan yang tidak bisa hadir dalam pelantikan secara fisik, maka mereka mengikuti secara virtual melalui video conference Zoom Meeting. Dan bagi tamu undangan yang hadir harus melakukan swab antigen sebelum memasuki ruangan, sehingga apabila yang ditemukan ada yang reaktif. Akan segera di persilahkan pulang ke rumah dan melakukan isolasi mandiri.
Ketua Lingkungan atau dulunya biasa di sebut kepala Lingkungan (pala) yang dilantik Walikota Manado Andrei Angouw dan Wawali Richard Sualang adalah mereka yang sudah lolos dari tahapan seleksi seperti pendaftaran dan seleksi administrasi, serta tes kompetensi.
Acara pelantikan yang diawali dengan pembacaan SK Walikota Manado tentang pengangkatan ketua lingkungan se-Kota Manado, lalu pengambilan atau pengucapan sumpah janji dan jabatan yang dipimpin langsung oleh Walikota Manado Andrei Angouw setelah itu Walikota melantik secara resmi ketua lingkungan se-Kota Manado.
Selanjutnya, penanda tanganan Berita Acara Pelantikan yang dilakukan oleh Perwakilan ketua Lingkungan juga disaksikan oleh kadis Sosial Kota Manado, Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Kota Manado.
Turut hadir dalam Acara pelantikan, beberapa anggota Dewan Kota Manado. Seperti, Jimmy Gosal, Jean Sumilat, Rosalita Mandey dan asisten I Heri Saptono, Para Camat, para pejabat eselon lainnya, Rohaniawan, serta 174 ketua lingkungan yang mewakili setiap kelurahan yang ada.
Usai prosesi pelantikan, Walikota menyampaikan sambutan, dan dalam sambutannya Walikota mengucapkan selamat kepada mereka yang sudah lolos dan terpilih sehingga bisa dilantik menjadi ketua Lingkungan.
Ia pun berharap kepada ketua lingkungan yang baru saja dilantik agar jabatan yang mereka emban merupakan tanggungjawab bukan suatu “pemberian”. Selain itu, harapan Walikota mereka bisa melayani masyarakat dengan baik dan bisa menjaga kondusifitas warga.
“Pilkada sudah selesai, jadi masyarakat harus dirangkul dan dilayani siapapun dia, kendati berbeda disaat pilkada lalu,” Tutur Andrei Angouw.
Walikota juga berharap Ketua Lingkungan yang baru saja dilantik ini bisa bekerjasama dalam mensosialisasikan program-program pembangunan Pemerintah Kota.
Ada 3 hal penting yang disampaikan oleh Walikota dalam sambutan itu, pertama terkait penanganan pandemi covid-19, pada kesempatan itu Walikota lebih menekankan ke Program vaksinasi agar bisa diperhatikan oleh ketua lingkungan serta disosialisasikan ke masyarakat.
Kedua, Walikota menyinggung soal drainase disetiap lingkungan agar dicek oleh ketua lingkungan, apakah ada yang tersumbat atau ada hal lain penyebabnya.
Ketiga, mengenai pendataan lingkungan. Dimana setia ketua lingkungan wajib tau berapa jumlah KK dilingkungan dan kondisi dilingkungan itu sendiri.
“Harus diidentifikasi berapa rumah dilingkungan, berapa KK dan siapa-siapa warganya harus diketahui oleh ketua lingkungan,” ujar Walikota.
Diakhir sambutan Walikota menjelaskan akan beberapa program yang sudah tidak ditata dalam anggaran APBD tahun 2021, karena hal tersebut belum dan bahkan bukan program Pemerintahan AARS. Tapi dia mengatakan hal itu nanti kembali di atur dalam anggaran APBD Tahun 2022 nantinya.
“Contohnya Dana Lansia yang tidak dianggarkan dalam APBD Tahun 2021 ini, sebab bukan kita yang merancang penganggarannya, nantinya akan dianggarkan pada Tahun 2022 mendatang,” jelasnya.
Acara pelantikan pun diakhiri dengan Doa yang dipimpin oleh Pdt. Ulke Tendean S,Th.
test.petasulut.com/, SULUT – Pembahasan terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas terus dilakukan oleh Pansus DPRD Sulut.
Pada rapat kali ini, selasa (3/8) masalah kesiapan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) guna menyambut aturan itu pun dipertanyakan. Utamanya dari segi fasilitas penunjang.
Hal ini yang menjadi salah satu fokus dari Anggota Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut pembahas Ranperda Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas, Henry Walukow.
Dimana dirinya menyampaikan dalam draft ranperda tersebut dituliskan Pemprov Sulut juga perlu mendorong dalam rangka pemberian modal, pelayanan pendidikan, pelatihan dan penyediaan sarana dan prasarana bagi para penyandang disabilitas.
“Bagaimana kesiapan seluruh OPD tersebut ketika perda ini diketuk,” ungkap politisi Partai Demokrat ini, saat mengikuti rapat secara virtual.
Menurutnya bahwa ini penting, karena ketika ranperda ini diketuk mempunyai dampak yang mengikat secara hukum. Misalnya terkait dengan ketersediaan fasilitas publik yang berpihak kepada penyandang disabilitas. Akses untuk mereka di setiap fasilitas publik dinilai perlu ada kesiapan.
“Misalnya pendirian bangunan, apakah ada fasilitas publik yang perlu wajib dan pro penyandang disabilitas supaya mereka bisa menggunakan fasilitas-fasilitas tersebut,” tegasnya.
Ia berharap nanti, ranperda itu tidak hanya mengatur masalah disabilitas secara umum. Sementara tidak ada yang diberikan secara spesifik.
“Jangan hanya ini cuma mengatur secara umum, seperti tidak ada standarisasi fasilitas yang pro penyandang disabilitas itu seperti apa. Sehingga ketika diketuk semuanya betul-betul melakukan ini,” ucapnya.
Rapat Pansus itu turut dihadiri secara fisik yakni Melky Pangemanan dan lewat Virtual, Winsulangi Salindeho, Henry Walukow, Kepala dinas Sosial di 15 Kabupaten/kota serta para tenaga ahli.
test.petasulut.com/, SULUT – Pansus DPRD Sulut pembahas Ranperda Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas melaksanakan rapat Senin (2/7), bersama pihak terkait di ruang rapat Komisi I DPRD Sulut.
Rapat awal mendengarkan penjelasan tim ahli terkait draf naskah akademik dan draf ranperda.
“Mengingat penggalian gagasan awal sudah dilakukan Bapemperda (Badan Pembentukan Peraturan Daerah) sebagai inisiator bersama tim ahli dan melakukan turun lapangan untuk ranperda disabilitas,” ungkap Wakil Ketua Pansus Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas, Melky Jakhin Pangemanan, usai rapat pembahasan.
Melky yang juga Wakil Ketua Bapemperda ini pula menyampaikan, pihaknya kini tinggal memperdalam lagi dan memperkuat poin-poin yang akan memberikan penguatan keadilan kepada penyandang disabilitas. Hal yang paling krusial menurutnya yakni pelayanan pendidikan, alokasi ketenagakerjaan dan aksesibilitas kepada penyandang disabilitas.
“Alokasi ketenagakerjaan untuk penyandang disabilitas sesuai dengan amanat konstitusi Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 harus ada 2 persen karyawan dari penyandang disabilitas. Ini harus ada di BUMN (Badan Usaha Milik Negara), BUMD (Badan Usaha Milik Daerah), wilayah pemerintah dan swasta. Dari semua itu harus diisi 2 persen,” tuturnya.
Pemerintah juga menurutnya, harus melakukan edukasi dan melatih para penyandang disabilitas agar mereka siap pakai dan siap kerja sehingga bisa diakomodir.
“Dan kemudian pendidikan, harus disiapkan di sekolah-sekolah tenaga pengajar yang punya spesifikasi untuk melatih penyandang disabilitas. Aksesibilitas dalam bentuk pelayanan publik, fasilitas pemerintah harus mendukung penyandang disabilitas. Toilet, tangga harus ada dukungan bagi penyandang disabilitas. Target kita bulan Agustus selesai pembahasan,” kuncinya.
test.petasulut.com/, SULUT – Pansus Irigasi kembali melaksanakan rapat membahas pasal per pasal dari Ranperda Irigasi, selasa (3/8) di ruang komisi III DPRD Sulut.
Hadir secara Fisik, Anggota DPRD Sulut Berty Kapojos dan hadir lewat virtual yakni Amir Liputo, Boy Tumiwa, Alfian Bara, Melky Pangemanan, Cindy Wurangian serta dari Biro Hukum dan para Tenaga Ahli.
Usai rapat, Anggota DPRD Sulut Berty Kapojos mengatakan untuk Pansus irigasi ini masih ada sinkronisasi walaupun pasal per pasal telah disampaikan dan ada juga beberapa masukan yang disampaikan lewat pansus DPRD Sulut.
“Dan rapat tadi juga ada usulan, akan rapat sinkronisasi kembali yang menurut informasi akan dilaksanakan hari senin dan selasa pekan depan,” kata Ketua Komisi III DPRD Sulut kepada wartawan.
Ditanya mengenai hal urgent mengenai Ranperda irigasi ini, BK menuturkan urgent daripada perda irigasi ini tentunya mengatur seperti adanya lahan-lahan irigasi yang nantinya akan dijadikan pemukiman.
“Nah, mungkin dengan adanya peraturan ini nantinya lahan-lahan yang mungkin beralih fungsi, itu harus mendapatkan ijin, intinya disitu,” kata Kapojos.
Dan untuk tahapannya, selesai sinkronisasi akan diparipurnakan.
“Jadi waktu enam bulan itu adalah peraturan pelaksanaannya daripada gubernur. Selambat-lambatnya enam bulan. Kalau lebih cepat lebih bagus. Jadi sekali lagi, perda ini harus ditindaklanjuti lewat peraturan pelaksanaan dari gubernur,” tutupnya.
Secara fisik, Ketua Pansus PSP, Fabian Kaloh memimpin rapat ini dan didampingi oleh Agustien Kambey dan Boy Tumiwa.
Hadir lewat Virtual, Anggota Pansus PSP Nick Lomban, Mohammad Wongso, Inggried Sondakh, Jein Rende, Sjenny Kalangi, Yusra Alhabsyi, Jhoni Panambunan, Yongkie Limen, Heri Rotinsulu serta Para Staf ahli.
Usai rapat pembahasan awal, Ketua Pansus Ranperda Pengendalian Sampak Plastik (PSP) DPRD Sulut Fabian Kaloh, S.IP, M.Si kepada wartawan mengatakan optimis akan menuntaskan ranperda tersebut dengan baik.
” Rapat perdana Pansus PSP hari ini dihadiri oleh semua anggota pansus maupun tenaga ahli dengan agenda terkait tahapan-tahapan yang akan kita laksanakan kedepan walaupun dalam rapat perdana tadi sempat mencuat sejumlah persoalan yang menjadi substansi dari ranperda ini, ” ungkap politisi PDIP ini.
” Baik Pansus maupun para tenaga ahli memiliki semangat dan komitmen yang sama meski ditengah kondisi pandemi covid 19 maupun pemberlakuan PPKM, ranperda PSP harus diselesaikan secepat mungkin, ” tegasnya.
Pansus dan staff ahli yang hadir secara virtual
Selain itu lanjut mantan birokrat senior di Pemerintahan Kota Bitung ini, koordinasi dengan 15 kabupaten/kota juga menjadi agenda penting Pansus PSP untuk mengakomodir kebutuhan daerah terutama yang berkaitan dengan pemberlakuan sanksi.
” Kami juga menginginkan ranperda ini nantinya terintegrasi dengan daerah – daerah di 15 kabupaten/kota Sulawesi Utara, karena 15 kabupaten/kota ini berbeda – beda situasi dan kondisinya, situasi masyarakatnya maupun sosiologisnya. Pansus akan turun ke kabupaten/kota karena nantinya ranperda tersebut juga akan membahas substansi terkait soal sanksi, dan bisa saja pemberian sanksi dikenakan oleh masing – masing kabupaten/kota dan itu yang akan kita bahas teknisnya seperti apa termasuk juga dengan instansi terkait maupun para pengusaha yang memproduksi plastik maupun produsen yang menggunakan bahan plastik sebagai bahan kemasan produksi mereka. ” jelasnya.
” Kita menginginkan ranperda ini secepatnya diselesaikan (As soon as possible), cepat tepat tapi juga komperhensif dan diupayakan agar tidak ada celah yang kemudian masyarakat akan complain,” tandas Kaloh optimis.
test.petasulut.com/, SULUT – Keluhan seorang pengguna jalan yang hendak masuk ke kawasan pelabuhan manado sempat viral di media sosial (Medsos).
Dimana dalam postingan tersebut, dikeluhkan soal tarif masuk pelabuhan manado yang dianggap terlalu tinggi.
Mengenai hal itu, General Manager PT. Pelindo IV cabang Manado, Rudi Hartono langsung merespon hal itu.
Ia mengatakan, kenaikan tarif sudah melalui peraturan direksi (PD) nomor 5 tahun 2020 tak lain untuk meningkatkan pelayanan khususnya bagi penumpang yang akan berangkat maupun tiba di pelabuhan Manado.
“Hal ini sudah tertuang dari peraturan direksi sebelumya. Sebelum ada saya OPD itu sudah ada. Jadi, general manager sebelumnya yang menyusun dan saya yang melaksanakannya,” kata rudi yang juga putra asli Sulawesi Utara (Sulut) ini, Senin (2/8) di ruang kerjanya.
Dirinya menambahkan, kebijakan untuk menaikan tarif adalah untuk menutupi kerugian.
“Setiap tahunnya kita (pelabuhan Manado, red) merugi. Kemarin itu di tahun 2020 kita merugi 1,6 miliar rupiah. Nanti kalau minta rinciannya saya akan perlihatkan datanya. Karena kita membiayai berapa karyawan dan fasilitas yang dibangun juga biaya penyusutannya,” ujarnya.
GM Pelindo IV Cabang Manado, Rudi Hartono
Ia pun membeberkan, untuk tarif lama yang diberlakukan sudah 12 tahun yang lalu sebelum terminal penumpang dibangun.
“Sebelum terminal penumpang belum dibangun tarifnya tidak dinaikkan. Jadi orang kalau mau naik kapal hanya berteduh di atap kecil itu. Atau langsung naik ke kapal. Pihak kami sudah menambah fasilitas itu dan merombak gudang itu untuk dijadikan terminal penumpang. Biaya itu sekitar 5 miliar rupiah,” bebernya.
Ditambahkannya, pihak PT. Pelindo IV juga telah membuat kanopi di pelabuhan.
“Kami juga membuat kanopi di pelabuhan. Itu uang semua dari mana, itu berasal retribusi masyarakat sendiri. Tapi berharap dari masyarakat mengetahuinya. Untuk menghidupi pelabuhan manado dengan retribusi seperti itu kalau pihak swasta sudah lama lari karena tidak sesuai pendapatannya,” jelasnya.
Menurutnya, pihak PT. Pelindo IV tidak mencari laba dari kenaikan tarif karena kinerja dituntut dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas pelabuhan (KSOP) dalam hal ini pemerintah yang ada di dalam pelabuhan. Dari masyarakat yang menuntut PT Pelindo IV untuk merubah fasilitas yang ada.
“Yang saya takutkan itu apa yang diinginkan untuk peningkatan pelayanan sesuai permintaan masyarakat, pemerintah pasti direksi akan mempertimbangkan karena mereka akan melihat pendapat pelabuhan manado. Kami sementara memasang AC di terminal penumpang dan ini untuk kenyamanan masyarakat. Apa yang kami dapatkan itu kita berikan kepada masyarakat,” ungkapnya.
Ditambahkannya, BUMN dituntut oleh pemerintah supaya memaksimalkan pendapatan yang ada.
“Ada beberapa BUMN yang disubsidi seperti Pelni sehingga tarifnya dibawah kapal-kapal biasa. Tapi PT Pelindo tidak ada disubsidi. Kami seperti angkasa pura. Mereka (masyarakat, red) selalu berpikir mengapa angkasa pura kalau masuk hanya dikenakan 6 ribu rupiah sedangkan di pelabuhan manado mahal sekali. Padahal masyarakat tidak tau kalau di bandara itu tarik pas penumpang sudah ada di tiket yang dikenal dengan airport tax,” katanya.
Menurutnya, sebelumnya kerjasama tarik pas penumpang sudah ada kerjasama akan tetapi karena ada kenaikan agen pelayaran tidak lagi meneruskan kerjasama itu.
“Kemarin sudah ada kerjasama di situ karena ada kenaikan agen pelayaran tidak lagi melakukan kerjasama, kalau begitu PT. Pelindo jual sendiri. Saya juga bermohon untuk membantu tetapi tidak dihiraukan,” tuturnya.
Lebih lanjut, untuk kenaikan pas masuk itu sudah juga disampaikan kepada KSOP.
“Kami sudah berkoordinasi dan hal ini pun sudah disetujui. Soal kebijakan untuk taksi-taksi online sudah diberikan kebebasan untuk masuk tanpa dipungut biaya asalkan tidak diparkir di lokasi karena menimbulkan kemacetan. Taksi online juga sudah dipasangkan stiker,” lanjutannya.
Selain itu, pihak PT Pelindo juga mengeluarkan kebijakan untuk siswa dan mahasiswa untuk tidak dipungut biaya masuk.
“Kalau mereka masuk untuk mengambil barang tidak dipungut biaya asalkan mereka menunjukkan kartu identitas seperti kartu pelajar dan kartu mahasiswa. Yang viral itu pasti saya rasa ada yang memanaskannya. Kami juga sedang mengerjakan pemasangan kanopi karena itu merupakan salah satu syarat dari KSOP,” tandasnya.
